2026 – Laman 24 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Pembinaan BUMDesa, Kalsel Fokus Tingkatkan Tata Kelola dan Daya Saing Usaha

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus memperkuat pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar mampu berkembang menjadi BUMDesa kategori maju dan mandiri.

Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan langsung di lapangan, peningkatan kapasitas pengelola, hingga penguatan tata kelola usaha dan strategi pemasaran.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari mengatakan, pengembangan BUMDesa menjadi salah satu langkah strategis memperkuat perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, BUMDesa yang dikelola secara profesional mampu menjadi motor penggerak berbagai potensi ekonomi lokal, baik di sektor perdagangan, jasa, pertanian, maupun sektor produktif lainnya.

“Pembinaan yang dilakukan Dinas PMD tidak hanya berupa kunjungan dan pendampingan ke lapangan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDesa,” ungkapnya.

Pendampingan tersebut bertujuan memperkuat kemampuan manajerial, tata kelola kelembagaan, hingga pengembangan unit usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pembinaan di lapangan, pihaknya masih menemukan sejumlah kendala yang dihadapi BUMDesa.

Di antaranya masih banyak pengelola yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun dengan baik serta belum mampu memasarkan produk maupun jasa secara optimal.

Sebagian besar BUMDesa masih menghadapi persoalan mendasar, terutama dalam penyusunan SOP dan strategi pemasaran.

‘Padahal kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting agar usaha desa dapat berjalan secara profesional, memiliki arah pengembangan yang jelas, dan mampu bersaing,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan webinar yang secara khusus membahas penyusunan SOP serta strategi pemasaran BUMDesa.

“Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pengelola mengenai pentingnya sistem kerja yang terstruktur, sekaligus memperluas kemampuan mereka dalam memasarkan produk dan layanan yang dimiliki,” lanjutnya.

Selain penguatan kapasitas, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan juga tengah melaksanakan pemeringkatan BUMDesa di seluruh kabupaten dan kota.

Indah menjelaskan, pemeringkatan dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan masing – masing BUMDesa, mulai dari kategori dasar hingga BUMDesa yang telah berkembang menjadi maju dan mandiri.

Menurutnya, hasil pemeringkatan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing BUMDesa.

Dengan demikian, pendampingan yang diberikan tidak lagi bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan kondisi, tantangan, dan potensi usaha yang dimiliki setiap desa.

Indah berharap berbagai langkah pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa di Kalimantan Selatan.

“Dengan tata kelola yang semakin baik, didukung SOP yang jelas, strategi pemasaran yang efektif, serta pendampingan berkesinambungan, BUMDesa diharapkan mampu naik kelas menjadi BUMDesa maju dan mandiri, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi desa,” tutup Indah. (MRF/RIW/APR)

Gelar Seleksi Pepelingasih Tingkat Provinsi 2026, Ini Target Dispora Kalsel

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Provinsi Tahun 2026.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Pebriadin Hapiz, melalui Kabid Pemberdayaan Pemuda Budiono mengatakan, seleksi rencananya digelar pada 27 sampai 29 Juli 2026.

Dimana, kegiatan ini menjadi ajang bagi para duta terbaik 13 kabupaten kota di Kalsel, menunjukkan inovasi dan komitmennya terkait pelestarian lingkungan.

Seluruh perwakilan ini, merupakan pemenang seleksi tingkat daerah masing masing.

“Dispora melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda pada akhir bulan ini melaksanakan seleksi Pepelingasih,” ungkap Budiono.

Sedangkan peserta, lanjut Budiono, adalah para juara Duta Pepelingasih Tingkat Kabupaten Kota, dimana masing masing daerah mengirimkan juara 1, 2, dan 3.

“Sehingga terdata 39 peserta yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi di Banjarmasin,” ujar Budiono.

*Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Budiono*

Dispora berharap, seleksi Pepelingasih 2026 melahirkan generasi muda yang tidak hanya peduli isu lingkungan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan, mewujudkan lingkungan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.

