Gubernur Beri Catatan Daerah dan SKPD Dengan Persentase SP4N-LAPOR Rendah

BANJARBARU – Hasil capaian SP4N-LAPOR Kabupaten/Kota Kalsel hampir seluruhnya sudah diatas 90 persen. Meski demikian, ada beberapa catatan bagi Kabupaten/Kota serta SKPD Pemprov Kalsel yang masih belum memanfaatkan aplikasi penyampai aspirasi dan pengaduan online masyakarat itu.

Terutama bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang hanya 53 persen capaian.

Menurut Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor diwakili Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, Diskominfo Kalsel bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan membuat rencana aksi agar Kabupaten HSU sama seperti daerah lain.

(ki-ka) Setda Kalsel Roy Rizali Anwar saat sesi wawancara didampingi Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim

“Nanti Diskominfo tolong perhatikan lagi, kenapa HSU masih dibawah 50 persen,” ujarnya, usai membuka kegiatan Rakerda SPBE, di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Selasa (9/5).

Begitu pula bagi SKPD, Roy mengungkapkan, dari 63 SKPD Pemprov, hanya 32 yang sudah menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat melalui aplikasi Lapor Paman.

Roy menyebut, SKPD bersangkutan harus menyusun strategi untuk mempromosi dan mempublikasikan kegiatan yang dilakukan agar diketahui oleh masyarakat.

Tiap SKPD, menurutnya, juga wajib mensinergikan kanal-kanal laporan yang sudah ada. Baik itu media sosial, cetak, online dan lain sebagainya agar jumlah aduan juga semakin meningkat.

“Sehingga jika ada koreksi, pendapat, ataupun masukkan yang ingin disampaikan bisa dilakukan melalui aplikasi SP4N-LAPOR, Lapor Paman,” jelasnya.

Roy juga menegaskan, jika perlu media sosial dan media online menjadi palang pintu bagi SKPD di daerah, untuk bisa langsung terkoneksi menjadi aduan di SP4N-LAPOR.

Sehingga seluruh aduan bisa ditindaklanjuti oleh admin untuk diteruskan ke SKPD bersangkutan.

“Dengan catatan tindak lanjut jangan lebih dari tiga hari,” jelasnya.

Menurut data Diskominfo Kalsel, SKPD Pemprov Kalsel dengan tindak lanjut aduan terbaik tahun 2022 yakni Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Kalsel dengan bobot nilai 0,542, disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel sebesar 0,393, dan Dinas Pariwisata Kalsel sebesar 0,387.

Sementara pada tingkat kabupaten/kota yakni, Kota Banjarbaru dengan bobot nilai 2,01, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 1,95, dan Kota Banjarmasin sebesar 1,79.

Sedangkan untuk kategori penghargaan respon isu teraktif periode tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan persentase nilai akhir 207 persen, kemudian Dinas Perindustrian 120 persen, dan Dinas Kesehatan 111 persen.

Atas hasil capaian tersebut, Gubernur Kalsel melalui Setda Kalsel Roy Rizali Anwar menyerahkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. (SYA/RDM/RH)

Rachmah Norlias Gandeng Dukcapil Sosialisasikan Penerapan IKD ke PW Aisyiyah Kalsel

BANJARMASIN – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rachmah Norlias menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias (berdiri) melakukan sosialisasi Perda Administrasi Kependudukan

Kegiatan sosper kali ini menyasar puluhan pengurus Aisyiyah Kalsel yang berlangsung di Aula Sekretariat Pimpinan Wilayah Aisyiah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (9/5).

Dengan menggandeng petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Banjarmasin, Rachmah turut membantu untuk mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 72 tahun 2022.

“Untuk Banjarmasin ditargetkan 25 persen dari jumlah yang sudah rekam E-KTP harus aktivasi IKD, dan saat ini baru tercapai 1 persen dan terus berprogres dengan baik,” jelasnya.

Rachmah berharap dengan kegiatan ini, dapat mendukung dan mendorong agar semua warga yang sudah ada E-KTP bisa mengaktifkan IKD nya untuk dapat mempermudah proses administrasi dan pembuktian identitas.

“Mudah-mudahan dari 100 orang peserta hari ini, sekitar 50 persen dapat mengaktivkan IKD-nya, guna membantu tercapainya target, walaupun masih ada kendala yang dihadapi, seperti aplikasinya hanya bisa didownload di hp android, tidak bisa iPhone, dan banyak ibu-ibu yang masih lupa dengan email mereka,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

Warga Lok Buntar Keluhkan Rusaknya Jalan Penghubung ke Desa Gudang Tengah

BANJAR – Warga Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar mengeluhkan rusaknya jalan desa yang menghubungkan antara desa mereka dengan desa Gudang Tengah.

