Banjarbaru – Perbaikan pipa transmisi air baku berdiameter 1.200 milimeter milik BPAM Banjarbakula telah rampung 100 persen. Saat ini, BPAM terus menormalkan suplai air bersih secara bertahap agar kembali seperti sediakala.
Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas mengatakan, pekerjaan di lapangan telah selesai, termasuk pengurukan kembali pada bagian pipa yang diperbaiki. Ia berharap distribusi air segera kembali normal setelah proses penyesuaian suplai.
Perbaikan pipa transmisi air baku BPAM Banjarbakula telah rampung 100 persen
“Sudah selesai 100 persen. Sekarang sedang menormalkan suplai air bersih. Insyaallah dalam waktu dekat kembali normal seperti sediakala,” ujarnya, Selasa (20/10).
Untuk mengantisipasi gangguan serupa, BPAM Banjarbakula juga menyiapkan penguatan pasokan alternatif melalui intake darurat.
Saat terjadi kerusakan sebelumnya, BPAM mengaktifkan intake darurat berkapasitas 150 liter per detik dan mendapat tambahan pompa darurat dari PTAM Intan Banjar dengan kapasitas yang sama.
Dengan demikian, total pasokan darurat yang tersedia saat itu mencapai 300 liter per detik.
Ke depan, BPAM berencana menambah dua unit pompa sehingga kapasitas pasokan darurat ditingkatkan menjadi 420 liter per detik.
Langkah ini disiapkan untuk menjaga ketersediaan air, terutama menghadapi potensi gangguan saat kegiatan besar, termasuk Haul, perayaan Natal, dan Tahun Baru.
“Jaringan pipa galvanisnya sudah terpasang, tinggal menambah pompanya. Jadi, kalau terjadi gangguan, mudah – mudahan tidak, kita memiliki pasokan alternatif,” jelasnya.
Selain penambahan pompa, BPAM Banjarbakula mengusulkan peningkatan izin pengambilan air baku kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA).
Kapasitas izin yang saat ini sebesar 150 liter per detik diharapkan ditingkatkan menjadi 500 liter per detik. Penambahan kapasitas tersebut direncanakan untuk mendukung pengambilan air dari jaringan irigasi Riam Kanan.
Sementara untuk solusi jangka panjang, BPAM Banjarbakula telah mengusulkan revitalisasi pipa berbahan high-density polyethylene (HDPE) berdiameter 1.200 milimeter di Intake Mandikapau kepada Ditjen SDA.
“Usulan tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada 2027,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar penganugerahan Kalsel Innovation Award dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (20/10).
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya inovasi, kreativitas, serta budaya penelitian dalam mendukung pembangunan Kalimantan Selatan.
Melalui ajang tersebut, berbagai gagasan dan terobosan diharapkan dapat dikembangkan menjadi solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin, menjelaskan bahwa inovasi dan karya tulis ilmiah memiliki peran penting, menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Gagasan yang dihasilkan melalui proses kreatif dan kajian ilmiah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan,” ungkapnya.
Menurutnya, penganugerahan Kalsel Innovation Award dan Lomba Karya Tulis Ilmiah juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi aparatur pemerintah, akademisi, serta masyarakat untuk terus mengembangkan ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Dengan demikian, inovasi tidak hanya berhenti pada tahap gagasan atau kompetisi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui penerapan di lapangan.
“Upaya ini diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, menekankan pentingnya membangun ekosistem riset dan inovasi yang mampu menghasilkan solusi sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kalimantan Selatan.
Melalui kegiatan ini, BRIDA Kalsel diharapkan dapat semakin memperkuat perannya dalam mendorong pengembangan inovasi daerah, mulai dari penjaringan gagasan, pengkajian, hingga peluang penerapannya dalam program pembangunan.
“Sinergi antara pemerintah, peneliti, akademisi, dan masyarakat juga menjadi faktor penting agar hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara lebih luas,” sahutnya.
Kalsel Innovation Award menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upaya dan terobosan inovatif yang dikembangkan di daerah.
