Tahun: 2026

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII dan Pekan Paralimpiade Provinsi (Peparprov) V Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Lapangan dr. Murdjani, Kota Banjarbaru, Minggu (18/10), dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan dedikasi para atlet serta pelatih yang telah berkontribusi meraih prestasi di tingkat provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Erna Lisa Halaby menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan.

Ia menilai, keberhasilan yang diraih merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan latihan intensif, kedisiplinan, pengorbanan waktu, serta dukungan keluarga dan pelatih.

“Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan atas perjuangan, dedikasi, dan semangat pantang menyerah dalam membawa nama Kota Banjarbaru,” ujar Erna Lisa Halaby.

Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus mengembangkan kemampuan dan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi mendatang.

Wali Kota juga mengingatkan para atlet agar senantiasa menjaga kedisiplinan, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadi teladan bagi masyarakat.

Sementara itu, para pelatih dan pengurus olahraga diharapkan terus memperkuat pembinaan atlet, khususnya sejak usia dini.

“Teruslah berlatih, perkuat pembinaan sejak dini, tingkatkan kualitas pelatihan, serta ciptakan lingkungan olahraga yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada prestasi,” pesannya.

Pada Porprov XII Kalimantan Selatan Tahun 2025, Kota Banjarbaru berhasil menduduki peringkat ketiga. Sementara pada Peparprov V, Banjarbaru menempati peringkat kedua.

Sebagai apresiasi atas pencapaian tersebut, Pemko Banjarbaru memberikan penghargaan kepada atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu, baik dari kategori perorangan, ganda, maupun beregu.

Penghargaan juga diberikan kepada para pelatih yang telah membimbing atlet hingga berhasil meraih prestasi.

Untuk atlet perorangan, penghargaan yang diberikan sebesar Rp25 juta bagi peraih medali emas, Rp13,5 juta untuk perak, dan Rp9,5 juta untuk perunggu.

Pada kategori ganda, atlet peraih emas menerima Rp14 juta, perak Rp11 juta, dan perunggu Rp8 juta.

Sementara itu, atlet beregu dengan anggota tiga hingga lima orang memperoleh penghargaan sebesar Rp11 juta untuk emas, Rp8,5 juta untuk perak, dan Rp5,5 juta untuk perunggu.

Adapun beregu dengan anggota lebih dari enam orang menerima Rp6 juta untuk emas, Rp4,5 juta untuk perak, dan Rp3,5 juta untuk perunggu.

Penghargaan juga diberikan kepada pelatih berdasarkan kategori dan jumlah atlet yang dibina. Pelatih individu atau pelatih yang membina dua hingga empat atlet memperoleh Rp12,5 juta untuk emas, Rp8,5 juta untuk perak, dan Rp5,5 juta untuk perunggu.

Sedangkan pelatih beregu yang membina lima atlet atau lebih menerima penghargaan sebesar Rp30 juta untuk emas, Rp20 juta untuk perak, dan Rp15 juta untuk perunggu.

Melalui pemberian penghargaan ini, Pemkot Banjarbaru berharap pembinaan olahraga semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang berprestasi.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat mendorong generasi muda menjadi pribadi yang sehat, tangguh, berkarakter, dan mampu membawa nama baik Kota Banjarbaru di berbagai ajang olahraga. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan, meraih juara pertama Geospasial Banua Award 2026 pada kategori pemerintah daerah dan perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel.

Penghargaan diserahkan dalam acara Penganugerahan Geospasial Banua Award 2026 di Kantor Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/10).

Ajang ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, data geospasial berperan penting memastikan pembangunan tepat sasaran.

Melalui pemetaan yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan wilayah, menentukan prioritas pembangunan, hingga mengoptimalkan penggunaan anggaran.

“Dari data spasial yang baik, keterkaitan antarsektor terlihat utuh. Di situlah lokasi dan program prioritas dapat ditentukan dengan lebih yakin, dan setiap rupiah anggaran jatuh pada tempat yang benar,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pemanfaatan data geospasial dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang membutuhkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, memetakan kawasan rawan bencana, serta mengidentifikasi potensi pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata.

Menurut Syarifuddin, pengelolaan data harus menjadi tanggung jawab pimpinan perangkat daerah. Kualitas data perlu dijaga melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, pemeriksaan berkala, serta penguatan koordinasi dan pertukaran data antarlembaga.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten kota memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi agar data pembangunan saling terhubung dan dapat dimanfaatkan optimal.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan partisipasi dalam Geospasial Banua Award tahun ini menunjukkan peningkatan.

