BANJARBARU – Dalam rangka memberikan apresiasi dan mendorong pemanfaatan ruang terbuka hijau, UPTD Kebun Raya Banua menghadirkan program akses masuk gratis khusus bagi pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini berlaku setiap Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WITA.
Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, mengatakan, kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pegawai Pemprov Kalsel dalam menikmati fasilitas yang ada di kawasan konservasi dan edukasi tersebut.
Plt. Kepala Kebun Raya Banua, Firmansyah
“Kami ingin memberikan ruang bagi para pegawai Pemprov Kalsel untuk bisa menikmati keindahan dan manfaat dari Kebun Raya Banua, tanpa harus mengeluarkan biaya. Cukup menunjukkan kartu identitas pegawai, mereka bisa masuk secara gratis setiap Jumat pagi,” ujar Firmansyah, Kamis (24/4).
Lebih lanjut, Firmansyah mengatakan bahwa melalui program ini pihaknya juga ingin mendorong gaya hidup sehat dan meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan di kalangan ASN.
Ia juga berharap, dengan adanya program ini, semakin banyak ASN yang tertarik mengunjungi Kebun Raya Banua dan turut mendukung pelestarian lingkungan melalui kegiatan-kegiatan positif di kawasan tersebut.
“Kebun Raya Banua tidak hanya menjadi tempat wisata edukatif, tetapi juga ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan untuk berolahraga ringan, refreshing dan menambah wawasan terkait keanekaragaman hayati,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)
BANJARBARU – Bertempat di area kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), yang diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Banjarbaru yang berdekatan dengan area diadakannya GPM ini.
GPM yang dilaksanakan pada Jum’at (25/4) ini, berhasil menarik minat masyarakat kota Banjarbaru yang sangat antusias berbelanja.
Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman menjelaskan, GPM ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit saat ini.
“Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Haji Muhidin, kami menyediakan sembilan bahan pokok pangan dengan harga di bawah harga pasar,” ucap Syamsir
Kepala DPKP Kalsel (Topi Merah) saat turut serta menjajakan dagangan para petani pada kegiatan GPM
Dalam kegiatan ini, kata Syamsir, harga bawang yang dijual seharga Rp33.000 per kilogram dan mendapatkan tambahan diskon menjadi Rp30.000 per kilogram.
“Jadi kita berikan diskon sebesar 3.000 Rupiah. Tidak hanya itu, semua produk yang dijual dalam GPM juga mendapatkan diskon yang sama, sementara sayuran diberikan secara gratis,” lanjut Syamsir.
GPM ini akan dilaksanakan secara berkala. Adapun produk yang dijual yaitu sayuran cabe, terong, ayam, beras, minyak goreng, gula, dan olahan dari daging ayam berupa nugget dari UMKM setempat, semuanya dengan harga yang terjangkau. Ke depan, GPM ini direncanakan akan diadakan di lokasi-lokasi lain untuk semakin memperluas jangkauan bantuan.
“Alhamdulillah, kami telah melaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa kegiatan ini berjalan sukses dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan pangan murah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman ikuti Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 Tahun 2025 secara daring/virtual pada Jum’at (25/4) pagi.
Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX tahun 2025 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045” ini dilaksanakan di Kota Balikpapan, dan dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto sebagai Inspektur Upacara.
Dalam kesempatan ini, Wamendagri Bima Arya menyampaikan arahan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bahwa Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-29 ini menjadi momentum untuk sinkronisasi dan evaluasi APBD daerah di Indonesia.
“Kita boleh optimis dan bangga banyak daerah dengan angka yang impresif dan inspiratif, kapasitas fiskal menguat, kepemimpinan yang hebat. Tapi tidak sedikit angka yang menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang APBD nya jauh dari kuat dan alokasi APBD nya belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Tahun ke 29 ini adalah saat yang tepat untuk kita evaluasi tentang otonomi daerah,” sampainya.
Evaluasi ini, menurut Wamendagri Bima Arya harus dilaksanakan di dua sisi, yakni pada sisi Pemerintah Daerah dan juga sisi Pemerintahan Pusat melalui Kemendagri.
“Di satu sisi kepala daerah harus terus beradaptasi, tapi Kemendagri dan Pemerintah Pusat juga tidak boleh berhenti untuk sinkronisasi dan evaluasi,” ujarnya.
Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa kepemimpinan kepala daerah harus mengusung cara pandang yang jauh lebih inovatif, lebih kolaboratif untuk menuju kesuksesan fiskal daerah.
“Cara pandang yang jauh lebih inovatif, kolaboratif dan membangun kerjasama dengan semua stakeholders, bermitra dengan swasta, menguatkan penta helix, berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif atau ‘New Engine of Growth’ menjadi kunci kesuksesan fiskal daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut Wamendagri Bima Arya juga menyampaikan Otonomi daerah juga berbeda dengan sistem federal.
