2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dispar Kalsel Gelar Ekspos Pendahuluan Rencana Aksi Pariwisata

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar ekspos pendahuluan penyusunan dokumen rencana aksi pengembangan kepariwisataan, sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady menegaskan, bahwa penyusunan dokumen rencana aksi tersebut tidak sekadar bersifat administratif, namun menjadi fondasi penting untuk mengoptimalkan potensi pariwisata daerah.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, didampingi Kasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata.

Menurutnya, ekspos pendahuluan ini juga melibatkan berbagai pihak, untuk menghasilkan perencanaan yang matang dan berbasis data. Dalam proses penyusunannya, Dispar Kalsel menggandeng Universitas Indonesia sebagai tim kajian.

Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dinas pariwisata dari 13 kabupaten/kota, SKPD lingkup provinsi, serta mitra strategis seperti PHRI dan ASITA.

“Ini menjadi tahapan awal dalam merumuskan arah kebijakan serta strategi penguatan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan,” katanya, Selasa (5/5).

Iwan menjelaskan, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Kalimantan Selatan. Hal ini sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dimana pertumbuhan ekonomi Kalsel ditargetkan mencapai 8,1 persen pada tahun 2029.

Dengan potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, budaya, hingga geopark, strategi pengembangan yang tepat dinilai sangat krusial untuk mengoptimalkan kontribusi sektor ini.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, kami optimistis strategi ini dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, melalui sinergi lintas sektor tersebut, diharapkan rencana aksi yang disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga mampu diwujudkan dalam program nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Langkah ini menjadi tahapan awal, merumuskan arah kebijakan dan strategi penguatan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan.

“Ekspos juga untuk menyusun strategi pengembangan pariwisata yang terarah, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Sampaikan Rekomendasi LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2025

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Selasa (5/5)

Penyampaian laporan rekomendasi tersebut dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Rapat Paripurna tersebut dihadiri Gubernur Kalsel yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Dalam laporannya, Desy menegaskan, bahwa penyusunan rekomendasi DPRD berpedoman pada berbagai ketentuan perundang-undangan, di antaranya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta regulasi teknis lainnya yang mengatur mekanisme evaluasi LKPj.

Ia menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan, serta menjadi instrumen strategis dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

“Rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, melainkan bentuk evaluasi, koreksi, dan arahan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, DPRD Desy menegaskan, bahwa seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan serta penganggaran, seperti RKPD dan APBD.

Adapun sejumlah bidang yang menjadi fokus perhatian DPRD meliputi bidang pemerintahan, hukum dan HAM, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat.

Diantaranya, DPRD mendorong penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, optimalisasi pendapatan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

“DPRD Kalsel juga menegaskan akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut. Setiap bentuk pengabaian atau pelaksanaan yang tidak optimal akan menjadi catatan dalam penilaian kinerja pemerintah daerah,” tutupnya. (ADV–NHF/RIW/EPS)

Penyegaran di Balai Kota, Wali Kota Banjarmasin Rotasi 7 Pejabat Eselon II

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali merotasi sejumlah pejabat sebagai langkah taktis penyegaran birokrasi. Prosesi pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dipimpin langsung Wali Kota Muhammad Yamin, didampingi Wakil Wali Kota Ananda dan Plt Sekdako Banjarmasin Dolly Syahbana, pada Senin (4/5).

Sebanyak 21 aparatur, terdiri dari tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 3 Pejabat Administrator, 8 Pejabat Pengawas serta 3 pejabat fungsional diambil sumpah jabatan.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

Dalam arahannya, Wali Kota Yamin menggiring pesan kuat mengenai pentingnya transformasi mentalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah dan berdampak bagi masyarakat.

Lebih jauh, Ia menyebut, pelantikan ini bukan sekadar rutinitas administratif atau perpindahan posisi semata. Namun, menurutnya setiap pergeseran jabatan adalah momentum untuk meningkatkan standar kinerja dan menghadirkan solusi baru bagi dinamika pembangunan yang ada di kota seribu sungai.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijawab dengan prestasi. Saya harap para pejabat yang dilantik hari ini segera beradaptasi dan tidak terjebak dalam zona nyaman. Kita butuh ASN yang mampu bekerja cepat, tepat, dan tetap dalam koridor aturan yang berlaku,” ujarnya menyinggung tolak ukur kinerja.

