Penulis: admin 1

BANJARBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Kalsel menggelar rapat koordinasi (rakor) Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Kalsel, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (30/5).

Rakor dibuka Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar dan dihadiri langsung oleh Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman serta perwakilan pemerintah daerah se-Kalsel.

Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar, sesuai arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor meminta semua Pemerintah Daerah se-Kalsel bisa meningkatkan SPI dan IPAK yang berimbas kepada nilai Monitoring Center for Prevention (MCP).

Roy berharap SKPD terkait bisa bersinergi bersama dalam menaikkan angka MCP di tahun ini sebagai upaya pencegahan korupsi guna menuju sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Memang nilai MCP di tahun 2023 dari KPK RI untuk Pemprov Kalsel mencapai 84,73 persen dan perlu ditingkatkan,” kata Roy.

Nilai MCP Kabupaten Kota yang rendah tidak luput dari perhatian. Sebab itu pihaknya juga memerintahkan untuk membuat tim pendampingan dalam meningkatkan nilai MCP tahun ini.

Sementara itu, Ketua Satgas Korsupgah Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung, menyebut baik SPI dan IPAK Kalsel masih perlu banyak pembenahan guna menciptakan nilai MCP yang baik, sehingga peluang korupsi di daerah semakin kecil.

“Kekurangan yang perlu ditingkatkan dalam hal ini, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih kurang, bagian perizinan, pengelolaan aset, dan sistem serta integritas di pengadaan Biro Organisasi dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” ungkap Maruli.

Di sisi lain, Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, mengaku pihaknya juga akan melakukan evaluasi MCP dalam memantau perkembangan capaian untuk menentukan langkah percepatan pemenuhan indikator di SKPD, serta pendampingan kepada Pemda yang nilai MCP rendah.

“Maka dari itu SKPD juga bertangggung jawab dalam memenuhi indikator-indikator tersebut karena keseriusan dan komitmennya dalam menaikkan angka MCP,” tutur Fydayeen.

Untuk mencegah tindak pidana korupsi, lanjut Fydayeen, ada program koordinasi yang dijalankan bersama SKPD, seperti membangun nilai, perbaikan sistem dan efek jera.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan pemetaan bagi SKPD yang melakukan kesalahan dalam penyalahgunaan keuangan daerah dan pengawasan serta pendataan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kita harus bersama-sama menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat menjerumuskan kepada tindak pidana korupsi,” pungkas Fydayeen. (SYA/RDM/RH)

BANJAR – Terhitung sejak Sabtu (25/5) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Gerakan Remaja Sehat Ceria Inovatif Tangguh dan Aktif Bangun Negeri Bersama (Germas Cinta Banua). Dimulai dari SMA Negeri 4 Banjarmasin, SMA Negeri 2 Banjarbaru, dan berakhir di SMA Negeri 1 Gambut Kabupaten Banjar, pada Kamis (30/5). Di tiga sekolah ini, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Raudatul Jannah, hadir langsung memantau program tersebut.

Germas Cinta Banua dimulai dengan aktivitas senam bersama seluruh siswa dan guru. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, diantaranya berupa pemeriksaan tekanan darah, pengecekan berat dan tinggi badan, hingga lingkar pinggang. Tidak ketinggalan pemeriksaan kadar CO2, untuk memastikan para siswa ini, belum melakukan aktivitas merokok. Para siswa juga mendapatkan layanan pemeriksaan golongan darah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah mengatakan, Germas Cinta Banua digelar untuk mensosialisasikan pentingnya melaksanakan gaya hidup bersih dan sehat, dikalangan remaja. Dengan harapan, akan menumbuhkan generasi emas di Kalimantan Selatan.

“Karena keterbatasan anggaran, kita gelar di 3 SMA terlebih dulu. Nantinya aksi ini akan kita laksanakan diseluruh Kalimantan Selatan, termasuk hingga tingkat SMP sederajat,” jelas perempuan yang biasa disapa Acil Odah tersebut.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor sangat mengapresiasi aksi yang digagas Acil Odah dan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi tersebut. Mengingat Germas Cinta Banua, diyakini dapat menciptakan generasi milenial Kalsel yang tangguh, dan dapat diandalkan untuk pembangunan Banua.

