Tahun: 2026

Lelang Serentak Barang Milik Daerah, BPKAD Kalsel Raup Rp434 Juta

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mengantongi realisasi lelang senilai Rp434.825.000 dari pelepasan 14 lot Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi rusak berat, hampir setengah miliar rupiah dan nyaris 2,5 kali lipat dari total nilai limit barang yang ditetapkan sebesar Rp205.673.000.

Lelang digelar secara terbuka (Open bidding) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, bertepatan dengan gelaran Lelang Serentak Harat Banar (LSHB) Tahun 2026 yang diinisiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Penawaran dibuka sejak 8 Juli 2026 dan ditutup Kamis (16/7) pukul 09.00 WITA.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kalsel, Muhammad Haris Arsyad mengatakan, tingginya realisasi ini mencerminkan animo masyarakat yang besar terhadap lelang BMD.

Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kalsel Muhammad Haris Arsyad

“Kami menyambut baik ajakan Kanwil DJKN untuk berpartisipasi dalam Lelang Serentak Harat Banar ini. Melalui lelang terbuka bersama KPKNL Banjarmasin, proses penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat berjalan transparan, kompetitif, dan memberikan nilai optimal bagi penerimaan daerah. Hasil hari ini menunjukkan animo masyarakat yang cukup tinggi, dengan sebagian besar lot terjual jauh di atas nilai limit yang ditetapkan,” ujar Haris.

Dari 16 lot yang ditawarkan, terdiri atas 12 unit kendaraan dinas rusak berat (10 roda empat dan 2 roda dua) serta 4 paket peralatan mesin dan sisa kendaraan roda dua (Scrap), sebanyak 14 lot laku terjual.

Dua lot, yaitu Toyota Kijang KF60 tahun 2001 dan KIA K2700 Microbus tahun 2006, belum mendapat penawar dan akan diajukan kembali pada lelang berikutnya.

Lot dengan realisasi tertinggi adalah sebuah Toyota All New Kijang Innova 2.0 A/T tahun 2017, yang terjual Rp122.624.000, jauh melampaui nilai limitnya yang hanya Rp45.424.000.

“Seluruh hasil penjualan akan disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan proses pelunasan pemenang lelang ditindaklanjuti sesuai jadwal KPKNL Banjarmasin,” jelas Haris.

Lelang ini menjadi bagian dari tahapan pemanfaatan dan penghapusan aset tidak produktif di lingkungan Pemprov Kalsel, sekaligus mendukung suksesnya LSHB 2026. (Rilis-SRI/RIW/APR)

Apresiasi Digitalisasi Inkop TKBM, Kemnaker Tingkatkan Kesejahteraan 86 Ribu Pekerja Pelabuhan

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi penuh atas langkah progresif Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan.

Langkah ini berupa peluncuran aplikasi transformasi digital untuk pengelolaan layanan pelabuhan guna menciptakan tata kelola koperasi yang modern, transparan, dan berkeadilan.

“Sistem digital di Inkop TKBM membuat semua proses kerja, seperti data pekerja dan keuangan, menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau anggota serta pengurus,” ujar Wamenaker Afriansyah usai membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkop TKBM Pelabuhan Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (15/7)

Transformasi ini membawa manfaat langsung bagi lebih dari 86 ribu pekerja pelabuhan yang tersebar di 120 koperasi primer di seluruh Indonesia.

Melalui aplikasi Inkop TKBM, pencatatan data pribadi dan keahlian pekerja akan lebih terintegrasi.

“Digitalisasi ini memastikan penyaluran tenaga kerja berjalan secara adil dan merata, sekaligus memudahkan anggota memantau jadwal kerja dan hak-hak mereka secara online,” tambah Afriansyah.

Menurut Wamenaker, inovasi ini menjadi sebuah keniscayaan di tengah masifnya modernisasi pelabuhan, di mana aktivitas manual mulai digantikan mesin otomatis seperti Automated Guided Vehicles (AGV) dan Automated Stacking Cranes (ASC).

Hal ini membuktikan bahwa koperasi mampu bergerak lincah, profesional, dan inovatif.

Di samping efisiensi digital, Kemnaker mengingatkan pentingnya penguatan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengingat tingginya risiko kecelakaan di sektor bongkar muat.

Wamenaker menegaskan bahwa aspek perlindungan pekerja tidak boleh dikesampingkan.

