Bulan: Mei 2025

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi bidang pendidikan sekaligus silaturahmi antara Gubernur Kalsel dan ratusan kepala satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB se-Kalsel, baik negeri maupun swasta, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (5/5).

Mewakili Gubernur Kalse,  Muhidin, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, menyampaikan pesan penting terkait komitmen Gubernur terhadap kemajuan dunia pendidikan di Banua.

“Pak Gubernur sangat ingin bertemu langsung dengan bapak ibu semua. Tetapi karena harus mengantar jemaah haji, akhirnya tidak bisa hadir disini,” katanya.

Syarifuddin menyebut, Gubernur Muhidin ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan pendidikan sesuai dengan visi misinya, yaitu pendidikan yang semakin sejahtera, termasuk memperhatikan aksesibilitas jalan ke sekolah-sekolah.

Pemprov Kalsel ingin memetakan kebutuhan riil setiap sekolah di bawah kewenangannya. Mengingat setiap wilayah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda-beda.

“Keperluan sekolah di Banjarmasin tentu berbeda dengan di Balangan. Jadi penting bagi kami untuk mendengar langsung dari kepala sekolah mengenai kebutuhan mereka,” jelasnya.

Syarifuddin juga menekankan pentingnya pendataan kondisi ruang kelas. Sekolah diminta menyampaikan data akurat terkait jumlah ruang belajar, termasuk kategori kerusakan ringan atau berat.

“Jangan sampai proses belajar terganggu hanya karena kekurangan ruang atau kondisi bangunan yang tidak layak,” tegasnya.

Ia juga menyinggung rendahnya rata-rata lama sekolah di Kalsel, yang menjadi perhatian khusus Gubernur Muhidin. Oleh karena itu, Pemprov akan menggandeng Kementerian Agama untuk mendorong penerapan program Paket C di lingkungan pesantren, guna memperluas akses pendidikan setara SMA.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyadi, menambahkan bahwa perhatian Pemprov juga ditujukan bagi pendidikan inklusif, khususnya untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Tahun ini kami akan menyiapkan 16 unit bus khusus untuk antar jemput siswa SLB, agar mereka bisa lebih mudah mengakses pendidikan tanpa hambatan transportasi,” kata Hadeli. (SYA/RIW/RSI)

Banjarbaru – Panitia Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan periode 2024–2027 secara resmi menyerahkan seluruh berkas hasil uji kompetensi kepada Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Prosesi penyerahan dilakukan langsung Ketua Timsel, Muhammad Amin, didampingi para anggota tim, dan diterima Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, pada Senin (5/5) siang, di Ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.

Ketua Timsel KPID Kalsel, Muhammad Amin menjelaskan, bahwa penyerahan ini merupakan bagian dari transparansi proses seleksi dan bentuk pertanggungjawaban Timsel terhadap hasil uji kompetensi yang telah dilaksanakan.

 “Penyerahan ini kami lakukan agar Komisi I DPRD Kalsel mengetahui secara rinci hasil keseluruhan seleksi, baik peserta yang lolos maupun yang tidak lolos dalam tahapan uji kompetensi,” ujar Amin.

Ia menambahkan bahwa dengan penyerahan tersebut, maka secara resmi seluruh tahapan uji kompetensi telah selesai dilaksanakan oleh Timsel. Selanjutnya, akan dilakukan uji publik selama 10 hari, terhitung mulai 5 hingga 16 Mei 2025, sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

 “Tahapan selanjutnya adalah uji publik yang akan berlangsung selama 10 hari. Setelah itu, kewenangan sepenuhnya berada di tangan Komisi I DPRD untuk melaksanakan tahap uji kelayakan dan kepatutan,” tambahnya.

Amin juga menegaskan bahwa Timsel tetap siap untuk berkoordinasi dengan Komisi I DPRD jika diperlukan, khususnya terkait data administrasi maupun informasi teknis lainnya dari proses seleksi yang telah dijalankan.

