Tahun: 2026

Jabat Ketua DPRD Banjarbaru Sisa Masa Jabatan 2024–2029, Muhammad Syahrial Siap Perkuat Sinergi

Banjarbaru – Muhammad Syahrial resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Banjarbaru sisa masa jabatan 2024 – 2029. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang digelar di Graha Paripurna Gedung DPRD Banjarbaru, Rabu (1/7).

Rapat paripurna turut dihadiri Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, diwakili Plh. Sekretaris Daerah Banjarbaru, Kanafi, jajaran Forkopimda Banjarbaru, anggota DPRD, Gubernur Kalsel 2019-2024, Sahbirin Noor, serta tamu undangan lainnya.

Ket : Penyerahan palu sidang kepada Ketua DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial

Usai resmi dilantik, Muhammad Syahrial mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin lembaga legislatif Kota Banjarbaru.

Menurutnya, jabatan tersebut bukan sekadar sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

“Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur atas amanah yang telah diberikan. Jabatan ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus saya emban sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kota Banjarbaru,” ujarnya.

Syahrial menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendukung pembangunan daerah.

“Ke depan kami akan terus membangun kolaborasi yang erat dengan jajaran eksekutif agar program-program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Banjarbaru agar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan kepentingan publik dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Banjarbaru. Semoga saya dapat menjalankan amanah ini dengan hati nurani, penuh tanggung jawab, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Syahrial menegaskan DPRD Banjarbaru akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program kerja dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Ke depannya kami akan menyinkronkan program-program, sehingga setiap program pembangunan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di Kota Banjarbaru,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Ajak Generasi Muda Cintai Museum, Sepekan Cinta Museum 2026 Resmi Dibuka

Banjarbaru – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk semakin mencintai sejarah dan budaya daerah melalui Sepekan Cinta Museum 2026 yang digelar Museum Lambung Mangkurat.

Kegiatan bertema “Melestarikan Budaya Banua, Generasi Hebat Cinta Seni dan Tradisi” itu dibuka Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Rabu (1/7).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim saat membuka kegiatan.(foto : MuslamKalsel)

Abdul Rahim menegaskan, museum memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga sebagai pusat edukasi, pelestarian warisan budaya, dan penguatan karakter bangsa.

Ia mengapresiasi Museum Lambung Mangkurat beserta seluruh pihak yang telah menyelenggarakan Sepekan Cinta Museum sebagai upaya nyata memperkuat pelestarian sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Kalimantan Selatan.

“Melalui kegiatan ini, museum diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi destinasi edukasi sekaligus rekreasi budaya yang diminati semua kalangan,” ujarnya.

Menurut Abdul Rahim, Museum Lambung Mangkurat merupakan salah satu aset budaya penting Kalimantan Selatan karena menyimpan berbagai koleksi bersejarah dan cagar budaya yang merepresentasikan perjalanan sejarah serta identitas masyarakat Banua.

Karena itu, Ia mengajak pelajar, mahasiswa, guru, hingga keluarga untuk menjadikan museum sebagai ruang belajar sepanjang hayat.

“Dengan mencintai museum, sesungguhnya kita juga sedang menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah, budaya, dan identitas daerah kita sendiri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, Sepekan Cinta Museum merupakan program strategis untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Kalimantan Selatan.

“Kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya daerah, meningkatkan kunjungan masyarakat, memperkuat fungsi museum sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, serta menyediakan ruang kreativitas bagi generasi muda,” ungkapnya.

Ady menjelaskan, Rangkaian Sepekan Cinta Museum telah dimulai sejak 18 Juni 2026 melalui Pameran Temporer dan kegiatan Belajar Bersama.

Pada hari pembukaan, museum menggelar Lomba Mewarnai tingkat PAUD sebagai sarana mengenalkan museum kepada anak-anak sejak usia dini sekaligus mengembangkan kreativitas mereka melalui pengalaman belajar yang menyenangkan.