Masih kata Yamin, rotasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi serta mampu memberi energi baru bagi instansi terkait, terutama terkait optimalisasi pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Adapun posisi Asisten III bidang Administrasi Umum yang lama kosong kini ditempati Iksan Alhak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Banjarmasin.

Kemudian, posisi Kepala Dispersip kini diisi Windiasti Kartika yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfotik. Jabatan Kepala Bappeda Litbang kini diisi sosok Suri Sudarmadiyah yang sebelumnya menjabat Kadis PUPR.

Helfianoor yang menjabat Kepala Dinas PPKBPM kini bergeser Ke Disdukcapil, sementara Kepala Disdukcapil yang lama, Yusna Irawan kini menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

Sekretaris Disbudporapar Banjarmasin, Fitriah kini bertukar posisi dengan Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Muhammad Shaifullah.

“Saya harap dengan pelantikan hari ini, apa yang sudah menjadi tugas itu bisa dilaksanakan secara maksimal dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kendala segera didiskusikan, jangan didiamkan. Komunikasi ke depannya ingin seperti apa sehingga bisa lebih maksimal dalam kinerja,” ucapnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Tunggu Penetapan Formasi CPNS 2026, Pemprov Kalsel Siapkan Formasi CPNS Berbasis Kebutuhan Strategis

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat, terkait jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Hingga saat ini, penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum diterima daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi menyampaikan, bahwa pihaknya masih menunggu hasil final penetapan formasi secara nasional.

Ket : Kepala BKD Provinsi Kalsel, Noryadi (tengah)

“Sejauh ini kami belum menerima penetapan resmi. Jadi untuk formasi CPNS 2026, kita masih menunggu keputusan dari MenPAN-RB,” ujarnya.

Meski demikian, Pemprov Kalsel telah melakukan penyusunan dan penyesuaian usulan formasi melalui pembahasan bersama tim teknis. Dari total usulan awal yang mencapai sekitar 700 formasi dari seluruh SKPD, jumlah tersebut kemudian diseleksi menjadi 250 formasi yang diajukan ke pemerintah pusat.

“Setelah melalui rapat teknis dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, usulan yang semula hampir 700 formasi disaring menjadi 250 formasi yang diajukan,” jelas Noryadi.

Ia menambahkan, pengurangan jumlah usulan tersebut dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, khususnya untuk memenuhi belanja pegawai seperti gaji serta tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Pada kesempatan ini, BKD Kalsel juga menjelaskan peluang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengikuti seleksi CPNS.

Noryadi menegaskan, PPPK tetap diperbolehkan mendaftar tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu, selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

“PPPK bisa mengikuti seleksi CPNS dengan ketentuan sudah bekerja minimal satu tahun dan mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian,” katanya.

Namun demikian, bagi PPPK yang dinyatakan lulus seleksi CPNS, diwajibkan mengundurkan diri dari status PPPK sebelum proses pengangkatan sebagai PNS.

Sementara itu, bagi yang tidak lulus, status dan kontrak kerja PPPK tetap berjalan seperti biasa.

Selain syarat masa kerja dan izin dari PPK, pelamar juga harus memenuhi ketentuan usia, yakni minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat pendaftaran.

PPPK juga tidak diperkenankan mengikuti dua jalur seleksi sekaligus dalam satu tahun anggaran, sehingga harus memilih antara CPNS atau PPPK.

“Seluruh peserta, termasuk PPPK, tetap wajib mengikuti tahapan seleksi yang berlaku, mulai dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hingga Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Bahkan, PPPK paruh waktu juga diberikan kesempatan yang sama tanpa jalur khusus,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga tengah mengupayakan penyetaraan hak antara PPPK dan PNS, termasuk rencana pemberian jaminan pensiun yang ditargetkan mulai berlaku pada 2026.

Adapun dari 250 formasi yang diusulkan, Pemprov Kalsel memprioritaskan tiga sektor utama.

Pertama, penguatan jabatan di bidang digitalisasi administrasi untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang lebih modern.

Kedua, sektor lingkungan hidup yang difokuskan pada penguatan personel guna mendukung mitigasi perubahan iklim serta pelestarian ekosistem daerah.

