2026 – Laman 26 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Menaker Yassierli Usulkan BRICS Petakan Kebutuhan Keterampilan Masa Depan

Hyderabad – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar negara-negara BRICS memperkuat pemetaan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa depan. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

Usulan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS (BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting/LEMM) 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Dalam forum tersebut, Menaker mengusulkan agar proyeksi kebutuhan keterampilan masa depan (future skills forecasting) menjadi sal ah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT.

Menurut Menaker, langkah tersebut penting untuk membantu negara – negara BRICS mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja akibat perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

“Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT,” kata Menaker Yassierli.

Menaker menjelaskan, pemetaan keterampilan masa depan akan membantu negara – negara BRICS memahami perubahan kebutuhan pasar kerja, mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan, serta menyelaraskan kebijakan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain menyampaikan usulan tersebut, Menaker juga memaparkan pengalaman Indonesia dalam memperkuat ketahanan pasar kerja. Upaya itu dilakukan melalui perluasan akses pelatihan dan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas PHK, penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta perluasan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Sebagai langkah konkret, tahun ini pemerintah membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Pusat tersebut dilengkapi teknologi asistif dan contoh penataan tempat kerja yang lebih inklusif.

“Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south – south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara – negara anggota lainnya,” ujar Menaker.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia terus memperkuat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja melalui Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta dan Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 300 ribu peserta tahun ini.

Berbagai program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis juga diposisikan sebagai penggerak penciptaan lapangan kerja.

Keberhasilan program – program tersebut ditopang keterhubungan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.

Di bidang digital, pemerintah terus memperkuat sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja melalui satu platform layanan ketenagakerjaan.

Sistem tersebut didukung analisis pasar kerja dan policy dashboard untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat.

“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar,” tutup Menaker. (KemenakerRI-RIW/APR)

Perkuat Program Prioritas SKPD 2027, Komisi II Dorong Optimalisasi PAD

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis memperkuat dukungan anggaran terhadap program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun Anggaran 2027.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel, diantaranya bersama Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang membahas rencana kerja perangkat daerah tahun 2027, Rabu (15/7).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengungkapkan, bahwa seluruh SKPD yang telah memaparkan rencana kerjanya menyampaikan persoalan serupa, yakni keterbatasan anggaran yang belum sebanding dengan kebutuhan program yang telah disusun. Meski demikian, Suripno menegaskan peluang penambahan anggaran masih terbuka.

*Ketua DPRD Kalsel Supian HK, didampingi Wakil Ketua Komisi II dan Sekretaris Komisi II*

Menurutnya, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 belum memasuki tahap final sehingga setiap SKPD masih dapat mengusulkan tambahan anggaran, khususnya untuk mendukung program-program yang bersifat prioritas.

“Dari paparan yang mereka sampaikan, dari tiga SKPD yang telah kami lakukan dengar pendapat ini, semuanya mengeluh disebabkan anggaran yang diploting untuk mereka itu sangat jauh dari persiapan perencanaan pekerjaan mereka,” katanya.

Suripno menjelaskan, Komisi II DPRD Kalsel sebelumnya juga telah meminta pemerintah daerah merevisi proyeksi pendapatan daerah karena dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

*Suasana rapat di ruang Komisi II DPRD Kalsel*

Pihaknya menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan APBD 2027, agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah, termasuk dengan mendorong optimalisasi PAD sebagai sumber pembiayaan utama bagi pelaksanaan program – program prioritas pemerintah daerah.

“Kemarin belum final bahwa di 2027 ini anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan oleh Dinas Pendapatan Daerah itu kami anggap belum maksimal. Oleh karena itu, dalam rapat Badan Anggaran sebelumnya kita meminta Dinas Pendapatan untuk merevisi usulan pendapatan yang direncanakan di tahun 2027,” ucapnya.

Suripno menilai salah satu potensi peningkatan PAD berasal dari optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Berdasarkan hasil evaluasi DPRD, sektor tersebut masih memiliki potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas sehingga usulan program dari berbagai SKPD dapat diakomodasi secara lebih optimal dalam APBD 2027.