Sebanyak 10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengikuti penilaian, disertai peningkatan jumlah peserta dari perangkat daerah tingkat provinsi.

“Biasanya pesertanya kurang dari delapan, sekarang sudah meningkat. Ada 10 kabupaten/kota yang ikut dari total 13. Dari SKPD juga ada peningkatan, tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Suprapti berharap seluruh kabupaten/kota berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan peta dan data spasial sejak tahap perencanaan agar pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

Sebagai contoh, penentuan lokasi pembangunan sekolah perlu mempertimbangkan pemetaan kebutuhan, kondisi wilayah, serta data pendukung lainnya sehingga program pembangunan dapat direncanakan secara lebih tepat.

Dari tingkat nasional, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Ibnu Sofian, menegaskan informasi geospasial merupakan salah satu fondasi penting perencanaan pembangunan yang akurat, terutama di tengah perubahan kondisi lingkungan dan iklim.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat ketersediaan data berkualitas, konektivitas antarsimpul jaringan perangkat daerah, serta pemanfaatan informasi geospasial hingga ke tingkat masyarakat.

“Perencanaan pembangunan daerah yang akurat, yang didukung oleh data geospasial yang presisi, menjadi salah satu kunci untuk dapat merencanakan pembangunan daerah yang baik,” katanya.

Ibnu juga mendorong pemerintah daerah menerapkan standar data yang baik dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan.

Dengan demikian, informasi geospasial tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi pemacu bagi para pemenang untuk mempertahankan kualitas pengelolaan informasi geospasial.

Sementara bagi peserta lainnya, hasil evaluasi dewan juri diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial di daerah. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi lomba Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang mendukung Posyandu enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM).

Kegiatan ini dirangkai dengan technical meeting sebagai tahapan persiapan pelaksanaan lomba, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Senin (19/10).

Kegiatan bertujuan memahamkan peserta mengenai mekanisme, ketentuan, serta berbagai persiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan lomba.

Selain itu, sosialisasi dan technical meeting menjadi sarana koordinasi menyamakan persepsi agar lomba berjalan tertib, sesuai ketentuan, dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Dany Matera Saputra mengatakan, lomba Poskamling mendukung Posyandu 6 SPM merupakan salah satu upaya mendorong peningkatan peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, sekaligus mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

“Keberadaan Poskamling perlu terus diperkuat agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat warga melaksanakan kegiatan ronda atau berjaga untuk menjaga keamanan lingkungan,” ungkapnya.

Lebih dari itu, Poskamling diharapkan menjadi sarana penggerak kepedulian sosial, kebersamaan, dan partisipasi masyarakat mendukung berbagai program pembangunan di lingkungannya.

Ia menekankan, keamanan dan ketertiban lingkungan tidak hanya mengandalkan peran aparat pemerintah.

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting menciptakan lingkungan aman, tertib, dan kondusif.

Melalui Poskamling, warga membangun komunikasi, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat kerja sama mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

“Selain menjalankan fungsi keamanan, Poskamling juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan masyarakat,” lanjutnya.

Keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk mendorong kebersamaan, memperkuat kepedulian antarwarga, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan di tingkat lingkungan.

Keterkaitan Poskamling dengan Posyandu 6 SPM juga menjadi bagian penting, mendorong partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dasar.

“Melalui sinergi di tingkat desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap berbagai kebutuhan pelayanan dasar, sekaligus berperan aktif mendukung program pemerintah sesuai kondisi dan kebutuhan lingkungan masing-masing,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkuat kemitraan agar produk unggulan desa mampu bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk membuka peluang menembus pasar ekspor.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemasaran Produk BUMDesa, dengan melibatkan 37 BUMDesa.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah memperkuat kemampuan pengelola BUMDesa dalam mengembangkan usaha, membaca peluang pasar, serta meningkatkan daya saing produk desa.

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Novita Purnamasari menjelaskan, bahwa pemasaran merupakan salah satu aspek penting pengembangan usaha BUMDesa.

“Produk yang memiliki kualitas baik perlu didukung strategi pemasaran yang tepat agar dapat menjangkau konsumen lebih luas dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat desa,” ungkap Indah.

Menurut Indah, pengelola BUMDesa perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang pasar, membangun jaringan pemasaran, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

“Pemanfaatan teknologi digital, termasuk media sosial, juga perlu dioptimalkan untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jangkauan penjualan,” lanjutnya.

Digitalisasi pemasaran menjadi salah satu peluang bagi BUMDesa untuk mempromosikan produk tanpa terbatas wilayah.