Berbagai kegiatan lain juga telah disiapkan hingga 4 Juli 2026, di antaranya Lomba Bagasing atau adu pukul yang melibatkan komunitas pecinta olahraga tradisional sebagai upaya melestarikan permainan rakyat Kalimantan Selatan.

“Selanjutnya akan digelar Lomba Menyanyi Lagu Tradisional yang terbuka untuk masyarakat umum guna memperkuat pelestarian seni musik daerah, sebelum ditutup dengan Lomba Tari Kreasi Tradisional yang diikuti sekolah, sanggar seni, dan komunitas budaya dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan,” bebernya.

Ady berharap seluruh rangkaian Sepekan Cinta Museum mampu memperkuat fungsi Museum Lambung Mangkurat sebagai pusat edukasi, pelestarian budaya, sekaligus ruang kreatif yang mampu mendekatkan masyarakat dengan sejarah dan tradisi Banua.

“Seluruh kegiatan Sepekan Cinta Museum 2026 dilaksanakan di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Bagi yang ingin menyaksikan bisa datang langsung tanpa dipungut biaya,” pungkasnya. (MuslamKalsel-SYA/RIW/EPS)

Gerak Cepat, DPRD Kalsel Panggil PLN Bahas Pemadaman Listrik Berulang

Banjarmasin – Seringnya pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mencari penyebab sekaligus solusi atas persoalan tersebut, DPRD Kalsel menjadwalkan pemanggilan manajemen PLN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III pada Kamis, (2/7).

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan, pihaknya ingin memperoleh penjelasan langsung dari PLN mengenai penyebab gangguan listrik yang dalam beberapa hari terakhir mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

Menurutnya, DPRD telah lebih dulu berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran pemerintah daerah untuk memastikan penanganan gangguan dilakukan secara cepat dan tepat.

Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, pemadaman tersebut bukan disebabkan kendala pasokan batubara maupun stok bahan bakar. Gangguan justru diduga terjadi pada sistem distribusi jaringan listrik di wilayah Kalimantan Tengah yang berdampak terhadap pasokan listrik di Kalimantan Selatan.

“Informasi kami terima, persoalan ini bukan disebabkan hambatan pasokan batubara maupun kondisi stok bahan bakar minyak lainnya. Tapi ada trouble distribusi PLN di wilayah Kalimantan Tengah,” katanya Rabu (1/7).

Disampaikan Supian HK, DPRD Kalsel tidak ingin hanya mengandalkan informasi sementara. Melalui RDP bersama PLN, Komisi III akan meminta penjelasan secara rinci mengenai penyebab gangguan, langkah penanganan yang telah dilakukan, hingga strategi pencegahan agar pemadaman serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

“Dengan pasokan listrik yang stabil, aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga roda perekonomian di Kalimantan Selatan, dapat kembali berjalan tanpa terganggu oleh pemadaman berulang,” harapnya.

Supian HK juga mengimbau masyarakat tetap tenang, sembari menunggu proses normalisasi jaringan yang tengah dilakukan PLN. Ia optimis, pasokan listrik dapat kembali stabil dalam beberapa hari ke depan, namun DPRD tetap akan mengawal proses pemulihan hingga pelayanan benar-benar kembali normal.

“Insya Allah dalam dua sampai tiga hari distribusi listrik akan kembali normal. Tapi kita tetap mengundang PLN untuk mendapat penjelasannya secara langsung,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Polda Kalsel Perkuat Profesionalisme dan Tegaskan Komitmen Pelayanan Masyarakat

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, di Lapangan Satuan Brimob Polda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (1/7).

Peringatan tersebut menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat.

Upacara dipimpin langsung Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan selaku inspektur upacara. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, jajaran Forkopimda serta sejumlah tamu undangan.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, upacara parade menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 setelah sebelumnya Polda Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.

“Hari ini kita melaksanakan upacara parade sebagai puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Sebelumnya, kami telah menggelar berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari bakti sosial, bakti kesehatan, hingga perlombaan yang mengangkat kearifan lokal sebagai bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Kapolda, seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Bhayangkara, tetapi juga sebagai upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat kolaborasi, menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Selatan.