“Bonus demografi yang didapatkan Indonesia termasuk Kalimantan Selatan pada 2045 mendatang, tentunya memerlukan generasi emas yang tangguh, untuk dapat bersaing secara nasional hingga global. Dan melalui Germas Cinta Banua ini, saya yakin dapat menciptakan generasi emas tersebut,” harapnya.

Di 3 sekolah yang melaksanakan program Germas Cinta Banua, Gubernur bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta pihak – pihak terkait, menandatangani Komitmen Bersama Mendukung Implementasi Germas Cinta Banua Mewujudkan Kalsel Maju. Selain itu, dilakukan pula pengundian hadiah door prize dengan hadiah utama satu unit sepeda motor, persembahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Raudatul Jannah. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Optimalisasi Angkatan kerja Guna Pemanfaatan Bonus Demografi Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya” di salah satu hotel berbintang, pada Kamis (30/5).

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lemhanas RI, Eko Margiono dan dihadiri oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar selaku Keynote Speaker.

Dalam sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel menyambut baik kunjungan Lemhanas RI diyakini dapat menghasilkan sinergi dan kolaborasi bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Sesuai temanya, kajian jangka panjang ini kita harapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis bagi upaya optimalisasi angkatan kerja guna pemanfaatan bonus demografi,” harapnya.

Roy menjelaskan berdasarkan data BPS, jumlah penduduk angkatan kerja di Kalimantan Selatan pada Februari 2024 tercatat sebesar 2,18 juta jiwa. Jumlah tersebut sedikit meningkat dari Agustus 2023, yang tercatat sebanyak 2,17 juta jiwa, di mana proporsi angkatan kerja terbanyak berada di kota Banjarmasin sebesar 330 juta dan kabupaten Banjar sebanyak 308 juta.

“Hingga tahun 2023, sektor lapangan kerja yang mendominasi berasal dari sektor pertanian, industri, dan jasa. Jika dibedakan berdasarkan wilayahnya, sektor jasa mendominasi wilayah perkotaan, sedangkan sektor pertanian paling banyak diserap tenaga kerja pedesaan,” tuturnya. 

Roy menerangkan salah satu tugas besar yang harus dituntaskan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan saat ini adalah mendorong tingkat pendidikan angkatan kerja. Tenaga kerja lulusan universitas baru sebesar 12,51 persen, sedangkan tingkatan SMA umum 20,66 persen, dan SMK kejuruan 7,23 persen. Sisanya adalah jenjang pendidikan ke bawah.

“Kita tahu bahwa tingkat pendidikan akan memengaruhi kualitas ketenagakerjaan. Apalagi di era bonus demografi, pasar tenaga kerja akan semakin luas dan kompetitif. Ketatnya persaingan ke depan membutuhkan peningkatan level pendidikan serta skill di bidang teknologi,” tambahnya.

Untuk itu, Pemprov Kalimantan Selatan memandang pentingnya penyiapan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. Hal ini juga demi upaya mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk pembangunan ketenagakerjaan di Banua,” harapnya.

Sementara, Plt Gubernur Lemhanas RI, Eko Margiono mengungkapkan Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang kaya dengan kearifan lokal dan budaya serta memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan masih terkonsentrasi pada sektor primer yaitu pertambangan dan pertanian dimana kedua sektor ini mendominasi sebagian besar perekonomian di Kalsel. Kedua sektor tersebut juga paling tinggi dalam penyerapan tenaga kerja.

“Ke depan, Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan tidak selalu bergantung kepada sektor lapangan pekerjaan bidang pertambangan, mineral dan batubara. Mengingat minerba bukan komoditi yang dapat diperbaharui. Transformasi kegiatan perekonomian harus dipikirkan mulai dari sekarang agar tenaga kerja dapat memiliki beragam alternatif di bidang-bidang usaha,” ucapnya.

Di sisi lain pengembangan Ibukota Negara di Kalimantan Timur berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Massifnya pembangunan di IKN diyakini berdampak pada peningkatan aktivitas perekonomian dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya.

