DPRD dan Pemko Banjarbaru Sepakati KUA-PPAS 2027, Siapkan APBD Berbasis Prioritas Pembangunan
Banjarbaru – DPRD bersama Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna, yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (6/8).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial tersebut, juga disampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni.
Sirajoni menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada kebijakan fiskal nasional agar terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Sirajoni.
Melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, disepakati proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,207 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,377 triliun. Defisit anggaran yang timbul akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.
Selain membahas KUA-PPAS 2027, rapat paripurna juga menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dokumen tersebut disusun berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD 2026 sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sirajoni mengatakan, perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan asumsi kebijakan umum APBD, kebutuhan pergeseran anggaran, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta kondisi tertentu yang diatur dalam regulasi.
“Perubahan APBD menjadi langkah penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan daerah, penyesuaian dana transfer pemerintah pusat, serta pemenuhan belanja yang menjadi prioritas masyarakat,” katanya.
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1,146 triliun menjadi Rp1,163 triliun.
Sementara belanja daerah naik dari Rp1,311 triliun menjadi Rp1,653 triliun, dengan defisit anggaran yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto menilai, kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan penting penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 karena menjadi dasar penyusunan program prioritas dan alokasi anggaran pemerintah daerah.
“Pendapatan daerah yang kita sepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2027 sebesar Rp1,207 triliun, sedangkan belanja daerah sekitar Rp1,377 triliun. Terdapat defisit anggaran sekitar Rp170 miliar yang rencananya akan ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya,” jelas Windi.
Ia menambahkan, besaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih bersifat proyeksi karena pemerintah daerah masih menunggu penetapan resmi dari Kementerian Keuangan.
“Untuk Tahun 2027 kami masih menunggu penetapan resmi dari Menteri Keuangan terkait pendapatan transfer daerah. Dalam KUA saat ini, proyeksi transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp616 miliar. Kami berharap nilainya dapat meningkat pada tahun depan,” ungkapnya.
Windi menegaskan DPRD akan terus mengawal seluruh tahapan pembahasan APBD agar anggaran yang disusun benar – benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Banjarbaru.
“DPRD akan memastikan setiap program yang direncanakan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Banjarbaru secara berkelanjutan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