Ia berharap, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh jajaran Polri untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Memasuki usia pengabdian yang ke-80 tahun, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat profesionalisme, dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” tegasnya.

Ket : Suasana Upacara Hari Bhayangkara ke 80 Polda Kalsel

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengapresiasi pengabdian Polri yang telah memasuki usia ke-80. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, Polda Kalsel, dan Forkopimda selama ini telah berjalan baik, menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah.

“Selama 80 tahun Polri telah menunjukkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara melalui pelayanan kepada masyarakat. Kami mengapresiasi dedikasi tersebut dan berharap semangat itu terus dipertahankan,” kata Muhidin.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat kolaborasi dengan Polda Kalsel dan seluruh unsur Forkopimda untuk menjaga situasi daerah tetap aman, damai, dan kondusif.

“Kami akan terus bersinergi dengan Kapolda dan seluruh Forkopimda agar Kalimantan Selatan tetap menjadi daerah yang aman, damai, tenteram, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Pemerintah Tunjuk Empat Marketplace Sebagai Pemungut PPh

Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK-37/2025) dengan menunjuk empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), sebagai pihak yang memungut Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui marketplace.

Implementasi kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyederhanakan administrasi perpajakan, memberikan kepastian hukum, serta mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan berkeadilan.

“PMK-37/2025 tidak mengatur jenis pajak baru. Pedagang yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya pada dasarnya memang telah memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan ini hanya mengatur mekanisme pemungutannya melalui marketplace sehingga administrasinya menjadi lebih sederhana dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” ujar Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, Senin (1/7).

Selain memberikan kemudahan administrasi, kebijakan ini juga bertujuan menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih setara (level playing field) antara pelaku usaha yang bertransaksi secara digital maupun konvensional.

Mekanisme pemungutan melalui marketplace diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara lebih mudah, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

Pemerintah juga tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil, Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak, tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pelaku usaha dengan omzet tersebut tetap memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto (omzet), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

PPh Pasal 22 yang dipungut tersebut bukan merupakan tambahan beban pajak, melainkan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Empat penyelenggara PMSE yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk memungut PPh Pasal 22 adalah PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada).

Keempat penyelenggara PMSE tersebut akan melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh sesuai dengan ketentuan PMK-37/2025.PMK-37/2025 juga mengatur beberapa jenis transaksi yang tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace.

Antara lain penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan dan/atau pemungutan PPh, serta penjualan pulsa dan kartu perdana.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan penyelenggara PMSE dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi PMK-37/2025 berjalan baik. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menghadirkan administrasi perpajakan yang semakin sederhana, memberikan kepastian hukum, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan efektif tanpa menambah jenis pajak baru,” tutup Bimo. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

Pemprov Kalsel Matangkan Persiapan Apel Siaga Karhutla Hadapi Dampak El Nino

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau dan dampak fenomena El Nino.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempersiapkan pelaksanaan Apel Siaga Karhutla melalui rapat koordinasi yang akan digelar pada Selasa (2/7).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, rapat persiapan tersebut akan melibatkan berbagai instansi terkait sebagai upaya mematangkan seluruh kesiapan sebelum pelaksanaan Apel Siaga Karhutla.

“Persiapan tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan apel, tetapi juga memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta mekanisme koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi salah satu faktor penting agar seluruh unsur yang terlibat memiliki pemahaman dan langkah yang sama dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla selama musim kemarau.

“Rapat persiapan akan kami laksanakan pada 2 Juli mendatang untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Apel Siaga Karhutla berjalan optimal. Kami ingin seluruh instansi yang terlibat memiliki kesiapan yang sama sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu apabila terjadi kebakaran,” ujar Ronny.

Ia menjelaskan, rapat tersebut juga akan menjadi forum penyamaan persepsi antarlembaga, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi karhutla di Kalimantan Selatan.

“Pelaksanaan Apel Siaga Karhutla merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, terutama setelah adanya arahan dari pemerintah pusat terkait kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino,” tutupnya.

