Bulan: Desember 2025

BALI – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Jumat (19/12), untuk mendalami inovasi pengelolaan sektor perikanan berbasis energi terbarukan.

Pemanfaatan teknologi solar system dinilai memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan, khususnya dari sektor kelautan dan perikanan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Anggota Komisi II Umar Sadik serta Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin dan Kotabaru, mengungkapkan ketertarikannya terhadap penerapan mesin pengering ikan berbasis tenaga surya yang telah dikembangkan di Provinsi Bali.

Menurutnya, inovasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil tangkapan nelayan karena tidak lagi bergantung pada kondisi cuaca.

“Mesin pengering ikan ini sangat menarik karena menggunakan sistem tenaga surya, sehingga proses pengeringan dapat berjalan optimal tanpa menunggu sinar matahari langsung. Ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya dalam menjaga kualitas dan ketersediaan ikan,” ujarnya.

Yani Helmi menyampaikan, penggunaan teknologi energi terbarukan dalam sektor perikanan sangat relevan untuk diterapkan di Kalsel, terutama dalam meningkatkan mutu hasil tangkapan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel juga mempelajari sistem pengelolaan pelabuhan perikanan di Bali yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.

Integrasi ini memungkinkan distribusi ikan berlangsung cepat, di mana hasil tangkapan nelayan dapat langsung diserap pasar dan diolah menjadi makanan siap saji di kawasan sekitar pelabuhan, sehingga tidak memerlukan penyimpanan jangka panjang menggunakan cold storage.

“Hal tersebut menjadi ilmu baru bagi kami, bagaimana pariwisata dapat berjalan beriringan dengan pelabuhan perikanan. Berbeda dengan di Kalimantan Selatan, distribusi ikan masih memerlukan waktu beberapa hari sehingga cold storage tetap menjadi kebutuhan utama,” tuturnya

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Umar Sadik menambahkan, bahwa sistem pengelolaan perikanan di Bali memberikan banyak pembelajaran berharga bagi Kalsel. Ia menilai, pemanfaatan teknologi pengeringan ikan berbasis energi terbarukan tidak hanya efisien, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.

“Apa yang kami lihat di sini bisa menjadi referensi penting bagi Kalimantan Selatan, terutama dalam mengoptimalkan hasil tangkapan nelayan agar lebih tahan lama dan bernilai ekonomi lebih tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari sektor kelautan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, N. Gde Ari Jayadi, yang menerima kunjungan Komisi II DPRD Kalsel menjelaskan, bahwa penerapan sistem pengeringan ikan berbasis solar system yang terintegrasi dengan distribusi cepat dan kawasan pariwisata.

“Ini terbukti efektif dalam menjaga mutu hasil perikanan serta meningkatkan daya saing produk di pasaran,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menggelar kegiatan Business Matching Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai upaya memperkuat kolaborasi usaha dan memperluas akses pasar antar – BUMDes lintas provinsi. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (19/12).

Business matching ini menjadi forum strategis, untuk mempertemukan langsung pelaku usaha BUMDes dari Kalimantan Selatan dan Jawa Timur, sekaligus membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi desa.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, beserta jajaran, serta rombongan BUMDes Provinsi Jawa Timur, yang dipimpin Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) DPMD Provinsi Jawa Timur, Endah Binawati Muriandini.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto menyampaikan, bahwa kegiatan business matching merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas, kemandirian, dan daya saing BUMDes di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, potensi produk unggulan desa di Kalimantan Selatan sangat beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga produk olahan.

Namun, masih banyak BUMDes yang menghadapi kendala dalam hal pemasaran dan akses informasi pasar.

“Sebetulnya produk unggulan BUMDes kita sangat banyak dan berkualitas. Tantangannya bukan pada produksi, melainkan pada akses pasar dan jejaring usaha. Melalui business matching ini, BUMDes bisa saling bertukar informasi, menjajaki kerja sama bahan baku, hingga membuka peluang pemasaran antarprovinsi,” ungkap Iwan.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas provinsi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha desa yang saling menguatkan. BUMDes di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur dapat saling melengkapi kebutuhan usaha, baik dari sisi pasokan, pengolahan, maupun distribusi produk.