Adapun Lomba Karya Tulis Ilmiah menjadi wadah untuk mendorong pemikiran kritis, memperkuat tradisi penelitian, serta menghasilkan rekomendasi berbasis kajian yang dapat mendukung pengambilan keputusan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap penyelenggaraan kedua ajang tersebut dapat memperkuat budaya inovasi dan riset, sekaligus meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan daerah.
“Ke depan, inovasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing daerah, pengembangan potensi lokal, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Transformasi digital dalam pelayanan publik tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi. Ketepatan data, kemudahan akses, dan jangkauan pelayanan hingga ke masyarakat menjadi kunci agar digitalisasi benar-benar memberikan manfaat.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, mendorong optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta penguatan pendataan penduduk nonpermanen di Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat
Melalui penguatan kedua aspek tersebut, Kalimantan Selatan, mampu membangun administrasi kependudukan yang tidak hanya semakin digital, tetapi semakin akurat dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk membangun tata kelola administrasi kependudukan yang lebih modern, tertib, dan responsif terhadap dinamika perpindahan penduduk.
IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik.
“Kehadirannya menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik,” katanya.
Rais menyebut, optimalisasi IKD perlu diiringi dengan sosialisasi yang berkelanjutan. Masyarakat harus mendapatkan pemahaman mengenai manfaat, tata cara aktivasi, serta keamanan penggunaan identitas digital agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkannya secara tepat.
Di sisi lain, pendataan penduduk nonpermanen juga perlu mendapat perhatian serius. Mobilitas masyarakat untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun menjalankan aktivitas ekonomi di luar domisili dapat memengaruhi kebutuhan pelayanan di suatu wilayah.
Karena itu, pendataan yang akurat dibutuhkan agar pemerintah memiliki gambaran lebih jelas mengenai persebaran dan pergerakan penduduk.
“Data tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menyusun kebijakan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Rais.
Rais menambahkan, dengan penguatan administrasi kependudukan memerlukan sinergi antarlembaga, terutama perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan, pemerintah kabupaten dan kota, hingga pemerintah di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan.
Melalui koordinasi yang baik, pembaruan data diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meminimalkan ketidaksesuaian informasi kependudukan yang berpotensi menghambat pelayanan.
Ke depan, optimalisasi IKD dan pendataan penduduk nonpermanen perlu diarahkan pada sistem pelayanan yang semakin terintegrasi, mudah dijangkau, dan inklusif.
“Pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital juga penting agar transformasi layanan tidak meninggalkan kelompok tertentu,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) bagi 100 pelaku usaha di Kota Banjarmasin, Selasa (20/10).
Kegiatan dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin diwakili Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin, Ichrom Muftezar. Turut hadir Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin, Ari Yani, narasumber, serta jajaran terkait lainnya.
Ket foto : Sekdako Banjarmasin Ichroom Muftezar
Usai membuka kegiatan, Ichrom Muftezar menyampaikan apresiasi kepada DPMPTSP yang telah menginisiasi kegiatan tersebut, dan berharap kegiatan ini memberi pemahaman menyeluruh kepada pelaku usaha mengenai ketentuan dan mekanisme perizinan, sesuai tingkat risiko kegiatan usaha masing-masing.
“Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada DPMPTSP yang telah menginisiasi kegiatan ini. Kami berharap sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada para pelaku usaha, sehingga mereka mengetahui tingkat risiko usahanya, apakah rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peserta sosialisasi berasal dari berbagai sektor usaha, di antaranya bidang perumahan dan kesehatan.
Pemahaman mengenai perizinan berbasis risiko penting, agar pelaku usaha memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan, sekaligus memperoleh kepastian menjalankan dan mengembangkan usaha.
Menurutnya, sosialisasi juga menjadi sarana penyampaian informasi mengenai aturan baru maupun penyesuaian kebijakan perizinan yang perlu diketahui pelaku usaha.