“Kalau pungutan itu bisa maksimal, maka kami yakin PAD 2027 itu paling tidak bisa sama dengan PAD di tahun 2024 atau mungkin lebih,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Resmi Dikukuhkan, YKI Banjarmasin Masa Bakti 2026 – 2031Siap Dampingi Penyintas Kanker

Banjarmasin – Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kota Banjarmasin Siti Wasilah resmi dikukuhkan, di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (16/7). Pengukuhan dilakukan Ketua YKI Kalsel, Laila Refiana Said.

Ketua YKI Kota Banjarmasin, Siti Wasilah mengatakan kepengurusan yang baru berkomitmen menjalankan amanat YKI Pusat dan YKI Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta pendampingan bagi para penyintas dan penderita kanker di Kota Banjarmasin.

“Kami ingin memastikan upaya pencegahan dan advokasi kepada para penderita kanker di Kota Banjarmasin berjalan lebih optimal. Seluruh pengurus akan bekerja lebih baik dan terus bersinergi dengan YKI Provinsi,” ujar Siti Wasilah.

Menurut Siti Wasilah, perhatian utama masih tertuju pada kanker serviks dan kanker payudara yang hingga kini menjadi jenis kanker dengan jumlah kasus terbanyak di Kota Banjarmasin.

Sementara pada laki-laki, kanker paru menjadi salah satu jenis kanker yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, kata Wasilah YKI juga menyoroti meningkatnya kewaspadaan terhadap kanker kolorektal atau kanker usus besar.

Mengingat kondisi geografis Banjarmasin yang didominasi kawasan rawa dan sungai, ditambah pola konsumsi masyarakat, dinilai menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih.

“Masyarakat kita sudah terbiasa dengan pola makan dan minum tertentu. Ketika mengalami gangguan pencernaan ringan sering kali dianggap hal biasa, padahal itu bisa menjadi faktor risiko kanker usus besar. Karena itu jangan menunda pemeriksaan jika ada keluhan yang berulang,” paparnya.

Wasilah membeberkan, bahwa berdasarkan data tahun 2025, kasus kanker payudara menjadi yang tertinggi di Kota Banjarmasin dengan 42 kasus, disusul kanker leher rahim sebanyak 24 kasus dan kanker kolorektal sebanyak empat kasus. Setelah itu terdapat kasus kanker hati, kanker paru, dan kanker darah.

Ia berharap masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis yang telah disediakan pemerintah sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit, termasuk kanker.

“Kalau kanker bisa ditemukan sejak stadium awal, peluang pengobatannya jauh lebih besar. Khusus kanker leher rahim, apabila terdeteksi lebih dini, peluang untuk ditangani juga semakin baik. Yang berbahaya justru ketika pasien baru mengetahui saat sudah memasuki stadium lanjut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Lestriani, mengajak seluruh pengurus YKI untuk tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada para penderita kanker.

“Orang yang sedang berjuang melawan kanker tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga dukungan dan semangat dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Itu sangat berarti bagi proses pemulihan mereka,” ujar Neli.

Ia juga menambahkan selain memberikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan dan deteksi dini, YKI Kota Banjarmasin juga akan memperkuat kegiatan sosial, termasuk penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang sedang menjalani pengobatan kanker sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kemanusiaan.

Selain pengukuhan, kegiatan tersebut juga diisi dengan seminar awam mengenai kanker, serta pemberian bantuan kepada penyintas kanker, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Hadir pada kegiatan tersebut Sekda Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, Ketua Darma Wanita Kota Banjarmasin, Farida Rachmawati, serta para penyintas kanker. (YKIBJM-SRI/RIW/APR)

Perkuat Pertahanan Siber, Diskominfo Kalsel Jajaki Kolaborasi Teknologi dengan Korea Selatan

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel memperkuat sistem keamanan siber sebagai langkah mengantisipasi meningkatnya ancaman serangan digital.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar Rapat Koordinasi Proof of Concept (POC) bersama PT LS Ware Teknologi Indonesia untuk pengembangan Security Operations Center (SOC), di Banjarbaru, Selasa (14/7).