“Dispora Kalsel juga memperkuat pemuda dengan membekali cinta lingkungan,” ucapnya.

Budiono menjelaskan, pembekalan tersebut diberikan pada pelaksanaan seleksi Pepelingasih Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 mendatang.

Sebelum memasuki tahapan penilaian, seluruh peserta akan mendapat pembekalan untuk memperkuat kapasitas, wawasan, dan kemampuan mereka dalam menyusun serta mengembangkan program keperdulian lingkungan.

“Materi pembekalan akan disampaikan tenaga ahli, akademisi, Dinas Lingkungan Hidup, serta tokoh lingkungan di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sehingga langkah ini diharapkan mampu membekali peserta dengan pengetahuan dan pengalaman yang dapat diterapkan di daerah masing masing.

“Proses seleksi tidak hanya berfokus pada kemampuan individu peserta, tetapi juga kualitas program yang mereka gagas,” ujarnya.

Program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata sekaligus menginspirasi masyarakat menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami berharap, Duta Pepelingasih yang terpilih dapat menjadi juara, tetapi juga memiliki nilai dan program yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di daerah masing-masing,” ucapnya lagi

Sehingga, program yang mereka paparkan dapat menjadi pemicu pengembangan, pembinaan, dan pengelolaan lingkungan di Kalsel.

Seperti diketahui, Pepelingasih adalah sebuah organisasi kepemudaan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI).

Organisasi ini mewadahi generasi muda untuk aktif menjadi pelopor, edukator, dan agen perubahan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. (SRI/RIW/APR)

Kawal Penguatan SMKN 1 Mentewe, Komisi IV Dorong Penambahan Ruang Kelas dan Guru

Tanah Bumbu – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya, mengawal peningkatan kualitas pendidikan vokasi di daerah dengan meninjau langsung kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (17/7).

Kunjungan monitoring tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi anggota Komisi IV, dr. M. Yadi Mahendra Muhyin, Bambang Yanto Permono, Habib Umar Bahasyim, dan M. Syarifuddin.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, SMKN 1 Mentewe merupakan sekolah kejuruan negeri yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.44/0480/KUM/2022 tanggal 7 Juni 2022.

Kehadirannya menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan akses pendidikan kejuruan lebih dekat bagi generasi muda di wilayah Mentewe dan sekitarnya.

*Suasana pertemuan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu*

Dalam peninjauan tersebut, rombongan Komisi IV melihat secara langsung proses pembelajaran sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan yang masih dihadapi sekolah.

“Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan ruang kelas, minimnya ruang praktik atau laboratorium, hingga masih kurangnya tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar,” ungkapnya.

Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menilai, keberadaan SMKN 1 Mentewe memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Karena itu, berbagai keterbatasan yang masih dihadapi sekolah harus segera mendapat perhatian.

Dimana, sekolah ini lahir dari harapan besar masyarakat agar anak – anak di wilayah tersebut memperoleh akses pendidikan vokasi yang berkualitas tanpa harus menempuh jarak yang jauh.

“Kami mencatat bahwa sekolah ini masih menghadapi kendala kekurangan ruang kelas baru, ruang praktik atau laboratorium, hingga pemenuhan kuota tenaga pendidik yang ideal,” kata Gusti.

Komisi IV DPRD Kalsel, lanjut Gusti Iskandar, berkomitmen mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan pihak sekolah agar dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kalsel berharap kebutuhan sarana prasarana maupun tenaga pendidik di SMKN 1 Mentewe dapat dipenuhi secara bertahap.

Dengan dukungan fasilitas yang memadai, sekolah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, siap bersaing di dunia kerja, sekaligus menjadi penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan.

“Beberapa poin krusial ini menjadi catatan penting yang kami bawa dan kawal nantinya dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Sepakati Target Pendapatan Rp8 Triliun, Banggar DPRD Dorong APBD Kalsel 2027 Lebih Produktif dan Berdaya Saing

Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati target pendapatan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp8 triliun. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menyusun APBD yang lebih berkualitas, realistis, dan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat pembahasan Banggar yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, di Ruang Rapat H.M. Ismail Abdullah, Gedung B DPRD Kalsel, Sabtu (18/7).