“Kami berharap seluruh narasumber dapat menyampaikan materi dengan jelas agar sekitar 100 pelaku usaha yang hadir hari ini benar-benar memahami mekanisme perizinan yang harus dipenuhi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tezar menegaskan bahwa Pemko Banjarmasin terus mendorong kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terkait percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ia menyebutkan, Wali Kota Banjarmasin menginginkan adanya penyederhanaan alur pelayanan agar proses pengurusan perizinan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
“Pak Wali Kota menginginkan adanya shortcut atau pemangkasan alur pelayanan untuk pengurusan izin agar tidak terlalu lama. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, percepatan ini juga diharapkan dapat mendorong produktivitas usaha dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin,” jelasnya lagi.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin, Ari Yani, menjelaskan bahwa sosialisasi PBBR bertujuan memberikan informasi dan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai kebijakan, tata cara, serta mekanisme penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Ia memaparkan, kegiatan tersebut memiliki beberapa tujuan, yakni meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan PBBR, mendorong pemenuhan persyaratan dan kewajiban perizinan sesuai tingkat risiko kegiatan usaha, serta mendukung pelaksanaan perizinan yang kondusif dan peningkatan realisasi investasi di daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan para pelaku usaha memahami ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat risiko usahanya,” ungkap Ari Yani.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses perizinan yang berkaitan dengan persyaratan teknis, termasuk PBG dan ketentuan pendukung lainnya.
Menurutnya, penyederhanaan proses pada perangkat daerah teknis akan membantu mempercepat pelayanan perizinan yang diproses melalui DPMPTSP.
“Kami berharap proses perizinan yang berkaitan dengan persyaratan teknis dapat dipercepat. Jika proses di perangkat daerah teknis berjalan lebih cepat, pelayanan perizinan di DPMPTSP juga akan semakin efektif. Hal ini diharapkan turut mendukung peningkatan PAD Kota Banjarmasin,” jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemko Banjarmasin berharap pelaku usaha semakin memahami prosedur perizinan, memenuhi kewajiban sesuai ketentuan, serta memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan perizinan mudah, transparan, dan efisien guna mendukung iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin. (PEMKO BJM-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Korem 101/Antasari kembali distribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih.
Kali ini Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, didampingi Dandim 1007/Banjarmasin, Dirut Bangun Banua, dan Kasiter Kasrem 101/Antasari, terjun langsung mendistribusikan air bersih kepada warga di Jl. Mantuil RT. 03, RT.16, dan RT. 17 Banjarmasin, Selasa (20/10).
Sejak pagi, masyarakat antusias antre dengan membawa jeriken, galon, ember, bahkan tandon untuk menampung air bersih yang didistribusikan.
Selain Kelurahan Mantuil, pendistribusian air bersih juga dilaksanakan di Kelurahan Basirih, Pelambuan, dan Basirih Selatan.
Kegiatan ini juga dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel melalui Kodim-Kodim jajaran Korem 101/Antasari.
Bantuan ini sangat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti keperluan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya ditengah kurangnya pasokan air bersih.
Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham, Yunus menegaskan komitmen TNI untuk selalu hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat, terutama memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
“TNI harus hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Karena itu, kami akan terus berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk melalui distribusi air bersih agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi,” tegasnya.
Danrem juga menyampaikan, bahwa berdasarkan informasi prakiraan cuaca BMKG, hujan diperkirakan mulai turun pada pekan pertama atau kedua November 2026.
Namun, hingga saat ini, kondisi kekeringan masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, sementara kebakaran hutan dan lahan juga masih terjadi.
“Berdasarkan kondisi di lapangan, masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, oleh karena itu ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian bersama agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, hari ini kami mendistribusikan 21.000 liter air bersih” ungkap Danrem.
Sementara itu, Muhammad Ramli, warga Mantuil menyampaikan apresiasi kepada Korem 101/Antasari atas kepedulian terhadap masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih.
“Kami mewakili warga mengucapkan terima kasih kepada Korem 101/Antasari, atas bantuan air bersih yang diberikan kepada kami, bantuan ini sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena untuk di desa kami ini PDAM belum masuk, harapannya kedepan PDAM dapat segera masuk sehingga memudahkan mendapatkan air bersih,” harapnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Korem 101/Antasari bersama jajaran akan terus mendistribusikan air bersih, terutama untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, kakus (MCK) dan kebutuhan dasar rumah tangga lainnya. (PENREM-RIW/EPS)
Batola – Upaya membangun masyarakat yang sehat sekaligus lingkungan berkelanjutan, dapat dimulai melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama-sama.