“Perlindungan jaminan sosial, penyediaan alat pelindung diri yang layak, serta penerapan budaya K3 harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan, M Nasir menyatakan bahwa program digitalisasi ini merupakan komitmen berkelanjutan yang akan diterapkan di seluruh jaringan koperasi TKBM se-Indonesia dalam 1 tahun ke depan.

Transformasi ini juga mendukung pengembangan lini bisnis koperasi lainnya, seperti usaha simpan pinjam, leasing sepeda motor, mini market, klinik kesehatan, Developer perumahan, perkebunan kelapa sawit dan peternakan

“Kami terus mendorong transformasi koperasi melalui peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan, pengawasan, serta pengembangan usaha yang produktif sesuai kebutuhan wilayah masing-masing,” kata H
M Nasir. (KemenakerRI-RIW/APR)

Kemnaker Apresiasi Partisipasi Perusahaan pada Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi partisipasi perusahaan yang telah mendaftarkan diri sebagai calon mitra penyelenggara Program Pemagangan Nasional (PPN) Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Partisipasi perusahaan menjadi modal penting memperluas kesempatan pemagangan berkualitas dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, perusahaan yang belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 menerima dua jenis notifikasi pada sistem berdasarkan hasil verifikasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah berpartisipasi dalam Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (16/7).

Darmawansyah menjelaskan, perusahaan yang menerima notifikasi “Penyelenggara Dalam Proses Verifikasi” berarti belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Meski demikian, perusahaan tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses verifikasi dan seleksi PPN batch berikutnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Berbeda dengan perusahaan yang menerima notifikasi “Penyelenggara Ditolak” juga belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Untuk dapat mengikuti seleksi pada batch berikutnya, perusahaan perlu mendaftarkan kembali sebagai calon mitra penyelenggara.

Agar peluang lolos pada batch berikutnya semakin besar, Darmawansyah mengimbau perusahaan memerhatikan beberapa hal. Pertama, memastikan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), meliputi profil perusahaan, jumlah pegawai, dan data pegawai telah dilengkapi serta diperbarui melalui wajiblapor.kemnaker.go.id. Operator dan mentor perusahaan juga harus sudah tercantum dalam data WLKP.

Kedua, lowongan magang yang diajukan harus relevan dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi.

Lowongan yang bersifat operator atau tidak sesuai dengan tujuan pengembangan kompetensi peserta berpotensi ditolak dalam proses verifikasi.

Ketiga, kurikulum magang harus selaras dengan posisi yang diajukan.

“Kurikulum yang jelas dan sesuai dengan posisi magang akan mempermudah proses verifikasi,” kata Darmawansyah.

Sementara itu, Darmawansyah menyampaikan bahwa mulai Kamis (16/7), calon peserta Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 sudah dapat mendaftar dan memilih lowongan magang pada perusahaan yang telah dinyatakan lolos sebagai mitra penyelenggara.

“Kami mengajak para lulusan perguruan tinggi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan memilih lowongan magang yang sesuai dengan minat dan kompetensinya,” ujar Darmawansyah. (KemenakerRI-RIW/APR)

Indonesia-Iran Bahas Penguatan Pelatihan Vokasi, Jaminan Sosial dan Akses Kerja Penyandang Disabilitas

Hyderabad, India – Indonesia dan Iran membahas peluang kerja sama penguatan pelatihan vokasi, sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, serta perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pekerja.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan bilateral Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dengan Menteri Koperasi, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Sosial Republik Islam Iran, Ahmad Meydari, di sela-sela BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Menaker Yassierli mengatakan, Indonesia menyambut baik peluang memperluas kolaborasi di bidang ketenagakerjaan melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

“Kami meyakini terdapat potensi besar bagi Indonesia dan Iran untuk memperluas kolaborasi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik – praktik terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara,” kata Menaker Yassierli.

Kedua negara secara khusus menyoroti perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Indonesia dan Iran saling bertukar pandangan mengenai kebijakan yang mendukung peningkatan akses terhadap pelatihan, pengembangan keterampilan, serta penciptaan kesempatan kerja yang setara.

Selain itu, kerja sama ini diarahkan pada penguatan pelatihan vokasi. Melalui agenda studi banding dan pertukaran pengetahuan yang disepakati, kedua negara berkomitmen untuk saling mendukung dalam meningkatkan mutu pelatihan kerja agar dapat melahirkan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap kerja.