Rapat koordinasi dibuka Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, dan dihadiri pejabat struktural Diskominfo Kalsel, perwakilan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta narasumber dari Korea Selatan yang memaparkan standar keamanan siber internasional dan berbagai solusi penguatan sistem keamanan informasi.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pengembangan SOC merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pertahanan siber yang lebih terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan sistem keamanan siber melalui pengembangan Security Operations Center. Dalam pertemuan ini, kami mendapatkan berbagai masukan, rekomendasi, serta gambaran mengenai penerapan sistem keamanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Muslim.

Ia berharap, kehadiran SOC mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah mendeteksi, memantau, dan merespons potensi ancaman siber secara lebih cepat dan efektif.

“Ke depan kami ingin memiliki sistem yang tidak hanya mampu mencegah serangan siber, tetapi juga dapat mendeteksi lebih dini serta melakukan penanganan secara cepat apabila terjadi gangguan terhadap sistem informasi pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT LS Ware Teknologi Indonesia, Kim Mansung, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Korea Selatan, khususnya di bidang teknologi keamanan siber.

“Kami merupakan perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi keamanan siber. Melalui kolaborasi bersama PT LS Ware Teknologi Indonesia, ASKOMPSI, dan SCOPINDO, kami berharap dapat terus berbagi pengalaman, teknologi, serta memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan dalam membangun sistem keamanan siber yang andal,” ujar Kim Mansung.

Selain pengembangan teknologi, kerja sama tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan siber, pendampingan teknis, serta dukungan terhadap penguatan sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui kolaborasi ini, Diskominfo Kalsel berharap pengembangan Security Operations Center dapat menjadi fondasi dalam membangun ekosistem keamanan siber yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman dan terpercaya. (BDR/RIW/APR)

Tampung Lebih 500 Peserta, Kebun Raya Banua Siap Fasilitasi Kegiatan Berskala Besar

Banjarbaru – UPTD Kebun Raya Banua terus memperkuat perannya sebagai ruang terbuka hijau multifungsi dengan menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala kecil hingga besar.

Didukung kawasan yang luas, asri, dan representatif, Kebun Raya Banua kini siap menjadi lokasi berbagai agenda pemerintah, komunitas, maupun masyarakat umum.

Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto mengatakan, kawasan Kebun Raya Banua memiliki sedikitnya 20 titik lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan.

*Kepala Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto*

Masing-masing lokasi memiliki kapasitas berbeda sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara.

“Di Kebun Raya Banua tersedia sekitar 20 titik lokasi yang bisa dimanfaatkan. Kapasitasnya pun bervariasi, mulai dari sekitar 50 orang, 150 hingga 200 orang. Bahkan dalam waktu dekat kami akan memfasilitasi kegiatan camping berskala besar dengan jumlah peserta diperkirakan lebih dari 500 orang,” ujar Rahmat, Selasa (15/7).

Menurutnya, seluruh fasilitas dan layanan terus dipersiapkan agar setiap kegiatan dapat berlangsung dengan nyaman tanpa mengabaikan fungsi konservasi yang menjadi ciri utama Kebun Raya Banua.

“Kami terus melakukan berbagai persiapan agar seluruh kebutuhan peserta dapat terpenuhi. Harapannya, setiap pengunjung bisa mengikuti kegiatan dengan aman, nyaman, sekaligus ikut menjaga kelestarian kawasan Kebun Raya Banua,” katanya.

Rahmat menambahkan, pengembangan layanan yang dilakukan tidak semata-mata untuk meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga sebagai upaya memperluas fungsi Kebun Raya Banua sebagai ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin Kebun Raya Banua menjadi pilihan masyarakat untuk beristirahat, berekreasi, maupun menggelar berbagai kegiatan bersama keluarga dan komunitas. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh keluar daerah karena di sini sudah tersedia ruang hijau yang nyaman dengan suasana alam yang asri,” ungkapnya.

