Targetkan Predikat AA, Pemprov Kalsel Evaluasi Implementasi SAKIP Triwulan II
Sekda Kalsel (mic) saat memaparkan capaian dan target SAKIP Kalsel tahun 2025
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan II, di salah satu hotel berbintang Banjarbaru, Selasa (9/9) malam.
Kegiatan yang diikuti seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel ini, dibuka Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Hadir pula Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira.
Dalam sambutannya, Syarifuddin menekankan pentingnya evaluasi ini, sebagai langkah strategis memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menargetkan, melalui perbaikan berkelanjutan, Pemprov Kalsel dapat meraih predikat SAKIP AA.
“Hari ini merupakan bagian penting dari upaya kita memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif,” ujarnya.
Syarifuddin menegaskan, SAKIP tidak hanya soal penilaian, melainkan harus menjadi sistem yang membentuk budaya kerja berbasis hasil. Setiap program, kata dia, harus terukur manfaatnya bagi masyarakat serta memastikan setiap rupiah dari APBD memberi nilai tambah bagi kesejahteraan warga Banua.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengungkapkan, rata – rata nilai SAKIP kabupaten/kota di Kalsel saat ini berada pada predikat BB. Namun, Ia optimis, sejumlah daerah akan naik kelas tahun ini.
“Jika target yang ditetapkan evaluator Kemenpan RB dapat dicapai, maka ada lima daerah yang berpotensi naik ke BB dan satu daerah lagi bisa meningkat ke A,” jelasnya.
Galuh menegaskan, dokumen perencanaan berkualitas seperti RPJMD, merupakan fondasi utama untuk memperkuat akuntabilitas kinerja. Dalam waktu dekat, seluruh kepala SKPD diminta memaparkan rencana strategis masing-masing agar dapat dievaluasi keselarasan indikator kinerja utama dengan visi pembangunan daerah 2025–2029.
“Kuncinya ada pada pemahaman kepala SKPD terhadap pohon kinerja, indikator kinerja utama, serta kolaborasi lintas perangkat daerah. Dengan begitu, SAKIP bukan hanya soal predikat, tetapi menjadi instrumen nyata dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)