Pertemuan tersebut juga membahas penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Indonesia mendorong adanya saling berbagi pengalaman dalam pengembangan kebijakan dan program untuk memperluas cakupan pelindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Selain itu, Menaker Yassierli menyampaikan kesiapan Indonesia berbagi pengalaman reformasi kebijakan ketenagakerjaan, pengembangan tenaga kerja, pelatihan vokasi, dan tata kelola pasar kerja.

“Kami berharap kementerian di kedua negara dapat menjajaki tindak lanjut konkret melalui pertukaran teknis, dialog antarpakar, serta program-program peningkatan kapasitas,” ujar Menaker Yassierli.

Menaker berharap pertemuan bilateral tersebut menjadi langkah awal memperkuat kemitraan Indonesia dan Iran melalui kerja sama konkret dalam penguatan pelatihan vokasi, jaminan sosial ketenagakerjaan, perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas, serta pengembangan sumber daya manusia. (KemenakerRI-RIW/APR)

Rampungkan TMMD ke-128 di Kalsel, TNI dan Pemprov Lanjutkan Program TMMD ke-129

Banjarbaru – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 hasil sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama TNI, resmi rampung.

Program tersebut menghadirkan berbagai pembangunan sarana dan prasarana perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, dan Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin mengatakan, TMMD ke-128 dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2026 dengan fokus meningkatkan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

“Di Desa Pantai Ulin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kegiatan meliputi rehabilitasi satu unit langgar, pembangunan satu unit MCK langgar, serta pembangunan satu unit pos kamling. Sementara di Kelurahan Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, dilakukan rehabilitasi satu unit musala,” kata Frendy, baru baru ini.

Hasil Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128

Adapun di Desa Salam Babaris, Kabupaten Tapin, program mencakup rehabilitasi satu unit musala, pembangunan satu unit MCK musala, serta pembangunan satu unit fasilitas TNI Manunggal Air Bersih yang diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.

Frendy menjelaskan seluruh hasil pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah desa setempat untuk dimanfaatkan dan dipelihara bersama masyarakat.

“Kami berharap aparatur desa bersama masyarakat dapat menjaga, mengelola, dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang,” ujarnya.

Usai menyelesaikan TMMD ke-128, Dinas PMD Kalsel bersama TNI kembali melanjutkan kolaborasi melalui TMMD ke-129 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026.

Program berikutnya akan dilaksanakan di tiga daerah, yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, dan Kabupaten Barito Kuala.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sasaran kegiatan meliputi rehabilitasi satu unit musala, pembangunan dua unit MCK musala, serta pembangunan satu unit fasilitas TNI Manunggal Air Bersih. Sementara di Kabupaten Kotabaru akan dilakukan rehabilitasi satu unit musala.

Sedangkan di Kabupaten Barito Kuala, kegiatan difokuskan pada pembangunan dua unit MCK, rehabilitasi satu unit Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), serta pembangunan satu unit pos kamling.

“Melalui program TMMD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama TNI terus memperkuat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perdesaan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Frendy. (MRF/RIW/APR)

Pelindo Salurkan Santunan Anak Yatim dan Bantuan TJSL

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Subregional Kalimantan menggelar kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertema “Berbagi Berkah, Menjaga Keselamatan Pelabuhan” yang dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, penyaluran bantuan Program TJSL kepada masyarakat, serta doa bersama sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Mewakili manajemen perusahaan, Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, menyerahkan santunan dan bantuan TJSL yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan penyandang disabilitas, sarana ibadah, serta pengelolaan sampah terpadu.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Pelindo menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Dalam sambutannya, Sugiono menyampaikan bahwa keberhasilan Pelindo tidak hanya diukur dari kinerja operasional, tetapi juga dari kontribusi nyata yang diberikan kepada masyarakat.

Melalui Program TJSL, Pelindo terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama sebagai ikhtiar memohon keselamatan, kelancaran operasional pelabuhan, serta keberkahan bagi seluruh insan Pelindo dan masyarakat.

Ke depan, Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan berkomitmen terus menghadirkan program – program TJSL tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Pelindo-RIW/APR)

Banjarbaru Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan 2026, Perkuat Antisipasi Musim Kemarau

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Tahun 2026. Penetapan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor), yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Kamis (16/7).

Keputusan itu disepakati bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru dalam rapat yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Penetapan status siaga darurat dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama musim kemarau.

Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga diperlukan kesiapsiagaan yang terkoordinasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan hingga masyarakat.