Ketiga, sektor ketahanan pangan yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Dengan usulan tersebut, Pemprov Kalsel berharap formasi CPNS 2026 dapat menjawab kebutuhan strategis daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Gerak Cepat! Menaker Pastikan Hak Jaminan Sosial Korban Kecelakaan KA Bekasi Terpenuhi

Bekasi — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, hingga Senin (4/5), sebanyak sembilan dari 16 korban meninggal dunia (MD) dalam kecelakaan Commuter Line Cikarang dan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat, pada 27 April 2026, telah menerima perlindungan jaminan sosial dari pemerintah.

Menaker Yassierli menjelaskan, total manfaat yang diterima ahli waris korban MD meliputi Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar sekitar Rp197,28 juta, Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp2,02 miliar, serta beasiswa untuk enam anak dengan nilai maksimal Rp458,5 juta. Selain itu, terdapat pula manfaat Jaminan Pensiun (JP) yang diberikan secara berkala.

“Ini bukti pemerintah berkomitmen bahwa perlindungan jaminan sosial tidak berhenti pada pekerja, tetapi juga berlanjut kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami ingin memastikan masa depan anak-anak mereka tetap terjaga melalui beasiswa,” ujar Yassierli di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/5).

Menaker menambahkan, dari sembilan korban MD yang telah menerima santunan, delapan di antaranya merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di Kantor Cabang Jakarta Gambir, Jakarta Salemba, Jakarta Kebon Sirih, Jakarta Ceger, Jakarta Mangga Dua, Grha Jamsostek (Kanwil DKI Jakarta), serta satu peserta di Kantor Cabang Tangerang Selatan (Kanwil Banten).

Hingga saat ini, santunan telah disalurkan kepada ahli waris dalam beberapa tahap. Pada 29 April 2026, santunan diberikan kepada ahli waris Nuryati dan Nur Ainia Rahmadhynna. Keesokan harinya, santunan ditransfer kepada ahli waris Adelia Rifani.

Kemudian pada 4 Mei 2026, santunan kembali disalurkan kepada ahli waris Tutik Anitasari, Arinjani Novita Sari, dan Ida Nuraida.

Sementara itu, untuk tiga korban lainnya yakni Enggar Retno Krisjayanti, Harum Anjarsari, dan Vica Acnia Fratiwi, proses pembayaran akan segera dilakukan setelah kelengkapan administrasi dan konfirmasi ahli waris terpenuhi.

Terkait status Ida Nuraida, pemerintah masih melakukan verifikasi lanjutan untuk menentukan jenis manfaat yang diberikan, apakah masuk dalam kategori JKK atau JKM.

“Kami akan terus mengawal proses ini hingga seluruh hak ahli waris terpenuhi tanpa hambatan birokrasi,” tegas Menaker. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Tingkatkan Kapasitas Keamanan Siber, Diskominfo Kalsel Gelar In House Training Cyber Security Government

Banjarbaru – Dalam upaya meningkatkan kapasitas keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar In House Training Cyber Security Government, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Banjarbaru, pada Senin (4/5).

Kegiatan yang dibuka langsung Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim ini, diikuti agen siber dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Ket : Suasana kegiatan In House Training Cyber Scurity Government Diskominfo Kalsel

Pelatihan tersebut juga menghadirkan narasumber secara daring, yakni Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, serta perwakilan Pusat Pengembangan SDM BSSN, Kussanti.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para admin dan operator sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

“Pemanfaatan sistem elektronik dalam pelayanan publik saat ini sudah sangat luas dan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan SDM, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman keamanan informasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pencegahan menjadi prioritas utama menghadapi ancaman siber.

“Harapannya, kita dapat lebih cepat melakukan pencegahan. Pencegahan menjadi prioritas utama, namun apabila terjadi insiden, maka penanganannya juga bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” tambahnya.

Selain itu, Diskominfo Kalsel juga terus mendorong integrasi dan penyederhanaan aplikasi layanan publik agar memudahkan masyarakat mengakses layanan.

“Kita ingin aplikasi yang ada bisa terintegrasi dengan baik, sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa harus membuat banyak aplikasi baru,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menekankan pentingnya kesadaran keamanan siber di seluruh lini pemerintahan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kita fokus pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kini, penguatan keamanan menjadi hal yang tidak kalah penting agar sistem yang dibangun tetap terlindungi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa kegiatan ini diikuti agen siber SKPD serta tim teknis dari kabupaten/kota.

