Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, melakukan kunjungan kerja (Kunker) melihat langsung kesiapan RSUD Ulin Banjarmasin mengantisipasi peningkatan kebutuhan gas medik akibat peningkatan kasus COVID-19, Jumat (11/11)

Legislatif dari partai Golkar yang akrab disapa Paman Yani ini mengatakan, kunjungan kerja yang ia lakukan di RSUD Ulin Banjarmasin ini, untuk melihat kinerja pelayanan rumah sakit.

“Kunjungan kerja ini untuk melihat layanan yang diberikan untuk masyarakat,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Selain itu, lanjut Paman Yani, saat ini kasus COVID-19 mengalami kenaikan di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan, oleh karena itu pihaknya melihat persiapan rumah sakit ini, untuk menghadapi peningkatan kasus tersebut.

“Untuk kesiapan kamar, persiapan oksigen, serta lainnya harus dipastikan siap, di RSUD Ulin Banjarmasin ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Yani juga mendapatkan data terbaru untuk jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RS ini sebanyak 16 orang.

“Berdasarkan informasi dari RSUD Ulin Banjarmasin ada 16 orang pasien COVID-19 yang dirawat,” ucap Paman Yani.

Oleh karena itu, lanjutnya, semua pihak yang ada di provinsi ini, diminta untuk selalu waspada terhadap mulai meningkatnya kembali COVID-19 di banua ini.

Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Yuddy Riswandhy Noora mengatakan, peningkatan pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin tidak terlalu signifikan, hanya mengalami penambahan 1 sampai 2 pasien.

“Meski begitu RSUD Ulin Banjarmasin saat ini telah melakukan persiapan dalam penanganan penambahan pasien COVID-19,” ucap Yuddy.

Dalam kesempatan tersebut diadakan juga syukuran telah tersedianya Liquid oxygen atau tabung gas medik oksigen dengan kapasitas 11 ton, yang dihadiri oleh pihak penyedia PT Utama Lestari serta undangan lainnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat kerja.

Kegiatan itu mengagendakan pembahasan tentang Rancangan APBD 2023, salah satunya membahas peningkatan di sektor pendapatan, Rabu (9/11).

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan kenaikan pendapatan di Kalsel banyak diperoleh dari pajak kendaraan bermotor (PKB) serta hasil pajak bumi dan bangunan (PBB).

Untuk itu, lanjutnya, dalam rapat tersebut, Banggar bersama TAPD menyamakan persepsi terkait penganggaran di Rancangan APBD 2023, diantaranya untuk menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan PAD.

“Kita dorong agar pengelola aset bisa memanfaatkan bangunan milik pemprov yang menganggur apakah sistem sewa dan lain sebagainya untuk bisa berkontribusi dan menghasilkan bagi daerah,” jelasnya kepada wartawan, usai memimpin rapat Banggar.

Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel, Roy Rizali Anwar menambahkan bahan prioritas dalam rapat Banggar tersebut adalah bagaimana agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dimaksimalkan oleh pengelola aset.

“Intinya bagaimana memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya agar bisa membelanjakannya juga semaksimal mungkin,” paparnya.

Menurut Roy, dalam rapat itu ada beberapa prioritas penganggaran kegiatan yang belum terakomodir di RAPBD 2023. Sehingga akan dilanjutkan pembahasan di tanggal 15 November mendatang untuk memastikan perhitungan target penerimaan ataupun pendapatan daerah dari SKPD benar-benar maksimal.

“Kita upayakan ini selalu meningkat baik dana transport, dana bagi hasil, dana PAD, dana retribusi dan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mencari dan menggali potensi-potensi apa saja yang bisa ditingkatkan untuk menambah pemasukan daerah. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kondisi asrama mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) yang ada di luar daerah yang mengalami kerusakan mendapat perhatian Anggota DPRD Kalsel. Salah satunya, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin.

Ia mengakui jika tidak sedikit keluhan dan aspirasi yang disampaikan Perkumpulan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS) terkait dengan kondisi asrama yang terbilang memprihatinkan.

“Hampir di setiap provinsi kondisinya memprihatinkan. Bukan hanya di Semarang, tapi di Surabaya dan Yogyakarta juga ada yang lebih parah lagi,” katanya kepada wartawan, belum lama tadi.

Namun karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki, pihaknya hanya dapat menyampaikan kembali aspirasi tersebut kepada pihak terkait agar segera ditindaklanjuti.

Menurutnya, kewenangan pihaknya terbatas pada kemahasiswaannya. Sementara untuk bangunan yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan kewenangan dari Komisi I.

“Kami seringkali juga berkoordinasi dengan teman-teman di Komisi I untuk memperjuangkan anggaran perbaikan asrama itu, tapi mungkin ada kendala dalam proses pembahasannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, melakukan peninjauan langsung di asrama mahasiswa yang ada di Semarang, Jawa Tengah.

Hasilnya, kondisi asrama dinilai sangat tidak layak huni dan perlu perbaikan dengan segera. Apalagi dari lima kamar yang tersedia, hanya satu kamar yang dapat ditempati.

