Bulan: Desember 2025

JAKARTA — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap, komoditas kelapa genjah dapat menjadi prioritas pengembangan unggulan hilirisasi di Kalimantan Selatan.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan konsultasi Komisi II DPRD Kalsel bersama Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, di Gedung Kementerian Pertanian RI lantai 4, Jakarta, Senin (22/12).

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, komoditas ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan petani.

Kelapa genjah tidak hanya unggul dari sisi produktivitas, tetapi juga memiliki peluang luas untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan, seperti minyak kelapa, olahan sabut, hingga produk bernilai ekspor.

“Dengan pengelolaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, kelapa genjah diyakini mampu menjadi salah satu penopang ekonomi daerah,” ucapnya

Disampaikan Yani Helmi, konsultasi tersebut bertujuan untuk mengajukan proposal sekaligus memperoleh dukungan pemerintah pusat terkait pengembangan kelapa genjah entok di Kalimantan Selatan.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian membuka peluang bagi Kalimantan Selatan untuk berkontribusi dalam program nasional penanaman kelapa genjah.

“Dalam diskusi bersama Ditjen Perkebunan, kami menyampaikan animo dan kesiapan masyarakat Kalimantan Selatan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui pengembangan kelapa genjah entok,” jelasnya

Yani Helmi menjelaskan, dari pemerintah pusat disampaikan adanya potensi pengembangan hingga sekitar 25.000 hektare, termasuk konsep hilirisasi nya. Saat ini Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk mengakomodasi luasan tersebut melalui kerja sama lintas kabupaten/kota.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah aliran sungai dan pesisir, Kalimantan Selatan sejak lama dikenal sebagai sentra tanaman kelapa, meskipun masih didominasi jenis kelapa dalam.

“Melalui program ini, kami ingin berkontribusi dalam upaya swasembada kelapa nasional sekaligus menjawab tingginya permintaan pasar luar negeri. Saat ini, Kalimantan Selatan telah menyiapkan sekitar 200 hektare dari total potensi lahan 9.000 hektare sebagai tahap awal pengembangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Jahrian, menegaskan bahwa pengembangan kelapa genjah entok di Kalimantan Selatan perlu diprioritaskan. Ia menyebutkan bahwa ketersediaan lahan di daerah ini sangat luas dan bahkan mampu melampaui target 25.000 hektare.

“Kami optimis Kalimantan Selatan dapat menjadi pintu gerbang pembudidayaan kelapa genjah entok di Indonesia. Pemerintah pusat kami harapkan segera menerima dan menindaklanjuti proposal pengembangan kelapa ini,” ujarnya.

Jahrian menyampaikan, rencananya akan melakukan koordinasi langsung dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, untuk memohon penambahan kuota penanaman kelapa genjah di Kalimantan Selatan.

Selain itu, apresiasi turut disampaikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, atas pencanangan program ketahanan pangan nasional.

“Sebagai daerah, Kalimantan Selatan siap mengisi dan mendukung penuh program ketahanan pangan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan RI, Dedy Aminata, mengapresiasi proposal yang disampaikan Komisi II DPRD Kalsel. Menurutnya, kelapa genjah memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk perkebunan.

“Kami akan terus memantau dan mengupayakan dukungan terhadap program pengembangan kelapa genjah di Kalimantan Selatan pada tahun 2026, agar dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” pungkasnya

Rombongan Komisi II DPRD Kalsel dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Alpiya Rakhman, serta jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama para bupati dan wali kota se-Kalsel menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel, Selasa (23/12).

Muhidin menyampaikan apresiasi atas capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dinilainya sangat baik.

Dari total 61 temuan sepanjang tahun 2025, sebanyak 90 persen di antaranya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

“Kami bangga karena dari temuan kemarin hingga hari ini sudah 90 persen terselesaikan. Meski demikian, memang masih ada beberapa yang harus dituntaskan,” katanya.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah potensi kerugian negara di Perusahaan Daerah PT Bangun Banua.

Diketahui, perusahaan tersebut sebelumnya sempat digeledah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Terkait hal itu, Muhidin menyatakan pihaknya akan menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan.

“Nanti kita lihat bagaimana hasil dari kejaksaan, yang pasti, dari 61 temuan selama 2025, 90 persen sudah terselesaikan,” jelasnya.

