Stabilkan Harga, Pemprov Kalsel Pacu Penyaluran Beras SPHP
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong percepatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), agar ketersediaan beras di pasaran tetap terjaga dan harga tidak kembali melonjak. Selain itu, penyaluran SPHP di Kalsel juga diharapkan lebih banyak menggunakan beras lokal Banjar yang sesuai dengan selera konsumsi masyarakat.
Pemerintah menargetkan penyaluran SPHP di Kalsel mencapai sekitar 25 ribu ton, namun hingga pertengahan September ini realisasinya baru mencapai 6.322 ton atau sekitar 24 persen.
Hal tersebut disampaikan Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sutikno, baru–baru ini.
Sutikno menjelaskan, kondisi tersebut harus segera dipacu, mengingat beras SPHP menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, khususnya di tengah fluktuasi harga beras, yang sempat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.
Melalui percepatan penyaluran beras SPHP, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga daya beli agar tetap stabil.
Lebih jauh, Sutikno menekankan pentingnya memperhatikan jenis beras yang disalurkan. Menurutnya, masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas merupakan orang Banjar, memiliki preferensi kuat terhadap beras Banjar karena sesuai dengan selera dan kebiasaan konsumsi mereka.
“Dulu ketika beras impor asal Thailand, yaitu beras Siam masuk ke pasaran, masyarakat sangat menyukai dan permintaannya tinggi. Namun saat diganti dengan beras asal Vietnam, justru kurang diminati karena tidak sesuai dengan selera orang Banjar,” ungkap Sutikno.
Atas dasar itu, pihaknya berharap agar Bulog dapat menyalurkan SPHP di Kalimantan Selatan, dengan dominasi beras Banjar. Dengan begitu, selain program stabilisasi harga pangan berjalan efektif, juga dapat memenuhi preferensi masyarakat sehingga penyaluran beras benar-benar tepat sasaran.
Sutikno menambahkan, jika penyaluran SPHP terus dipacu dan dilakukan sesuai dengan selera masyarakat, maka ketersediaan pangan di Kalsel akan semakin terjaga. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan inflasi, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, Pemprov Kalsel akan terus memantau perkembangan harga dan pasokan beras di lapangan. Pemerintah juga berkomitmen menjadikan SPHP sebagai salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, yang pada akhirnya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas,” tutup Sutikno. (MRF/RIW/RH)