Sementara dari fisik bangunan, kerusakan terlihat jelas yang mengganggu kenyamanan para penghuni asrama, seperti plafon yang bolong hingga sarana lainnya yang sudah seharusnya dapat perbaikan. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan melalui Panit I Subsit Kamneg Dit Intelkam Polda Kalsel, AKP Muhammad Shodiq beserta Anggota menyambangi Asrama Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin asal Papua, di kawasan Unlam II Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru, Rabu (9/11).

Kedatangan AKP Muhammad Shodiq beserta Anggota dalam rangka bersilaturahmi dengan Mahasiswa asal Papua yang saat ini sedang menempuh pendidikan di ULM Banjarbaru.

Disambut Koordinator Asrama Adaro Mahasiswa ULM Banjarbaru asal Papua, Paulus Blesia dan beberapa mahasiswa ULM Banjarbaru asal Papua lainnya, suasana hangat terjalin diantara sembari berdiskusi santai.

“Kami bersilaturahmi dengan mereka adik-adik Mahasiswa asal Papua yang kuliah di wilayah Provinsi Kalsel,” ungkap Shodiq.

Menurutnya, kunjungan tersebut dilakukan agar mereka merasa aman dan nyaman, sehingga lebih fokus dalam menempuh pendidikan.

“Sehingga para mahasiswa tersebut dapat pulang membawa gelar kesarjanaan dan kebahagiaan untuk keluarganya di tanah Papua,” ujar Shodiq.

Dalam kesempatan tersebut, Shodiq berpesan kepada mahasiswa asal Papua agar mereka bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Kota Banjarbaru.

“Hendaknya dapat bergaul dengan baik, berinteraksi dengan baik dengan lingkungan masyarakat sekitar, dan menjaga kehormatan sebagai warga Papua di tempat menempuh pendidikan,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Asrama Adaro Mahasiswa ULM Banjarbaru asal Papua Paulus mengatakan, ia dan teman temannya merasa senang mendapat kunjungan dari Polda Kalsel.

“Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami yang ada di asrama ini, karena mendapat kunjungan langsung kakak-kakak dari Polda Kalsel,” ucap Paulus.

Ia juga mengucapkan terimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh kakak-kakak dari Polda Kalsel.

“Bantuan yang diberikan sangat membantu kebutuhan kami,” ujar Paulus.

Pada kesempatan itu, Panit I Subsit Kamneg Dit Intelkam Polda Kalsel juga menyerahkan bantuan berupa sembako untuk mahasiswa ULM Banjarbaru asal Papua tersebut. (DIT-INTELKAM POLDA KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel menggelar pasar murah di sejumlah lokasi di Kabupaten/Kota se-Kalsel. Pasar murah sudah dilaksanakan sejak Oktober hingga November di sejumlah Kabupaten-Kota yakni kabupaten tapin, kabupaten tabalong, kabupaten kotabaru, hingga Kota Banjarbaru.

Beberapa waktu lalu kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, kegiatan pasar murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, harga komoditi barang yang ditawarkan pun, relatif lebih murah dari komoditi barang yang ditawarkan dipasaran, khususnya komoditi barang yang mengalami lonjakan harga signifikan seperti bawang merah dan cabai.

“Pasar murah diharapkan dapat menekan dan mengendalikan inflasi di Kalsel, ” ungkap Syamsir Rahman.

Kegiatan pasar murah ini ungkap Syamsir Rahman, selain membantu masyarakat mendapatkan komoditi barang dengan harga murah, juga membantu para petani wilayah Kalsel.

“Kita beli dari petani dengan harga standar lalu kita subsidi sehingga dapat dijual murah kepada masyarakat,” lanjut Syamsir.

Ia melanjutkan, pasar murah akan terus dilaksanakan sebagai upaya dalam gerakan pengendalian inflasi, sehingga masyarakat dapat terbantu dalam komoditi pangan seperi beras, bawang merah dan cabai. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel mendorong upaya peningkatan perekonomian desa. Ini merupakan bentuk menekan pertumbuhan inflasi. Agar tak bertambah, salah satu langkah kongkritnya adalah penggunaan alokasi dana desa yang diharuskan tepat sasaran.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Farid Fakhmansyah menyampaikan, sesuai dengan visi misi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, bahwa penekanan inflasi menjadi skala prioritas. Apalagi, desa menjadi ujung tombak perkembangan jangka panjang untuk pembangunan dari perekonomian.

“Penurunan angka inflasi saat ini menjadi titik fokus utama Paman Birin, tak hanya ditingkat perkotaan saja melainkan desa juga mendapat perhatian. Maka dari itu, Turun ke Desa (Turdes) dilaksanakan dan menjadi alasan kuat untuk mengetahui sejauh mana potensi kemajuan desa untuk berkembang,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (10/11) siang.

Menangani inflasi, lanjut Farid, setiap pemerintahan desa (pemdes) diperbolehkan menggunakan alokasi melalui dana desa untuk mengentaskan permasalahan ini. Bahkan, sebagai bentuk antisipasi hal tersebut telah tertuang resmi dalam peraturan.