“Meskipun tugas kami sudah hampir selesai, kami tetap terbuka untuk melakukan koordinasi apabila dibutuhkan, agar proses ini tetap berjalan transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menyampaikan apresiasi kepada Timsel atas kerja keras dan dedikasi selama proses seleksi berlangsung. Ia memastikan Komisi I DPRD Kalsel akan melanjutkan proses dengan profesionalisme tinggi.

“Kami akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan profesional, transparan, dan objektif, mengingat KPID Kalsel merupakan lembaga penting dalam menjaga kualitas penyiaran dan keberimbangan informasi di daerah,” tegas Rais.

Dengan penyerahan ini, diharapkan proses seleksi anggota KPID Kalsel periode 2024–2027 dapat menghasilkan komisioner yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/RSI)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, Senin (5/5), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Forum yang momen penting untuk menyusun arah pembangunan Kalsel lima tahun ke depan ini, dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dan Dirjen Otonomi Daerah, para kepala daerah se-Kalsel, pimpinan SKPD, kepala Bappeda dan Balitbangda kabupaten/kota, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, hingga pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan beberapa agenda strategis yang menjadi fokus pembangunan, salah satunya rencana pembangunan Jembatan Pulau Laut – Pulau Kalimantan.

Jembatan ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp4,8 triliun. Namun sebagian telah dikerjakan menggunakan dana APBD Pemprov dan kabupaten. Dana pusat yang masih dibutuhkan sebesar Rp2,8 triliun.

“Sisi ujung jembatan akan dibantu dari APBD kabupaten dan provinsi, sementara bagian tengah kita usulkan dibiayai APBN. Saya harap dananya bisa segera turun agar pada 2027 jembatan sudah rampung,” ujarnya.

Menurut Gubernur, proyek ini penting untuk memperkuat posisi Kalsel sebagai penyangga logistik Kalimantan, terutama dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dengan laut yang dalamnya lebih dari 20 meter kita bisa tarik industri-industri dari Jabodetabek ke Kalsel. Karena itu kita tengah mengembangkan kawasan ekonomi khusus, termasuk pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih yang ditargetkan selesai tahun 2028,” jelasnya.

Pelabuhan ini diharapkan menjadi simpul logistik berskala nasional dan internasional.

Di bidang pendidikan, Gubernur Muhidin menekankan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat langsung dikelola oleh sekolah.

“Supaya tidak ada oknum yang memanfaatkan dana dari pusat untuk penyedia makanannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor menjelaskan visi pembangunan Kalsel lima tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJMD, yaitu BERKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

“Kita membagi Kalsel menjadi tiga zona pembangunan. Banjarbakula untuk jasa dan perdagangan, Banua Anam untuk sentra pangan dan agroindustri berbasis hilirisasi, serta Saijaan Bersujud sebagai kawasan industri hilirisasi sawit dan batubara,” urainya.

Ketiga kawasan ini akan terhubung dengan jalan bypass dan jembatan penghubung. Ariadi menegaskan tiga prasyarat dasar yang harus segera diwujudkan, yaitu jembatan Pulau Laut-Kalimantan, Pelabuhan Mekar Putih, dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Ketiganya tidak bisa dipisahkan. KEK Mekar Putih juga harus segera diberikan status operasional oleh Dewan KEK,” ujarnya.

Kawasan ekonomi dan industri di Kalsel nyatanya menarik minat investor asing. Ariadi mengungkapkan adanya investor asal Tiongkok yang berminat menanamkan modal sekitar Rp7 triliun di kawasan industri Jorong, dengan potensi menyerap hingga 10 ribu tenaga kerja.

“Kalau ini berhasil, bisa dongkrak ekonomi Kalsel hingga 2 persen. Target kita tumbuh 8,1 persen pada 2029 bisa tercapai asal ada dorongan investasi,” ucapnya.

Ia mendorong kepala daerah agar tidak pasif dan aktif mempromosikan wilayahnya kepada investor.