Semangat tersebut diwujudkan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Selatan melalui kegiatan GenBI U-Action Impact 2026 dengan tema “Memberdayakan Masyarakat Desa melalui Kolaborasi dan Edukasi untuk Aksi Berkelanjutan” di Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit.
Kegiatan ini menghadirkan rangkaian program yang menggabungkan edukasi kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta literasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP).
Pelaksanaannya turut melibatkan masyarakat dan pihak Posyandu untuk menghadirkan edukasi serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama masyarakat sebagai upaya mengajak warga membiasakan diri menjalani aktivitas fisik.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan edukasi kesehatan yang membahas pencegahan hipertensi dan diabetes melalui penerapan pola makan serta gaya hidup sehat.
Usai edukasi, masyarakat berkesempatan mengikuti Medical Check Up (MCU). Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu agenda utama GenBI U-Action Impact 2026 dan memberikan kesempatan bagi warga memperoleh gambaran mengenai kondisi kesehatan mereka.
Pelaksanaan MCU juga dirangkai dengan pembagian doorprize serta pembagian sisa bibit pohon kepada masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan turut menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.
GenBI memberikan edukasi mengenai teknik penanaman dan perawatan pohon yang tepat. Melalui edukasi ini, masyarakat tidak hanya didorong untuk menanam pohon, tetapi juga memahami pentingnya merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan.
Selain kesehatan dan lingkungan, kegiatan ini juga menghadirkan literasi keuangan melalui edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP) bersama perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan.
Dalam sesi tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai rupiah dan diberikan kesempatan berdiskusi langsung melalui sesi tanya jawab. Edukasi CBP berlangsung satu jam dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi.
GenBI U-Action Impact 2026 sekaligus menjadi wadah kolaborasi antara GenBI Kalimantan Selatan, masyarakat, perangkat desa dan kecamatan, Posyandu, serta Bank Indonesia Kalimantan Selatan.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan pembukaan kegiatan secara simbolis oleh perwakilan Bank Indonesia Kalsel, prosesi pemotongan pita, dan penyerahan cenderamata kepada perangkat desa.
Melalui kegiatan ini, GenBI Kalsel tidak hanya menghadirkan edukasi, tetapi juga mendorong masyarakat menerapkan kebiasaan hidup sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan, menjaga lingkungan, serta meningkatkan pemahaman mengenai rupiah.
Satu pemeriksaan kesehatan, satu bibit yang dirawat, dan satu pemahaman baru mengenai rupiah menjadi bagian dari langkah bersama dalam membangun masyarakat yang lebih sehat sekaligus lingkungan yang lebih terjaga.
Sebab, perubahan tidak selalu harus diawali dengan sesuatu yang besar. Perubahan dapat tumbuh dari diri sendiri, dimulai dari lingkungan sekitar, dan diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana yang dilakukan bersama – sama. (ADV-RIW/EPS)
Banjarmasin – Kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diwujudkan melalui gerakan kolaboratif NSC Peduli – Berbagi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Bersama sejumlah mitra, termasuk PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk melalui BSI Regional IX Kalimantan dan BSI Maslahat, sebanyak 1.350 galon air siap minum disalurkan kepada masyarakat di tiga wilayah Kalimantan Selatan.
Gerakan sosial ini berangkat dari gagasan Penasehat Nur Sulaiman Community (NSC), drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi, yang kemudian mendapat dukungan sejumlah mitra.
PT Bandangan Tirta Agung menyediakan AMDK galon, BSI Regional IX Kalimantan melalui BSI Maslahat mendukung program sosial kemanusiaan tersebut, sementara UPZ Bakti Bersama Hasnur Group turut membantu berbagai kebutuhan teknis pelaksanaan di lapangan.
Distribusi dilakukan pada tiga titik yang masyarakatnya terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Di Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebanyak 450 galon disalurkan kepada 450 kepala keluarga.
Jumlah yang sama diberikan kepada 450 KK di Desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala, serta 450 KK di Desa Simpang Empat, Kabupaten Banjar.
