Hari: 27 Oktober 2025

TANAH BUMBU – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali melaksanakan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Kabupaten Tanah Bumbu.

Kepala Dislutkan Kalsel, Rusdi Hartono, diwakili Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel, Martiah Akhdianti menjelaskan, Dislutkan Kalsel telah menggelar program Safari GEMARIKAN di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

“Kegiatan Safari GEMARIKAN di Kabupaten Tanbu ini, untuk mendorong konsumsi ikan dan mencegah stunting,” ungkapnya, Senin (27/10).

Kegiatan tersebut, lanjutnya, meliputi sosialisasi, edukasi, serta pembagian paket olahan ikan kepada masyarakat setempat.

“Program GEMARIKAN ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dislutkan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Dengan tujuan utama, meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat sebagai sumber protein penting untuk mencegah stunting dan meningkatkan kecerdasaan pada anak.

“Pada kegiatan tersebut Dislutkan Kalsel memberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi kesehatan,” jelasnya lagi.

Selain itu, melalui kegiatan ini, dilakukan sosialisasi pentingnya mengonsumsi ikan sejak usia dini sebagai langkah nyata dalam mencegah stunting dan mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan kuat.

Pada kesempatan tersebut, juga dibagikan paket olahan hasil perikanan kepada anak anak PAUD di RA Darul Azhar, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, untuk menumbuhkan kebiasaan gemar makan ikan dimulai dari rumah.

“Kami juga membagikan paket olahan hasil ikan untuk anak anak,” ujarnya.

Kegiatan ini terlaksana bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, serta TP PKK Kabupaten Tanah Bumbu.

“Bersama kita wujudkan Generasi Sehat, Mandiri, dan Berprestasi Menuju Indonesia Emas,” ucapnya.

Seperti diketahui, Program Safari GEMARIKAN ini penting karena, meskipun angka konsumsi ikan di Kalsel cukup tinggi, pemerintah tetap mendorong konsumsi ikan sebagai salah satu upaya pencegahan stunting. (DISLUTKANKALSEL/SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi tinggi, terhadap pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat SMA sederajat se-Kalimantan Selatan Tahun 2025, yang digelar di salah satu hotel di Banjarbaru, pada Senin (27/10).

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyampaikan, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar kompetisi adu pengetahuan, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.

“Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak kita semakin mencintai Indonesia, memiliki semangat nasionalisme yang kuat, dan tidak melupakan jati diri bangsa di tengah pesatnya modernisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, peserta lomba merupakan siswa-siswi terbaik dari berbagai SMA dan SMK di Kalimantan Selatan yang telah melalui proses seleksi di tingkat daerah.

“Dari sini kita memilih sekolah-sekolah terbaik yang akan bersaing di tingkat provinsi, dan nantinya pemenang akan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Harapan kami, mereka bisa memberikan hasil terbaik karena mereka adalah anak-anak hebat yang membawa nama daerah,” ungkapnya.

Galuh Tantri juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada MPR RI, atas konsistensinya menyelenggarakan kegiatan yang sarat nilai kebangsaan ini.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita juga berharap para pelajar tidak hanya berprestasi dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki jiwa cinta tanah air yang kuat dan menjadi generasi penerus yang siap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Badan Sosialisasi MPR RI, Evi Apita Maya, yang membuka kegiatan tersebut menjelaskan, bahwa Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI, bertujuan membumikan nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi fondasi negara.

“Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah tiang penyangga yang menjaga keutuhan bangsa. Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda,” jelasnya.

Ia bahkan menyoroti tokoh besar asal Kalimantan Selatan, KH. Idham Chalid, sebagai sosok teladan penerapan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Peran KH. Idham Chalid dalam sejarah Indonesia menunjukkan implementasi nyata empat pilar. Beliau selalu mengedepankan toleransi dan persatuan, serta menjadi contoh bagi generasi muda Banua untuk menjadi agen perubahan yang cerdas dan berintegritas,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung program pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, di Kota Banjarmasin, Senin (27/10). Sosialisasi dibuka Sekdako Banjarmasin Ikhsan Budiman, diwakili Plt Asisten 3 Setdako Banjarmasin Jefrie Fransyah.

“Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas dilaksanakannya Sosialisasi Keterbukaan Publik oleh Diskominfo Kalsel ini,” ungkap Jefrie, kepada sejumlah wartawan.

Dimana, lanjutnya, Kota Banjarmasin dipilih sebagai salah satu daerah yang mendapatkan kesempatan tersebut.

“Sosialisasi ini sangat penting untuk mengingatkan Pemerintah Kota Banjarmasin, pentingnya keterbukaan informasi publik,” ucapnya.