Suasana Sosper yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah di desa Lok Buntar

Keluhan itu disampaikan, Kepala Urusan Pembangunan Desa Lok Buntar, Syarwani ketika mengikuti sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah, Senin (8/5).

Anggota DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah (tengah) didampingi masyarakat desa melihat kondisi jalan penghubung Desa Lok Buntar dan Desa Gudang Tengah

Syarwani menjelaskan sudah beberapa bulan yang lalu, dari Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan penyiringan jalan desa, namun untuk bagian tengah jalan yang mengalami kerusakan belum diperbaiki. Akibatnya, lanjut Syarkawi, masyarakat desa sangat kesulitan, bahkan kerap terjadi kecelakaan ketika melewati jalan tersebut.

“Masyarakat kami disini banyak yang petani. Jadi kalau mengangkut hasil pertanian ke luar desa menggunakan jalan ini karena satu-satunya akses transportasi. Dimana desa kami sangat terpencil,” jelasnya.

Oleh karena itu, masyarakat berharap agar Wakil Rakyat Kalsel dapat memperjuangkan perbaikan jalan penghubung tersebut kepada instansi terkait.

Menanggapi hal tersebut, Gusti Abidinsyah memastikan akan menindaklanjuti usulan masyarakat desa Lok Buntar agar jalan penghubung tersebut segera diperbaiki kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Jalan penghubung yang panjangnya sekitar 400 meter ini berada di desa Gudang Tengah. Oleh karena itu, kami berharap agar Pemkab Banjar maupun Pemprov Kalsel bisa memperhatikan usulan masyarakat desa Lok Buntar tersebut,” harapnya.

Untuk diketahui, Sosialisasi Perda tersebut dihadiri antara lain Pembakal Desa Lok Buntar Mursidi, Ketua Badan Pembangunan Desa (BPD) Lok Buntar, Mawardi serta puluhan warga desa dan tokoh masyarakat setempat. (NRH/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin : Hibah Pesantren Jangan Sampai Tumpang Tindih

BANJARMASIN – Ketua Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren DPRD Banjarmasin, Arufah Arif, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi menyarankan, bantuan dana hibah untuk pesantren diminta jangan sampai terjadi tumpang tindih. Hal itu dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Suasana Rapat Pansus Raperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren, DPRD Banjarmasin

“Pemberian dana hibah bertujuan semakin memajukan pesantren di kota religi, maka kita bahas lebih detail,” ungkapnya

Disampaikan Arufah, kehadiran raperda ini berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, yang mana telah dilimpahkan kepada Pemerintah daerah. Sehingga, memudahkan untuk mengakomodir dan memajukan pendidikan pesantren, khususnya yang sudah di kenal sebagai kota religius.

“Raperda ini merupakan payung hukum dan dukungan Pemerintah Kota, terhadap pesantren sebagai penyelenggara pendidikan Islam,” jelas politisi PPP DPRD Banjarmasin.

Lebih lanjut Arufah menambahkan, adanya Raperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren ini dimaksudkan, pendidikannya mendapat hak yang sama dengan pendidikan lain. Dengan demikian harus memiliki regulasi aturan hukum, supaya pemberian bantuan, tidak tumpang tindih, baik itu dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

“Hasil studi banding ke DPRD Kota Bogor dan Kementerian Agama beberapa waktu lalu, dalam rangka menggali informasi, Pemko dapat memberikan bantuan dalam bentuk hibah, seperti infrastruktur dan pembinaan,” tutupnya.

Untuk diketahui, pembahasan pansus Raperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren, dipimpin Ketua Arufah Arif didampingi Wakil dan Anggotanya. Dihadiri Perwakilan Bagian Hukum, Kesra dan Kesbangpol Kota Banjarmasin, serta beberapa pengurus pesantren, bertempat di ruang Komisi IV DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Pemprov Akan Gelar Rakerda Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berkomitmen untuk menyamakan persepsi dalam upaya penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Komitmen itu ditunjukkan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), yang akan digelar mulai 8 – 10 Mei, di salah satu hotel di kota Banjarbaru.

