Desember 2025 – Laman 6 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Peringati BKGN 2025, RSGM Gelar Baksos Kesehatan Gigi Gratis

BANJARMASIN – Pemerintah provinsi melalui Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (FKG ULM), menggelar Bakti Sosial dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2025.

Kepada sejumlah wartawan, Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, Mashuda mengatakan, bahwa BKGN 2025 mengusung tema Gigi dan Gusi Sehat, Senyum Sehat Hebat. Bakti sosial ini digelar selama tiga hari, mulai 16-18 Desember 2025. Pelayanan dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WITA, selama kegiatan berlangsung di Jalan Simpang Ulin, Banjarmasin

Melalui kegiatan bakti sosial ini, masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan gigi dan mulut secara gratis. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan gigi dan mulut, pembersihan karang gigi, penambalan gigi permanen sederhana, pencabutan gigi permanen sederhana, tindakan aplikasi fluoride, serta pencabutan gigi susu pada anak.

“Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, tetapi sebagai upaya edukasi, agar lebih peduli terhadap kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan,” ucap Mashuda usai pembukaan Bakti Sosial pada Selasa (16/12).

Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, Mashuda

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kalsel dr. Diauddin menyampaikan, bahwa pelaksanaan BKGN 2025, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini.

Diauddin mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, mengingat seluruh layanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan secara gratis.

“Agenda rutin tahunan ini hendaklah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” harapnya.

Diauddin menambahkan, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pihak swasta, dapat terus diperkuat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kami apresiasi ini, dan menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat,” tutupnya

Bulan Kesehatan Gigi Nasional atau BKGN 2025 ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kalsel dr. Diauddin. Pembukaan turut didampingi Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan Mashuda, Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Gigi ULM Isnur Hatta, perwakilan Unilever, serta dihadiri sejumlah perwakilan rumah sakit di Kalimantan Selatan, diantaranya RS Sultan Suriansyah, RSUD Ulin, dan RSJ Sambang Lihum. (NHF/RIW/RH)

Gelar RDP, Komisi II Pastikan Penetapan Pajak Air Permukaan Sesuai Peraturan Pemerintah

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bappenda, UPPD Pelaihari dan sejumlah pihak, terkait Pajak Air Permukaan (PAP), di Ruang Rapat Komisi II Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Senin (15/12) sore.

RDP ini membahas keberatan yang diajukan PT Darma Henwa terkait penetapan tarif Pajak Air Permukaan. Perusahaan menilai air permukaan yang mereka manfaatkan seharusnya masuk dalam kualifikasi tipe IV, dengan alasan kualitas air tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menjelaskan, bahwa klaim tersebut telah dikaji bersama Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) selaku instansi pemungut pajak.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penarikan PAP telah dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

“Perusahaan menyampaikan bahwa air permukaan yang dimanfaatkan termasuk tipe IV. Namun, berdasarkan penjelasan Bappenda dan regulasi yang ada, kualifikasi air yang digunakan justru masuk tipe II,” ujarnya

Yani Helmi menegaskan, setelah ditelusuri lebih lanjut, tidak ditemukan dasar regulasi yang mengatur kualifikasi air permukaan pada tipe IV. Oleh karena itu, seluruh pemanfaatan air permukaan oleh wajib pajak, masih mengacu pada kualifikasi tipe II.

“Faktanya, sekitar 99 persen wajib pajak air permukaan menggunakan kualifikasi tipe II. Tidak ada klasifikasi tipe IV. Klaim tersebut otomatis gugur, kecuali ada perubahan regulasi di tingkat pusat,” tegasnya.

Meski demikian, Komisi II DPRD Kalsel mempersilakan pihak perusahaan untuk mengajukan keberatan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi yang berwenang menyusun regulasi.

“Melalui RDP ini kami ingin memastikan bahwa langkah Pemprov Kalsel sudah tepat dan sesuai regulasi. Penetapan kualifikasi air tipe II juga telah diperkuat melalui Peraturan Gubernur,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian menekankan, bahwa air dengan tingkat keasaman tertentu tetap dapat dimanfaatkan selama diolah dengan metode yang tepat.

Menurutnya, tersedia berbagai teknik pengolahan air untuk meningkatkan kualitasnya.