Ke depan, Dinas PMD Kalsel berencana menyosialisasikan hasil kegiatan ini kepada BUMDes di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan agar peluang kerja sama dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

“Tidak hanya dengan Jawa Timur, kami berharap ke depan kolaborasi BUMDes juga dapat terjalin dengan provinsi lain seperti Sulawesi, Jawa Barat, dan daerah lainnya. Namun, karena saat ini telah ada MoU dengan Jawa Timur, maka kerja sama ini menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti,” lanjut Iwan.

Sementara itu, Kepala Bidang PUED DPMD Provinsi Jawa Timur, Endah Binawati Muriandini menjelaskan, bahwa kegiatan business matching di Kalimantan Selatan merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditandatangani pada September 2025 lalu.

“Kegiatan ini adalah bagian dari misi dagang dan implementasi kerja sama antara Dinas PMD Jawa Timur dan Dinas PMD Kalimantan Selatan. Tujuannya mempertemukan langsung pelaku usaha BUMDes agar terbangun pasar yang berkelanjutan dan saling menguntungkan,” sahut Endah.

Ia mengungkapkan, sebelumnya Jawa Timur telah berhasil mencatatkan komitmen transaksi antar-BUMDes senilai Rp6,1 miliar melalui kegiatan serupa dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui business matching di Kalimantan Selatan, pihaknya berharap capaian kerja sama yang sama bahkan lebih besar dapat terwujud.

Dalam kegiatan ini, Jawa Timur menghadirkan perwakilan Forum BUMDes dari Kabupaten Pasuruan, Jember, dan Gresik yang membawa berbagai produk unggulan desa, di antaranya nanas tanpa duri, jeruk, kopi, beras premium, melon, batik, hingga produk ramah lingkungan berbasis ekoprint.

Selain itu, potensi kerja sama pengolahan bahan baku, seperti briket dari limbah sawit, juga menjadi salah satu fokus pembahasan.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pertemuan awal saja, tetapi ditindaklanjuti dengan komitmen usaha yang nyata dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian BUMDes di Jawa Timur maupun Kalimantan Selatan,” tutup Endah. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, resmi melantik sebanyak 111 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Jumat (19/12) siang.

Pelantikan tersebut dirangkai dengan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Fungsional serta penandatanganan berita acara. Kegiatan ini turut dihadiri dan disaksikan para Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin berharap, agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

“Saya ucapkan selamat kepada para peserta yang dilantik, semoga amanah baru ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Ia menegaskan, bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat manajemen Aparatur Sipil Negara.

“Melalui penataan dan penguatan jabatan fungsional, pemerintah daerah terus mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, dan berbasis kompetensi,” katanya.

Syarifudin menjelaskan, pejabat fungsional yang diambil sumpah/janjinya berasal dari berbagai perangkat daerah dengan latar belakang bidang teknis yang beragam.

“Hal ini menunjukkan pentingnya peran jabatan fungsional dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan seluruh pejabat fungsional yang dilantik agar menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta mampu bekerja secara profesional, adaptif terhadap dinamika kebijakan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ke depan, para pejabat fungsional juga diharapkan mampu memperkuat kinerja perangkat daerah tempat bertugas dan menjaga kepercayaan pimpinan serta masyarakat melalui kinerja nyata,” harapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi menyebutkan, bahwa total peserta pelantikan berjumlah 111 orang yang berasal dari 13 unit kerja dan mengisi 19 jabatan fungsional.

“Adapun jenjang Jabatan Fungsional (JF) yang dilantik terdiri dari JF Muda sebanyak 42 orang, JF Pertama 8 orang, JF Madya 43 orang, JF Penyelia 9 orang, serta JF Mahir 9 orang,” jelasnya.

Noryadi berharap para pejabat fungsional yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

“Semoga para pejabat fungsional yang dilantik hari ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, berintegritas, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Kehutanan Provinsi, berkomitmen kuat untuk menjaga kelestarian hutan. Baik melalui program penanaman pohon, maupun pengawasan kawasan hutan secara berkelanjutan, dari beragam aktivitas yang dapat merusak kelestariannya. Mengingat, kawasan hutan sejatinya merupakan aset negara yang wajib dijaga ekosistem didalamnya.