Kegiatan tersebut mengundang berbagai instansi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Daerah (provinsi/kabupaten/kota), serta instansi lainnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, melalui rakerda ini diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi arah kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita juga menginginkan rakerda ini dapat menghasilkan program yang akuntabel, tepat, dan terarah dalam penyusunan program tahun 2024, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya, Minggu (7/5).

Muslim menyampaikan, materi yang akan dibahas pada rakerda tersebut diantaranya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Manajemen Birokrasi Secara Modern, Transformasi Digital Pelayanan Publik, serta Evaluasi Tahunan LAPOR! Seluruh Bupati/Walikota se Kalsel.

“Nanti juga akan dibahas arah kebijakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik tahun 2024,” terangnya.

Selain itu Muslim menyebut, dalam kegiatan itu juga akan dibentuk sidang kelompok dari masing-masing perwakilan SKPD, untuk membahas isu mengenai urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik, dan urusan Persandian.

“Output dari sidang kelompok ini adalah berupa kesepakatan, yang ditandatangani oleh seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota,” bebernya. (SYA/RDM/RH)

Buka Raimuna Daerah ke XI, Paman Birin : Pramuka di Kalsel Mampu Hadapi Tantangan Zaman

BANJAR – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Raimuna Daerah ke XI tingkat Provinsi di bumi perkemahan wisata alam Kiram Park, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Sabtu (6/5), yang diikuti lebih dari 400 peserta Kwartir Cabang Pramuka seluruh kabupaten/kota.

“Setelah pandemi COVID-19 berlalu, saya mengamati dan memperhatikan bahwa organisasi Gerakan Pramuka di Kalsel sangat aktif dari berbagai sektor kegiatan termasuk bakti sosial,” ujarnya.

Ia berpesan melalui kegiatan Raimuna Daerah ke XI tingkat Provinsi Kalsel yang digelar selama 3 hari dari tanggal 6 – 8 Mei 2023 tersebut bisa meningkatkan kapasitas kemampuan diri dalam menghadapi tantangan zaman di era digitalisasi.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membekali anggota Pramuka sebagai generasi penerus bangsa, berkarakter dan siap berdaya saing,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah (Kewarda) Pramuka Kalsel, Raudatul Jannah, menyebutkan, dari seluruh Kwarcab seluruh kabupaten/kota yang turut mengikuti di bumi perkemahan Kiram Park di antaranya pimpinan kontingen cabang, pembina pendamping, Pramuka penegak pandega putra/putri hingga dokter kontingen cabang.

Ketua Kwarda Pramuka Kalsel Hj Raudatul Jannah saat menyampaikan jumlah peserta dalam kegiatan Raida ke XI tingkat Provinsi yang diikuti seluruh Kwarcab kabupaten/kota

“Total keseluruhannya adalah 428 orang. Putra/putri berjumlah 379 orang, pembina pendamping 12 orang, pimpinan kontingen cabang sebanyak 26 orang, dan dokter kontingen 8 orang,” ucapnya.

Pengibaran bendera kegiatan Raida ke XI di bumi perkemahan wisata alam Kiram Park yang turut diikuti lebih dari 400 peserta se Kalsel

Dalam rangkaian kegiatan, sejumlah atraksi dari seluruh Kwarcab kabupaten/kota turut diperlihatkan. Mulai dari pakaian adat masing-masing daerah, dan kemampuan beradu kreativitas. (RHS/RDM/RH)

Empat Aduan Soal THR Lebaran Berhasil Dituntaskan Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kalsel

BANJARBARU – Menjelang lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalsel sedikitnya menerima empat laporan para pekerja yang belum mendapatkan hak Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, setelah dibukanya posko pengaduan dan pusat informasi 2023 akhirnya kasus itu dituntaskan.

“Dari empat aduan yang kami terima itu seluruhnya tersebar di Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Kota Banjarbaru. Tetapi, Masing-masing pekerja yang melapor sudah mencabut aduannya. Artinya, kasus per April – Mei 2023 tuntas,” ungkap Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalsel, Masrani Noor, Jumat (5/5) sore.

Dari berbagai aduan, dia menjelaskan, kasus yang kala itu ditangani bervariasi. Tak hanya dari para pekerja, melainkan pihak keluarganya pun juga turut ikut mengadukan permasalahan itu ke mereka.

“Tanggal 5 April yang melaporkan itu ternyata bukan karyawanannya, barang kali keluarganya. Setelah ditindaklanjuti oleh pengawasan ketenagakerjaan dan diberikan pemahaman laporan ini dicabut. Ini terjadi di PT NSC Finance di Banjarbaru,” bebernya.