Supian HK menjelaskan, dalam rapat tersebut, Banggar dan TAPD membahas secara mendalam berbagai potensi sumber pendapatan daerah.

Pembahasan tidak hanya berfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mengoptimalkan kontribusi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hasil pengelolaan aset daerah, dividen, pendapatan bunga, hingga sumber penerimaan lain yang dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

“Banggar menekankan bahwa penyusunan target pendapatan harus didasarkan pada potensi riil serta mempertimbangkan capaian realisasi tahun – tahun sebelumnya, agar target yang ditetapkan tidak sekadar ambisius, tetapi juga dapat dicapai secara optimal,” katanya.

Disampaikan Supian HK, pihaknya sangat betsyukur pembahasan sisi pendapatan telah mencapai kesepakatan bersama dan mendapat dukungan seluruh fraksi di DPRD Kalsel.

Setelah pembahasan pendapatan rampung, Banggar bersama TAPD akan melanjutkan pembahasan pada sisi belanja APBD.

“Ini perlu adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja menjadi kunci dalam menghasilkan APBD yang sehat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” jelasnya.

Supian HK juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan pendapatan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah tertentu.

Seluruh SKPD diminta aktif menggali potensi yang dimiliki agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Mengingat angka Rp8 triliun masih berpotensi meningkat apabila pemerintah pusat memberikan tambahan transfer ke daerah.

Karena itu, DPRD Kalsel bersama TAPD akan terus mengawal komunikasi dengan pemerintah pusat agar dukungan fiskal terhadap daerah semakin besar.

“Tadi juga kami mengingatkan bahwa bukan hanya satu SKPD saja, tetapi seluruh SKPD harus ikut berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Semua harus melihat peluang yang ada agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Transformasi Operasional Perkuat Kinerja, TPK Banjarmasin Layani 282.265 TEUs pada Semester I 2026

Banjarmasin – Terminal Petikemas Banjarmasin (TPK Banjarmasin) terus menunjukkan kinerja operasional yang solid sepanjang Semester I Tahun 2026.

Hingga akhir Juni 2026, TPK Banjarmasin berhasil melayani arus petikemas sebanyak 236.990 box atau setara dengan 282.265 TEUs, mencerminkan terjaganya keandalan layanan di tengah meningkatnya aktivitas logistik di Kalimantan Selatan.

Dibandingkan realisasi kumulatif hingga Mei 2026 sebesar 232.856 TEUs, capaian tersebut bertambah 49.409 TEUs, seiring meningkatnya aktivitas bongkar muat dan distribusi barang pada Juni 2026.

Peningkatan ini didukung kesiapan operasional terminal dalam mengakomodasi pertumbuhan arus kapal dan petikemas melalui penguatan kapasitas layanan, optimalisasi proses operasional, serta koordinasi yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsistensi perusahaan menjalankan transformasi operasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

Capaian Semester I 2026 merupakan hasil dari komitmen seluruh insan TPK Banjarmasin dalam menjalankan transformasi operasional secara berkelanjutan.

“Kami terus memastikan kesiapan SDM, fasilitas, peralatan, dan sistem pendukung agar setiap peningkatan arus petikemas dapat diantisipasi dengan baik. Fokus kami tidak hanya pada peningkatan produktivitas, tetapi juga menghadirkan layanan yang aman, andal, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pengguna,” ujarnya.

Sebagai bagian dari transformasi operasional, TPK Banjarmasin terus memperkuat implementasi Terminal Operating System (TOS) Nusantara untuk mendukung perencanaan kapal, pengelolaan lapangan penumpukan, hingga monitoring kegiatan bongkar muat secara terintegrasi.