“Contohnya Morowali bisa tumbuh 14 persen karena smelter. Tapi ingat, kita butuh investor yang padat karya, bukan hanya padat modal. Kita ingin pertumbuhan yang berkeadilan, lingkungan tetap terjaga,” tutupnya.(SYA/RIW/RSI)

Banjarbaru – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam memajukan pendidikan di Kalimantan Selatan. Dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperingati hari pendidikan nasional 2025, dengan melaksanakan apel bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kalsel, yang dilaksanakan di Halaman Perkantoran Gubernur di Banjarbaru pada Senin (5/5). Peringatan ini juga berbarengan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke – 29 yang diperingati pada 25 April lalu.

Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan saat yang tepat untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat dalam memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

“Melalui pendidikan, akan dapat memutus mata rantai kemiskinan, dengan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran digital,” ungkap Hasnur, usai menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah ke – 29 dan Hari Pendidikan Nasional, Senin (5/5)

Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke – 29 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, bertindak sebagai pembina upacara,  Pj Sekdaprov Kalsel, M Syarifuddin, yang menyampaikan bahwa tema peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun ini, adalah “sinergi pusat dan daerah membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045”.

Pemilihan tema ini merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, dalam menyongsong masa depan indonesia yang gemilang.

“Semangat bekerja bersama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ungkap Syarifuddin.

Melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini pula, Syarifuddin mengharapkan para guru di Kalimantan Selatan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban, tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga mentor dan pembimbing bagi para murid.

“Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” tutup Syarifuddin. (MRF/RIW/RSI)

Banjarbaru – Sesuai slogan Gubernur Kalsel Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, yakni bekerja bersama merangkul semua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kembali menggelar Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terbaik Tahun 2025. Tahun ini sudah menginjak tahun kelima penyelenggaraan BUMDesa Terbaik sejak pertama dilaksanakan pada 2021.

Kepala DMPD Provinsi Kalsel, Faried Fakmansyah, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan penilaian ke sejumlah BUMDesa yang masuk nominasi. Kunjungan perdana tim penilai adalah ke Kabupaten Banjar dan Barito Kuala.

Di Kabupaten Banjar, yang menjadi unggulan adalah BUMDesa Karya Bersama di Desa Kiram, Kecamatan Karangan Intan. Sedangkan di Barito Kuala, BUMDesa Berkah Bersama di Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana.

“Kandidat lainnya adalah BUMDesa Maju Bersama Sumber Rejeki, Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, BUMDesa Bina Bersama, Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, BUMDesa Wake Berkah Abadi, Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST),” ungkap Agus pada Senin (5/5).

Menurut Agus Fariady, penilaian didasarkan pada aspek kemampuan BUMDesa mengelola potensi lokal, berkontribusi secara siginifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), serta kelengkapan dokumen administrasi dan laporan keuangan.

“Selanjutnya,  BUMDesa Salatiga, Desa Sungai Baring, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU),  BUMDesa Madani, Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), BUMDesa Mitra Usaha, Desa Suato, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, BUMDesa Mandiri Sejahtera Guntung Besar, Desa Guntung Besar, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut  dan BUMDesa Maju Bersama Sejahtera Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru,” lanjut Agus.

Penilaian ini bukan sekadar lomba, namun menjadi upaya pemerintah provinsi mendorong semangat dan inovasi desa dalam mengelola potensi secara mandiri dan berkelanjutan. Pemenang akan dinobatkan sebagai BUMDesa Terbaik Tingkat Provinsi Kalsel tahun 2025. BUMDesa terbaik I mendapatkan hadiah uang Rp 35 juta, terbaik II Rp 30 juta dan terbaik III Rp 25 juta.

“Pengumuman pemenang dilakukan pada Expo BUMDesa 2025, yang merupakan ajang puncak yang menjadi wadah promosi, apresiasi, dan inspirasi bagi seluruh pelaku BUMDesa se-Kalsel,” tutup Agus. (MRF/RIW/RSI)

Banjarmasin – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan inisiasi terhadap Puskesmas Sungai Andai, sebagai Puskesmas Ramah Layanan Publik.