“Hari ini peserta terdiri dari agen siber SKPD dan tim teknis dari kabupaten/kota. Kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM, termasuk melalui simulasi langsung penanganan insiden siber,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui simulasi tersebut peserta diharapkan mampu melakukan penanganan awal saat terjadi serangan siber di instansi masing-masing.

“Kegiatan ini akan terus berkelanjutan, tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BSSN,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, koordinasi antar perangkat daerah juga terus diperkuat untuk menjaga keamanan sistem informasi pemerintah tetap aman.

“Dengan langkah tersebut, kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber diharapkan semakin meningkat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Perkuat Kapasitas Pemandu Geowisata Meratus, Kalsel Undang Pengelola Geopark Gunung Batur

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui kegiatan “Penguatan Kapasitas Pemandu Geowisata di Kawasan UNESCO Global Geopark Meratus Tahun 2026”.

Kegiatan ini diikuti sekitar 90 peserta, terdiri dari 54 pemandu geosite yang mewakili tiap titik geosite di kawasan Geopark Meratus, perwakilan dari 13 kabupaten/kota, serta sejumlah SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Kabid Pengembangan Destinasi, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Wisata.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady mengatakan, pelatihan dilaksanakan selama dua hari, 4 – 5 Mei 2026, dengan konsep kombinasi teori dan praktik.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan pembelajaran di dalam ruangan yang berfokus pada penguatan wawasan geowisata, pelayanan wisata, serta pemahaman nilai geologi, budaya, dan kearifan lokal.

Sementara itu, hari kedua diisi dengan studi lapangan untuk mengasah keterampilan langsung di lokasi geosite.

“Menariknya, kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai lembaga dan daerah yang telah lebih dahulu berkembang dalam pengelolaan geopark. Di antaranya perwakilan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta pengelola Geopark Gunung Batur yang telah lebih dulu memperoleh pengakuan dari UNESCO,” ucapnya.

Disampaikan Iwan, lembaga sertifikasi profesi turut dilibatkan untuk memberikan pengakuan kompetensi kepada para peserta. Diharapkan, seluruh peserta dapat memperoleh sertifikat resmi sebagai pemandu geowisata yang kompeten dan berstandar nasional.

Kegiatan ini merupakan hasil diskusi panjang dalam rangka memperkuat posisi Geopark Meratus di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami ingin para pemandu di Meratus dapat belajar langsung dari praktik terbaik yang sudah terbukti,” jelasnya Senin (4/5).

Iwan menambahkan, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pariwisata sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam mendorong pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Para pemandu geowisata tidak hanya mampu meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan.

“Para peserta dapat menjadi duta yang mampu menyampaikan nilai penting kawasan Geopark Meratus sebagai warisan geologi, budaya, dan lingkungan yang perlu dijaga bersama,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Peringati Otda ke-30 dan Hardiknas 2026, Kalsel Tekankan Kebijakan Pro-Rakyat dan Penguatan Pendidikan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, serta memperkuat sektor pendidikan dalam momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin sebagai pembina upacara di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (4/5).

Sekda Kalsel saat memimpin upacara peringatan Hari Otda dan Hardiknas di halaman kantor Gubernur Kalsel

Dalam amanatnya, Syarifuddin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, menjaga stabilitas di tengah tantangan global, khususnya pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air.

“Seluruh kepala daerah harus terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ketahanan pangan, energi, dan air menjadi pondasi penting yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Selain itu, Ia mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, serta dukungan terhadap UMKM. Upaya tersebut, harus ditopang birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

“Birokrasi harus bergerak cepat, responsif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti capaian Pemprov Kalsel yang meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa arah pembangunan daerah sudah berada di jalur yang tepat.

“Ini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, peringatan Hari Pendidikan Nasional juga menjadi refleksi penting bagi penguatan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan.

Syarifuddin menekankan perlunya perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan peran guru.