Di sisi infrastruktur, perusahaan juga meningkatkan kapasitas pelayanan melalui pengoperasian empat unit Electric Rubber Tyred Gantry (E-RTG) yang mendukung peningkatan produktivitas sekaligus operasional terminal yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Selain itu, implementasi fungsi Planning and Control, pelaksanaan daily operational meeting, serta evaluasi kinerja berbasis indikator operasional terus diperkuat guna memastikan setiap proses berjalan secara efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika operasional.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari implementasi budaya Operational Excellence yang terus dikembangkan di lingkungan TPK Banjarmasin.

Kepala Cabang PT Tanto Intim Line Cabang Banjarmasin, Rifqi Novega Dwi Putra menilai, transformasi yang dilakukan TPK Banjarmasin telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan kepada perusahaan pelayaran.

“Konsistensi peningkatan kualitas pelayanan, terlihat dari pengelolaan operasional kapal, kelancaran arus petikemas, hingga koordinasi yang semakin efektif dengan pengguna jasa. Kondisi tersebut memberikan kepastian layanan dan mendukung efisiensi operasional pelayaran.

“Kami optimis TPK Banjarmasin akan terus menjadi mitra strategis dalam mendukung kelancaran distribusi logistik di Kalimantan Selatan,” ungkap Rifqi.

Ke depan, TPK Banjarmasin akan terus memperkuat transformasi melalui peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi digitalisasi layanan, modernisasi fasilitas dan peralatan, serta penguatan kolaborasi dengan seluruh stakeholder.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan kepelabuhanan yang semakin andal, efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Dengan berbagai langkah tersebut, TPK Banjarmasin optimis, dapat terus memperkuat perannya sebagai simpul logistik strategis di Kalimantan Selatan sekaligus mendukung kelancaran rantai pasok nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Pelindo-RIW/EYN)

Gelar Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pemko Banjarmasin, Bapenda Target Peningkatan Layanan

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor, di Kota Banjarmasin, Jumat (17/7).

Gebyar dihadiri Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1, Mirza Lutfillah, serta Plt UPPD Samsat Banjarmasin 2, Andi Irawan.

Andi menyampaikan, Gebyar Panutan Pajak Tahun 2026 digelar Badan Pendapatan Daerah bersinergi dengan BPKPAD Kota Banjarmasin, dan berjalan lancar.

“Hari ini Pemprov Kalsel bersinergi dengan Pemko Banjarmasin menggelar Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor,” ungkap Andi, kepada sejumlah wartawan.

Andi berharap, dengan adanya kerjasama ini dua pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada wajib pajak di Kota Banjarmasin.

“Kedua pemerintah dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi, lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan kepatuhan, kesadaran, wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya,” ucap Andi.

Pada kesempatan tersebut, UPPD Samsat Banjarmasin 1 juga memberikan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1, Mirza Lutfillah mengatakan, layanan pembayaran pajak tahunan yang menjadi fokus, yaitu pajak kendaraan dinas pada SKPD serta kendaraan pribadi karyawan yang ada di Pemko Banjarmasin.

“Kami mengutamakan layanan untuk pajak kendaraan dinas serta kendaraan pribadi karyawan di Pemko Banjarmasin,” jelas Mirza.

Diharapkan, lanjutnya, pada pelaksanaan Gebyar Panutan Pajak dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ini, UPPD Samsat Banjarmasin 1 mendapatkan pemasukan sebesar 20 juta.

“Di hari pelaksanaan ini kami menargetkan dapat menghasilkan 20 juta,” ucap Mirza.

Mirza berharap, kesadaran wajib pajak membayar pajak semakin meningkat, dengan dilaksanakannya Gebyar Panutan Pajak dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Dengan adanya Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor ini, SKPD menjadi contoh pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotornya, serta kendaraan pribadi karyawan juga dapat dibayarkan,” tutur Mirza.

*Suasana Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pemko Banjarmasin*

Mengingat, setiap hari ada Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan dan BPNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang ditransfer hari itu juga, ke Pemerintah Kota Banjarmasin, yang tentunya dimanfaatkan untuk pembangunan kota.