Muhidin juga mengapresiasi BPK RI Perwakilan Kalsel yang selama ini aktif memberikan arahan dan pendampingan kepada pemerintah daerah.

Dia menegaskan, bahwa LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

“LHP menjadi cermin dan bahan evaluasi agar anggaran benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, menyampaikan bahwa penyerahan LHP pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) merupakan bentuk komitmen BPK, dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

BPK juga memberikan apresiasi kepada daerah dengan capaian tindak lanjut tertinggi, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Utara.

Dijelaskan bahwa pada Semester II Tahun 2025, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 17 LHP. Namun pada kesempatan ini baru diserahkan 14 LHP, sementara tiga LHP lainnya akan disampaikan pada awal Januari 2026.

“Ketiga LHP tersebut meliputi pemeriksaan kinerja ketahanan pangan, pemeriksaan pada BPD, serta pemeriksaan kinerja lingkungan,” jelasnya.

Adapun 14 LHP yang diserahkan, terdiri dari tiga pemeriksaan kinerja dan sebelas pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan tertentu, baik yang bersifat tematik maupun portofolio. (BIROADPIM-RIW/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel menggelar Press Conference bertajuk Kinerja Bank Kalsel 2025 dan Outlook 2026, di kantornya jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Senin (22/12). Giat ini sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik dan media, sekaligus menyampaikan arah strategis Bank Kalsel, menghadapi dinamika ekonomi dan industri perbankan tahun 2025-2026.

Paparan mencakup kondisi ekonomi terkini, capaian kinerja, proyeksi bisnis, kesiapan operasional, hingga penguatan tata kelola dan layanan kepada masyarakat.

Jumpa pers dihadiri jajaran manajemen Bank Kalsel, mulai Komisaris Utama Non Independen, Subhan Nor Yaumil, Komisaris Independen, Riza Aulia, Direktur Utama, Fachrudin, dan jajaran direktur, serta puluhan rekan media.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengatakan, press conference ini menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk refleksi serta menyampaikan secara terbuka kepada publik mengenai kinerja, kesiapan, dan arah strategis, menghadapi dinamika ekonomi dan industri perbankan ke depan.

“Di tengah kondisi global yang penuh kehati-hatian, Bank Kalsel tetap fokus menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan nasabah, serta memastikan layanan perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Hingga 2025, lanskap ekonomi relatif stabil namun penuh kehati – hatian, seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap berada di kisaran 5% di tengah perlambatan global, tekanan inflasi pangan, serta ketidakpastian geopolitik internasional.

Bank Kalsel tetap mampu mencatat performa yang positif, terlihat dari posisi November 2025, aset bank menembus Rp33,43 triliun atau tumbuh 10,28% secara tahunan (YoY). Dari sisi liabilitas, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank mengalami peningkatan sebesar 13,98% (YoY), mencapai nominal Rp26,78 triliun.

Sementara untuk penyaluran Kredit dan Pembiayaan mengalami sedikit kontraksi di 2,79% (YoY) dengan nominal mencapai Rp14,47triliun.

Pencapaian atas kinerja bisnis dan operasional tersebut mendorong perolehan laba konsolidasi bank sebesar Rp440,54 miliar di November 2025, mengalami pertumbuhan 24,67% (YoY).

Sepanjang tahun 2025, Bank Kalsel juga berhasil menorehkan berbagai capaian dan penghargaan bergengsi sebagai wujud komitmen dalam menjaga kinerja, tata kelola, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Prestasi ini menjadi pengakuan atas konsistensi Bank Kalsel dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat kepercayaan publik, dan bertransformasi menjadi bank daerah yang semakin profesional, adaptif, dan berdaya saing.

Untuk persiapan dana menghadapi akhir tahun terhitung sejak pekan ke-3 sampai akhir Desember 2025, diproyeksikan dana yang akan keluar ± sebesar Rp5,35 Triliun, dimana berdasarkan proyeksi cash in ditambah dengan kelolaan dana Bank Kalsel sebesar Rp5,80 Triliun, masih dapat menutupi keperluan penarikan dana nasabah.

Adapun pengeluaran dana tersebut digunakan untuk kebutuhan antara lain dropping dana untuk kebutuhan kas fisik di cabang untuk kebutuhan penarikan tunai nasabah, dan termasuk persiapan fisik kas ATM di seluruh Cabang Bank Kalsel, pencairan kredit dan pembiayaan, pembayaran pajak nasabah, Cover RTGS, SKNBI dan BI-FAST serta pencairan SP2D untuk pembayaran termin proyek, realisasi belanja daerah dan dana lainnya.