“Otda berbeda dengan sistem federal dimana sistem kita adalah kesatuan. Pemerintah pusat melalui Kemendagri melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan dan supervisi untuk memastikan Pemda berjalan maksimal untuk memenuhi pelayanan publik yang baik,” ujarnya.
Melalui peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-29 ini, Wamendagri Bima Arya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.
Selain sebagai inspektur upacara, Wamendagri Bima Arya Sugiarto juga menyerahkan piagam penghargaan kepada kepala daerah yang berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Turut berhadir secara daring mendampingi Wagub Hasnuryadi Sulaiman, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov, Taufik Hidayat.
Ditemui usai rangkaian upacara selesai, Taufik menyampaikan bahwa Wamendagri Bima Arya menyampaikan harapan agar Pemda berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 29 ini, beliau ingin Pemda se-Indonesia tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena memang semangat otda adalah memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” sampainya.
Untuk Pemprov Kalsel sendiri ujar Taufik, sudah turut melaksanakan rangkaian Peringatan Hari Otonomi Daerah dalam beberapa bulan terakhir, termasuk melaksanakan penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan hari ini sudah diumumkan hasilnya.
“Untuk Pemprov Kalsel kita terus tingkatkan kinerja kita terkait penyelenggaraan otda, mudah-mudahan ke depan bisa masuk 10 besar. Untuk kabupaten Alhamdulillah ada Kabupaten Banjar dan Kabupaten HSS yang masuk di 10 besar untuk Penyelenggaraan Otda. Mudah-mudahan ke depan kita terus meningkatkan kinerja kita, prinsipnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga otomatis nilai untuk indeks LPPD juga akan meningkat,” harapnya. (Biroadpim-RIW/RH)
BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melakukan evaluasi kondisi atlet pelajar selama Ramadhan lalu bersama dengan Tim Ahli.
Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Kalsel Asfia Urrahman menjelaskan, pihaknya telah menerima data data hasil latihan para atlet pelajar, yang tergabung dalam Sistem Pembinaan Olahraga Berjenjang Nasional (SPOBNAS) dan SPOBDA Kalimantan Selatan selama menjalani latihan di bulan Ramadhan.
Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Setra Olahraga Dispora Kalsel Asfia Urrahman
“Kami bersama Tim Ahli melakukan evaluasi tersebut,” ungkap Asfia, kepada sejumlah wartawan, Jumat (25/4).
Hasil evaluasi, lanjutnya, saat ini masih dalam proses penilaian dari tim ahli, untuk memastikan kondisi atlet tersebut dalam keadaan bugar atau tidak.
“Kami pada akhir April nanti, akan mengunjungi pusat latihan pelajar di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah serta Tapin, untuk menyampaikan hasil dari kondisi atlet binaan masing masing daerah,” ucapnya.
Selain itu, tambah Asia, atlet pelajar ini siap meramaikan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahun 2025 di Kota Banjarmasin.
“Beberapa cabang olahraga yang menjadi pembinaan dalam Sistem Pembinaan Olahraga Berjenjang Nasional (SPOBNAS) dan SPOBDA, dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi mendatang,” jelasnya.
Terdapat atlet atlet pelajar binaan mereka yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar tersebut.
“Untuk itu kami bersama tim ahli menyusun program latihan para atlet tersebut, dalam persiapan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Kota Banjarmasin mendatang,” ujar Asfia. (SRI/RIW/RH)
BANJARMASIN – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menilai sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan tetap terjaga stabil, di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global.
Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo, dalam rilisnya pada Jumat (24/4) sore mengatakan, saat ini perekonomian Kalimantan Selatan masih terus tumbuh sebesar 5,05 persen secara cumulative tocumulative di tengah tantangan global maupun domestik, dengan nominal PDRB Rp.1.081,8 triliun, sedikit lebih tinggi dari nasional sebesar 5,03 persen dengan nominal PDB sebesar Rp. 3.296,7 triliun.
“Ekonomi Kalimantan Selatan masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu industri pertambangan, pengolahan, dan pertanian,” ucapnya
Agus menyampaikan, untuk perkembangan industri perbankan, masih terjaga stabil dengan kinerja intermediasi yang kontributif. Kondisi tersebut didukung likuiditas yang memadai, dan tingkat permodalan yang kuat di tengah peningkatan risiko ketidakpastian.
Kredit perbankan posisi Februari 2025 tetap melanjutkan double digit growth sebesar 18,59 persen (yoy) (Januari 2025: 18,16 persen) dengan outstanding Rp77,45 triliun. Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi outstanding Januari 2025 sebesar Rp77,10 triliun.