Sementara itu, Kabid Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin, Yandi Gunawan mengatakan, dengan adanya aturan baru mengenai Opsen PKB dan BPNKB, dari Pemko Banjarmasin melalui BPKPAD menyediakan dana kosering, yang digunakan untuk penyediaan hadiah hadiah pada setiap kegiatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satunya pada giat Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor, hadiah berupa sembako untuk pembayar pajak.

“Hal tersebut lah yang menjadi bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, agar menarik masyarakat untuk lebih taat lagi membayar pajak kendaraan bermotornya,” ucap Yandi.

BPKPAD Kota Banjarmasin berharap, dengan adanya Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor ini, pendapatan pajak Banjarmasin semakin meningkat. (SRI/RIW/APR)

Lelang Serentak Harat Banar 2026, Hadirkan Ragam Objek Lelang, Dorong Penerimaan Negara dan Pemberdayaan Masyarakat

Banjarbaru – Dalam rangka memeringati Hari Pajak Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah, serta unit Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan menyelenggarakan Lelang Serentak Harat Banar (LSHB) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Ragam Objek, Satu Semangat untuk Negeri”.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antarunit Kementerian Keuangan, mengoptimalkan penerimaan negara, pengelolaan aset negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme lelang yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Pelaksanaan puncak LSHB 2026 berlangsung secara hybrid di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Banjarbaru, serta disiarkan daring melalui Portal Lelang Indonesia dan Microsoft Teams.

Masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti lelang tanpa harus hadir secara langsung sehingga partisipasi publik diharapkan semakin luas.

Kegiatan dibuka Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, yang menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh unit Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Lelang Serentak Harat Banar.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang semakin luas, baik bagi optimalisasi penerimaan negara maupun bagi masyarakat.

“Melalui semangat kolaborasi, kami berharap Lelang Serentak Harat Banar dapat terus berkembang menjadi sarana yang tidak hanya mengoptimalkan pengelolaan aset negara, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Tetik.

Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, LSHB 2026 menghadirkan beragam objek lelang yang tidak hanya mencakup lelang eksekusi, tetapi juga inovasi yang memiliki nilai sosial.

Salah satunya adalah Lelang Batik Sasirangan hasil karya anak-anak spesial (down syndrome) Kalimantan Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas melalui apresiasi atas karya kreatif bernilai budaya.

Lelang Batik Sasirangan dilaksanakan secara langsung di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dan dipimpin Tati Yulianti, Pejabat Lelang Kelas II Banjarmasin.

Sementara itu, berbagai objek lelang lainnya, seperti lelang eksekusi benda sitaan pajak, barang eks kepabeanan dan cukai, barang rampasan negara, objek hak tanggungan, Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), serta lelang sukarela produk UMKM dilaksanakan secara daring melalui Portal Lelang Indonesia.

Selain pelaksanaan lelang, kegiatan turut diisi penyerahan penghargaan kepada berbagai mitra strategis DJKN yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan lelang, di antaranya KPKNL, perbankan, Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II, serta balai lelang.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas sinergi dan dukungan para mitra meningkatkan kualitas layanan lelang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Melalui Lelang Serentak Harat Banar 2026, Kementerian Keuangan berharap masyarakat semakin mengenal lelang sebagai mekanisme yang modern, transparan, dan terpercaya.

Lebih dari sekadar sarana transaksi, lelang diharapkan mampu menjadi instrumen yang mendukung penerimaan negara, mengoptimalkan pemanfaatan aset, memberdayakan UMKM dan kelompok rentan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. (KemenkeuSatuKalsel-RIW/A{R_

Terapkan Sistem Merit Berbasis Manajemen Talenta, Bupati Banjar Lantik Empat Pejabat Pimpinan Tinggi

Banjar – Bupati Banjar Saidi Mansyur melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Jumat (17/7).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit berbasis Manajemen Talenta atau Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Empat pejabat yang dilantik masing-masing Faisal sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), setelah sebelumnya menjabat Sekretaris DKISP.

Kemudian Noripansyah yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipercaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

Selanjutnya, Akhmad Jarkawi yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.