Selanjutnya, dirinya menyampaikan, aduan berikutnya terjadi dilingkungan PT Indomarco Adi Prima yang diketahui salah satu pegawainya belum menerima pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).

“Ia mengadu pada 5 April. Lalu, kami konfirmasi ternyata sudah dicairkan oleh perusahaannya yang berdomisi di Tanah Laut sehari setelah pengaduan alias di tanggal 6 April. Ini hanya terjadi kesalahpahaman saja antara pegawai dan pengusahanya saja,” ucapnya.

Lebih lanjut, dijelaskannya lagi, salah satu karyawan bekerja dibidang jasa refleksi yakni Griya Sehat Reflexiology dan Shiatsu juga turut mengadukan masalah belum dicairkannya THR.

“Ini diadukan pada 17 April 2023. Setelah dikonfirmasi ke lapangan oleh petugas kami pelapor sudah mencabut aduannya karena diselesaikan secara kekeluarga. Belum dibayarkan itu karena pengurus perusahaannya sedang cuti umroh tetapi HRDnya nanti yang akan menangani,” paparnya.

Kasus berikutnya yang ditangani Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalsel masih berkutat di Kota Banjarbaru. Salah satu perusahaannya adalah bergerak dibidang perhotelan.

“Pencairan THR juga sudah dibayarkan pada 20 April 2023 dan pengaduannya dicabut 28 April lalu. Jadi kasus permasalahan THR ini sudah selesai,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Kembali Buka, Pemprov Kalsel Berupaya Tingkatkan Pengunjung ke Museum Wasaka

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya, akan semakin meningkatkan kunjungan ke Museum Waja Sampai Keputing (Wasaka).

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, kepada Abdi Persada FM, dalam sambungan teleponnya belum lama tadi.

Kepala Bidang Kebudayaan, Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati

Raudati menjelaskan, tahun 2023 ini pihaknya akan terus mengupayakan untuk semakin meningkatkan kunjungan ke Museum Perjuangan milik Pemprov Kalsel, baik promosi di media sosial dan beberapa kegiatan di Museum Wasaka, diantaranya lomba video pendek, pameran temporer dan belajar bersama di Museum.

“Hasil data keseluruhan pengunjung di Museum Wasaka tahun 2022 lalu, telah mencapai 8 ribu lebih, paling banyak kalangan pelajar ada sekitar 4 ribu lebih, kemudian masyarakat umum dan mahasiswa serta peneliti dan wisatawan mancanegara,” ucapnya

Disampaikan Raudati, pada tahun 2022 lalu di Museum Wasaka juga terus berbenah, seperti melakukan perbaikan renovasi lantai, penataan ulang koleksi benda bersejarah, agar membuat fokus para pengunjung untuk mengetahui sejarah dari benda satu ke benda lain, serta adanya Hologram yaitu menunjukkan logo-logo daerah termasuk logo Pemprov Kalsel.

“Pada 8 April 2023 tadi, Museum Wasaka sempat ditutup untuk dilakukan pengecatan dinding luar, dan sekarang sudah buka kembali sejak Selasa 2 Mei 2023,” jelasnya

Sementara itu, Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah menambahkan, dengan dibukanya kembali Museum Wasaka Kalsel, yang baru saja selesai dilakukan pengecatan dinding luar, warga dapat mengunjungi untuk semakin menambah pengetahuan dan wawasan sejarah perjuangan di Kalimantan Selatan.

Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah

“Data sementara baru buka untuk empat hari ini, sudah ada sekitar 216 orang yang berkunjung, dari berbagai kalangan baik pelajar, perguruan tinggi, serta masyarakat umum,” tutupnya.

Untuk diketahui, Museum Wasaka milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, berlokasi di Jalan Kampung Kenanga Ulu, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, buka hari Selasa sampai Kamis dari jam 09.00 hingga 12.00 WITA, kemudian istirahat, dilanjutkan jam 13.30 sampai dengan 15. 00 WITA, sedangkan hari Jumat jam 09.00 hingga 11.00 WITA, dan untuk Sabtu serta Minggu jam 09.00 hingga 12.30 WITA. Namun untuk hari Senin dan libur Nasional memang tutup. (NHF/RDM/RH)

Momen Lebaran, Pengunjung Kebun Raya Banua Tembus 4.000

BANJARBARU – Pengunjung wisata Kebun Raya Banua tembus ribuan orang. Bahkan, lokasi tersebut mulai menjadi favorit warga dari berbagai daerah yang ingin menghabiskan momen lebaran kemarin.