Untuk posisi kas gabungan hingga 9 Desember 2025, tercatat sebesar Rp. 533,72 Miliar dengan komposisi Rp. 424,07 Miliar kas fisik di khasanah dan sisanya sebesar Rp. 109,75 Miliar di fisik kas ATM.

Diperkirakan posisi kas ini akan mengalami peningkatan hingga 150% pada pekan ke-4 dan ke-5 Desember 2025 untuk mengatasi peningkatan penarikan dana secara tunai di Cabang. Diperkirakan penarikan fisik dana di KpW-BI dilakukan paling lambat 24 Desember 2025, sedangkan untuk pelayanan BI-RTGS dan SKNBI untuk nasabah, Bank Indonesia tetap membuka layanan sampai dengan 31 Desember 2025.

Menjelang akhir tahun 2025 serta menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru, Bank Kalsel memastikan kesiapan layanan perbankan guna mendukung kelancaran transaksi masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan. Salah satu fokus utama adalah keandalan layanan ATM dan CRM sebagai kanal layanan yang paling banyak digunakan nasabah pada periode dengan intensitas transaksi tinggi.

Saat ini, Bank Kalsel mengoperasikan total 299 unit jaringan ATM dan CRM, yang terdiri dari 179 ATM, 116 CRM, dan 4 ATM Mobile, tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Jaringan ini dirancang untuk memastikan akses layanan perbankan tetap tersedia hingga ke wilayah pelosok, termasuk pada saat peningkatan kebutuhan transaksi tunai masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, Bank Kalsel juga telah melakukan pembaruan mesin ATM secara bertahap selama periode 2024–2025.

Selain itu, sebanyak 106 unit ATM telah ditingkatkan menjadi CRM (Cash Recycling Machine), sehingga nasabah dapat melakukan setor dan tarik tunai kapan saja tanpa bergantung pada jam operasional kantor.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan layanan, Bank Kalsel menyiagakan petugas maintenance dan Call Center selama 24 jam penuh. Dengan langkah ini, Bank Kalsel berkomitmen menjaga layanan ATM dan CRM tetap aman, andal, dan responsif, sebagai bagian dari upaya memberikan kenyamanan bertransaksi bagi masyarakat pada momentum akhir tahun.

Selain transaksi melalui jaringan ATM dan CRM, Bank Kalsel juga mendorong nasabah untuk memanfaatkan layanan transaksi non-tunai melalui Mobile Banking AKSEL by Bank Kalsel. Melalui AKSEL, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi secara cepat, mudah, aman, dan nyaman untuk berbagai kebutuhan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pembelian kapan saja dan di mana saja, sebagai solusi transaksi digital yang efektif dan efisien selama periode libur akhir tahun.

“Ke depan, Bank Kalsel akan terus memperkuat fundamental bisnis, tata kelola, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan likuiditas yang terjaga, kesiapan infrastruktur layanan, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis Bank Kalsel dapat menjalankan peran strategis sebagai mitra keuangan daerah yang andal, setia melayani, dan melaju bersama masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Fachrudin. (ADV-RIW/RH)

BANJAR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Polisi Kehutanan (Polhut), Senin (22/12), di kawasan Paralayang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam.

Upacara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan di Kalimantan Selatan. Upacara dipimpin Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, selaku inspektur upacara.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, membacakan Amanat Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, dalam rangka HUT ke-59 Polisi Kehutanan Tahun 2025.

Dalam amanatnya, Menteri Kehutanan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polisi Kehutanan atas dedikasi, pengorbanan, dan pengabdian dalam menjaga kedaulatan ekosistem sumber daya alam hutan di seluruh Indonesia.

Menteri Kehutanan menegaskan bahwa tugas Polisi Kehutanan bukanlah tugas yang mudah, dengan risiko tinggi, tantangan medan yang berat, keterbatasan sarana prasarana, hingga ancaman kejahatan kehutanan yang semakin kompleks, terorganisir, masif, dan bahkan berskala transnasional.

Oleh karena itu, Polhut dituntut untuk terus hadir sebagai ujung tombak perlindungan hutan, aktif di tengah masyarakat melalui pendekatan persuasif dan edukatif, serta melakukan penegakan hukum secara tegas baik administratif, perdata, maupun pidana apabila diperlukan.

