Penulis: admin 1

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi bersama jajaran Dinas Kesehatan dan beberapa rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) melaksanakan bakti sosial (baksos) yang digelar di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Minggu (4/12).

Sebagai bentuk dedikasi terhadap masyarakat di desa ini pula, Bank Kalsel pun turut mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan baksos tersebut.

Rangkaian ini sekaligus menyambut Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 58 yang diisi dengan kegiatan sunatan massal dan pengobatan gratis dengan diikuti ratusan lebih warga Desa Batuah.

Yani Helmi yang langsung turun ke daerah yang merupakan konstituennya itu, mengharapkan bisa memberikan kontribusi nyata dalam menyentuh perhatian lebih kepada masyakarat.

“Semuanya kami fasilitasi atas kerjasama dengan Pemprov Kalsel. Karena, tadi lumayan banyak yang dalam sunatan massal. Terpenting juga ada pengobatan gratis. Luar biasa sekali masyarakat di sini,” ujarnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada RSUD Ulin, Anshari Saleh, Sambang Lihum dan RSUD Tanbu serta Puskesmas yang turut memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan tersebut.

“Selain berhasil menyelenggarakan sunatan massal dan pengobatan gratis. Ada juga vaksinasi gratis, baik dosis satu, dua hingga tiga, ini bagus diselenggarakan karena sekitar 200 dosis disiapkan,” papar legislatif dari Dapil VI Tanbu dan Kotabaru.

Selain itu, wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini juga mengaku senang atas antusias masyarakat di Desa Batuah yang tinggi partisipasinya dalam penyelenggaraan bakti sosial ini.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel, Budi Wahyudi menuturkan, dengan adanya dukungan dari Wakil Ketua II DPRD Kalsel paman Yani dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor acara ini berjalan lancar dan sukses terlaksana.

“Dengan bantuan Dinkes Tanah Bumbu, pelaksanaan sunatan massal dan pengobatan yang digelar secara gratis ini juga turut lancar,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Desa Batuah, Mahluki, mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPRD provinsi Kalsel sudah turut memberikan bantuannya berupa sunatan massal dan pengobatan gratis untuk warganya.

“Kami mengharapkan kegiatan ini rutin, 1 atau 2 tahun sekali diselenggarakan dan tentu sangat bermafaat sekali. Mengingat, penduduk di Desa Batuah cukup banyak,” harapnya.

Untuk diketahui, selain Dinkes dan RSUD, Badan Kesbangpol, Bakeuda, Disdik, Dislautkan dan Diskominfo Kalsel juga turut hadir memeriahkan kegiatan bakti sosial ini. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Gowes Bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke 51. Gowes ini diikuti oleh seluruh kepala SKPD Lingkup Provinsi Kalsel yang di lepas langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang dimulai dari halaman Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Jum’at (2/1) pagi.

Usai kegiatan Gowes Bersama, Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora) Provinsi Kalimantan selatan Hermansyah menyampaikan, kegiatan bersepeda bersama ini dinilai selain memberikan kesehatan jasmani, juga dapat mempererat keakraban antar seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan Gowes bersama Gubernur Kalsel dalam rangka memeriahkan HUT KORPRI ke 51,” Ungkap Hermansyah.

Dilanjutkan Hermansyah, Gowes bersama juga untuk menggelorakan semangat Olahraga di Kalimantan Selatan.

“Tujuan Gowes bersama ini juga untuk menggelorakan semangat Olahraga, serta agar efektivitas dan kreativitas pegawai semakin meningkat sehingga dedikasi kinerja semakin membaik,” tutupnya.

Untuk diketahui, usai kegiatan Gowes bersama, Gubernur Kalsel membagikan ratusan hadiah kepada para peserta. Seperti berupa TV LCD, Kipas Angin, Kompor Gas, penanak nasi dan lainnya, yang diberikan langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Dan direncanakan kegiatan bersepeda bersama akan kembali digelar di tahun 2023 mendatang. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan rapat Koordinasi yang digelar Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalsel, dapat membantu penurunan angka stunting di Kalsel.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, kepada wartawan, usai membuka rakor yng digelar di gedung Mahligai Pancasila di Banjarmasin pada Jumat (2/12) mengatakan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengharapkan melalui tema Pemantapan Program Gerakan PKK Tahun 2023, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalsel, memiliki kemampuan bergerak lebih cepat di semua lapisan masyarakat hingga ke Kelompok Dasa Wisma, untuk menurunkan angka stunting, kematian bayi dan ibu melahirkan, serta menggalakkan program KB.

“Peran TK PKK di seluruh Kabupaten dan Kota sangat penting, dengan cara memperkuat sumber daya manusia, kelembagaan, fasilitas sarana dan prasarana,” ucapnya.