Melalui sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau tahun 2026. (MRF/RIW/EPS)

Pemadaman Listrik,
Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Minta Jadwal Siang Hari

Banjarmasin – UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin meminta, pemadaman listrik bergilir, hanya dijadwalkan saat siang hari.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki menyampaikan, pihaknya dapat mentolerir pemadaman listrik pada siang hari, namun tidak pada malam hari. Mengingat aktivitas di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, lebih aktif pada malam hari. Mulai dari aktivitas bongkar muat ikan dari kapal nelayan, hingga transaksi jual beli.

Ket foto : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki

“Melihat kondisi saat ini, telah terjadi pemadaman listrik secara bergilir di Kota Banjarmasin, maka kami berharap untuk di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin dapat dilakukan pada siang hari,” ungkap Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki, Rabu (1/7).

Akhmad Jaki menjelaskan, di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, aktivitas dominan dilakukan malam hari. Dimana para pedagang dan pembeli bertemu melakukan transaksi.

“Karena itu, pemadaman listrik di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin dapat dilakukan pada siang hari. Mengingat, aktivitas di tempat tersebut dilakukan pada malam hari,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Akhmad Jaki, pada malam hari terjadi aktivitas bongkar muat ikan dari kapal nelayan.

“Kami meminta kepada pihak berwenang yaitu PLN agar jangan memadamkan aliran listriknya pada malam hari di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ucapnya lagi.

Jika sampai terjadi pemadaman aliran listrik pada malam hari, maka akan menganggu aktivitas kegiatan jual beli masyarakat di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.

“Mungkin jika pemadaman dilakukan pada siang hari relatif tidak begitu berpengaruh,” ujarnya.

Mengingat, pada siang hari hanya ada aktivitas di perkantoran Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, dan masih dapat diatasi apabila terjadi pemadaman pada siang hari.

“Pada siang hari di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin tidak terlalu banyak menggunakan penerangan, dan aktivitas kantor masih dapat dilaksanakan,” ujar Akhmad Jaki. (SRI/RIW/EPS)

Pelindo Tanam 2.500 Pohon di Banjarmasin, Wujudkan Komitmen Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

Banjarmasin – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan menanam 2.500 bibit pohon di kawasan TPA Basirih, Kota Banjarmasin.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan, mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Acara dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin/Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), jajaran manajemen Sub Regional Kalimantan, serta unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Daru Wicaksono Julianto, menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi momentum untuk mengambil tindakan nyata menjaga kelestarian alam.

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi momentum untuk mengambil tindakan nyata, bukan sekadar seremonial. Melalui penanaman 2.500 pohon ini, Pelindo ingin meninggalkan warisan hijau bagi Kota Banjarmasin. Setiap pohon yang kita tanam hari ini adalah harapan akan udara yang lebih bersih, ekosistem yang lebih sehat, serta masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemilihan pohon keras dilakukan karena memiliki daya serap karbon yang tinggi, perakaran yang kuat, serta memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Daru menyampaikan bahwa sebagai perusahaan pelabuhan nasional, Pelindo meyakini pertumbuhan bisnis harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

“Program penanaman pohon ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Kami berharap sinergi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus menghadirkan program – program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan,” katanya.

Program penghijauan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang hidup yang lebih sehat bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pelindo, mendukung pelestarian lingkungan melalui aksi nyata penanaman pohon.

Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan penanaman 2.500 pohon ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menjaga dan merawat lingkungan.

Setiap pohon yang ditanam diharapkan menjadi warisan hijau bagi generasi mendatang serta memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan Kota Banjarmasin yang lebih hijau, sehat, dan tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim. (Pelindo-RIW/EPS)

Hadiri Rakernas II ADPSI, Wakil Ketua DPRD Kalsel Perkuat Sinergi Antarlegislatif Daerah

Bali – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar pada 28 Juni hingga 1 Juli 2026 di Bali.

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus. Dalam sambutannya, Ia menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah, menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo (ditengah)

Mewakili DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo mengikuti seluruh rangkaian agenda Rakernas. Sementara dari unsur Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan turut hadir Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Riswan Erfa.