Ditetapkan langsung oleh Wakil Walikota Banjarmasin Ananda mewakili Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin, di Kantor Puskesmas Sungai Andai, pada Senin (5/5).

Ananda menyampaikan, apresiasi kepada Ombudsman RI Kalsel yang talah memberikan inisiasi tersebut.

“Setelah ditetapkan Puskesmas Sungai Andai ini sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik, maka pelayanan terus ditinggalkan lagi kedepannya,” ungkap Ananda.

Ananda berharap, seluruh Puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin kedepannya, akan mendapatkan predikat sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik.

“Kami berharap 20 Puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik,” ujar Ananda.

Wakil Walikota Banjarmasin ini juga berpesan, akan turun langsung ke puskesmas puskesmas untuk melihat langsung pelayanan yang diberikan.

“Kedatangan saya bisa melakukan penyamaran menjadi acil acil untuk melihat langsung layanan yang diberikan,” ucapnya.

Apakah, lanjut Ananda, puskesmas masih memberikan pelayanan dengan ramah atau tidak.

Begitu juga, tambah Ananda, untuk layanan parkir yang saat ini telah bebas tarif atau gratis.

“Jangan sampai kami mendapatkan adanya layanan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” ucap Ananda.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tabiun Huda menjelaskan, penetapan Puskesmas Sungai Andai ini sebagai Puskesmas Ramah Pelayanan Publik merupakan yang pertama di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Penetapan ini diberikan karena pelayanan yang diberikan benar benar ramah,” ucap Tabiun.

Tabiun mengatakan, kedepannya Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terus berupaya agar selurus Puskesmas mendapatkan gelar tersebut. (SRI/RIW/RSI)

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menekankan pentingnya profesionalitas pada seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel periode 2024-2027, dan meminta agar tidak ada peserta titipan dalam proses tersebut.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Muhidin saat menghadiri Konferensi Pers Penyerahan Hasil Uji Kompetensi Seleksi KPID Kalsel kepada Komisi I DPRD Kalsel, yang digelar di Aula Sasangga Banua, Eks Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin, akhir pekan tadi.

“Meskipun ada beberapa wajah yang kita kenal lama, namun tetap harus junjung tinggi profesionalitas,” tegas Muhidin.

Gubernur juga mengimbau semua pihak, termasuk insan pers, untuk turut mengawal proses seleksi ini agar berlangsung transparan. Ia bahkan membuka ruang laporan jika ditemukan indikasi peserta titipan.

“Kalau ada masyarakat mendengar, dan ada buktinya, silakan laporkan kepada saya. Nanti akan kita batalkan kepesertaannya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Seleksi KPID Kalsel, Muhammad Amin menegaskan bahwa seleksi kali ini berjalan dengan transparan dan tanpa intervensi.

“Seleksi periode ini terasa spesial karena Gubernur memberikan arahan secara langsung dan menyatakan agar seleksi dilakukan secara terbuka, apa adanya,” ucapnya.

Amin menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan 21 nama peserta kepada Komisi I DPRD Kalsel, terdiri dari 17 peserta baru yang lulus uji kompetensi dan 4 peserta incumbent. Nama-nama tersebut akan mengikuti proses uji publik selama 10 hari, terhitung sejak 5 hingga 16 Mei 2025.

“Uji publik bertujuan untuk menjaring masukan masyarakat terhadap para peserta, dan akan menjadi salah satu referensi Komisi I DPRD dalam pelaksanaan Fit and Proper Test,” jelas Amin.

Ia juga menambahkan bahwa nama-nama peserta yang diumumkan hanya disusun berdasarkan abjad, bukan nilai atau peringkat. Nilai dan peringkat akan diserahkan langsung kepada Komisi I DPRD untuk menjaga objektivitas uji publik, sesuai Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2024.

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor memastikan bahwa pihaknya akan memegang teguh keprofesionalan dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan anggota KPID Kalsel.

“Kami akan melaksanakan Fit and Proper Test secara profesional, dan memastikan tidak ada peserta titipan. Kami ingin mendapatkan komisioner yang benar-benar terbaik untuk penyiaran di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/RSI)

Banjarmasin – Legislator Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak warga beralih ke Identitas Kependudukan Digital atau IKD.