Disampaikan Sulkan, untuk kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalimantan Selatan terkait 10 program pokok, pihaknya sangat mendukung, karena sebagai ujung tombal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan terutama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

“Dengan rakor ini, kemampuan Tim Penggerak PKK dan Kader – Kader PKK akan bertambah kuat, terbentuk konsolidasi dan saling bersinergi,” pintanya

Sementara itu, Ketua Bidang 2 TP PKK Kalsel Ermina, mewakili Ketua TP PKK Kalsel Raudhatul Jannah dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Rakor ini membantu Pemerintah untuk semakin mensejahterakan warga di Banua, pihaknya akan terus menjalin koordinasi dan berinovasi memantapkan semua program, agar tepat sasaran. Selain itu menghadirkan beberapa Narasumber yang berkompeten, salah satunya dari Kementrian Dalam Negeri Ditjen Pemerintahan Desa Analisis Kebijakan Ahli Madya, Hari Panji Mulyana, menyampaikan Integrasi Perencanaan Program dan Penganggaran Gerakan PKK “Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah”.

“Rakor dilaksanakan selama dua hari, mulai 2 hingga 3 Desember 2022,” tutupnya

Untuk diketahui, rapat koordinasi yang digelar ini dihadiri beberapa Kepala dan Perwakilan TP PKK Provinsi Kabupaten dan Kota, Kepala Badan Keuangan Daerah Subhan Noor Yaumil, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Gusti Yanuar Noor Rifai dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Faried Fakhmansyah, serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Presiden RI Joko Widodo menentang keras praktik mafia tanah yang sudah berjalan hampir 35 tahun. Penyerahan sertipikat tanah kepada ratusan ribu rakyat di Indonesia menjadi bentuk upaya penindakan tegas atas perbuatan yang dianggap terlarang oleh pemerintah.

“Saya sampaikan ke Menteri ATR/BPN jangan kasih ampun yang namanya mafia tanah,” dalam penyampaiannya secara virtual, yang diikuti dari gedung KH Idham Chalid, pada kegiatan penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat se Indonesia, Kamis (1/12).

Dikatakan Jokowi, banyak permasalahan yang sering terjadi akibat adanya perebutan hak atas kepemilikan tanah. Mengerikannya lagi apabila sudah bersinggungan dengan emosi.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu rakyat, kalau sudah perihal tanah cukup mengerikan. Kalau saya bilang bisa terlibat perkelahian atau pun saling pukul,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel, Alen Saputra, membeberkan, saat ini di Kalsel masih belum banyak mafia tanahnya. Mengingat harganya masih relatif murah.

“Mafia itu biasanya beroperasi kalau harga tanahnya naik,” jelasnya.

Perlu diantisipasi ke depan, menurutnya, seiring Kaltim bakal menjadi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Secara otomatis, tanah di Kalsel sebagai pintu gerbangnya jelas juga akan ikut naik.

“Itu yang perlu diwaspadai masyarakat kita. Makanya, diharapkan animo masyarakat dapat menggalakkan untuk mensertipikatkan tanahnya,” ucapnya.

Sebagai tindaklanjut kebijakan serta instruksi presiden, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel mengeluarkan 35.500 sertipikat tanah yang resmi dibagikan ke masyarakat secara gratis.

“Kalau warga yang hadir itu ada sekitar 500 orang dari program PTSL dan Redistribusi Tanah,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

SITUBONDO – Puluhan atlet dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kalsel saat ini mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panjat Tebing Kelompok Umur, yang digelar di Water Sport Pasir Putih, Situbondo, Jawa Timur. Kejuaraan ini dibuka pada, Jumat (2/12). Oleh Sekretaris Umum FJTI Pusat F Hendricus Mutter.

Binpres FJTI Kalsel Mukriyani mengatakan, pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur Tahun 2022 di Situbondo ini, Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan atletnya.

“Pada kejurnas ini diikuti oleh 24 atlet Kalsel,” ungkapnya.

Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, mengikuti 28 nomor yang dipertandingkan, pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur Tahun 2022 di Situbondo ini.

Untuk kesiapan dari atlet Provinsi Kalimantan Selatan sendiri saat ini sudah mencapai 98 persen.

Menurut Mukriyani, pada hari pertama yang digelar pada Jumat 2 Desember 2022 ini, baru 2 nomor yang dipertandingkan.

“Untuk target Provinsi Kalimantan Selatan pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur di Situbondo ini, kami berharap akan sama dengan hasil yang diperoleh pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur di Aceh Tahun 2021,” tuturnya lebih lanjut.

Target tersebut, tambah Mukriyani, mengingat saingan terberat dari Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu, Jakarta, Jawa Timur, serta Bali.

Pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur Tahun 2022 di Situbondo ini, Provinsi Kalimantan Selatan juga menurunkan, 3 atlet pelatnas junior.