Melalui media sosial, pengelola dapat menampilkan keunggulan produk, memberikan informasi kepada calon konsumen, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan pasar.

Selain memperkuat pemasaran, BUMDesa juga didorong meningkatkan kapasitas produksi sebagai bagian dari persiapan memperluas jangkauan usaha hingga pasar ekspor.

Indah menjelaskan, pasar ekspor membutuhkan kemampuan produksi yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kontinuitas pasokan.

“Karena itu, BUMDesa perlu memastikan produk dapat diproduksi secara berkelanjutan untuk memenuhi permintaan pasar,” sahutnya.

Secara umum, BUMDesa di Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan dalam memasarkan produk.

Namun, sebagian besar masih mengandalkan pasar lokal dan wilayah masing-masing. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BUMDesa untuk meningkatkan skala usaha dan memperluas jaringan distribusi.

Indah menekankan, peningkatan kapasitas produksi perlu berjalan seiring dengan penguatan manajemen usaha dan pemasaran.

Produk yang mampu memenuhi standar kualitas, diproduksi secara konsisten, serta didukung strategi pemasaran yang efektif akan memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar regional, nasional, hingga internasional.

“Selain itu, kemitraan dengan pelaku usaha dan pihak lain yang relevan juga penting untuk mendukung pengembangan BUMDesa,” tutup Indah. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi dukungan Kementerian Koperasi, memperkuat literasi perkoperasian dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat kemampuan manajerial, serta mendorong koperasi menjadi lembaga usaha yang profesional, mandiri, dan berdaya saing.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmaddin menjelaskan, penguatan literasi perkoperasian merupakan salah satu aspek penting pengembangan koperasi.

Pemahaman yang baik mengenai prinsip – prinsip perkoperasian menjadi dasar bagi pengelola menjalankan organisasi dan usaha secara terarah, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, koperasi tidak hanya membutuhkan kelembagaan yang kuat, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha.

“Pengurus dan pengelola koperasi perlu memahami berbagai aspek, mulai dari administrasi kelembagaan, manajemen keuangan, pengembangan usaha, hingga pelayanan kepada anggota,” ungkapnya.

Melalui dukungan Kementerian Koperasi, upaya peningkatan kapasitas pengelola diharapkan lebih optimal.

Penguatan tersebut menjadi bekal bagi koperasi menghadapi berbagai tantangan usaha, termasuk perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta persaingan dunia usaha yang semakin dinamis.

Rahmaddin menilai, peningkatan literasi perkoperasian juga berperan membangun pemahaman bahwa koperasi merupakan badan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip kebersamaan dan kepentingan anggota.

“Karena itu, pengelolaan koperasi perlu mengedepankan partisipasi anggota, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang dilakukan sesuai mekanisme organisasi,” lanjutnya.

Selain pemahaman terhadap prinsip dasar koperasi, kemampuan manajemen usaha juga perlu terus ditingkatkan.

Pengelola koperasi dituntut mampu mengidentifikasi peluang usaha, menyusun perencanaan bisnis, mengelola keuangan secara tertib, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha.

“Dengan demikian, koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya secara lebih efektif dan berkelanjutan,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemanfaatan teknologi budidaya hidroponik menjadi salah satu alternatif menjaga produksi sayuran di tengah musim kemarau akibat fenomena El Nino.

Metode budidaya tanpa tanah ini memungkinkan masyarakat menanam berbagai jenis sayuran dengan pengelolaan air dan nutrisi lebih terukur, sehingga berpotensi mendukung ketersediaan pangan ketika kondisi cuaca kering membatasi kegiatan pertanian konvensional.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menjelaskan, hidroponik menjadi pilihan mengembangkan budidaya sayuran, karena tidak bergantung pada lahan pertanian konvensional.

“Sistem ini memungkinkan tanaman dibudidayakan di berbagai tempat, termasuk pekarangan rumah, dengan memanfaatkan instalasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan,” ungkap Syamsir.

Menurut Syamsir, salah satu keunggulan hidroponik terletak pada pengaturan pemberian air dan nutrisi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.

Dengan sistem tersebut, penggunaan air dapat dikelola secara lebih terukur dibandingkan metode penyiraman yang tidak terkontrol.

“Hal ini menjadi penting ketika ketersediaan air mulai terbatas akibat musim kemarau berkepanjangan,” lanjutnya.

Meski demikian, budidaya hidroponik tetap memerlukan pengelolaan tepat.

Ketersediaan air harus dijaga, sementara kualitas air, konsentrasi nutrisi, tingkat keasaman, serta kondisi lingkungan perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh secara optimal.