Lebih lanjut, dalam amanatnya Menteri Kehutanan mengajak seluruh jajaran Polhut untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor sesuai tema peringatan HUT ke-59 Polhut Tahun 2025, “Sinergi Menjaga Hutan, Kolaborasi Membangun Negeri”.

Tema tersebut menegaskan pentingnya persatuan, solidaritas, serta keterpaduan antara Polhut pusat dan daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan hutan yang lestari, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, dalam keterangannya, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Polisi Kehutanan yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi di wilayah Kalimantan Selatan.

“Polisi Kehutanan memiliki peran strategis dalam menjaga kawasan hutan dari berbagai ancaman. Melalui peringatan HUT ke-59 ini, kami berharap seluruh jajaran Polhut semakin profesional, solid, serta berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugas perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan,” ujarnya.

Upacara peringatan tersebut diikuti jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, sekretariat dan seluruh bidang lingkup Dishut Kalsel, para Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) beserta Kepala Seksi Perlindungan Hutan, jajaran Polisi Kehutanan lingkup Dishut Kalsel dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan, serta perwakilan unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan, aparat penegak hukum kehutanan, dan pengelola Tahura Sultan Adam.

Melalui peringatan HUT ke-59 Polisi Kehutanan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap semangat pengabdian dan komitmen seluruh jajaran Polhut semakin meningkat dalam mendukung pengamanan kawasan hutan, pencegahan kerusakan lingkungan, serta pelestarian sumber daya alam dan ekosistem hutan secara berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (DishutKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Kalimantan Selatan Tahun 2025, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (22/12).

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Gubernur Muhidin menyampaikan harapannya, agar kegiatan Rakerprov ini dapat membawa kebaikan dan kemajuan olahraga di Banua.

“Mudah mudahan, kegiatan Rakerprov ini, membawa kebaikan dan kemajuan, bagi olahraga di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Gubernur mengapresiasi, KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak kenal lelah melakukan pembinaan olahraga di Kalimantan Selatan. Selain itu, Gubernur juga memuji kesuksesan KONI, menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Tanah Laut, pada November lalu.

Kerja keras pengurus KONI di provinsi maupun kabupaten/kota, tentunya akan terus berlanjut, karena pembinaan di bidang olahraga harus berkesinambungan.

“Olahraga kita bisa bersaing dengan daerah lain, jika pembinaan dilakukan dengan benar, adanya regenerasi atlet yang terencana dan kerjasama yang baik, antara pengurus di provinsi dan kabupaten kota, termasuk dengan pengurus cabang olahraga,” ujarnya.

Karena itu, tutur Muhidin, Ia mengingatkan kepada semua pengurus KONI, agar pengelolaan organisasi ini diniatkan secara ikhlas. Yakni dengan tekad untuk memajukan olahraga daerah, serta memperkuat integritas dan komitmen berorganisasi.

“Rakerprov ini merupakan momentum penting, untuk memperkuat sinergi antara jajaran KONI, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan olahraga,” ucapnya.

Rakerprov ini harus ditempatkan sebagai forum menyatukan visi dan komitmen untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah, baik ditingkat nasional maupun internasional.

“Saya berharap ada target yang jelas dari KONI, misalnya kita menargetkan peringat 10 besar di PON akan datang, sehingga ada motivasi untuk melakukan pembinaan yang terencana dan berkelanjutan, agar prestasi yang dicapai dapat optimal,” ujarnya.

Prestasi di bidang olahraga ini, tambahnya, berpengaruh besar terhadap citra suatu daerah ataupun bangsa.

“Saat seorang atlet berprestasi, maka nama daerah dan negaranya ikut terangkat,” ucapnya.

Gubernur mencontohkan prestasi Maradona dan Lionel Messi di dunia sepakbola, membuat negara Argentina sangat dikenal dunia, sebagai pencetak pesepakbola handal.

“Mudah mudahan, kita di Kalsel juga suatu hari nanti, bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan mendunia,” tutur Gubernur.

Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, siap mendukung setiap program yang dapat memperkuat pembinaan olahraga dan regenerasi atlet.