Mengingat, tambah Jefrie, keterbukaan informasi publik ini merupakan kewajiban seluruh instansi di Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Kami mengingatkan kepada seluruh SKPD di Kota Banjarmasin, untuk melakukan keterbukaan informasi publik, untuk kepentingan masyarakat, berdasarkan visi dan misi Wali Kota Banjarmasin, Maju Sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Layanan Informasi Publik Diskominfo Kalsel Muhammad Ayub Khan menjelaskan, sosialisasi keterbukaan informasi publik ini, merupakan dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menciptakan atau mendorong iklim keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Berdasarkan amanat undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan sosialisasi ini secara bertahap di seluruh kabupaten kota di Banua,” ungkap Ayub.

Karena itu, tambahnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak seluruh pemerintah daerah 13 kabupaten kota, untuk mendukung serta melaksanakan keterbukaan informasi publik.

“Maka dengan begitu masyarakat mendapatkan informasi publik, yang tepat, akurat, serta terpercaya,” ucap Ayub.

Sedangkan, lanjutnya, pada Tahun 2025 ini, sudah dilaksanakan sosialisasi di 4 lingkup pemerintah kabupaten kota. Dimana Kota Banjarmasin merupakan daerah ke 4 yang mendapatkan sosialisasi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ayub juga mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring tahun lalu, Kota Banjarmasin untuk keterbukaan informasi publik, sudah cukup informatif.

“Kami berharap, dengan adanya sosialisasi ini maka pada tahun tahun mendatang, Kota Banjarmasin dapat lebih meningkatkan lagi layanan informasi keterbukaan publiknya sampai mencapai informatif,” ucap Ayub.

Diskominfo Kalsel berharap kepada pemerintah kabupaten/kota dapat bersama sama mengembangkan kelembagaan Pejabat Pengola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Karena melalui PPID inilah semua informasi diberikan kepada masyarakat, dengan kanal kanal yang sudah tersedia atau melalui website yang dikelola oleh masing masing PPID,” jelas Ayub. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pelatihan Public Speaking bagi ASN di lingkungan Pemprov Kalsel, di Aula Kampus 1 BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (27/10).

Kegiatan dibuka langsung Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, dan diikuti sebanyak 30 peserta dari berbagai SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Lewat pelatihan ini, Faried menekankan pentingnya kemampuan berbicara di depan umum, sebagai keterampilan utama bagi ASN di era modern.

“Public speaking di era sekarang berubah dari keterampilan tambahan menjadi kebutuhan utama bagi Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.

Faried menjelaskan, perubahan zaman dan meningkatnya harapan publik terhadap citra pemerintah, membuat komunikasi kini tidak hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan, mempengaruhi opini, dan menciptakan hubungan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, ASN tidak lagi cukup hanya menguasai administrasi, tata kelola, dan penyusunan kebijakan. Semua kemampuan tersebut akan kurang berarti jika tidak dibarengi dengan kecakapan menyampaikan pesan secara efektif, persuasif, dan profesional di berbagai konteks, seperti presentasi program kerja, rapat antar instansi, sosialisasi kebijakan ke masyarakat, hingga wawancara dengan media.

“ASN dituntut tampil sebagai komunikator yang tenang, jelas, dan meyakinkan. Sayangnya, masih banyak ASN yang belum percaya diri, gugup, atau kesulitan menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens,” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, Faried berharap para ASN dapat mengembangkan potensi diri sebagai komunikator publik yang profesional, bukan hanya mahir berbicara di depan umum, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang terbuka, jujur, efektif, dan empatik.

“Kemampuan public speaking bukan sekadar tampil hebat di depan umum. Lebih dari itu, ini adalah seni membangun komunikasi yang menghargai keberagaman dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan empati,” tegasnya.

Faried juga menegaskan bahwa ASN memiliki peran penting sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan harapan masyarakat.

“Setiap kata yang disampaikan, setiap sikap saat berbicara, berdampak langsung terhadap kepercayaan publik dan keberhasilan pelayanan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui pembentukan dan percepatan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang juga diharapkan mampu menekan laju inflasi di daerah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai menjelaskan, bahwa pembentukan KDKMP merupakan salah satu langkah strategis pemerintah, memperkuat struktur ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui koperasi ini, distribusi barang kebutuhan pokok diharapkan menjadi lebih efisien dan terjangkau, sehingga dapat membantu menekan laju inflasi di daerah serta menjaga daya beli masyarakat.

Keberadaan KDKMP akan menjadi wadah penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, di mana koperasi berperan langsung dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok serta memotong rantai distribusi yang panjang antara produsen dan konsumen. Dengan begitu, keuntungan dapat lebih dirasakan masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM dan petani lokal.

“Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, seluruh Koperasi Merah Putih ditargetkan sudah dapat beroperasi penuh pada Maret 2026 mendatang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menindaklanjuti instruksi tersebut dengan melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah kabupaten dan kota, untuk memastikan kesiapan koperasi di setiap wilayah,” ungkap Rifai, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring dari Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (27/10).

Lebih lanjut, Rifai menyampaikan, Pemprov Kalsel juga akan memperkuat sinergi antar sektor, dengan melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, serta lembaga keuangan dan perbankan, agar pelaksanaan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

Melalui sinergi ini, Koperasi Merah Putih diharapkan berfungsi optimal sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat, penyangga harga di pasar, sekaligus penggerak utama ekonomi desa dan kelurahan.

Pemprov Kalsel tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan koperasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi melalui pelatihan manajemen usaha dan strategi bisnis berbasis potensi lokal. Dengan cara ini, koperasi diharapkan dapat tumbuh mandiri dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

“Program ini bukan hanya soal koperasi berdiri, tetapi bagaimana koperasi menjadi alat perjuangan ekonomi masyarakat, menumbuhkan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi di seluruh pelosok daerah,” tutup Rifai. (MRF/RIW/RH)

BARITO KUALA – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (BEM FH ULM) Kabinet Satya Bhakti, menyelenggarakan program pengabdian masyarakat bertajuk “Kolaborasi Rakyat (SiRakyat)” dengan tema “JEJAK SAKTI: Jalinan Erat Mahasiswa bersama Masyarakat dalam Aksi Kolaborasi Terbaik”.

Kegiatan ini merupakan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pilar pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan dengan semangat kesukarelaan, dan bertujuan membawa manfaat nyata bagi komunitas sasaran.

Program SiRakyat 2025, digelar di Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, pada 3 akhir pekan. Yakni pada 20 September, 27 September serta 11 dan 12 Oktober 2025.

Dalam rilisnya, Ketua Pelaksana SiRakyat 2025, Muhammad Robianoor menjelaskan, bahwa Desa Jejangkit Pasar terpilih, setelah pihaknya melakukan survei ke sejumlah desa. Hasilnya, Desa Jejangkit Pasar yang paling menarik perhatian.

“Desa Jejangkit Pasar ini memenuhi beberapa syarat, seperti jarak dan waktu perjalanan tidak begitu jauh dari ULM, dengan akses jalan yang masih dapat ditempuh dengan aman,” paparnya.

Selain itu, masyarakat yang terlihat antusias dengan aktivitas mahasiswa pendatang, serta tanggapan dari perangkat desa yang sangat responsif serta suportif dengan kegiatan-kegiatan SiRakyat 2025, menjadi pertimbangan desa ini terpilih sebagai desa binaan SiRakyat 2025.

Selama tiga kali kunjungan, menurut Robianoor, serangkaian kegiatan komprehensif digelar di Desa Jejangkit Pasar, demi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Yakni meliputi penanaman pohon (Aksi Hijau Desa), pelatihan branding UMKM, kegiatan keagamaan (Cahaya Maulid), pemeriksaan kesehatan gratis (Sehat Bersama), sosialisasi hukum (Bincang Hukum Desa), edukasi anak sekolah (Ceria Edukasi), lomba untuk anak-anak dan remaja (Riang Warna Desa), dokumentasi kuliner khas desa (Khas Sapari), pembuatan profil desa digital (Jejak Profil Desa), serta rangkaian penutupan dengan pertunjukan seni dan budaya (Closing Ceremony dan Panggung Harmoni).

“Program SiRakyat 2025 dilatarbelakangi komitmen BEM FH ULM, untuk menumbuhkan rasa kepedulian, kepekaan, dan kreativitas mahasiswa dalam mengabdi dan memberi manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, juga meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan adaptasi mahasiswa, di tengah masyarakat desa, membantu masyarakat desa melalui optimalisasi pengenalan potensi desa ke masyarakat luas, mewujudkan masyarakat desa yang sadar dan paham hukum; serta memperluas wawasan masyarakat desa terkait isu-isu krusial.

Program ini juga merupakan respons terhadap kondisi Desa Jejangkit Pasar yang menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Meskipun memiliki potensi pertanian dan sumber daya alam yang baik, desa ini menghadapi kerawanan banjir yang mengganggu aktivitas warga serta UMKM lokal, yang masih belum berkembang optimal dari sisi branding dan pemasaran.

“Melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi kemahasiswaan dan institusi terkait bidang hukum, SiRakyat 2025 diharapkan mampu memotivasi pemuda dan anak-anak desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi demi kemajuan Desa Jejangkit Pasar,” tutupnya.

Melalui pendekatan yang partisipatif, kegiatan ini mendorong kolaborasi antara BEM FH ULM, KM FH ULM, masyarakat setempat dan pihak yang terlibat (mitra kerja), agar dapat memberi kebermanfaatan dan dampak positif dalam jangka panjang. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Menanggapi pemberitaan yang beredar mengenai informasi dana mengendap sebesar Rp5,165 triliun, yang dikaitkan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru, Bank Kalsel menyampaikan klarifikasi resmi, bahwa informasi tersebut bersumber dari kekeliruan teknis dalam penginputan data perbankan, bukan kondisi aktual saldo rekening pemerintah daerah dimaksud.

Bank Kalsel mengakui bahwa telah terjadi kesalahan administratif, khususnya dalam pengisian sandi Golongan Nasabah pada sistem Antasena LBUT-KI (Laporan Bulanan Terintegrasi Bank Umum – Kelayakan Investasi).

Kekeliruan ini menyebabkan beberapa rekening pemerintah daerah terinput pada kategori yang tidak sesuai, tanpa memengaruhi status kepemilikan maupun nilai saldo sebenarnya.

Adapun total rekening yang terdampak sebanyak 13 fasilitas dengan total saldo Rp4,746 triliun, yang seluruhnya tetap tercatat dan terkelola dengan aman di Bank Kalsel.

Bank Kalsel menegaskan, bahwa kesalahan yang terjadi murni kesalahan administrasi dan dananya tercatat di Bank Kalsel. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen profesional, Bank Kalsel telah melakukan klarifikasi dan koreksi langsung kepada Bank Indonesia, selaku regulator perbankan, sebagai tindak lanjut atas kekeliruan penginputan yang terjadi.

Selanjutnya, melaksanakan sinkronisasi data dan koordinasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memastikan kesesuaian data.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akurat.

“Kami menyadari pentingnya keakuratan data dan pelaporan bagi kepercayaan publik. Karena itu, kami segera mengambil langkah korektif, melakukan klarifikasi kepada Bank Indonesia, dan menyelaraskan data dengan pihak terkait. Kami memastikan seluruh laporan keuangan Bank Kalsel mencerminkan kondisi yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Fachrudin.

Bank Kalsel mengapresiasi kerja sama semua pihak yang telah membantu proses klarifikasi ini, serta berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola dan keandalan sistem pelaporan keuangan demi menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat. (ADV-RIW/RH)

BANJARBARU – Sebagai komitmen kuatnya mendukung program pemerintah, memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, Bank Kalsel mengikuti Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP). Kegiatan dipusatkan di Kota Surabaya Jawa Timur, dan diikuti serentak secara virtual 38 provinsi.

Untuk Kalsel berlangsung di aula KH Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru, pada Selasa (21/10). Dimana, Kalsel dapat merealisasikan akad kredit sejumlah 550 debitur dari berbagai sektor produktif dan konsumtif, dan Bank Kalsel berkontribusi sebanyak 250 debitur.

Turut berhadir, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili Plh. Sekdaprov Ariadi Noor; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Rifai, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, jajaran Direksi Bank Kalsel dan perwakilan dari SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, serta seluruh peserta akad massal yang totalnya mencapai 550 debitur.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalsel, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Bank Kalsel mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang inklusif.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bank Kalsel yang terus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah. Kegiatan akad massal ini merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pada kesempatan lainnya, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menegaskan, bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk nyata kolaborasi dalam mendukung program nasional pemberdayaan ekonomi daerah.

“Bank Kalsel akan terus hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkuat pembiayaan produktif & konsumtif. Melalui akad massal ini, Bank Kalsel ingin memastikan masyarakat Banua memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan yang cepat, mudah, aman dan bermanfaat bagi Masyarakat Kalimantan Selatan khususnya” ungkap Fachrudin.

Sebagai Informasi, penandatanganan dan penyerahan kredit dilakukan secara simbolis, dilakukan Bank Kalsel bersama 2 Debitur (Said Muhammad Yusuf penerima KUR Rp500juta dan Hatta Bagus Irawan penerima KUR Rp100juta).

Dengan terealisasinya 250 debitur yang akad melalui Bank Kalsel, diharapkan dapat memperluas kontribusi pembiayaan produktif, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol bahwa Bank Kalsel siap berperan aktif sebagai motor penggerak ekonomi Kalsel yang selaras dengan arah pembangunan nasional. (ADV-RIW/RH)