“Sehingga penting upaya pemerintah bersama lintas sektoral agar dapat merumuskan strategi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia untuk siap menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi penduduknya serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, turut hadir beberapa narasumber dan pembahas, antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat, DR Iwan Aflanie, Ketua Aliansi Pekerja Buruh Banua, Yoeyoen Indharto. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Cabang Olahraga (Cabor) Binaraga asal Kalimantan Selatan, berhasil meloloskan 4 atletnya ke PON tahun 2024 di Medan dan Aceh.

Ketua Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI) Kalsel Mustohir Arifin menjelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan persiapan para atlet mereka yang lolos PON Tahun 2024 di Medan dan Aceh mendatang.

“Dalam waktu dekat ini akan ada ajang pertandingan binaraga di Batam. Dan, seluruh atlet Kalsel yang lolos PON akan mengikuti kegiatan tersebut,” ungkap Mustohir belum lama tadi.

Event Binaraga di Batam itu, lanjutnya, sebagai ajang uji coba para atletnya, untuk mengukur peningkatan kemampuan menjelang, pelaksanaan PON Tahun 2024 di Medan dan Aceh mendatang.

“Sehingga diharapkan atlet Kalsel yang lolos PON tersebut, dapat memberikan prestasi yang baik pada ajang tersebut,” ucap Mustohir.

Sementara itu, Pemprov Kalsel berharap cabor binaraga dapat memperoleh medali pada PON 2024 di Medan dan Aceh.

Harapan ini disampaikan Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto.

“Saat ini Pemerintah Provinsi dan seluruh cabang olahraga yang lolos pada PON mendatang, terus melakukan persiapan,” ujarnya.

Termasuk persiapan cabang olahraga Binaraga, yang saat ini rutin mengikuti pertandingan dan latihan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, Cabor Binaraga dapat memberikan medali pada pelaksanaan PON mendatang,” ucap Heru. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Periode 2024-2027, Rabu (29/5).

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas, mengatakan rakor bersama Timsel kali ini membahas terkait persyaratan anggota serta anggaran yang akan digunakan selama proses seleksi.

“Pada hari ini kami menyepakati hal-hal yang menyangkut terkait dengan persyaratan administrasi, persyaratan akademisi, dan persyaratan khusus, agar nanti antara kami Komisi I dan Timsel punya persepsi yang sama dalam menafsirkan ketentuan tersebut,” katanya.

Terkait anggaran, Suripno menyampaikan di tahun 2024 ini sudah ada mata anggaran khusus untuk seleksi calon anggota KPID, mengingat sebelumnya dalam melakukan seleksi administrasi dan teknis itu tidak menyediakan anggaran tersendiri, tetapi anggaran itu ada di Kominfo.

“Kami membicarakan tadi dengan Komisioner Tim Seleksi dan Kominfo agar anggaran itu bagaimana merealisasinya, oleh karena itu kami memanggil Inspektorat. Kemudian juga Biro Hukum dan BPKAD, tapi tidak hadir. Kami ingin merealisasi mata anggaran yang sudah disetujui di rapat banggar untuk kegiatan tersebut. Hal-hal ini terbentur beberapa hal, sehingga tadi langkahnya Kominfo nanti berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah bersama Komisi I DPRD Kalse untuk meminta SK Gubernur dalam rangka merealisasikan anggaran tersebut,” terangnya.

Salah seorang Komisioner Timsel, Abdul Hafiz Anshari, berharap dukungan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel dalam proses seleksi ini, sehingga kegiatan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yakni di bulan Agustus 2024 nanti sudah ada nama anggota yang terpilih.

“Kami mohon izin diberikan kewenangan sepenuhnya dalam menyelesaikan tugas ini, mohon bimbingan dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, artinya diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan sikap, kebijakan, dan cara melakukan. Tapi kalau dia menyimpang, silakan diluruskan,” tuturnya. (DPRD.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terus bergerak dalam program Kurban Berkah 1445 H. Salah satu fokus utama BAZNAS Kalsel adalah memastikan penyaluran hewan kurban tepat sasaran dan berkualitas.

“Kami memprioritaskan daerah yang jarang menikmati hewan kurban untuk penyaluran daging kurban tahun ini,” ujar Wakil Ketua II BAZNAS Kalsel, Gurdani Syukur.

Beberapa titik desa di Batola menjadi target penyaluran hewan kurban. BAZNAS Kalsel memastikan bahwa daging kurban akan diterima dalam keadaan masih segar dan baik dengan membatasi jarak penyaluran tidak melebihi 30 kilometer dari pusat penyembelihan.