Komitmen Dinas Kehutanan ini, salah satunya terbukti pada pekan kedua Desember 2025, tepatnya Senin (8/12). Dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, bersama tim gabungan menemukan 19 unit ekskavator, yang terindikasi kuat, digunakan untuk menambang emas ilegal di kawasan hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kusan, Desa Mangkalapi, Tanah Bumbu.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra menyebut, temuan ini merupakan hasil patroli gabungan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan, Polres Tanah Bumbu, Polsek Kusan Hulu, Koramil Kusan Hulu, serta pihak PT Hutan Rindang Banua (HRB), selaku pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

“Kegiatan patroli ini merupakan pemintaan dari Pemegang izin PBPH PT HRB, untuk pendampingan dalam upaya tindakan somasi kepada para pelaku penambangan emas tanpa izin di wilayah PBPH PT HRB”, jelasnya.

Saat patroli, tim menemukan beberapa lokasi yang diduga terdapat aktivitas penambangan emas tanpa izin. Namun sayangnya, para pelaku dan alat berat yang digunakan pada aktivitas penambangan emas, tidak ditemukan di lokasi.

“Kami justru menemukan alat berat itu tersembunyi di semak dan pepohonan yang jauh dari lokasi. Keberadaan alat berat ini tertangkap kamera drone yang kami terbangkan disekitar kawasan PBPH PT HRB,” tambahnya.

Fathimatuzzahra mengakui, saat itu tim kesulitan untuk menjangkau keberadaan alat berat tersebut. Namun akhirnya, PT HRB melakukan pengamanan, dan segera melakukan upaya tindak lanjut, serta tetap berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Polres Tanah Bumbu.

“PT HRB juga berkomitmen melakukan upaya pemulihan lingkungan dan rehabilitasi lahan yang rusak akibat aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut,” urai Aya (panggilan akrab Fathimatuzzahra).

Gubernur Muhidin, menurut Fathimatuzzahra, juga sangat tegas terhadap setiap aktivitas ilegal, terutama yang merusak lingkungan. Salah satunya penambangan emas ilegal, yang harus ditindak sesuai hukum. (RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2025, di salah satu hotel, di Banjarmasin, Kamis (18/12).

Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan, dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan.

“Dispora Kalsel telah memiliki RAD Kepemudaan sejak tahun 2023, dan terus berjalan sampai tahun ini,” jelasnya.

Sehingga pada akhir tahun ini, Dispora Kalsel melakukan evaluasi terhadap RAD tersebut.

“Untuk tahun depan atau 2026, Dispora Kalsel akan melakukan penyusunan rencana aksi daerah terkait dengan Kepemudaan yang baru, berdasarkan dengan peraturan presiden yang baru,” ucapnya.

Rapat ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan yang telah berjalan, sekaligus menjadi langkah awal penyusunan RAD baru yang akan disesuaikan dengan kebijakan nasional terbaru.

“Sedangkan, evaluasi dilakukan pada akhir tahun sebagai bagian dari siklus perencanaan kebijakan kepemudaan daerah,” ujarnya.

Dijelaskan Rokhyatin, penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan periode 2025–2029 akan menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan regulasi terbaru, termasuk perubahan indikator, tata kelola, serta arah kebijakan pembangunan pemuda yang saat ini tengah disiapkan pemerintah pusat.

“Dalam waktu dekat akan diluncurkan kebijakan nasional terbaru terkait kepemudaan,” ucapnya.

Oleh karena itu, rapat ini menjadi langkah awal melakukan evaluasi, kemudian menyusun kembali rencana aksi daerah yang selaras dengan kebijakan tersebut.

Rapat ini, lanjut Rokhyatin, melibatkan sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Beberapa SKPD kita libatkan untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2026, khususnya dalam menyusun RAD yang terintegrasi. IPP dan indikator penilaian juga mengalami perubahan, sehingga perlu penyesuaian,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat atas penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan. Hal tersebut dinilai sebagai hasil kerja sama lintas sektor yang berjalan dengan baik.

“Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antar SKPD di provinsi dalam menyusun RAD sudah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rokhyatin menjelaskan bahwa RAD Pelayanan Kepemudaan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Regulasi tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) guna mengintegrasikan program kepemudaan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Melalui RAD ini, program dan anggaran kepemudaan yang sebelumnya tersebar dan tidak terkoordinasi dapat disatukan dalam satu dokumen perencanaan, sehingga lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

RAD Pelayanan Kepemudaan, lanjutnya, berfokus pada berbagai domain pembangunan pemuda, di antaranya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kewirausahaan, kepemimpinan dan partisipasi pemuda, serta pencegahan perilaku berisiko.