Selain menjadi pusat konservasi tumbuhan, Kebun Raya Banua diharapkan mampu menjadi ruang publik yang mendukung kegiatan edukasi, rekreasi, hingga aktivitas komunitas, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Jalan Veteran Banjarmasin Amblas, PUPR Kalsel Siapkan Perbaikan dan Koordinasikan Penutupan Jalan Sementara

Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menangani ruas Jalan Veteran Banjarmasin yang amblas pada Selasa (14/7).

Selain memasang rambu pengaman, pemerintah juga menyiapkan perbaikan darurat sekaligus mempertimbangkan penutupan sementara ruas jalan demi kelancaran proses pekerjaan.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib mengatakan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengamankan lokasi agar pengguna jalan lebih berhati-hati saat melintas.

“Kami langsung memerintahkan jajaran Bina Marga untuk memasang rambu – rambu pengaman di lokasi agar masyarakat lebih waspada. Selanjutnya kami menurunkan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jalan,” ujarnya, Rabu (15/7).

*Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib, saat memberikan keterangan kepada wartawan*

Hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan dipicu gerusan tanah di bawah badan jalan yang kembali terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan badan jalan mengalami penurunan hingga memunculkan retakan.

Menurut Yasin, penanganan awal akan dilakukan melalui pekerjaan rutin dengan membongkar bagian jalan yang rusak sebelum dilakukan perkuatan struktur.

Perbaikan akan menggunakan cerucuk galam sebagai pondasi, dilanjutkan pemasangan geotextile, kemudian badan jalan akan ditimbun dan dipadatkan kembali. Setelah dipastikan stabil dan tidak lagi mengalami penurunan, barulah dilakukan pengaspalan.

“Kami akan membongkar bagian yang rusak, memasang cerucuk galam, kemudian geotextile, setelah itu dilakukan perkerasan. Pengaspalan baru dilakukan setelah kondisi tanah benar – benar stabil,” jelasnya.

Di sisi lain, Dinas PUPR Kalsel juga tengah berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas terkait kemungkinan penutupan sementara ruas Jalan Veteran selama proses perbaikan berlangsung.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat arus kendaraan di kawasan tersebut cukup padat. Penutupan sementara diharapkan dapat mempercepat pekerjaan sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan pengguna jalan maupun petugas di lapangan.

Ia menambahkan, masyarakat tetap memiliki alternatif jalur lain melalui Jalan Rahayu sehingga penutupan sementara dinilai tidak akan terlalu mengganggu mobilitas kendaraan apabila nantinya diterapkan.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas. Kalau memungkinkan, jalan ditutup sementara agar pekerjaan bisa dilakukan maksimal dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan,” kata Yasin. (SYA/RIW/APR)

Gelar Nobar Piala Dunia, Dishub Kalsel Hidupkan UMKM Terminal Km 6 Banjarmasin

Banjarmasin – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar nonton bareng piala dunia, babak semifinal antara Perancis melawan Spanyol, di halaman Terminal Kilometer 6 Banjarmasin, Rabu (15/7) dinihari.

Nonton bareng ini dihadiri Kadishub Kalsel Fitri Hernadi diwakili Sekretaris Dishub Kalsel Mugeni, didampingi Kepala UPTD Tipe B Dishub Kalsel Ikhwanul Muslimin.

Mugeni mengatakan, kegiatan ini merupakan arahan pimpinan, agar setiap SKPD lingkup Pemprov Kalsel menggelar nonton bareng Piala Dunia Tahun 2026.

“Kami melaksanakan arahan pimpinan untuk menggelar nobar ini,” ungkapnya.

*Suasana nonbar sepakbola piala Dunia di Terminal Km 6 Banjarmasin*

Momen ini, lanjut Mugeni, diharapkan mampu menciptakan keakraban sesama pegawai, serta menghidupkan UMKM di sekitar Terminal Kilometer 6 Banjarmasin.

