Pimpin Groundbreaking Rusun Kejati Kalsel, Irjen PKP Tekankan Integritas dan K3
Irjen PKP (putih) saat mengecek blue print pembangunan rusun Kejati Kalsel
BANJARBARU – Irjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Heri Jerman, memimpin penekanan tombol groundbreaking pembangunan rumah susun (rusun) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, di Jalan Aneka Tambang, Banjarbaru, Senin (22/12).
Rusun akan dibangun dengan 44 unit kamar dan fasilitas pendukung, dirancang untuk meningkatkan kenyamanan hunian pegawai Kejati Kalsel, sekaligus mendukung produktivitas kerja mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Heri Jerman menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan keselamatan kerja (K3) selama proses pembangunan rusun yang ditargetkan selesai dalam 10 bulan sesuai kontrak kerja.
“Saya sudah sampaikan, bekerja dengan jujur, penuh integritas. Jaga bersama-sama, jangan sampai ada penyimpangan. Apabila ada penyimpangan dalam bentuk apa pun, segera laporkan, akan ditindak tegas,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kesiapan awal proyek yang telah dilengkapi rambu-rambu K3, sebagai bentuk komitmen kontraktor melaksanakan pekerjaan dengan aman dan profesional.
Kepala Kejati Kalsel, Tiyas Widiarto, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, terutama dari Kementerian PKP, sehingga pembangunan rusun pegawai Kejati Kalsel dapat segera dimulai. Ia juga memberikan penghargaan kepada Kajati Kalsel sebelumnya, yang telah berperan memperoleh dukungan anggaran dari pusat.
“Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Semoga pembangunan rusun ini berjalan lancar, tertib, sesuai aturan, dan tidak ada hal-hal yang menyimpang,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan Kementerian PKP dalam penyediaan pendanaan pembangunan rusun Kejati Kalsel.
Menurutnya, bantuan pendanaan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan hunian layak bagi aparatur negara, sekaligus mendukung penataan kawasan perkantoran Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pembangunan rusun ini tidak hanya menjawab kebutuhan hunian ASN, tetapi juga berdampak pada efisiensi anggaran dan waktu perjalanan pegawai. Dengan jarak tempat tinggal yang lebih dekat ke kantor, produktivitas dan kualitas pelayanan publik diharapkan meningkat,” jelasnya. (SYA/RIW/RH)