“Permasalahan pemuda masih cukup kompleks, mulai dari putus sekolah, pengangguran terbuka, hingga perilaku berisiko seperti penyalahgunaan narkoba. RAD ini menjadi instrumen untuk menjawab tantangan tersebut secara terintegrasi,” jelasnya.

Ia juga memaparkan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan, yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada 2021 IPP Kalsel berada di angka 49,33, meningkat menjadi 50,17 pada 2022, dan 54,67 pada 2023.

“Secara angka, IPP kita mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya pergerakan pembangunan kepemudaan di Kalimantan Selatan, meskipun masih terdapat beberapa domain yang perlu mendapat perhatian lebih,” tutup Rokhyatin.

Pada rapat ini, Dispora Kalsel menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. (SRI/RIW/RH)

BATOLA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Bank Kalsel Cabang Pembantu (Capem) Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, dalam rangka monitoring perkembangan kinerja dan pelayanan perbankan, Rabu, (17/12).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi. Ia menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi operasional Bank Kalsel di tingkat cabang pembantu, termasuk perkembangan aset serta penyaluran kredit kepada masyarakat.

“Tujuan kami datang ke Bank Kalsel Cabang Pembantu Handil Bakti ini tentu ingin melihat situasional bank kita, bagaimana perkembangannya, termasuk aset dan penyaluran kreditnya,” ujarnya

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel juga menerima pemaparan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah berjalan di Bank Kalsel Capem Handil Bakti.

Secara umum, Paman Yani menilai kinerja bank berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kendala berarti.

“Kami mendapat informasi bahwa bank ini juga menyalurkan KUR dengan jumlah tertentu, dan secara keseluruhan berjalan dengan baik, tidak ada masalah,” jelasnya.

Namun demikian, Yani Helmi menekankan pentingnya pemerataan dukungan permodalan hingga ke tingkat cabang pembantu. Ia berharap penyertaan modal yang telah disetujui DPRD Kalsel melalui panitia khusus (Pansus), dengan nilai sekitar Rp400 miliar, dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan likuiditas di unit-unit layanan daerah.

“Harapan kami, irisan dari penyertaan modal itu juga bisa masuk sampai ke cabang pembantu, sehingga likuiditasnya semakin baik dan mampu menjangkau lebih banyak nasabah,” ungkapnya.

Menurutnya, penguatan likuiditas tersebut akan berdampak pada peningkatan pelayanan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, serta bidang usaha lainnya di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, Kepala Cabang Marabahan Bank Kalsel, Rudi Fahrurazi, menyampaikan apresiasi dan menyambut hangat kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Bank Kalsel Capem Handil Bakti.

“Kami menyambut dengan hangat kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, perhatian dan masukan yang disampaikan DPRD Kalsel menjadi dorongan penting bagi Bank Kalsel untuk terus memperkuat kinerja, khususnya dalam penyaluran kredit dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sinergi antara DPRD Kalsel dan Bank Kalsel dapat terus terjalin dengan baik, sehingga Bank Kalsel mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Barito Kuala,” pungkasnya. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dapat menjadi forum strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, usai membuka Rakorwasda sekaligus Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (18/12), di Banjarmasin.

Adi Santoso menyampaikan, Rakorwasda merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat peran APIP dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah.

Melalui forum ini ditegaskan bahwa pengawasan tidak lagi diposisikan semata sebagai fungsi pemeriksaan di akhir proses, melainkan harus hadir sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

“Pengawasan yang efektif harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Dengan mengangkat tema “Menuju APIP yang Adaptif dan Kolaboratif dalam Mengawal Program Strategis Nasional di Daerah”, Rakorwasda diharapkan mampu memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Fydayeen menjelaskan, bahwa hasil Rakorwasda 2025 akan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Peta Pengawasan Tahun 2026.

Peta pengawasan tersebut selanjutnya akan disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional sebagai pedoman arah kebijakan pengawasan tahun anggaran 2026.

“Melalui Rakorwasda ini, diharapkan kebijakan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat selaras dan saling mendukung, sehingga pengawasan benar-benar mampu mengawal pencapaian tujuan pembangunan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Andi Muhammad Yusuf, mengapresiasi pelaksanaan Rakorwasda di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, penyusunan peta pengawasan yang terarah sangat penting untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan Program Strategis Nasional di daerah.