“Tujuan dilaksanakan nobar ini, agar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Kepala UPTD Terminal Tipe B Dishub Kalsel Ichwanul Muslimin mengatakan, pihaknya bersyukur masyarakat menyambut antusias nonton bareng ini.

“Dishub Kalsel membagikan 400 lebih kupon door prize dengan berbagai hadiah menarik,” ucapnya.

Ichwanul berharap, nonton bareng piala dunia dengan melibatkan pelaku UMKM Terminal Kilometer 6 ini, dapat meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut.

“Dengan melibatkan pelaku UMKM, maka dapat membantu mereka,” ujar Ichwanul.

Sehingga, momentum pertandingan sepakbola piala Dunia ini, benar benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. (SRI/RIW/APR)

Anggaran Pendidikan Menyusut, Komisi IV DPRD Kalsel Fokus Selamatkan Mutu Sekolah dan Aset Pendidikan

Banjarmasin – Penurunan pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalsel dalam rapat kerja pembahasan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (14/7).

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, dalam rapat tersebut terungkap, pagu indikatif Disdikbud Kalsel turun cukup signifikan dari hampir Rp1,9 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Meski masih bersifat sementara, Komisi IV menegaskan penurunan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan pendidikan di Kalimantan Selatan.

“Kami menekankan, alokasi anggaran yang tersedia harus difokuskan pada program-program prioritas, seperti peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pelayanan kepada peserta didik, hingga pemenuhan sarana dan prasarana sekolah,” ucapnya.

Disampaikan Jihan, selain persoalan anggaran, rapat membahas tantangan kekurangan tenaga pendidik akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.

DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera menyusun Peraturan Gubernur mengenai ketenagaan pendidikan sebagai dasar perencanaan kebutuhan guru di masa mendatang.

Regulasi tersebut dinilai penting mengatur pemenuhan kebutuhan guru, termasuk membuka ruang penataan tenaga honorer sesuai ketentuan yang berlaku agar proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal.

“Komisi IV menyoroti persoalan legalitas aset sekolah yang masih menjadi pekerjaan rumah. Dari 218 SMA di Kalimantan Selatan, baru 118 sekolah atau sekitar 51 persen yang telah memiliki sertifikat aset,” jelasnya.

Jihan menilai, kondisi itu berpotensi menghambat pembangunan maupun revitalisasi sekolah. Bahkan, persoalan status lahan dapat memicu sengketa yang berdampak pada kelancaran penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana pernah terjadi di salah satu SMA di Kecamatan Halong, Balangan.

*Suaasana rapat di ruang Komisi IV DPRD Kalsel*

Karena itu, DPRD meminta percepatan sertifikasi aset sekolah melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah agar seluruh aset pendidikan memiliki kepastian hukum.

Tak hanya sektor pendidikan, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap pengembangan kebudayaan. DPRD menilai alokasi anggaran bagi pengelolaan Taman Budaya masih belum memadai, padahal kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat pelestarian seni, budaya.

Selanjutnya, Museum Lambung Mangkurat memerlukan modernisasi fasilitas, termasuk digitalisasi sebagai destinasi wisata edukasi, untuk meningkatkan daya tarik masyarakat dan wisatawan serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Komisi IV DPRD Kalsel pun berkomitmen memperjuangkan kebutuhan anggaran tersebut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, agar pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan tetap menjadi prioritas meski menghadapi keterbatasan fiskal,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

BRIDA Kalsel dan Kementerian Hukum Bahas Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, menggelar rapat koordinasi pembahasan perjanjian kerja sama tentang Sentra Kekayaan Intelektual sebagai langkah strategis pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan hasil riset serta inovasi daerah.

Rapat koordinasi dilaksanakan di Aula BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (15/7), dan dihadiri perwakilan BRIDA serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual merupakan upaya memperkuat ekosistem riset dan inovasi di daerah.

Menurutnya, berbagai hasil penelitian dan inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum agar memiliki nilai tambah dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kerja sama dengan Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Selatan diharapkan mampu memperkuat layanan pendampingan dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, mulai dari identifikasi potensi kekayaan intelektual hingga proses pengajuan perlindungan hukum,” ungkap Thaufik.

