Kinerja Ekspor dan Optimalisasi Belanja Negara 2025, Dorong Kestabilan Pertumbuhan Ekonomi Kalsel

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel), mengumumkan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir November 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata – rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.

Data ini disampaikan KaKanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, saat Publikasi AlCo Regional Kalsel hingga 30 November 2025, pada Senin (22/12), dikantornya kawasan Jalan D.I Panjaitan Banjarmasin.

Turut hadir
Syamsinar, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Abien Prastowidodo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, dan Antonius Arie Wibowo, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

Catur memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% (yoy) pada Triwulan III 2025, didukung sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 89,06% dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp29,43 triliun.

“Kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi, menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan,” paparnya.

Dukungan terhadap UMKM, menurut Catur, juga berjalan efektif, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,61 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp63,67 miliar, yang menjadi bukti komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Selatan.

Catur menambahkan, hingga November 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$988,28 juta. Meski masih mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 20,92% (yoy) dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja ini dipengaruhi nilai ekspor November yang tercatat sebesar US$1.121,44 juta dan nilai Impor sebesar US$133,16 juta.

Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada November 2025 tercatat sebesar 3,35% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,22.

“Angka ini masih berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,72% year on year,” tambahnya.

Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,73%, juga lebih tinggi dari kondisi nasional yang mencatatkan inflasi 0,17%.Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong kenaikan harga pada komoditas tertentu.

“Komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah emas perhiasan, terong, dan beras,” ujarnya.

Di sisi lain, beberapa komoditas seperti daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, dan mangga justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut.

Sementara itu, Kinerja APBN di Kalimantan Selatan hingga 30 November 2025, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp36,89 triliun (89,06% dari pagu Rp41,42 triliun). Belanja negara tumbuh positif tipis sebesar 0,26% (yoy).

Pertumbuhan ini ditopang peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,77% (yoy), dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 79,80% (Rp29,43 triliun).

Sedangkan dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp13,07 triliun atau 59,44% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun. Dimana terdapat penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh signifikan 78,72% (yoy).

Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga November 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp8,67 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp40,27 triliun (95,97% dari target).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,65% (yoy) didorong oleh kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (+25,04%) dan pajak daerah. Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp31,59 triliun atau mencapai 62,09% dari pagu Rp50,89 triliun. (DJPbKalsel-RIW/RH)