“Pengolahan bisa dilakukan dengan pengapuran, penggunaan zeolit, ijuk, maupun arang sebagai media penyaring. Jadi tidak tepat jika air langsung dianggap hanya layak pada kualitas tertentu. Semua air bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya jika dikelola dengan benar,” pungkasnya. (NHF/RIW/RH)

Hadapi 5 Rajab dan Musim Hujan, Bupati Banjar Minta Jajaran Siaga

BANJAR – Bupati Banjar, Saidi Mansyur, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan di Aula Barakat, Martapura, Senin (15/12). Rakor ini menitikberatkan pada kesiapan menghadapi Momen 5 Rajab, serta peningkatan kewaspadaan terhadap potensi bencana banjir seiring meningkatnya curah hujan.

Rakor diikuti Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Sekretaris Daerah Yudi Andrea, para asisten, staf ahli, kepala SKPD, Direktur Utama Perumda, serta unsur terkait lainnya.

Saidi Mansyur (tengah) saat menyampaikan arahan.(Foto : MC Banjar)

Dalam arahannya, Saidi menegaskan pentingnya kesiapan lintas sektor dalam menghadapi Momen 5 Rajab, yang setiap tahun dihadiri jemaah dalam jumlah besar.

Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait, camat, serta unsur pendukung untuk melakukan persiapan secara matang, terpadu, dan terkoordinasi.

“Keamanan, ketertiban, dan kenyamanan jemaah harus menjadi perhatian utama. Koordinasi antar perangkat daerah harus benar-benar berjalan,” tegasnya.

Selain itu, Saidi juga menginstruksikan peningkatan kewaspadaan menghadapi potensi banjir akibat tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.

Ia meminta seluruh jajaran meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah rawan.

“Perkuat koordinasi dengan kecamatan dan desa, pastikan sarana dan prasarana kebencanaan siap digunakan, serta lakukan langkah antisipatif untuk meminimalkan risiko dan dampak,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Banjar menyampaikan apresiasi atas capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) Kabupaten Banjar, yang mencapai 91,52, menempatkan Kabupaten Banjar di peringkat pertama se-Kalimantan Selatan dan ke-16 secara nasional. Selain itu, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) juga mencapai 78,18 dengan kategori terjaga.

Meski demikian, Saidi mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran berpuas diri.

“Jadikan capaian ini sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, sistem kerja, serta membangun budaya kerja yang berintegritas,” ujarnya.

Saidi juga menyoroti pentingnya percepatan program penanggulangan kemiskinan agar realisasi belanja dapat berjalan tepat waktu pada Januari hingga Februari 2026.

Ia menegaskan penentuan sasaran penerima manfaat harus mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran.

Dalam laporan keuangan, realisasi keuangan hingga November 2025 tercatat sebesar 73,31 persen, sementara realisasi fisik mencapai 90,43 persen. Meski capaian fisik dinilai cukup tinggi, Saidi menekankan serapan anggaran masih perlu terus ditingkatkan.

“Tahun 2025 ini harus menjadi awal implementasi nyata. Pada 2026, program unggulan harus sudah berjalan penuh, terukur, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

Optimalkan Pengelolaan Rumah Singgah, Dinsos Kalsel Tingkatkan Kapasitas SDM

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial, terus memperkuat penanganan permasalahan tuna sosial, dengan mengoptimalkan peran rumah singgah di seluruh kabupaten/kota.

Suasana Rakor Pengelolaan Rumah Singgah se-Kalsel 2025

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan Rumah Singgah se-Kalimantan Selatan, yang diikuti 30 peserta dari Dinas Sosial serta pengelola rumah singgah, yang berlangsung di Banjarmasin, Senin (15/12).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie menegaskan, bahwa rumah singgah merupakan salah satu pilar utama dalam penanganan tuna sosial.

“Rumah singgah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi awal serta jembatan menuju reintegrasi sosial bagi warga binaan,” katanya.

Farhanie mengungkapkan, masih terdapat perbedaan pemahaman dan pola pengelolaan rumah singgah di masing – masing daerah. Jika tidak diselaraskan, hal tersebut berpotensi menghambat efektivitas program penanganan tuna sosial secara menyeluruh di tingkat provinsi.

“Perbedaan ini, jika tidak diselaraskan, dapat menghambat efektivitas program penanganan tuna sosial secara menyeluruh di tingkat provinsi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa rapat koordinasi ini menjadi forum yang sangat fundamental untuk membangun pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pengelola rumah singgah, maupun mitra kerja lainnya.