Dalam kesempatan tersebut, Mukriyani mengatakan, kendala bagi atlet Provinsi Kalimantan Selatan, adalah kondisi venue yang berada di tepi laut, sehingga angin kencang serta cuaca panas, dapat membuat para atlet cepat lelah.

“Namun, kami berharap atlet atlet Provinsi Kalimantan Selatan dapat mempertahankan kondisi fit tubuh mereka hingga pertandingan berakhir,” ucapnya.

Pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur Tahun 2022 di Situbondo, dilaksanakan 1 – 6 Desember 2022. Kejuaraan Nasional ini diikuti 34 Pengprov FPTI, diantaranya, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Jakarta, Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin kembali melakukan operasi bedah jantung terbuka, Jum’at (2/11). Sama seperti sebelumnya, operasi ini didampingi Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta.

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin, dr Yuddy Riswandhy Noora menyampaikan operasi bedah jantung ini merupakan yang kedua setelah dilakukan perdana pada tahun 2021 lalu. Menyusul sarana dan prasarana untuk operasi bedah jantung sudah cukup lengkap di RSUD Ulin.

“Mulai tahun ini rencananya RSUD Ulin sudah bisa reguler melaksanakan operasi jantung yang dilakukan dr Ahmad Gazali didampingi tim RS Jantung Harapan Kita sampai nanti RSUD Ulin dinilai siap dilepas dan secara mandiri melakukan operasi bedah jantung,” katanya.

Meskipun sarana dan prasarana memang sudah cukup lengkap, menurut dr Yuddy, kemampuan untuk melakukan bedah jantung ini tidak serta merta bisa langsung dilakukan secara mandiri. Mengingat, lanjutnya, dari koordinator bedah jantung di pusat mengharapkan 50 pasien pertama tidak boleh terjadi kegagalan atau meninggal sampai perawatan.

“Sehingga ini menjadi prioritas dari RSUD Ulin untuk mengupayakan target secara nasional bisa dijalankan dengan baik agar ke depan semakin cepat RSUD Ulin bisa melakukan operasi jantung secara mandiri,” jelasnya.

Kedepan, diharapkan RSUD Ulin tidak merujuk lagi pasien-pasien yang memerlukan operasi bedah jantung ke RS-RS lain karena sudah bisa dilaksanakan di RSUD Ulin.

Sementara, Ketua Tim Operasi Bedah Jantung, dr. Sugisman sp.BTKV menyampaikan operasi kali ini terhadap dua orang pasien penyakit jantung koroner dimana penyakit tersebut ditandai dengan adanya sumbatan pembuluh darah koroner.

“Sehingga dilakukan operasi Coronary Artery Bypass Graft (CABG) atau operasi bypass yang bertujuan untuk melancarkan lagi aliran koroner yang tersumbat agar fungsi jantungnya tetap terjaga baik,” terangnya.

dr. Sugisman menambahkan operasi berjalan rata-rata 4-5 jam jika tidak ada faktor penyulitnya, mulai dari pembiusan sampai pindah dan dirawat di ruang Intensif Care Unit (ICU) secara komprehensif.

“Mudah-mudahan operasi bedah jantung terbuka kali ini berjalan lancar dan hasilnya baik,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Korem 101/Antasari tahun 2022, yang diperingati setiap 20 Desember, Korem 101/Antasari akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan. Diantaranya bakti sosial dan perlombaan masyarakat bergembira.

Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Rudi Puruwito, S.E., M.M., melalui Letkol Kav Arief Cahyo Widodo, S.I.P., M.A.P., selaku ketua panitia mengatakan, pihaknya akan menggelar berbagai kegiatan lomba yang diperuntukan bagi masyarakat umum. Diantaranya lomba balap jukung tradisional, lomba sepeda air/bebek air, lomba sepeda kayuh satu transmisi (1 gear), lomba mancing, dan lomba penyeberangan sepeda di atas papan.

“Selain perlombaan masyarakat bergembira, juga terdapat kegiatan bakti sosial berupa pasar murah, donor darah, bedah rumah, dan kegiatan Babinsa masuk dapur yang dilaksanakan di seluruh jajaran Korem 101/Antasari. Untuk pasar murah akan dilaksanakan pada Sabtu 3 Desember 2022, mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan selesai di depan Makorem 101/Antasari,” jelas Arief.

Lebih lanjut Arief mengajak seluruh masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya, untuk datang berbelanja di pasar murah, dan dapat hadir, mengikuti, serta menyaksikan berbagai lomba yang akan berlangsung mulai 4 sampai dengan 11 Desember 2022, tanpa dipungut biaya alias gratis.

“Untuk itu segera daftarkan diri sesuai dengan lomba yang akan diikuti,” pungkasnya.