Sementara Yuana Karta Abidin yang sebelumnya menjabat Camat Sambung Makmur kini mengemban amanah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar.

Bupati Banjar Saidi Mansyur mengatakan, pengisian jabatan kali ini kembali menggunakan Manajemen Talenta sebagai implementasi sistem merit dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkab Banjar.

“Jika sebelumnya kita terbiasa dengan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan konvensional, hari ini Pemkab Banjar kembali mengimplementasikan Manajemen Talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi,” ujarnya.

Proses pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Banjar.(foto : MC Banjar)

Menurut Saidi, penerapan sistem tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

Melalui sistem ini, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, serta kinerja yang diukur secara objektif melalui data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita ingin memastikan bahwa penempatan pejabat tidak lagi hanya berdasarkan proses administratif semata, namun benar-benar berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja yang terukur secara digital dan objektif melalui data dari BKN,” katanya.

Dalam arahannya, Saidi meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di unit kerja masing-masing.

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Satpol PP diminta memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat serta menjaga ketertiban umum.

Sementara itu, Kepala DKISP didorong mempercepat implementasi digitalisasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sedangkan Staf Ahli Bupati diharapkan mampu memberikan masukan strategis dan inovatif dalam mendukung perumusan kebijakan daerah.

“Percepat digitalisasi birokrasi melalui SPBE dan berikan masukan yang strategis serta inovatif untuk mendukung kebijakan pimpinan,” pesannya. (SYA/RIW/APR)

Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla, Dinsos Siapkan Posko, Logistik hingga Safe House untuk Kelompok Rentan

Banjarbaru – Menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sepanjang Juli hingga September 2026, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat berbagai langkah kesiapsiagaan untuk memastikan penanganan bencana dilakukan cepat dan terkoordinasi.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana Sosial, Achmadi mengatakan, seluruh sumber daya telah dipersiapkan, mulai dari personel, logistik, hingga sarana pendukung lainnya sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi bencana karhutla.

Menurut Achmadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla dan Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan.

“Sebagai tindak lanjut, kami telah mendirikan Posko Siaga Bencana di Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Selain itu, kami memastikan ketersediaan logistik melalui kantong-kantong logistik di seluruh kabupaten dan kota, yang diperkuat dengan lumbung sosial di 50 kecamatan serta tiga Kawasan Siaga Bencana (KSB) agar bantuan dapat disalurkan dengan cepat saat dibutuhkan,” ujar Achmadi, Jumat (17/7).

*Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi*

Ia menjelaskan, Dinas Sosial juga menyiapkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), kendaraan operasional, peralatan pendukung, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya yang siap diterjunkan kapan saja apabila terjadi keadaan darurat.

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir personel Tagana bersama BPBD, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran, serta instansi terkait telah terlibat dalam upaya pemadaman dan pembasahan lahan yang terbakar di kawasan Jalan Palam, Banjarbaru.

Selain penanganan di lapangan, Dinas Sosial juga mengikuti survei bersama BPBD, Manggala Agni, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, dan Tagana di sejumlah embung serta sumber air di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor, Golf Ujung, Sawitan, Sungai Tabuk hingga Pramuan Ujung.

Berdasarkan hasil pemantauan, debit air di sejumlah titik mengalami penurunan sekitar satu hingga satu setengah meter. Kondisi tersebut diperparah dengan mulai munculnya rekahan pada lahan gambut yang menjadi salah satu indikator meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat apabila bencana asap semakin meluas, Dinas Sosial juga menyiapkan safe house atau rumah aman di Aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Fasilitas tersebut akan dikelola bersama Dinas Kesehatan untuk melayani kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan seperti ISPA dan asma.

Di lokasi tersebut nantinya juga akan disediakan dapur umum lapangan, layanan dukungan psikososial, serta ruang ramah anak sehingga kebutuhan dasar para penyintas tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian.