“Kita harus memiliki pemahaman tunggal tentang siapa yang kita layani, bagaimana cara melayani, dan apa hasil akhir yang kita harapkan,” tegas Farhanie.

Lebih lanjut, Farhanie juga mendorong penyusunan serta penyamaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan rumah singgah agar lebih terstandarisasi.

“SOP tersebut diharapkan mampu menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan profesionalisme pelayanan, mulai dari proses penerimaan dan pendataan, pelayanan kesehatan, bimbingan sosial, hingga rujukan atau pemulangan warga binaan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Selamat menjelaskan, bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola rumah singgah.

Melalui paparan dari berbagai narasumber, peserta dibekali pemahaman komprehensif terkait rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

“Dengan peningkatan kapasitas SDM, kami berharap pengelolaan rumah singgah di daerah dapat berjalan lebih optimal, humanis, dan bermartabat,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

Ekspos Hasil Akhir Uji Kelayakan, Banjarmasin Bersiap Bangun Jalan Industri Terpadu Mantuil

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin, menggelar ekspos draft laporan akhir, pekerjaan studi kelayakan pembangunan jalan menuju kawasan industri terpadu Mantuil, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (15/12). Kegiatan ini dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Kepada Dinas PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadyah.

“Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan infrastruktur jalan, karena memiliki peran vital dalam mendukung sistem transportasi perkotaan,” ungkap Yamin, kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan Yamin, dengan adanya jalan terpadu tersebut, maka dapat memperlancar arus barang dan jasa, serta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan wilayah.

“Namun pada kenyataannya yang dihadapi saat ini, menunjukkan bahwa
keterbatasan dan kurang memadainya jaringan jalan perkotaan masih menjadi salah satu hambatan,” ujar Yamin.

Khususnya, untuk mobilisasi angkutan barang skala besar, yang pada akhirnya menimbulkan biaya ekonomi dan sosial yang tidak kecil, dalam konteks kebijakan daerah. Baik RPJMD, RTRW Kota Banjarmasin, hingga RDTR kawasan peruntukan ekonomi Mantuil.

“Kawasan industri terpadu Mantuil merupakan kawasan strategis yang membutuhkan dukungan aksesibilitas jalan, yang memadai dan terintegrasi,” tutur Yamin.

Oleh karena itu, lanjutnya, pembangunan jalan baru menuju kawasan ini memiliki peran yang sangat strategis, dalam mendukung kebijakan pengembangan industri dan peningkatan daya saing daerah.

“Studi kelayakan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin ini, merupakan langkah awal yang krusial,” ucapnya.

Dengan menyusun dokumen studi kelayakan yang komprehensif dengan pertimbangan aspek teknis, lalu lintas, lingkungan, serta ekonomi, maka sekaligus memperoleh alternatif jalan terbaik yang memenuhi standar pelayanan minimal, dengan berwawasan lingkungan serta memerhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Dalam draft laporan yang diekspos tersebut, telah dianalisis beberapa alternatif trase, antara lain trase 1 sepanjang kurang lebih 3,87 kilometer, trase 2 sepanjang 3,34 kilometer, dan trase 3 sepanjang 3,39 kilometer,” jelas Yamin.

Pemilihan trase terbaik tentunya tidak dapat digambarkan secara sederhana. Melainkan harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan objektif, mencakup kelayakan teknis, efisiensi biaya konstruksi, dampak lingkungan, aspek sosial budaya, serta manfaat ekonomi dan keuangan yang dihasilkan.

Sebagai tambahan, lanjut Yamin, pengembangan kawasan industri terpadu Mantuil mengusung konsep Eco Industri Park, yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, dengan karakter industri pengolahan yang minum polusi, berbaris teknologi, serta menyediakan alokasi ruang terbuka hijau yang lebih tinggi dari standar nasional.

“Dengan demikian, akses jalan yang direncanakan harus selaras dengan prinsip berkelanjutan tersebut, bukan hanya fungsional secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan,” ujar Yamin.