“Hari ini kita sepakat menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan di Kota Banjarbaru. Yang paling penting bukan hanya penetapan statusnya, tetapi bagaimana kita terus menjaga sinergi dan kolaborasi seluruh pihak agar upaya pencegahan maupun penanganan dapat berjalan secara maksimal,” ujarnya.

Lisa mengungkapkan, keputusan tersebut juga didasarkan pada hasil pemantauan di lapangan yang menunjukkan telah teridentifikasi tiga titik panas (hotspot) di wilayah Kota Banjarbaru.

Dari jumlah tersebut, Kecamatan Cempaka menjadi daerah yang paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Banjarbaru segera menggelar apel kesiapsiagaan sekaligus mengaktifkan posko – posko terpadu sebagai pusat koordinasi penanganan apabila terjadi karhutla.

Suasana Rakor penetapan status darurat karhutla pemkot Banjarbaru

“Dari tiga hotspot yang terpantau saat ini, Kecamatan Cempaka menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan apel kesiapsiagaan serta menyiapkan posko – posko terpadu agar seluruh personel beserta peralatan siap bergerak kapan saja ketika dibutuhkan,” jelasnya.

Selain memperkuat kesiapan personel dan sarana pendukung, Pemerintah Kota Banjarbaru juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.

Wali Kota mengingatkan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, serta memiliki konsekuensi hukum.

“Kami terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kesadaran masyarakat merupakan benteng pertama dalam mencegah karhutla. Mari kita bersama-sama menjaga Banjarbaru agar tetap aman, sehat, dan terbebas dari bencana asap,” tegas Lisa.

Melalui penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya mengedepankan langkah antisipatif, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melindungi lingkungan, keselamatan warga, dan meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau. (BDR/RIW/APR)

Perkuat Sinergi OPD Teknis, DPMPTSP Kalsel Percepat Integrasi SOP Perizinan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Asistensi Penyusunan dan Penyelarasan SOP Terintegrasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (15/7).

Peserta terdiri atas kepala maupun perwakilan OPD teknis yang terintegrasi dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Endri mengatakan, penyusunan SOP yang terintegrasi menjadi bagian penting mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kepala DPMPTSP Kalsel (mic) saat menyampaikan sambutan.( foto : DPMPTSP Kalsel)

Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci agar setiap tahapan pelayanan, khususnya perizinan dan nonperizinan, memiliki alur kerja yang jelas, terukur, serta mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.

“Penyusunan SOP yang terintegrasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sinergi antarperangkat daerah sangat diperlukan agar setiap proses pelayanan memiliki alur kerja yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.

Endri berharap melalui rapat koordinasi tersebut seluruh OPD teknis dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus menyusun SOP yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan kebutuhan pelayanan saat ini.

“Dengan demikian, implementasi pelayanan terpadu dapat berjalan lebih optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” katanya.

Dalam forum asistensi tersebut, seluruh OPD teknis juga menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat integrasi pelayanan. Salah satunya adalah melakukan penyelarasan batas waktu pelayanan (Service Level Agreement/SLA) dengan meninjau kembali waktu maksimal verifikasi dan penerbitan rekomendasi teknis di masing-masing instansi, untuk mendukung ketepatan proses pelayanan melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan.

Selain itu, setiap OPD diberikan waktu untuk menyelesaikan finalisasi draf SOP internal yang telah terintegrasi dengan DPMPTSP. Dokumen tersebut selanjutnya akan diverifikasi kembali oleh Biro Organisasi sebelum diterapkan secara menyeluruh. (SYA/RIW/APR)

Aktifkan Posko Darurat, BPBD Tetapkan Tiga Kawasan Prioritas Penanganan Karhutla Kalsel

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mengaktifkan Posko Penanggulangan Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2026.

Selain mengaktifkan posko, BPBD juga menetapkan tiga kawasan prioritas penanganan karhutla untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan terpadu.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, dengan diaktifkannya posko tersebut, seluruh personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla akan menjalankan tugas sesuai fungsi masing – masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.

Menurut Ronny, keberadaan posko menjadi pusat koordinasi, memantau perkembangan situasi di lapangan, menerima laporan dari daerah, serta mempercepat pengambilan keputusan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan sejak tahap pencegahan hingga pemadaman,” ungkapnya.

Ronny menjelaskan, untuk memaksimalkan penanganan karhutla, BPBD Kalimantan Selatan menetapkan tiga kawasan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kepentingan strategis wilayah.