“Pendidikan harus menghadirkan manfaat nyata. Tidak hanya berhenti pada capaian administratif, tetapi benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga sekolah menjadi ruang tumbuh yang optimal bagi generasi muda.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, pendidikan dinilai menjadi kunci dalam mencetak sumber daya manusia unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan komitmen yang lurus,” tambahnya.

Syarifuddin mengajak seluruh elemen untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada pelayanan publik serta mendorong pendidikan berkualitas sebagai fondasi masa depan.

“Mari kita wujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan pendidikan bermutu untuk semua demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Dorong Hilirisasi Perikanan, Disperin Kalsel Gelar Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan IKM

Banjarmasin – Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi membuka Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Sumber Daya Alam Perikanan se – Kalimantan, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sektor perikanan sekaligus memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM).

Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Senin (4/5), yang dilatarbelakangi besarnya potensi hasil perikanan di Kalimantan Selatan, yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Miftahul Chair

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya ketergantungan pada penjualan bahan mentah serta belum optimalnya pemanfaatan hasil samping produksi.

Dengan kekayaan sumber daya perairan, baik sungai maupun laut, serta kualitas hasil tangkapan yang unggul, sektor perikanan dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui inovasi produk olahan.

“Selama ini kita masih terlalu bergantung pada penjualan ikan dalam bentuk segar. Padahal tanpa diversifikasi, nilai ekonomi produk perikanan akan tetap rendah, mudah rusak, dan belum memberikan keuntungan maksimal bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, para pelaku IKM dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah hasil perikanan menjadi berbagai produk bernilai tambah tinggi, sekaligus diperkenalkan dengan teknologi pengolahan yang tepat guna.

“Pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi sektor perikanan dari hulu ke hilir agar lebih inovatif, produktif, dan berdaya saing,” lanjut Chair.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi produk berbasis kearifan lokal Kalimantan Selatan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas dalam membangun ekosistem industri pengolahan perikanan yang berkelanjutan.

“Sinergi sangat penting. Kita tidak hanya bicara soal banyaknya hasil tangkapan, tetapi bagaimana kreativitas dalam hilirisasi mampu meningkatkan daya saing produk kita di tingkat nasional,” tambahnya.

Dinas Perindustrian Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi IKM, khususnya dalam peningkatan kapasitas produksi, standarisasi mutu, hingga pemanfaatan teknologi pengolahan.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan sektor perikanan di Kalimantan tidak hanya kuat dari sisi produksi, tetapi juga unggul dalam pengolahan, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” tutup Chair. (MRF/RIW/EPS)

Kalsel Dapat Kuota 20 Ribu Sertifikasi Halal Gratis, DPR RI Dorong Integrasi dengan BPJS Kesehatan

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan menerima kuota lebih dari 20 ribu sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Abidin menjelaskan, program sertifikasi halal gratis ini merupakan langkah strategis pemerintah, mendorong pelaku usaha agar lebih mudah mendapatkan legalitas produk.

Dengan adanya sertifikasi halal, produk yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

“Dengan adanya kuota ini, kami berharap semakin banyak produk lokal yang tersertifikasi halal, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar yang lebih besar,” ujarnya saat kegiatan Sosialisasi Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat yang digelar di Gedung Idham Chalid, Senin (4/5).

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikasi halal, baik dari sisi kualitas produk maupun peluang ekonomi yang dapat dihasilkan.

Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat guna memastikan program ini berjalan optimal dan tepat sasaran.

pembagian sertifikat halal oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor menyampaikan usulan, agar penerbitan sertifikasi halal ke depan dapat diintegrasikan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para penerima.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil.

Tidak hanya mendapatkan legalitas produk, pelaku usaha juga diharapkan memperoleh jaminan kesehatan sebagai bagian dari perlindungan sosial.

“Selain sertifikasi halal, pelaku usaha juga perlu mendapatkan perlindungan kesehatan agar mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih tenang dan berkelanjutan,” jelas Sudian Noor.

Ia menambahkan, integrasi antara sertifikasi halal dan kepesertaan BPJS Kesehatan diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, sekaligus mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengembangkan usaha.

Langkah ini juga dinilai mampu memperkuat ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan adanya kuota sertifikasi halal gratis serta dorongan kebijakan yang lebih terintegrasi, diharapkan pelaku usaha di Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan peluang ini secara maksimal, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tutup Sudian Noor. (MRF/RIW/EPS)