Diharapkan, seluruh stakeholder dapat mencermati secara kritis draft laporan akhir yang disampaikan, serta memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis data, agar rekomendasi trase dan rencana pembangunan jalan yang dihasilkan dapat benar benar layak, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan kawasan Industri Terpadu Mantuil dan perekonomian Kota Banjarmasin secara keseluruhan. (SRI/RIW/RH)

Teater Tradisi Japin Carita, Ramaikan Anjungan Kalsel di TMII Jakarta

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi, Bidang Kebudayaan Seksi Kesenian, bekerja sama dengan Badan Penghubung Kalimantan Selatan, melalui Anjungan Daerah Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, menggelar pergelaran seni Teater Tradisi Japin Carita, Minggu (14/12)

Pergelaran seni Teater Tradisi Japin Carita

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, diwakili Kabid Kebudayaan Kalsel Raudati Hildayati mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya pelestarian dan promosi Warisan Budaya Takbenda Kalimantan Selatan, kepada masyarakat luas. Khususnya di tingkat nasional.

Sajian seni tersebut memadukan unsur gerak tari Japin, musik tradisional Panting, serta cerita yang diangkat dari kehidupan keseharian masyarakat Banua.

“Pergelaran Teater Tradisi Japin Carita ini dibawakan oleh Teater Warung Bubuhan Art and Culture dengan judul “Balum Apaan Lagi”,” ucapnya

Foto bersama : sumber Humas Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel

Sementara itu, Kepala Seksi Kesenian Sunjaya Adhiarso menambahkan, pertunjukan tersebut mengemas pesan budaya secara komunikatif dan menghibur, sekaligus memperkenalkan kekayaan seni tradisi Kalimantan Selatan kepada pengunjung TMII.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seni tradisi daerah dapat terus lestari.

“Kami ingin generasi muda, serta menjadi bagian dari penguatan identitas budaya Banua di kancah nasional,” tutupnya. (BID.KEBUDAYAANKALSEL-NHF/RIW/RH)

Taat Pajak Berbuah Berkah, Bapenda Kalsel Gelar Puncak Gebyar Panutan 2025 Berhadiah Umrah hingga Mobil

BANJARBARU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menunjukkan komitmennya dalam mengapresiasi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Apresiasi tersebut diwujudkan melalui Puncak Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (16/12).

Kegiatan ini menjadi agenda tahunan Bapenda Kalsel, sebagai bentuk penghargaan kepada para wajib pajak yang telah patuh menunaikan kewajiban perpajakan. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah, dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil mengatakan, bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga penguatan program – program kesejahteraan masyarakat.

“Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan wujud nyata apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada masyarakat yang taat pajak. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Banua,” ujar Subhan Noor Yaumil di Banjarbaru, Senin (15/12).

Pada puncak kegiatan tersebut, Bapenda Kalsel akan melakukan pengundian hadiah bagi wajib pajak yang telah memenuhi kriteria kepatuhan. Sejumlah hadiah menarik telah disiapkan, dengan hadiah utama berupa dua paket ibadah umrah, satu unit mobil, serta 17 unit sepeda motor.

Tidak hanya itu, berbagai hadiah lainnya juga turut diperebutkan, antara lain masing-masing 14 unit kipas angin, blender, stand mixer, rice cooker, setrika, smart digital TV, kulkas, dan mesin cuci, serta dua unit sepeda listrik.

Seluruh hadiah tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat untuk terus taat membayar pajak.

Subhan menambahkan, melalui Gebyar Panutan ini, Bapenda Kalsel tidak hanya ingin memberikan hadiah semata, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat, karena telah berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah.

“Kami berharap kegiatan ini dapat semakin mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Dengan taat pajak, masyarakat turut berperan aktif membangun Kalimantan Selatan,” lanjut Subhan.

Untuk menjamin transparansi dan keterbukaan, proses pengundian pemenang akan disiarkan secara langsung melalui Instagram @bapendakalselofficial dan kanal YouTube Bapenda Kalsel, pada Selasa (16/12) pukul 09.00 WITA. Masyarakat pun diundang untuk menyaksikan langsung jalannya pengundian tersebut.

“Jangan lewatkan Puncak Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025. Siapa tahu, pian adalah salah satu wajib pajak yang beruntung,” sahut Subhan.

Melalui program ini, Bapenda Kalsel berharap kepatuhan pajak masyarakat terus meningkat, sehingga pendapatan daerah semakin optimal dan berdampak langsung pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (BapendaKalsel-MRF/RIW/RH)

Mars Kalimantan Selatan, Semangat Baru Layani Masyarakat Banua

BANJARMASIN – Pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, sukses menggelar Grand Final Lomba Cipta Mars Kalimantan Selatan Tahun 2025, Sabtu (13/12) malam, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

salah satu finalis yang tampil dan menjadi Juara

Kegiatan ini dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, Gubernur Muhidin mengatakan, lomba Cipta Mars Kalsel bertujuan menghadirkan lagu resmi sebagai identitas daerah, sekaligus penguat semangat pembangunan dan kebersamaan masyarakat Banua.

Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat sambutan

Mars tidak hanya indah secara musikal, namun juga mampu menggambarkan arah pembangunan Kalimantan Selatan ke depan, menggugah semangat, serta menjadi kebanggaan masyarakat Banua.

“Kehadiran Mars Kalimantan Selatan, dinilai penting sebagai simbol semangat bersama,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, Mars menjadi penyemangat pemerintah, untuk melayani masyarakat dan semangat bekerja bersama membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik.

Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, kepada seluruh komposer dan peserta lomba atas partisipasi, kreativitas, serta keberanian mereka dalam berkarya, dan mengharumkan nama daerah melalui alunan musik.

“Bagi pemenang maupun peserta yang belum berhasil meraih juara, tetap semangat berkarya dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Banua,” harap Muhidin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Iwan Fitriady menyampaikan, lomba Cipta Mars Kalimantan Selatan ini diikuti sebanyak 39 peserta yang berasal dari seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan.

Adapun proses penjurian dimulai sejak 20 November hingga 13 Desember 2025, setelah melalui proses pendaftaran, seluruh karya peserta kemudian dikurasi tim kurator yang terdiri dari Dino Sirajudin, Nasrullah, Chandra Hasan, dan Juzan Aswani.

“Dari hasil kurasi tersebut, terpilih 10 karya terbaik yang melaju ke tahap Grand Final untuk kembali berkompetisi dan menampilkan karyanya secara langsung,” jelasnya.

Iwan menambahkan, grand final ini menjadi puncak rangkaian lomba Cipta Mars Kalimantan Selatan. Untuk menentukan pemenang, panitia menghadirkan dewan juri yang terdiri dari maestro komposer nasional Dwiki Dharmawan sebagai ketua dewan juri, didampingi Dino Sirajuddin dan Chandra Hasan dari Kalimantan Selatan, serta juri kehormatan Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekdaprov Kalsel.

“Karya pemenang lomba juara 1, 2, dan 3, sepenuhnya menjadi hak milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan akan diproses lebih lanjut untuk penetapan satu lagu resmi sebagai Mars Kalimantan Selatan,” tutupnya

Untuk diketahui, dewan juri menetapkan Irwansyah sebagai Juara 1 lomba Cipta Mars Kalsel, Irwansyah Noor sebagai Juara 2, dan Hendra Cipta sebagai Juara 3. (NHF/RIW/RH)

Gelar DOD, Pemprov Kalsel Harapkan Pembinaan Atlet Semakin Terkoordinasi

BANJARMASIN– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Ekspose Reviu Desain Olahraga Daerah (DOD), sebagai langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan dan pengembangan olahraga Banua. Acara ini dibuka Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, Pebriadin Hapiz, Kamis (11/12).

Saat membacakan sambutan Wakil Gubernur, Pebriadin menyampaikan, bahwa pembangunan olahraga tidak hanya berbicara tentang kompetisi dan pencapaian prestasi, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, hingga daya saing daerah.

“Provinsi yang maju adalah provinsi dengan arah kebijakan olahraga yang jelas, terukur, dan selaras dengan potensi daerahnya. Dokumen ini bukan sekadar laporan teknis, tetapi peta jalan untuk membangun ekosistem olahraga Kalsel yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan,” ungkap Pebriadin.

Dikatakan Pebriadin, bahwa reviu DOD yang dipaparkan tim konsultan telah melalui kajian komprehensif dan diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan langkah langkah konkret.

Pebriadin menegaskan, bahwa pembenahan olahraga di Kalimantan Selatan harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur.

Ia menyoroti lima aspek utama yang kini menjadi fokus kerja pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.

Pertama, penguatan tata kelola olahraga daerah yang dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun prestasi jangka panjang.

Menurutnya, pemerintah daerah, KONI, cabang olahraga, institusi pendidikan, hingga sektor swasta harus bergerak dalam satu visi yang sama agar pembinaan berjalan efektif.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur olahraga yang merata di seluruh Banua. Akses fasilitas yang layak tak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, melainkan harus menjangkau daerah – daerah agar partisipasi masyarakat dan pencarian bibit atlet semakin luas.