“Untuk daerah yang agak jauh, kami akan mengirimkan hewan kurban langsung ke daerah tersebut,” jelas Gurdani.

Pengalaman BAZNAS Kalsel dalam penyaluran hewan kurban pun terbilang istimewa. BAZNAS Kalsel pernah menjangkau daerah pegunungan Meratus di Hulu Sungai Tengah, Balangan, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar di Paramasan, dan harus bermalam sebelum pelaksanaan penyembelihan.

“Namun, kami merasa bahagia sekali bisa berbagi dengan mereka yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat sekitar pun sangat merasa terbantu dan diperhatikan karena BAZNAS Kalsel memberikan perhatian khusus kepada saudara yang jauh dari perkotaan,” ungkap Gurdani.

Selain fokus pada penyaluran, BAZNAS Kalsel juga menjalin kerjasama dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kerjasama ini termasuk diantaranya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan juga Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Noor Huda Fikri, Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kalsel menjelaskan, bahwa kerjasama dengan sejumlah dinas tersebut telah berjalan selama beberapa tahun belakangan.

“Dinas ini termasuk dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kalsel yang rajin mengumpulkan infak dan mensupport kegiatan-kegiatan BAZNAS Kalsel,” jelas Huda.

BAZNAS Kalsel masih membuka peluang bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang ingin menunaikan ibadah kurbannya melalui BAZNAS Kalsel. BAZNAS Kalsel memastikan bahwa penerima daging hewan kurban benar-benar disalurkan kepada yang berhak dan dikelola dengan baik.
BAZNAS Kalsel menyediakan beberapa kemudahan bagi masyarakat yang ingin berkurban. Calon pekurban atau mudhohi bisa menitipkan ibadah kurbannya melalui kanal website resmi BAZNAS Kalsel di https://kalsel.baznas.go.id/kurban atau konsultasi terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi di WA 0811 5133 613 dan memantau kegiatan BAZNAS Kalsel di @baznaskalsel. (BAZNASKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar rapat persiapan sebagai tuan rumah Rakornas ke-15 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia pada 10-13 Juni nanti.

Rapat dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel Muhammad Muslim, didampingi Ketua KI Kalsel, Nawang Wijayati dan Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Dinas Kominfo Kalsel, Tarwin Patik Mustofa, di Aula Dinas Kominfo Kalsel, Banjarbaru, Rabu (29/5).

“Kita ingin memastikan setiap koordinator kepanitiaan sudah terstruktur dengan baik, sehingga bisa diketahui seberapa jauh kesiapan Kalsel sebagai tuan rumah Rakornas KI,” kata Muslim usai rapat.

Terkait sosialisasi kegiatan, Muslim mengaku telah diatur maksimal. Bahkan seluruh informasi mengenai kegiatan akan disosialisasikan pada H-7 atau 3 Juni 2024.

“Jadi pada H-7 itu kita menargetkan semua informasi mengenai kegiatan bisa terdistribusi baik melalui baliho, spanduk dan media informasi lainnya,” jelas Muslim.

Dapat diketahui, Rakornas yang akan dihadiri lebih dari 400 orang perwakilan KI seluruh Indonesia itu, akan dirangkai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti city tour, expo bazar, hingga berbagai lomba dan jalan santai.

Rakornas tersebut diharapkan juga turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM Kalsel melalui expo dan kunjungan ke tempat-tempat wisata. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin mengingatkan penguatan aspek-aspek penting untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Hal ini disampaikan gubernur dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar, pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Regional Kalimantan Bidang Organisasi dan Kepegawaian di Banjarmasin pada Rabu (29/5) pagi.

“Ada aspek-aspek penting yang perlu dilakukan penguatan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi, yaitu aspek – aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur,” sampai Paman Birin.

Paman Birin juga tak lupa menyampaikan apresiasinya dan berharap rakor ini dapat menghasilkan poin-poin penguatan sektor birokrasi informasi dan SDM ASN.

“Saya berharap, rakor ini dapat menghasilkan poin-poin penguatan sektor birokrasi informasi dan SDM ASN, dan dapat menjadi pedoman serta acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan,” harap Paman Birin.