Hal itu seperti yang dilakukan, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kalsel, Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bertempat disalah satu cafe kawasan Banjarmasin Tengah, akhir pekan tadi.

Ilham menyampaikan, berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 di DPRD Kalsel diketahui, capaian implementasi IKD di Kalsel, termasuk Kota Banjarmasin masih tergolong sangat rendah.

“Capaian IKD kita baru 5% dari target nasional 25%. Maka dari itu, kami ingin membantu pemerintah mendorong pemanfaatan IKD melalui kegiatan sosialisasi ini,” ujarnya.

IKD, menurut Ilham, memiliki potensi besar dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi, termasuk dalam perubahan data Kartu Keluarga (KK), pencetakan akta kelahiran, KTP, dan dokumen kependudukan lainnya.

Ia juga mengusulkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyediakan layanan mobil keliling untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan datang langsung ke kantor.

“Banyak warga yang tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke Disdukcapil, sementara untuk mendapatkan barcode IKD harus melalui kantor Disdukcapil. Dengan adanya layanan jemput bola, masyarakat tetap bisa mengakses pelayanan kependudukan tanpa harus datang ke kantor,” pintanya.

Barcode pada IKD penting untuk memverifikasi dan mengaktifkan akun. Pemilik IKD harus memindai barcode ini di kantor Disdukcapil dengan bantuan petugas agar datanya terbukti benar dan valid.

Tak hanya soal administrasi kependudukan, Ilham juga turut mensosialisasikan pentingnya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Ia mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah organik dan anorganik demi mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Sampah anorganik bisa bernilai ekonomis jika dikelola dengan benar. Kita ingin masyarakat mulai sadar dari hal-hal kecil seperti memilah sampah di rumah,” katanya.

Warga yang hadir dalam sosialisasi, Muliani dan Ramadani, menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengaku sangat terbantu dengan informasi terkait penggunaan IKD, yang memungkinkan masyarakat mencetak KK secara online.

“Harapannya ke depan sosialisasi seperti ini bisa lebih sering dilakukan,” tutup Muliani.  (ADV-NHF/RIW/RSI)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025 di Banjarmasin, dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan.

Kegiatan dibuka langsung Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Sekretaris Dispar Tanwiriyah, didampingi Kabid Pengembangan Destinasi, Mugeni, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Musrefinah Lediya, pada Selasa (5/5).

Kepada sejumlah wartawan, Sekretaris Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan – Tanwiriyah menyampaikan, kegiatan

bimbingan teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025 bertujuan, agar kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, dapat belajar merangkai cerita yang menarik, menggali potensi dari setiap destinasi. Sehingga dapat menyampaikan secara efektif kepada wisatawan, baik secara langsung maupun melalui media digital.

“Pokdarwis merupakan garda terdepan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata daerah,” ucapnya

Tanwiriah menjelaskan, Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, menghadirkan Narasumber Novyandi Saputra, yang menyampaikan materi Story Telling sebagai alat promosi, dan branding destinasi bagi Kelompok Sadar Wisata kota Banjarmasin. Sedangkan Bayu Bastari Setiawan, memaparkan materi tentang Workshop Story Telling menggali cerita lokal mitos, legenda dan sejarah kota Banjarmasin.

“Setelah di kota seribu sungai, akan kami lanjutkan ke-12 kabupaten dan kota lainnya,” jelas Intan (sapaan akrabnya).

Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Emil Salim, menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, yang telah diiikuti sekitar 50 orang, terdiri Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Pemuda Pelopor dan Nanang Galuh kota Banjarmasin.

Ia berharap, hasil bimtek dapat diimplementasikan nantinya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik hingga mancanegara.

“Mari jadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk berdiskusi, saling berbagi ide, belajar dari para narasumber yang berkompeten, dan menjalin jejaring yang bermanfaat untuk kemajuan pariwisata di daerah masing-masing,” tutupnya. (NHF/RIW/RSI)