Infrastruktur yang baik, kata Pebriadin, adalah prasyarat untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan atlet pun harus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Pebriadin menilai penerapan sport science, teknologi, dan data analytics menjadi keharusan agar proses latihan, pemantauan performa, hingga pemetaan talenta dapat dilakukan lebih modern dan terukur.

“Ini menjadi langkah penting dalam mencetak atlet yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional,” ujar Pebriadin.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalsel juga tengah melakukan identifikasi terhadap cabang olahraga unggulan yang memiliki potensi besar untuk difokuskan sebagai kekuatan utama Kalsel. Kajian mendalam ini dilakukan agar pembinaan lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi peningkatan prestasi daerah.

Terakhir, Pebriadin menegaskan, bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga merupakan kunci membentuk budaya hidup sehat sekaligus menumbuhkan talenta-talenta baru.

“Pemerintah mendorong berkembangnya olahraga pendidikan, rekreasi, hingga prestasi, sehingga olahraga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat” ucapnya.

Pebriadin mengatakan, bahwa dokumen DOD ini harus menjadi pedoman nyata, bukan hanya formalitas administrasi.

“Kami berharap hasil reviu ini diimplementasikan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kalsel berkomitmen membangun ekosistem olahraga yang produktif, inklusif, dan berprestasi,” ujarnya.

Melalui strategi besar ini, Pemprov Kalsel berharap Banua dapat menjadi salah satu lumbung atlet nasional, dengan fasilitas olahraga yang terus berkembang serta event-event besar yang semakin sering digelar di masa mendatang. (DISPORA.KALSEL-SRI/RIW/RH)

Operasi Sikat 2 Intan 2025, Polda Kalsel Berhasil Amankan Ratusan Pelaku Kejahatan

BANJARBARU – Polda Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmen nyata, dalam memberantas tindak kriminal yang mengganggu ketertiban umum melalui Operasi Sikat 2 Intan Tahun 2025.

Barang bukti yang diamankan Polda Kalsel

Operasi Sikat 2 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 3-16 November 2025 ini, berhasil mengungkap berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan aksi premanisme dan kejahatan jalanan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kalsel, Kombes Pol Frido Situmorang menyampaikan, bahwa selama operasi, jajaran berhasil mengungkap 13 kasus kriminal. Mulai dari kepemilikan senjata tajam, penipuan, peredaran minuman beralkohol ilegal, perjudian, penipuan dan penggelapan kendaraan, hingga pencurian dengan pemberatan, seperti baterai BTS telekomunikasi.

“Operasi ini kami laksanakan untuk menekan berbagai bentuk premanisme dan kriminalitas yang merugikan masyarakat. Dalam dua minggu, kami melihat hasil yang cukup signifikan dalam upaya menjaga keamanan wilayah,” kata Kombes Frido saat konferensi pers pengungkapan hasil pelaksanaan Operasi Sikat 2 Intan Tahun 2025, di Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (11/12).

Selama operasi, Polda Kalsel mengamankan sedikitnya 230 orang, terdiri dari 25 target operasi dan 209 non-target operasi. Secara keseluruhan, terdapat 234 tersangja yang ditangkap dan kini seluruhnya telah menjalani proses penahanan.

Wilayah pelaksanaan operasi mencakup Polda Kalsel, Polresta Banjarmasin, Polres Hulu Sungai Utara, Polres Tanah Laut, Polres Tanah Bumbu, dan Polres Kotabaru.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain senjata tajam, minuman beralkohol ilegal, obat-obatan terlarang, BPKB, kunci kontak, STNK, ponsel, baterai perangkat telekomunikasi, uang tunai, kendaraan roda dua dan empat, timbangan sabu, pipet kaca, serta barang bukti lainnya.

Menurut Kombes Frido, para pelaku menggunakan berbagai modus saat menjalankan aksinya.

“Ada yang beraksi di lokasi sepi dengan melakukan kekerasan, ada yang melakukan pencurian kendaraan, penggelapan, hingga peredaran narkotika dan miras ilegal. Bahkan kami temukan modus penipuan dengan iming-iming keuntungan besar kepada korban,” ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa kepolisian akan terus meningkatkan langkah pemberantasan premanisme di wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami berkomitmen menjaga keamanan publik. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk meresahkan masyarakat. Penindakan akan terus kami lakukan secara tegas dan terukur,” tegas Frido. (BDR/RIW/RH)