Pada perlombaan ini masyarakat dapat memilih lomba yang akan diikuti, dan menghubungi koordinator lomba. Seperti lomba balap jukung tradisional akan dilaksanakan pada Minggu (4/12) pagi, bertempat di Sungai 0 Kilometer, dapat menghubungi Serka Daerobi (081362007267). Lomba sepeda air/bebek air, pada sore harinya, bertempat di siring depan Korem 101/Antasari, dapat menghubungi Lettu Inf Suhardi (081348331957).

Sedangkan lomba sepeda kayuh satu transmisi ( 1 gear), dilaksanakan pada 10 Desember, tempat depan Korem 101/Antasari, dapat menghubungi Kapten Cba Heru Sukarsun (08125027319), lomba mancing 11 Desember, bertempat di Sungai Martapura depan Korem 101/Antasari, dapat menghubungi Letda Inf Bahril (085248829553) dan lomba penyeberangan sepeda di atas papan, bertempat di sungai Martapura depan Menara Pandang, dapat menghubungi Mayor Inf Tarya (081347359305).

Seluruh lomba tanpa di pungut biaya dan disediakan hadiah bagi pemenang juara l, juara ll dan juara lll, dengan total hadiah puluhan juta rupiah dan juga hadiah menarik lainnya,” tutupnya. (Penrem 101-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Wilayah di Indonesia sebagian besar berbatasan langsung dengan banyak negara. Kondisi ini tentu memerlukan pertahanan negara yang kuat, baik secara militer, sosial, budaya hingga politik.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, saat membuka kegiatan pelatihan bela negara dan pendidikan dasar komando Resimen Mahasiswa (Menwa), di Rindam VI/Mlw, di Banjarbaru, Kamis (1/12).

Menurut Sahbirin, bangsa Indonesia memang sudah berdaulat dan lepas dari penjajahan, namun sebagai anak bangsa kita semua harus sadar bahwa tantangan di era modern saat ini justru lebih besar.

Karena itu, lanjut Sahbirin, semua anak bangsa tanpa terkecuali, harus memiliki kesadaran bela negara, demi mempertahankan kedaulatan dan NKRI.

“Jika bangsa kita lengah, bisa jadi bangsa kita dijajah secara ekonomi, dijajah secara sosial dan budaya, dijajah dengan narkoba, dijajah dengan paham radikal dan terorisme, dan bahkan disintegrasi bisa saja terjadi, jika kita sebagai anak bangsa tidak waspada,” ungkapnya.

Bela negara sendiri dinilainya, merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Karenanya, pelatihan bela negara penting bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih bagi resimen mahasiswa.

“Insyaallah, dengan pelatihan bela negara ini, kesadaran kita akan semakin teguh, bahwa bela negara tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Lebih jauh Sahbirin menyebut, bela negara tidak hanya diartikan dengan mengangkat senjata atau berperang, melainkan dapat melalui tindakan bermakna positif dalam kehidupan sehari-hari.

“Seperti ikut mencegah penyebaran berita hoax dan informasi negatif yang berkembang di media sosial,” bebernya.

Gubernur berharap pelatihan bela negara yang diikuti 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel ini, dapat melahirkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.

“Semoga kita semua, seluruh warga negara Indonesia, senantiasa mencintai dan membela negara hingga akhir hayat kita,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memasuki tahapan finalisasi.

Hal itu dilakukan dalam rapat yang digelar oleh Panitia Khusus Raperda tersebut yang dipimpin Ketua Pansus, Noor Fajri diikuti beberapa anggota Pansus serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifa’i beserta staf ahli, di ruang rapat Komisi II DPRD Kalsel, Rabu (30/11).

Ketua Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Koperasi di Kalsel, Noor Fajri mengatakan ada beberapa penekanan yang dibahas dalam rapat finalisasi ini, antara lain memberi kepastian hukum tentang masalah kriteria koperasi dan pengusaha kecil, pembinaan, pendanaan maupun bantuan hukum sebatas kemampuan Pemprov Kalsel.

“Raperda ini bertujuan agar koperasi dan UMKM di Kalsel bisa lebih terayomi dan memberikan kepastian hukum,” katanya kepada wartawan.

Langkah selanjutnya, menurut Fajri, pada pertengahan Desember nanti, pihaknya akan menggelar uji publik dengan mengundang pihak-pihak terkait, diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, biro hukum, beberapa pengelola koperasi dan pelaku UMKM di Kalsel.

“Mudah-mudahan hasil uji publik nanti, banyak masukan yang didapatkan guna pengayaan dan penyempurnaan materi Raperda tersebut,” harapnya.

Kemudian, Pansus akan menyerahkan Raperda tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan fasilitasi dan evaluasi sebelum disahkan menjadi Perda. (NRH/RDM/RH)