“Mari kita bekerja bersama, merangkul semua pemangku kepentingan, tanpa kecuali dunia usaha, agar turut serta mendukung pembinaan olahraga di kalimantan selatan, serta saya berharap Rakerprov KONI ini melahirkan rencana kerja yang lebih baik dan bisa dilaksanakan,” pungkas Muhidin. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan, di halaman Kantor Diskominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (22/12).

Upacara berlangsung dengan khidmat dan diikuti jajaran pejabat serta seluruh pegawai di lingkungan Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Usai upacara, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa peringatan Hari Ibu merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali peran strategis perempuan, khususnya ibu, dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pembangunan bangsa.

“Diskominfo menyambut baik peringatan Hari Ibu ini. Tadi juga dibacakan sejarah panjang Hari Ibu yang menggambarkan perjuangan para ibu dalam menyetarakan peran dan kedudukannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, peringatan Hari Ibu tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada kaum perempuan, tetapi juga sebagai penguatan komitmen bersama dalam mendukung kesetaraan, pemberdayaan, serta partisipasi aktif perempuan di berbagai sektor.

“Peringatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya peran ibu dalam kehidupan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kalsel tercatat sebagai provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi se-Indonesia, sebuah capaian yang mencerminkan kuatnya kinerja fiskal daerah serta tingginya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nur Yaumil, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang berlangsung di Ruang Command Center Setdaprov Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (22/12).

Subhan menjelaskan, keberhasilan Kalimantan Selatan meraih posisi pertama nasional PAD tertinggi, merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh pihak. Mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga dukungan masyarakat sebagai wajib pajak.

“Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tingkat kesadaran wajib pajak di Kalimantan Selatan terus meningkat, dan ini menjadi faktor utama dalam optimalisasi penerimaan PAD,” ujar Subhan.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan pendapatan daerah yang selama ini dijalankan Bapenda Kalsel. Termasuk melalui peningkatan pelayanan perpajakan, pemanfaatan sistem digital, serta inovasi dalam optimalisasi potensi pajak daerah.

Menurut Subhan, tingginya PAD menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta mendukung berbagai program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Dengan PAD yang kuat, daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini juga menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” lanjut Subhan.

Lebih lanjut, Subhan berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan pendapatan daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.

“Ke depan, kami akan terus berupaya menghadirkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap rupiah PAD dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Subhan.

Dengan capaian PAD tertinggi se-Indonesia ini, Kalimantan Selatan semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja keuangan daerah terbaik di tingkat nasional. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Irjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Heri Jerman, memimpin penekanan tombol groundbreaking pembangunan rumah susun (rusun) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, di Jalan Aneka Tambang, Banjarbaru, Senin (22/12).

Rusun akan dibangun dengan 44 unit kamar dan fasilitas pendukung, dirancang untuk meningkatkan kenyamanan hunian pegawai Kejati Kalsel, sekaligus mendukung produktivitas kerja mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Heri Jerman menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan keselamatan kerja (K3) selama proses pembangunan rusun yang ditargetkan selesai dalam 10 bulan sesuai kontrak kerja.

“Saya sudah sampaikan, bekerja dengan jujur, penuh integritas. Jaga bersama-sama, jangan sampai ada penyimpangan. Apabila ada penyimpangan dalam bentuk apa pun, segera laporkan, akan ditindak tegas,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kesiapan awal proyek yang telah dilengkapi rambu-rambu K3, sebagai bentuk komitmen kontraktor melaksanakan pekerjaan dengan aman dan profesional.

Kepala Kejati Kalsel, Tiyas Widiarto, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, terutama dari Kementerian PKP, sehingga pembangunan rusun pegawai Kejati Kalsel dapat segera dimulai. Ia juga memberikan penghargaan kepada Kajati Kalsel sebelumnya, yang telah berperan memperoleh dukungan anggaran dari pusat.

“Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Semoga pembangunan rusun ini berjalan lancar, tertib, sesuai aturan, dan tidak ada hal-hal yang menyimpang,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan Kementerian PKP dalam penyediaan pendanaan pembangunan rusun Kejati Kalsel.

Menurutnya, bantuan pendanaan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan hunian layak bagi aparatur negara, sekaligus mendukung penataan kawasan perkantoran Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pembangunan rusun ini tidak hanya menjawab kebutuhan hunian ASN, tetapi juga berdampak pada efisiensi anggaran dan waktu perjalanan pegawai. Dengan jarak tempat tinggal yang lebih dekat ke kantor, produktivitas dan kualitas pelayanan publik diharapkan meningkat,” jelasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel), mengumumkan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir November 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata – rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.