Pada acara yang dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Biro Organisasi, Kepala Badan Kepegawaian dan SDM se-Kalimantan ini, Paman Birin menyampaikan sejumlah prestasi Pemprov Kalsel dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Diantaranya Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tertinggi di Indonesia tahun 2023, Nilai Kategori A untuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pengendalian Tingkat Inflasi Terendah di Regional Kalimantan, Indeks BerAKHLAK Tertinggi tahun 2023, dan Angka Kemiskinan Terendah Kedua se-Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Galuh Tantri Narindra, ditemui usai acara menyampaikan bahwa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2020 ini juga bertujuan untuk mencari alternatif penyelesaian terkait beragam permasalahan yang dihadapi, khususnya di bidang organisasi dan kepegawaian di Kalimantan, yang umumnya memiliki tipologi permasalahan yang sama.

“Kita mendatangkan narasumber yang membidangi ragam persoalan tersebut, sehingga rekan-rekan yang berhadir bisa menyampaikan uneg-unegnya. Dimana kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana alternatif penyelesaian untuk permasalahan tersebut, khususnya di regional Kalimantan,” sampainya.

Tantri juga menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan diskusi, seperti tentang penyelesaian persoalan tenaga Non-ASN, rekrutmen CASN, pemberian TPP dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik.

“Dengan kegiatan ini, kita berharap kita melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan tidak ada perbedaan di regional Kalimantan. Bersama-sama untuk membangun Kalimantan,” harapnya.

Kepala BKD Provinsi Kalsel, Dinansyah yang juga berhadir menyampaikan harapannya untuk mendapatkan mendapat masukan-masukan dari peserta yang berasal dari regional lain di Kalimantan dan juga narasumber.

“Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi BKD Kalsel selama ini, dapat diberikan jawaban oleh para narasumber, dan juga teman-teman peserta,” sampainya.

Sejumlah narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini adalah, Pelaksana Harian Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dirjen Otda serta Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Biro Organisasi dan Tatalaksana dari Kemendagri. Kemudian juga Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin serta Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi jajaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada atas penyelenggaraan kegiatan pelantikan Dewan Direksi LPPL Abdi Persada Periode 2024-2029. Kegiatan pelantikan merupakan momentum awal untuk memulai gerak langkah pengabdian pada LPPL Abdi Persada.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, kepada wartawan, usai menghadiri acara Pelantikan Dewan Direksi LPPL Abdi Persada Periode 2024-2029 yang bertempat di aula kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Rabu (29/5).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani ini mengatakan LPPL adalah tempat untuk mengokohkan hadirnya media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa.

“LPPL Abdi Persada dituntut untuk bisa menjawab berbagai tantangan pada isu penyiaran publik lokal,” jelasnya.

Paman Yani menerangkan LPPL mempunyai tantangan yang tidak mudah. Porsi berita lokal yang relatif kecil dan penetrasi media sosial yang begitu massif adalah sedikit dari banyaknya tantangan yang harus dihadapi.

“Karenanya sikap adaptif harus dimiliki oleh jajaran Direksi maupun Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Paman Yani menambahkan DPRD Kalsel memahami bahwa siaran media mampu membentuk sikap masyarakat secara luas. Tersampaikannya berita daerah, lanjutnya, dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

“Dalam konteks inilah, Abdi Persada dituntut untuk mampu menggerakkan kepedulian masyarakat Banua melalui berita daerah yang konstruktif,” jelasnya.

Menurut Paman Yani, DPRD Kalsel sebagai bagian dari Pemerintahan Provinsi siap untuk terus bersinergi dengan LPPL Abdi Persada.

“Mari bersama-sama kita bergerak untuk menuju kemajuan Banua dengan peran kita masing-masing,” ajaknya.

Pada kegiatan pelantikan Direktur Terpilih LPPL Abdi Persada Periode 2024-2029, Syarifah Norhani beserta jajaran Direksi LPPL Abdi Persada turut dihadiri Gubernur Kalsel yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Adi Santoso, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada, Ketua KPID Kalsel, Muhammad Farid Soufian, Ketua KI Kalsel, Nawang Wijayati, serta sejumlah pejabat lingkup Pemprov Kalsel. (NRH/RDM/RH)