*Rapat koordinasi pembentukan sentra kekayaan intelektual*

Selain memberikan kepastian hukum terhadap hasil inovasi, Sentra Kekayaan Intelektual juga diharapkan mampu mendorong hilirisasi hasil riset agar dapat dikembangkan menjadi produk maupun layanan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan mendukung daya saing daerah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem menyampaikan, bahwa pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual menjadi langkah penting memperluas perlindungan hukum terhadap berbagai hasil riset dan inovasi yang lahir di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, inovasi yang telah memiliki perlindungan kekayaan intelektual akan memiliki kepastian hukum, meningkatkan nilai ekonomi, serta membuka peluang untuk dikembangkan menjadi produk yang berdaya saing.

“Kementerian Hukum siap memberikan pendampingan kepada BRIDA maupun BAPPERIDA kabupaten/kota dalam proses pendaftaran dan pengelolaan kekayaan intelektual,” ungkapnya.

Ia berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan kesadaran para peneliti, inovator, akademisi, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah mengenai pentingnya melindungi setiap hasil karya dan inovasi sebagai aset daerah yang bernilai strategis.

“Melalui rapat koordinasi ini, akan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam membangun sistem pengelolaan kekayaan intelektual yang terintegrasi,” sahutnya.

Dengan demikian, inovasi-inovasi yang lahir di Kalimantan Selatan tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. (MRF/RIW/APR)

Kemnaker Modernisasi Pelatihan Pejabat Fungsional untuk Perkuat Layanan Ketenagakerjaan

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbarui pola pelatihan pembentukan pejabat fungsional ketenagakerjaan untuk memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat.

Melalui kurikulum berbasis kompetensi (competency-based training), pelatihan kini dirancang lebih adaptif, efektif, dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja untuk menghasilkan aparatur profesional dalam memberikan layanan ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, transformasi pola pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan pejabat fungsional ketenagakerjaan memiliki kompetensi relevan dengan kebutuhan pelayanan publik dan perkembangan dunia kerja.

Pejabat fungsional ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi Pengawas Ketenagakerjaan, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial, Pengantar Kerja, dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Pejabat fungsional ketenagakerjaan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat. Kualitas pelayanan di bidang pengawasan, mediasi hubungan industrial, penempatan kerja, pelatihan vokasi, hingga pembinaan K3 sangat ditentukan oleh kompetensi mereka,” ujar Cris saat membuka Sosialisasi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan secara virtual, Selasa (14/7).

Melalui pola baru ini, Kemnaker menerapkan metode Massive Open Online Course (MOOC), yaitu pembelajaran daring yang memungkinkan peserta mempelajari materi konseptual secara mandiri. Sementara itu, pembelajaran tatap muka difokuskan pada praktik, studi kasus, simulasi, dan penguatan kompetensi.

“Proses belajar juga diperkuat melalui on the job training atau pembelajaran langsung di unit kerja masing – masing agar kompetensi yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas,” kata Cris.

Cris menegaskan, perubahan durasi pelatihan tidak akan menurunkan standar kompetensi. Sebaliknya, pendekatan baru ini dirancang agar proses belajar lebih efektif dan efisien, sekaligus menghasilkan aparatur yang siap memberikan pelayanan publik.

Transformasi tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan Kemnaker Corporate University sebagai sistem pembelajaran untuk pengembangan kompetensi pegawai.

Langkah tersebut penting untuk menjawab tingginya kebutuhan peningkatan kompetensi, yang tercermin dari sekitar 2.600 usulan calon peserta pelatihan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Pelatihan kini bukan lagi sekadar kegiatan di ruang kelas, melainkan pembelajaran berkelanjutan yang terintegrasi dengan lingkungan kerja. Keberhasilannya bergantung pada komitmen peserta, dukungan pimpi nan, serta peran mentor dalam mendampingi peserta,” ujar Cris. (KemenakerRI-RIW/APR)