Data ini disampaikan KaKanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, saat Publikasi AlCo Regional Kalsel hingga 30 November 2025, pada Senin (22/12), dikantornya kawasan Jalan D.I Panjaitan Banjarmasin.

Turut hadir
Syamsinar, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Abien Prastowidodo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, dan Antonius Arie Wibowo, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

Catur memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% (yoy) pada Triwulan III 2025, didukung sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 89,06% dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp29,43 triliun.

“Kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi, menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan,” paparnya.

Dukungan terhadap UMKM, menurut Catur, juga berjalan efektif, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,61 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp63,67 miliar, yang menjadi bukti komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Selatan.

Catur menambahkan, hingga November 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$988,28 juta. Meski masih mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 20,92% (yoy) dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja ini dipengaruhi nilai ekspor November yang tercatat sebesar US$1.121,44 juta dan nilai Impor sebesar US$133,16 juta.

Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada November 2025 tercatat sebesar 3,35% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,22.

“Angka ini masih berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,72% year on year,” tambahnya.

Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,73%, juga lebih tinggi dari kondisi nasional yang mencatatkan inflasi 0,17%.Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong kenaikan harga pada komoditas tertentu.

“Komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah emas perhiasan, terong, dan beras,” ujarnya.

Di sisi lain, beberapa komoditas seperti daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, dan mangga justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut.

Sementara itu, Kinerja APBN di Kalimantan Selatan hingga 30 November 2025, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp36,89 triliun (89,06% dari pagu Rp41,42 triliun). Belanja negara tumbuh positif tipis sebesar 0,26% (yoy).

Pertumbuhan ini ditopang peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,77% (yoy), dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 79,80% (Rp29,43 triliun).

Sedangkan dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp13,07 triliun atau 59,44% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun. Dimana terdapat penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh signifikan 78,72% (yoy).

Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga November 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp8,67 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp40,27 triliun (95,97% dari target).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,65% (yoy) didorong oleh kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (+25,04%) dan pajak daerah. Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp31,59 triliun atau mencapai 62,09% dari pagu Rp50,89 triliun. (DJPbKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, mencatat kinerja positif arus penumpang angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) periode H-15 hingga H-4 Natal 2025.

Berdasarkan data kumulatif hingga Senin (22/12), total pergerakan penumpang di seluruh cabang wilayah kerja mencapai 25.462 orang, atau tumbuh 2% (year on year) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 24.999 orang.

Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat pada momentum libur akhir tahun, sekaligus menunjukkan kesiapan layanan kepelabuhanan Pelindo dalam mendukung kelancaran arus penumpang di wilayah Kalimantan.

Secara rinci, pertumbuhan signifikan tercatat di Batulicin dengan total 2.695 penumpang, meningkat 31% (YoY). Trisakti Banjarmasin juga menunjukkan tren positif dengan total 8.310 penumpang, tumbuh 5% (YoY).

Sementara itu, Kumai mencatat 10.888 penumpang, Sampit 2.481 penumpang, dan Kotabaru 1.088 penumpang. Secara agregat, Pelindo Sub Regional Kalimantan tetap membukukan pertumbuhan positif.

Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, Suprayogi Sumarkan menyampaikan, bahwa sejak awal Desember pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi, untuk memastikan kelancaran layanan selama periode Nataru.

“Kami mempersiapkan seluruh aspek layanan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan fasilitas terminal penumpang, pengaturan operasional sandar kapal, hingga penguatan pengamanan dan pelayanan di lapangan. Tujuannya agar masyarakat dapat melakukan perjalanan laut dengan aman, nyaman, dan lancar selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Suprayogi.

Ia menambahkan, kesiapan fasilitas terminal menjadi perhatian utama, antara lain peningkatan kenyamanan ruang tunggu, penataan area check-in, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, area bermain anak, serta kelengkapan keselamatan seperti APAR dan jalur evakuasi.

Sejumlah terminal penumpang juga telah menerapkan auto gate untuk kendaraan dan penumpang, guna mempercepat serta menertibkan arus keluar–masuk pelabuhan.

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kepelabuhanan yang prima dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kelancaran konektivitas transportasi laut di Kalimantan, khususnya pada periode dengan intensitas pergerakan penumpang yang tinggi. (Pelindo-RIW/RH)