“Kami tentu berharap kondisi karhutla tahun ini tidak sebesar yang terjadi pada 2015 maupun 2019. Namun, kesiapsiagaan tidak boleh lengah. Seluruh personel Tagana bersama Pelopor Perdamaian kami siagakan selama 24 jam agar mampu merespons secara cepat apabila terjadi bencana, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” kata Achmadi.

Ia juga mengimbau seluruh Dinas Sosial kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk membentuk posko siaga dengan melibatkan unsur Tagana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta relawan sosial lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing.

“Sinergi seluruh unsur sangat penting dalam menghadapi ancaman karhutla. Dengan kesiapan personel, logistik, dan koordinasi yang baik, kami berharap pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan optimal,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Koreksi Usulan Program 2027, Komisi III Minta Dishub dan Disperkim Selaraskan RPJMD

Banjarmasin– Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, bahwa seluruh usulan program dan anggaran tahun 2027 dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja evaluasi program tahun 2026 dan pembahasan rencana kerja 2027 yang digelar di Gedung A Lantai 4 DPRD Provinsi Kalsel.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Achmad Maulana, serta dihadiri Kepala Dishub Kalsel M. Fitri Hernadi, Kepala Disperkim Kalsel Rahmiyanti Zanoezir, beserta jajaran masing – masing SKPD, baru-baru tadi.

Achmad Maulana menjelaskan, dalam pembahasan bersama Disperkim, Komisi III mencermati realisasi anggaran hingga semester pertama tahun 2026 yang telah mencapai 45,45 persen.

Disperkim memaparkan target pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 2.700 unit rumah layak huni yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan sepanjang tahun ini.

Namun demikian, Komisi III menilai besaran bantuan rehabilitasi rumah sebesar Rp20 juta per unit sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami mengusulkan nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp25 juta, agar masyarakat memperoleh manfaat yang lebih optimal,” katanya

Disampaikan Maulana, selain besaran bantuan, DPRD menyoroti rencana penerapan tiga kategori rehabilitasi rumah, yakni ringan, sedang, dan berat.

*Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Achmad Maulana*

Menurutnya, kebijakan tersebut harus didukung dengan regulasi yang jelas sebelum dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2027.

Ia menegaskan, jangan sampai sebuah program sudah dianggarkan sementara dasar hukumnya masih dalam proses penyusunan.

Kepastian regulasi dinilai menjadi syarat penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Komisi III mengingatkan setiap perangkat daerah tidak boleh menyusun program berdasarkan visi masing-masing, melainkan harus berpedoman pada RPJMD sebagai arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” harapnya.

Maulana menyampaikan, pada pembahasan bersama Dishub Kalsel, Komisi III menerima laporan bahwa realisasi fisik program tahun 2026 telah mencapai 54 persen dengan realisasi keuangan sebesar 50 persen.

Selain mengevaluasi capaian tersebut, DPRD turut menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.

Pembahasan juga mencakup kebutuhan peningkatan pelayanan transportasi, mulai dari penambahan armada Bus Rapid Transit (BRT), pemasangan rambu – rambu lalu lintas, hingga pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh kabupaten dan kota.

“Target PAD Dishub tahun 2026 justru lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Padahal pada 2025 target pendapatan sekitar Rp3 miliar mampu direalisasikan hingga lebih dari Rp7 miliar,” ungkapnya.

Ia meminta agar penyusunan target PAD dilakukan lebih realistis dan mencerminkan potensi riil yang dimiliki daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel Athailah Hasby meminta, distribusi bantuan PJU dilakukan secara lebih adil.

Ia mencontohkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menurutnya belum pernah memperoleh alokasi bantuan PJU dari pemerintah provinsi.

Komisi III menegaskan bahwa pembahasan rencana kerja tahun 2027 masih akan berlanjut pada tahap pendalaman bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Seluruh usulan program dan anggaran akan dikaji kembali agar lebih efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan target pembangunan daerah.

“Evaluasi ini, DPRD ingin program yang disusun Dishub dan Disperkim tidak hanya memenuhi aspek administrasi perencanaan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)