Hadiri Musrenbang 2025, Supian HK Tegaskan Dukungan Penuh DPRD untuk Program Gubernur

BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadiri pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun Rencana 2025 – 2029 bertempat di Gedung Auditorium KH. Idhan Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (5/5).

Ditemui usai mengikuti rangkaian acara yang dibuka secara resmi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK sangat bersyukur karena Musrenbang kali ini dihadiri Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan ada kementerian Bappenas, ada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan (pembangunan) untuk lima tahun ke depan,” tuturnya.

Supian HK menegaskan, DPRD juga menyambut baik kegiatan musrenbang yang pada intinya adalah untuk menyusun rencana pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Nasional.

“DPRD menyambut sangat baik. Ini adalah pembangunan berkelanjutan tetapi memang harapan jangan hanya seremonial. Jangan hanya di atas kertas saja. Nanti bagaimana pelaksanaan eksekusinya itu yang kita giring nanti bersama – sama,” pintanya.

Selain itu, Supian HK juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program kegiatan yang diusulkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel untuk kepentingan masyarakat Kalsel.

“Kita di tahun jamak kita siap aja menganggarkan. Begitu juga apa usulannya Pak Gubernur untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Kita mendukung seratus persen asal tidak menyalahi aturan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman menambahkan sekaligus mengingatkan, adanya penekanan yang disampaikan Kemendagri terkait penyelarasan data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota yang ada di Kalsel.

“Kalau tidak selaras, program-program (yang disusun dalam musrenbang) ini pasti akan susah dan itulah tadi juga pak Gubernur menekankan kepada Bupati agar turun ke lapangan mendata semua. Mungkin inilah maksud dari kementerian dalam negeri untuk sinkronisasi data baik kabupaten/kota maupun provinsi,” ungkapnya.

Alpiya mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalsel agar memberikan data daerah yang benar-benar valid sehingga sama dan sesuai dengan data yang ada di provinsi maupun pusat. Alpiya berharap, tidak ada lagi kebocoran data, dimana yang tidak berhak justru menerima bantuan.

“Ini (data) benar-benar di cross check. Apa yang dilaporkan oleh desa benar-benar di cek kembali. Benar ngga ini masyarakat yang benar-benar menerima. Kerja dua kali lah, jangan sampai menerima laporan dari bawahan sekian tapi tanpa cross check yang lebih maksimal,” pungkasnya

Musrenbang Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman diikuti Forkopimda Provinsi Kalsel, DPD RI, serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Kalsel.

Hadir secara langsung, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, selaku narasumber.

Sedangkan via zoom, dikuti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Novie Riyanto Raharjo, Deputi Bidang Layanan Kepemudaan Kementerian Pemuda Dan Olahraga, Yohan, dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Pariwisata, Rayendi Nur Salam. (ADV-NHF/RIW/RH)