“Sinkronisasi kebijakan pengawasan juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian program, mencegah potensi penyimpangan, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” tutupnya

Rakorwasda Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, BPKP Pusat, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Polda Kalimantan Selatan, serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Sekolah Luar Biasa (SLB) C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2025, di Aula SLB C Negeri Pembina, Banjarbaru, pada Kamis (18/12).

Peringatan HDI tahun ini mengusung tema “Bersama Tingkatkan Kreativitas dalam Membantu Anak Berkebutuhan Khusus, Mainkan Peran Nyata untuk Meraih Cita-Cita”. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, yang diwakili Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Disdikbud Kalsel, Muhammad Rusdi.

Beragam aktivitas kreatif mewarnai peringatan HDI di SLB C Negeri Pembina. Para siswa menampilkan berbagai bakat melalui pentas seni, pameran karya, hingga kegiatan pengembangan keterampilan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, melalui Muhammad Rusdi, menyampaikan rasa bangga atas kreativitas dan keberanian para siswa dalam mengekspresikan bakat mereka.

“Kami sangat mengapresiasi pihak sekolah yang telah melaksanakan kegiatan ini. Melalui peringatan Hari Disabilitas Internasional, kita dapat melihat bakat-bakat anak yang selama ini mungkin belum banyak terlihat, kini bisa ditampilkan sesuai dengan kemampuan masing – masing,” ujar Rusdi.

Ia menambahkan, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pendidikan inklusif, sepanjang tahun 2025 Disdikbud Kalsel telah menyalurkan berbagai bantuan fasilitas untuk menunjang kreativitas dan prestasi siswa Sekolah Luar Biasa.

“Bantuan yang diberikan meliputi peralatan pendidikan edukatif khusus, peralatan olahraga standar, serta alat praktik keterampilan seperti kelas memasak, membatik, dan salon. Selain itu, juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana fisik sekolah, mulai dari ruang kelas, ruang keterampilan, mushola, hingga lapangan sekolah,” tuturnya.

Dengan dukungan fasilitas tersebut, Rusdi berharap para siswa dapat belajar dengan lebih nyaman, termotivasi untuk terus mengembangkan potensi, serta mampu meraih prestasi yang membanggakan.

“Kami berharap, dengan fasilitas yang semakin lengkap, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik dan terus meningkatkan prestasi mereka,” harapnya.

Sementara itu, Kepala SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan, Rosita Sari, menegaskan bahwa peringatan Hari Disabilitas Internasional tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi wujud nyata apresiasi terhadap potensi dan cita-cita para siswa.

Melalui metode bermain peran, siswa diajak untuk berimajinasi sekaligus merasakan langsung profesi atau peran yang mereka impikan di masa depan. Seluruh siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, turut berpartisipasi menampilkan bakat dan kreativitas mereka.

“Semangat yang ditunjukkan anak-anak ini tidak terlepas dari peran guru yang terus memberikan motivasi, serta dukungan orang tua yang selalu hadir mendampingi,” jelas Rosita.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi anak-anak penyandang disabilitas agar dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

“Harapan saya, anak – anak ini memiliki panggung di dunia nyata untuk menggali dan menunjukkan potensi mereka. Jangan mengucilkan atau mengabaikan, tetapi lihatlah mereka bukan dari kekurangannya, melainkan dari begitu banyak kelebihan yang dimiliki,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Rapat persiapan Momen 5 Rajab 1447 Hijriah, berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (18/12). Rapat dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, bersama unsur Forkopimda, aparat keamanan, relawan, serta perwakilan masyarakat.

Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah strategis, salah satunya rekayasa lalu lintas dengan pembatasan operasional kendaraan besar pada H-2 hingga H+2 pelaksanaan Momen 5 Rajab.

“Kendaraan berat seperti truk roda enam dan pengangkut alat berat tidak diperkenankan melintasi jalur utama menuju Martapura. Kendaraan dialihkan melalui jalur Margasari menuju Banjarmasin dan sebaliknya untuk menghindari kepadatan dan potensi kecelakaan,” ujar Muhidin.