Berbeda dengan bantuan air bersih yang umumnya digunakan untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus (MCK), bantuan kali ini berupa air minum dalam kemasan yang dapat langsung dikonsumsi.
Kehadiran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi salah satu kebutuhan paling mendasar warga selama menghadapi kondisi kekeringan.
RCEO BSI Regional IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat mengatakan, keterlibatan BSI melalui BSI Maslahat merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir ketika masyarakat menghadapi kondisi yang membutuhkan perhatian bersama.
“Air merupakan kebutuhan mendasar. Ketika ada saudara – saudara kita yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kekeringan, tentu dibutuhkan kepedulian dan gerakan bersama. Melalui BSI Maslahat, kami ingin ikut mengambil bagian agar bantuan yang diberikan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sefudin.
Menurutnya, kolaborasi menjadi kekuatan utama dalam kegiatan tersebut. Ide yang berangkat dari kepedulian sosial kemudian dipertemukan dengan dukungan dunia usaha, lembaga sosial dan komunitas sehingga mampu menjangkau masyarakat di tiga kabupaten/kota sekaligus.
“Alhamdulillah, melalui sinergi ini sebanyak 1.350 keluarga dapat menerima air siap minum. Mungkin ini merupakan langkah kecil dibandingkan kebutuhan yang ada, tetapi kami berharap kehadiran bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut bergerak,” tambahnya.
Sefudin menegaskan BSI ingin terus menjaga perannya sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual, sehingga keberadaan perseroan tidak semata-mata dirasakan melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami meyakini masalah sosial akan lebih ringan apabila dihadapi bersama. Karena itu BSI selalu terbuka untuk bergandengan tangan dengan pemerintah, komunitas, dunia usaha maupun lembaga sosial untuk menghadirkan program yang memberikan maslahat,” katanya.
Gagasan pembagian AMDK tersebut juga membawa pesan lebih luas. Selain membantu masyarakat yang sedang kesulitan air, gerakan NSC Peduli diharapkan mampu mendorong munculnya kegiatan serupa, baik secara swadaya maupun melalui kolaborasi berbagai. (ADV-RIW/EPS)
Banjarmasin – Kemandirian air menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk itu, Grand Design Kalimantan Selatan Mandiri Air 2046 mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai langkah strategis menyiapkan pengelolaan sumber daya air bagi kebutuhan masyarakat di masa depan.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, perencanaan jangka panjang hingga 2046, pengelolaan sumber daya air diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menjawab tantangan pada masa mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi
Upaya ini mewujudkan Kalimantan Selatan yang mandiri air dinilai penting, mengingat ketersediaan air memiliki peran besar, dalam mendukung berbagai sektor mulai dari kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan, hingga aktivitas industri dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, Kalimantan Selatan diharapkan mampu memperkuat ketahanan air sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Yani Helmi menegaskan, melalui perencanaan jangka panjang hingga 2046, pengelolaan sumber daya air diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menjawab tantangan pada masa mendatang.
Kemandirian air ini memerlukan perencanaan yang terarah, koordinasi lintas sektor, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga sumber daya air.
“Potensi sumber daya air yang dimiliki Kalimantan Selatan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” jelas Yani Helmi.
Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, selain menjaga ketersediaan air, pengelolaan yang berkelanjutan perlu memperhatikan kualitas air, perlindungan daerah resapan, serta upaya pencegahan pencemaran.
Langkah tersebut penting agar sumber air tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan berkesinambungan oleh masyarakat.
Dukungan terhadap Grand Design Kalimantan Selatan Mandiri Air 2046 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya air. Implementasinya perlu diterjemahkan ke dalam program konkret, target yang terukur, serta evaluasi berkala agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai.
“Grand Design Kalimantan Selatan Mandiri Air 2046 pun diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi menjadi arah pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi generasi sekarang dan mendatang,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerataan fasilitas pendidikan dan keagamaan menjadi bagian penting meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pengalokasian anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) agar lebih proporsional dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, pembangunan kesejahteraan tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi harus memperhatikan ketepatan sasaran serta manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
Komisi IV DPRD Kalsel memberikan perhatian terhadap dukungan anggaran bagi fasilitas keagamaan dan pendidikan.