Data resmi yang dimiliki pengelola Kebun Raya Banua hingga 30 April 2023 total kunjungannya ditaksir telah mencapai 3.000 – 4.000 orang.

“Artinya ada peningkatan pengunjung hingga lebaran kemarin,” ujar Kepala Kebun Raya Banua, Adilla Redha Yanti melalui Kasubag Tata Usaha (TU), Andhika Prasetya Utomo, Jumat (5/5).

Kasubbag Tata Usaha Kebun Raya Banua, Andhika Prasetya Utomo, saat memamparkan realisasi pengunjung pasca cuti lebaran

Disampaikanya lagi, pengunjung tidak hanya berasal dari dalam kota. Melainkan dari berbagai daerah yang kawasannya masih lingkup Kalsel bertandang untuk menikmati destinasi yang ditawarkan.

“Dengan adanya cuti panjang lebaran tahun ini ternyata berdampak postif, termasuk mendorong sejumlah wisatawan untuk menikmati fasilitas yang disuguhkan di KRB ini,” bebernya.

Dengan adanya ini, menurut dia, sektor pariwisata bisa terus bangkit. Apalagi tak hanya menyuguhkan panorama alam hingga spotnya yang diciptakan. Namun, kunjungan ini turut pula ikut mendorong ekonomi UMKM di kawasan lokasi.

“Melonjaknya pengunjung. Diharapkan bisa menjadi destinasi pilihan warga banua khususnya di Provinsi Kalsel,” pungkanya. (RHS/RDM/RH)

Dua Atlet SOIna Kalsel Ikuti Spesial Olympic Word Summer Games di Jerman

BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan saat ini, melepas dua atlet Special Olympic Nasional (SOIna) ke Pusat Pelatihan Nasional (Pelatnas), untuk mengikuti ajang tingkat dua mewakili Indonesia pada Special Olympic Word Summer Games di Berlin, Jerman, pada Juni 2023 mendatang.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, pihaknya bersyukur saat ini dapat melepas keberangkatan kedua atlet SOIna Kalsel tersebut.

Kadispora Kalsel Hermansyah

“Kami bersyukur karena setelah sekian lama mereka berlatih, mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan tingkat dunia di Jerman, akhirnya mereka masuk pelatnas, untuk keberangkatan ke Jerman,” ungkap Hermansyah.

Dua atlet asal SOIna Kalsel tersebut, lanjutnya, Arsad Al Banjari Atlet renang, serta Dirasilamuna atlet senam artistik.

Hermansyah berharap, kedua atlet tersebut dapat memberikan prestasi terbaik, untuk membawa nama harum Banua serta Tanah Air.

“Kami berharap keduanya dapat meraih medali, untuk membanggakan Indonesia dan Kalsel,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hermansyah juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalsel memberikan dukungan terhadap, peningkatan prestasi SOIna Kalsel.

“Pemprov Kalsel tentunya memberikan dukungan terhadap kegiatan yang diikuti oleh SOIna Kalsel,” ujarnya.

Dan, lanjut Hermansyah, bentuk dukungan yang diberikan berupa dana hibah, untuk peningkatan prestasi atlet SOIna Kalsel.

“Dukungan yang diberikan tersebut, karena SOIna Kalsel telah membuktikan dengan capaian prestasi yang telah berhasil diraih, baik tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya.

Sedangkan Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono menambahkan, beberapa tahun terakhir ini, pihaknya terus memberikan pembinaan kepada SOIna Kalsel, agar terus berprestasi.

Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono

“Lima tahun terakhir ini Pemerintah Provinsi Kalsel selalu mendukung kegiatan SOIna,” ungkapnya.

Baik itu, berupa pembinaan, maupun kegiatan event lokal, nasional, serta internasional.

“Untuk kegiatan Special Olympic Word Summer Games di Jerman, Pemprov Kalsel bersama Kemenpora melalui SOIna Pusat memberikan dukungan langsung,” ucap Budiono.

Seperti diketahui, untuk prestasi tertinggi yang dicapai oleh SOIna Kalsel, yakni mampu menduduki peringkat 3 pada Pekan Special Olympic Nasional (PeSOnas) Tahun 2022 di Semarang lalu. (SRI/RDM/RH)

Exit mobile version