Selain pengaturan lalu lintas, rapat juga menegaskan penggunaan istilah Momen 5 Rajab sebagai sebutan resmi kegiatan rutin tahunan di Musholla Ar-Raudhah Sekumpul.

Gubernur turut mengimbau masyarakat agar tidak memasang baliho, spanduk, maupun atribut kegiatan yang mengatasnamakan pribadi atau organisasi selama pelaksanaan momen tersebut.

“Apabila ingin menggelar kegiatan serupa, silakan dilakukan setelah kegiatan utama di Sekumpul selesai,” imbaunya.

Untuk mengurangi kepadatan jamaah, masyarakat dari wilayah jauh juga diimbau mengikuti rangkaian kegiatan melalui siaran langsung YouTube resmi Ar-Raudhah, yang telah disiapkan relawan Sekumpul.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, pengamanan akan melibatkan 3.700 personel gabungan Polri, TNI, dan instansi terkait, yang disebar dari perbatasan Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah.

“Kami juga akan memberlakukan sistem satu arah (one way) untuk mempercepat penguraian arus jamaah saat kepulangan,” jelasnya.

Polda Kalsel turut menyiapkan 11 dapur lapangan, 4 kendaraan dapur keliling, serta 6 unit water treatment yang ditempatkan di tengah-tengah jamaah ,guna memenuhi kebutuhan logistik dan air bersih.

“Jika lelah atau mengantuk, jangan dipaksakan. Manfaatkan rest area dan pos pelayanan yang telah disediakan pemerintah dan relawan,” katanya.

Di sisi lain, pihak Tim Induk Sekumpul sampai saat ini belum menginformasikan terkait tanggal resmi pelaksanaan Momen 5 Rajab.

“Kami masih menunggu informasi dari pihak keluarga (Guru Sekumpul). Yang jelas semua informasi akan kami sebarkan di media sosial resmi milik kami,” jelas Abdel, Ketua Tim Induk Sekumpul.

Ia menambahkan, saat ini telah terdata 525 posko dengan total 42.161 relawan yang tersebar di berbagai zona pelayanan.

“Masing-masing posko sudah terbagi dalam beberapa zona termasuk zona air dan zona kesehatan,” bebernya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, drg. Ellyana Trisya, resmi dilantik sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masa bakti 2025 – 2030, bersama pengurus lainnya, Kamis (18/12) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, hadir pada pelantikan pengurus yang dipandu Sekretaris Jenderal YJI, Rezka Oktaberia (Stafsus Menteri ATR BPR), mewakili Ketua Umum YJI Pusat Anisa Pohan, didahului pembacaan SK susunan kepengurusan, oleh Wasekjen YJI Novi Ariwibowo.

Dalam sambutannya, Ellyana mengatakan, tantangan yang dihadapi YJI sekarang tidak ringan. Oleh karena itu, kehadiran YJI Kalsel harus dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.

“Sosialisasi, pembinaan kader, dan deteksi dini harus diperluas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kalsel,” ungkapnya.

Ellyana juga mengajak seluruh pengurus YJI Kalsel, untuk meningkatkan kerjasama dengan semua pihak terkait, karena kerja kolektif itu sangat penting.

“Kepengurusan yang baru dilantik ini agar memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, jalankan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, mengucapkan selamat atas dilantiknya Pengurus YJI Kalsel yang baru.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas pelantikan ini,” ujar Hasnuryadi.

Wagub Hasnuryadi berharap, kepengurusan YJI Kalsel mampu menjalankan tugas tugas yang diamanahkan, dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalsel menyampaikan kesiapan untuk bekerja sama atau bersinergi untuk program program yang bermanfaat untuk masyarakat Banua,” ujar Hasnuryadi.

Sedangkan, Sekjen YJI, Rezka Oktaberia mengingatkan kepengurusan yang baru, untuk melakukan pendekatan preventif, dan menyasar kelompok pekerja untuk edukasi menjauhi rokok dan vape.

“Kami berharap, Pengurus YJI Kalsel yang baru dilantik, menjalin sinergi dengan semua pihak terkait dan menggali donasi untuk dana bantuan anak anak yang bermasalah dengan jantung bawaan sejak lahir,” ucapnya.

Pada kegiatan tersebut, diserahkan dana bantuan pendampingan kepada anak dengan penyakit jantung bawaan Nayyara Shanum Alfarizi. (SRI/RIW/RH)