“Kedua sektor tersebut memiliki peran strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, memperkuat nilai-nilai sosial, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok,” katanya usai rapat dengan Biro Kesra Provinsi pembahasan RAPBD 2027, belum lama tadi.
Jihan menekankan, pengalokasian anggaran yang proporsional diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil, termasuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Selain pemerataan, perencanaan anggaran juga perlu mempertimbangkan skala prioritas, urgensi kebutuhan, serta dampak program terhadap masyarakat.
Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang optimal dan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif.
“Sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan program kesejahteraan rakyat berjalan efektif,” harapnya.
Jihan mengharapkan, pembahasan anggaran perlu dilakukan secara cermat agar program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat memperoleh perhatian yang layak.
Di sektor pendidikan, dukungan anggaran yang tepat diharapkan dapat memperkuat akses dan kualitas layanan.
Sementara di bidang keagamaan, pemerataan fasilitas menjadi salah satu upaya untuk mendukung aktivitas masyarakat serta kehidupan sosial yang harmonis.
Ke depan, pengalokasian anggaran Biro Kesra diharapkan semakin terarah, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Evaluasi terhadap kebutuhan serta pelaksanaan program juga penting agar kebijakan yang disusun dapat terus disempurnakan.
“Komisi IV DPRD Kalsel berharap anggaran kesejahteraan rakyat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menjangkau masyarakat secara lebih merata, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan dan kehidupan keagamaan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Renang Perairan Terbuka Tahun 2026, resmi digelar di Kota Kolam Renang GOR Hasanuddin HM, Senin (19/10).
Ketua Pelaksana, Djuhriannor menyampaikan, kejuaraan ini sebagai ajang seleksi atlet mengikuti PON Pantai 2026 mendatang di Jakarta.
Ket foto : Ketua Pelaksana Djuhriannor
“Kejuaraan ini dilaksanakan sebagai ajang seleksi atlet ke PON Pantai,” ungkap Djuhriannor.
Djuhriannor menjelaskan, nomor yang di pertandingkan pada kejuaraan Renang Perairan Terbuka, yaitu nomor jarak 3 ribu dan 6 ribu meter, putra dan putri.
“Juara 1 atau terbaik dari seleksi ini, akan diikutsertakan pada PON Pantai 2026,” ucapnya.
Sedangkan, lanjut Djuhriannor, nomor yang akan dipertandingkan pada PON Pantai nomor jarak 5 ribu serta 10 ribu meter.
“Dimana pemenang di nomor jarak 3 ribu meter akan bertanding di nomor 5 ribu meter, sedangkan pemenang nomor 5 ribu meter akan bertanding pada jarak 10 ribu meter,” tuturnya lebih lanjut.
Dalam kesempatan tersebut, Djuhriannor juga menyampaikan, untuk renang perairan terbuka ini termasuk baru di Provinsi Kalimantan Selatan, namun untuk perkembangan mengalami peningkatan.
“Saat ini untuk peminat renang perairan terbuka sudah banyak di Kalsel,” ucap Djuhriannor.
Bahkan, lanjutnya, atlet renang perairan terbuka Kalsel telah mengikuti kejuaraan yang dilaksanakan berbagai daerah di Indonesia, untuk melatih jam tanding para atlet.
Sementara itu, atlet peraih medali emas Kejurprov Renang Perairan Terbuka Kalsel nomor jarak 5.000 meter, Wilar Abkary Anugrah mengatakan, bersyukur telah berhasil meraih medali emas.
“Nomor jarak 5.000 meter ini merupakan nomor andalan saya,” ungkap Wilar.
Ia siap untuk mengikuti Kejuaraan PON Pantai 2026 di Jakarta mendatang.
“Saya siap memberikan yang terbaik untuk Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Meski pada PON Pantai tersebut, Ia akan bertanding pada nomor jarak 10.000 meter.
“Untuk bermain di nomor jarak 10.000 ribu meter, saya akan meningkatkan latihan panjang atau terus menerus,” ucap Wilar. (SRI/RIW/EPS)