Pengaturan tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga produktivitas tanaman, terutama ketika suhu udara meningkat selama musim kemarau.

“Hidroponik juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan budidaya tanpa harus memiliki lahan pertanian yang luas,” lanjutnya.

Dengan memanfaatkan pekarangan atau ruang yang tersedia, masyarakat dapat mengembangkan produksi sayuran untuk kebutuhan rumah tangga maupun sebagai kegiatan usaha produktif.

“Jenis sayuran seperti selada, pakcoy, dan kangkung, dapat menjadi pilihan untuk dibudidayakan menggunakan sistem hidroponik,” ucap Syamsir.

Pemilihan jenis tanaman tetap perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan, ketersediaan sarana, serta kemampuan pengelola dalam melakukan perawatan.

Dengan perencanaan yang baik, kegiatan budidaya dapat dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas masing – masing.

Di tengah ancaman kemarau El Nino, diversifikasi metode budidaya menjadi salah satu upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Ketergantungan pada satu metode pertanian dapat meningkatkan risiko ketika kondisi cuaca tidak mendukung.

Karena itu, penerapan teknologi alternatif seperti hidroponik dapat melengkapi sistem pertanian yang telah berjalan, khususnya untuk komoditas sayuran.

“Selain berpotensi mendukung ketersediaan pangan, hidroponik juga dapat dikembangkan sebagai peluang usaha,” kata Syamsir.

Sayuran yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau dipasarkan kepada konsumen di lingkungan sekitar.

“Apabila dikembangkan secara komersial, pengelola perlu memperhitungkan biaya instalasi, benih, nutrisi, perawatan, serta peluang pasar agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengoptimalkan peran lurah dan kepala desa.

Langkah ini dilakukan melalui pelibatan perangkat pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat untuk meningkatkan pencegahan, mitigasi, hingga penanganan kebakaran di wilayah masing-masing.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Optimalisasi Peran Lurah dan Kepala Desa dalam Penanggulangan Karhutla yang digelar di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (15/10).

Giat dihadiri Gubernur, Muhidin, Kapolda, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, serta Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK yang turut memberikan arahan kepada para lurah dan kepala desa.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, keterlibatan lurah dan kepala desa menjadi salah satu langkah penting memperkuat penanganan karhutla. Mengingat kebakaran telah berlangsung lebih dari dua bulan dan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, perangkat pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menggerakkan warga untuk lebih aktif mencegah serta merespons potensi kebakaran sejak dini.

“Kami ingin mengoptimalkan peran para lurah dan kepala desa untuk mengajak masyarakat bersama-sama melakukan upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan karhutla. Peran mereka sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi wilayah masing-masing, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” ujar Yudha.

Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan petugas di lapangan. Diperlukan kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk mencegah munculnya titik api, terutama di kawasan rawan terbakar.

“Melalui penguatan peran tersebut, para lurah dan kepala desa diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada warga, mendorong kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, serta memperkuat koordinasi dengan aparat terkait apabila ditemukan titik api di wilayahnya,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Muhidin menyoroti persoalan lahan terlantar yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengendalian karhutla.

Menurutnya, lahan yang tidak dikelola dengan baik, khususnya milik perusahaan, berpotensi menjadi persoalan ketika terjadi kebakaran dan membutuhkan penanganan intensif.

Muhidin menegaskan, pemilik lahan harus bertanggung jawab terhadap tanah yang dikuasainya, termasuk memastikan lahan tersebut tidak dibiarkan terbengkalai hingga berpotensi memicu kebakaran.

“Jangan sampai perusahaan yang memiliki tanah justru menelantarkan lahan yang mereka kuasai. Ketika terjadi kebakaran, dampaknya bukan hanya menjadi persoalan pemilik lahan, tetapi juga membutuhkan upaya penanganan yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, pengelolaan lahan harus menjadi perhatian bersama,” tegas Muhidin.

Ia berharap, persoalan lahan terlantar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penanganannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Salah satu hal yang perlu dikaji ialah kemungkinan pemanfaatan lahan negara yang tidak digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, dengan tetap memperhatikan status dan aturan pengelolaannya,” tambahnya.

Menurut Muhidin, optimalisasi pemanfaatan lahan diharapkan tidak hanya mendukung pencegahan karhutla, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengelolaan yang lebih produktif dan bertanggung jawab.

Penguatan peran lurah dan kepala desa serta penataan pengelolaan lahan menjadi bagian dari upaya memperluas strategi pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan.

Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, perangkat desa dan kelurahan, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran secara lebih terarah dan berkelanjutan. (BDR/RIW/APR)