Kawasan prioritas pertama berada di sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor yang meliputi Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar, sebagian Barito Kuala, dan sebagian Tanah Laut.

“Kawasan ini menjadi perhatian utama karena keberadaan bandara merupakan objek vital nasional yang harus terlindungi dari dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” lanjutnya.

Sementara itu, kawasan prioritas kedua mencakup sebagian wilayah Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, hingga Kabupaten Tabalong.

Adapun kawasan prioritas ketiga meliputi Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru yang juga memiliki potensi kerawanan kebakaran saat musim kemarau.

Ronny menegaskan, pembagian kawasan prioritas tersebut bertujuan agar pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya lainnya lebih efektif sesuai tingkat kerawanan di masing – masing wilayah.

“Dengan strategi tersebut, setiap potensi kebakaran dapat direspons lebih cepat sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” sahutnya.

Ia menambahkan, seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas Karhutla akan terus memperkuat sinergi melalui patroli rutin, pemantauan titik rawan, serta koordinasi lintas sektor selama musim kemarau berlangsung.

BPBD juga mengajak pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api.

“Melalui penguatan koordinasi, aktivasi posko kedaruratan, serta penetapan kawasan prioritas penanganan, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla pada musim kemarau tahun ini dapat berjalan lebih optimal,” tutup Ronny. (MRF/RIW/APR)

Indonesia–India Bahas Strategi Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja di Era Digital

Hyderabad – Perkembangan teknologi digital membawa perubahan terhadap kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Untuk merespons perubahan tersebut, Menaker RI, Yassierli mendorong pertukaran pengalaman dengan India dalam pengembangan talenta digital, inovasi teknologi, dan peningkatan keterampilan pekerja.

Upaya tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas Menaker Yassierli dalam pertemuan bilateral Menteri Ketenagakerjaan dengan Republik India Mansukh Mandaviya di sela-sela BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Menaker menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah India atas keberhasilan penyelenggaraan rangkaian BRICS Employment Working Group dan BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting yang membahas berbagai isu strategis ketenagakerjaan, termasuk masa depan dunia kerja, transformasi digital, perlindungan sosial, dan pengembangan keterampilan.

“Indonesia melihat India sebagai mitra penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai dua negara berkembang besar dengan perekonomian yang dinamis dan populasi usia muda yang besar, Indonesia dan India memiliki peluang untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun tenaga kerja yang kompetitif, inklusif, dan siap menghadapi perubahan dunia kerja,” ujar Menaker Yassierli.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker menyampaikan ketertarikannya mempelajari pengalaman India membangun ekosistem digital yang berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, inovasi, dan investasi berbasis teknologi.

Menaker juga ingin mempelajari pengembangan pusat data, infrastruktur digital, serta berbagai inisiatif peningkatan keterampilan AI yang melibatkan pemerintah, organisasi pengusaha, dan industri.

“Transformasi digital harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, pengembangan talenta AI, penguatan kompetensi digital, serta program reskilling dan upskilling menjadi penting agar pekerja mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang dari perubahan teknologi,” kata Menaker.

Menaker mengatakan, pertukaran pengalaman antara Indonesia dan India dapat diarahkan pada sejumlah bidang prioritas, antara lain peningkatan kapasitas instruktur pelatihan vokasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), AI, serta teknologi digital lainnya.

Selain penguatan talenta digital, Menaker juga memandang penting pemberdayaan pekerja informal melalui peningkatan keterampilan, dukungan kewirausahaan, serta jalur transisi menuju pekerjaan formal.

Pertukaran pengalaman mengenai pelindungan pekerja platform dan pekerja gig juga menjadi perhatian, khususnya terkait hak ketenagakerjaan, perlindungan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Menaker menegaskan, Indonesia membuka peluang memperluas pertukaran pengetahuan dengan India melalui technical exchanges (pertukaran teknis), expert dialogues (dialog pakar), study visits (kunjungan studi), joint capacity-building programmes (program peningkatan kapasitas bersama), serta kemitraan kelembagaan antara kementerian dan institusi pelatihan kedua negara.

“Indonesia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan India, baik secara bilateral maupun dalam kerangka BRICS, untuk mendorong pekerjaan yang layak, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun institusi pasar kerja yang tangguh serta responsif terhadap transformasi teknologi,” ujar Menaker. (KemenakerRI-RIW/APR)

Exit mobile version