Kartoyo menjelaskan, Rakernas ADPSI menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di daerah.

Oleh karena itu, menjadi forum strategis yang mempertemukan pimpinan dan anggota DPRD provinsi dari seluruh Indonesia guna memperkuat sinergi antarlembaga legislatif daerah.

“Rakernas ini, kami memperoleh banyak masukan serta bertukar pengalaman dengan DPRD dari berbagai provinsi. Berbagai pembahasan yang dilakukan menjadi bekal untuk terus meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.

Kartoyo menilai, tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks menuntut adanya komunikasi dan kolaborasi yang kuat antar-DPRD provinsi. Karena itu, forum seperti Rakernas ADPSI menjadi sarana yang efektif untuk menyatukan pandangan, berbagi praktik baik, serta merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Suasana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)

Selain membahas isu – isu strategis, Rakernas II ADPSI juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat hubungan kelembagaan antar-DPRD provinsi.

“Kebersamaan tersebut mampu memperkuat komitmen seluruh anggota ADPSI, dalam mendukung pembangunan nasional melalui optimalisasi peran legislatif di masing-masing daerah,” jelasnya.

Kartoyo berharap, rekomendasi dan berbagai gagasan yang dihasilkan selama Rakernas II ADPSI dapat menjadi referensi memperkuat kelembagaan DPRD. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan semakin optimal serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kegiatan ini menjadi ajang bertukar pengalaman, juga membahas berbagai isu strategis, terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan pelaksanaan fungsi DPRD,” tutupnya. (DPRDKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Menaker dan Seskab Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Peserta Naik Jadi 150 Ribu

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluncurkan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/6).

Pada angkatan II ini, pemerintah meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang sebagai upaya memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat transisi mereka ke dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan peningkatan kuota tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan angkatan pertama yang menunjukkan hasil positif mendukung penyerapan tenaga kerja.

Karena itu, pemerintah terus menyempurnakan penyelenggaraan program agar manfaatnya semakin luas dan semakin mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Ini tentu menjadi kabar baik bagi adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Penambahan kuota ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja,” kata Yassierli.

Selain meningkatkan jumlah peserta, pemerintah juga memperkuat kualitas penyelenggaraan program. Perusahaan, kementerian, dan lembaga terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan posisi magang yang tersedia.

Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan verifikasi untuk memastikan posisi tersebut sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan calon peserta.

Yassierli menambahkan, proses seleksi mitra penyelenggara juga dilakukan secara ketat agar peserta memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan karier setelah menyelesaikan masa magang.

Selain memperoleh pengalaman kerja, seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) juga akan mendapatkan fasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis sesuai dengan bidang keahlian masing – masing.

Fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat daya saing lulusan karena memiliki pengakuan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dunia usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Pemagangan merupakan salah satu program prioritas yang mendapat arahan langsung dari Presiden. Karena itu, kami terus melakukan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan semakin luas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah terus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja melalui program yang semakin inklusif.

Menurut Teddy, pelaksanaan MagangHub Angkatan II tidak hanya terbuka bagi lulusan baru jenjang sarjana, tetapi juga bagi lulusan pendidikan profesi serta penyandang disabilitas.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses terhadap kesempatan kerja yang setara.

“Pemerintah ingin memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja. Karena itu, program ini tidak hanya memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga membuka akses yang lebih inklusif agar semakin banyak anak muda memperoleh peluang kerja yang layak,” ujar Teddy.

Perlu diketahui, pendaftaran mitra penyelenggara dan pengajuan lowongan melalui platform SIAPKerja dibuka mulai 29 Juni hingga 15 Juli 2026.

Adapun pendaftaran peserta berlangsung pada 15–28 Juli 2026, proses seleksi dilaksanakan pada 29 Juli–5 Agustus 2026, dan peserta yang dinyatakan lolos dijadwalkan mulai mengikuti pemagangan pada 10 Agustus 2026.

Kick Off MagangHub Angkatan II Batch I akan dilaksanakan pada 11 Agustus 2026. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Exit mobile version