“Dalam peraturan, ada yang namanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa dan di alokasikan sebesar 40 persen,” bebernya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan di desa, ia menuturkan, apabila ada pengerjaan fisik setidaknya dapat memberdayakan masyarakat sekitar yang saat ini belum memiliki pekerjaan tetap.

“Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan melalui dana yang dialokasi untuk program padat karya dan ini merupakan dorongan dari Gubernur Kalsel saat melakukan Turdes kemarin,” ucapnya.

Terlebih melalui dukungan kepala daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga dianggap sebagai langkah menjadi batu loncatan agar perekonomian masyarakat di desa mampu terpenuhi.

“Libatkan mereka apalagi yang kurang mampu, baik itu usaha pariwisata atau pun itu agar bisa memberikan dampak positif bagi penghasilan mereka,” ujarnya

Setelah seluruhnya berhasil dikembangkan, dipastikan Farid, desa yang sebelumnya terisolir alias tertinggal akan siap menjadi berkembang dan maju.

“Ini jadi fokus utama Gubernur dalam mengejar ketertinggalan status. Paman Birin mendorong hal itu agar perkembangannya dapat mencapai kemajuan serta kemandirian,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pada 2022 ini, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan mulai memberikan pelatihan peningkatan produk jadi sasirangan kepada pengrajin di Provinsi ini.

Ketua Harian Dekranas Provinsi Kalimantan Selatan Mahyuni mengatakan, sejak awal tahun lalu berdasarkan arahan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, untuk pemberian pelatihan kepada para pengrajin tidak lagi hanya berdasarkan bahan semata.

“Tahun ini kami mulai memberikan pelatihan peningkatan produk sasirangan kepada pengrajin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Mengingat, lanjut Mahyuni, untuk potongan kain sasirangan dijual masih dengan harga tidak terlalu tinggi. Sedangkan, untuk bahan jadi seperti pakaian serta lainnya bisa dijual dengan harga tinggi.

“Selain itu pada industri produk jadi sasirangan ini, banyak pihak yang seperti penjahit serta lainnya,” ucap Mahyuni.

Oleh karena itulah pengrajin sasirangan dilatih, untuk dapat meningkatkan produk sasirangan mereka tersebut.

“Pakaian jadi Sasirangan atau fashion desainer saat ini disukai pasar,” ujarnya lebih lanjut.

Mahyuni mengatakan, saat pandemi berlangsung, arahan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, kepada pengrajin untuk dapat meningkat produk sasirangan. Berupa, pakaian jadi serta lainnya.

“Ternyata pakaian jadi produk sasirangan disukai pasar lokal dan internasional,” tutur Mahyuni.

Dengan alasan, lanjutnya, pakaian jadi sasirangan dinilai lebih menarik dibanding, jika hanya bahan kain saja.

“Untuk pemenuhan permintaan pasar tersebut, maka pengrajin sasirangan, diminta untuk membuat produk jadi sasirangan tersebut,” ucap Mahyuni. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan melakukan operasi pasar untuk menekan tingginya Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencapai 115,87 pada Oktober 2022.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) ada 3 daerah yang menjadi penyumbang tertinggi IHK Kalsel dalam periode tersebut yakni Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong dan Kota Banjarmasin.

Menurut Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi, di Aberani Sulaiman Setda Kalsel, Kamis (10/11), ada 3 komiditi bahan pokok yang menurut Roy perlu diberikan perhatian khusus yaitu beras, daging sapi dan daging ayam ras.

Sehingga langkah cepat untuk menekan tinggi harga, lanjut Roy, yakni dengan melakukan operasi pasar dan pasar murah.

“Akan kita agendakan paling lambat dalam pekan depan (yaitu) operasi pasar. Begitu juga pasar murah yang akan terus kita lakukan hingga akhir tahun ini,” ujar Roy.

Sebagai langkah panjang Roy membeberkan, pihaknya juga tengah mendata komoditi apa saja yang dapat ditingkatkan produksinya.

“Kita tingkatkan produksinya, kita perbaiki distribusinya, penyalurannya, kemudian kita benahi permasalahan terkait peningkatan produksi di daerah yang menjadi lokasi penanaman,” papar Roy.

Pemprov Kalsel sendiri diakui Roy sudah menambah divisi baru di Perusahaan Daerah (Pusda) Bangun Banua, untuk produksi pangan. Sayangnya divisi tersebut masih dalam tahap reorganisasi hingga pencarian Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjalankan program divisi tersebut.

“Divisi ini kita harapkan nantinya sama seperti Bulog kalau dari Pusat. Bedanya ini nanti khusus menangani kebutuhan pangan di daerah,” ungkapnya.

Sebagai upaya pemaksimalan, selain dengan koordinasi antar SKPD, Roy menyebut siap memaksimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Untuk alokasinya kurang lebih 80 Miliar Rupiah, kita sudah gunakan sebanyak 50 persen dan akan kita maksimalkan lagi karena masih ada waktu hingga Desember mendatang,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)