“Komposisi kredit utamanya ditopang kredit modal kerja sebesar 23,98 persen dan kredit investasi sebesar 22,94%. Kedua kredit tersebut adalah bersifat produktif yang diharapkan dapat mendorong peningkatan penghasilan dan kapasitas usaha di Kalimantan Selatan,” jelasnya
Lebih lanjut Agus menambahkan, dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 13,01 persen menjadi Rp94,03 triliun (Januari 2025: 11, 59 persen). Pertumbuhan DPK yang tinggi ditopang oleh deposito yang tumbuh sebesar 32,47 persen yoy, diikuti oleh giro sebesar 10,16%, dan tabungan sebesar 6,09 persen.
Kinerja sektor perbankan tersebut diikuti dengan Loan-to-Deposit (LDR) sebanyak 82,37 persen dan kualitas kredit yang baik, tecermin dari Non-Performing Loan (NPL) yang terjaga pada level 1,14 persen. Dari sisi perbankan syariah, pertumbuhan positif terlihat dari peningkatan aset, DPK, dan kredit posisi Februari 2025 secara berurutan sebesar 24,92 persen, 21,81 persen dan 13,37 persen yoy.
“Intermediasi perbankan syariah cukup baik dengan LDR sebesar 83,74 persen serta profil risiko yang terjaga dengan rasio NPF sebesar 0,97 persen,” tutup Agus.
Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Selatan menggelar Kegiatan Media Update bersama Forum Wartawan Ekonomi Kalimantan Selatan. Dipimpin Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo, didampingi jajaran Direksi OJK Provinsi Kalsel, dihadiri Media Massa baik Cetak Elektronik dan Online, bertempat di salah satu Cafe kawasan Banua Anyar Banjarmasin. (NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin secara resmi melantik dan mengukuhkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024, pada Kamis (24/4) di Gedung Idham Chalid Banjarbaru.
Gubernur Kalsel, Muhidin saat melantik dan mengukuhkan para CPNS dan PPPK
Pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 1.234 CPNS dan PPPK ini turut disaksikan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Pj. Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, serta Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Gubernur Kalsel, Muhidin saat menyerahkan SK kepada CPNS dan PPPK
Dalam sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakan Pj. Sekdaprov, M. Syarifuddin, menyampaikan bahwa penambahan jumlah CPNS dan PPPK ini diharapkan mampu memperkuat roda pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
“Kesempatan terpilih sebagai ASN maupun calon ASN adalah sebuah anugerah yang wajib disyukuri. Hari ini, kalian adalah pemenang dari ribuan orang yang berharap bisa bekerja di dunia pemerintahan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa menjadi ASN bukan hanya soal pekerjaan, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan integritas.
“Saya minta para CPNS dan PPPK dapat menunjukkan kinerja terbaik, terus bekerja dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai ASN, dan sekali lagi saya ucapkan selamat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Dinansyah menjelaskan, bahwa jumlah peserta yang dilantik sebanyak 1.234 orang, terdiri dari 100 formasi CPNS ditambah 4 CPNS dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), serta 1.130 formasi PPPK.
“Untuk PPPK, terdiri dari 733 formasi guru, 79 formasi tenaga kesehatan, dan 318 formasi tenaga teknis,” jelasnya.
Dinansyah juga berharap para CPNS dan PPPK yang baru dilantik dapat menunjukkan kinerja yang profesional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN seperti integritas, nasionalisme, etika publik, kualitas pelayanan dan akuntabilitas.
“Dengan semangat baru ini, kami berharap kehadiran mereka bisa memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program pembangunan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)
BANJARBARU – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (DPW APWI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kini resmi memiliki pengurus baru untuk masa bakti 2025–2029, setelah secara sah dilantik dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APWI, Kamis (24/4), di Aula BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan.
Pelantikan dilakukan secara daring oleh Ketua Umum DPP APWI, Sugihardjo, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum DPP APWI Nomor KEP-005/DPP-APWI/II/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Susunan Pengurus DPW APWI Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2025–2029, tertanggal 13 Februari 2025.
Ketua DPW APWI Kalsel yang baru dilantik, Tina Purnamawati, menyampaikan bahwa pelantikan ini memiliki dasar hukum yang kuat serta menjadi awal dari komitmen besar seluruh pengurus dalam memajukan profesi Widyaiswara dan pengembangan kompetensi ASN di daerah.
Ketua DPW APWI Kalsel Periode 2025-2029, Tina Purnamawati, saat menyampaikan sambutan
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk tanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan semangat kolaboratif. APWI Kalsel siap bersinergi demi terwujudnya Smart ASN yang unggul dan profesional,” ujarnya.
Tina menekankan, Widyaiswara memiliki peran strategis dalam transformasi sumber daya manusia aparatur, khususnya di tengah era disrupsi dan digitalisasi yang menuntut pembelajaran inovatif dan adaptif.
Mengacu pada visi organisasi, yaitu “Menjadi Organisasi Profesi Widyaiswara Yang Modern, Berkelas Dunia, Kredibel, Dan Peduli Pada Anggota”, Tina menegaskan komitmen DPW APWI Kalsel untuk menjalankan enam program strategis, yaitu Pembinaan Widyaiswara, Peningkatan kompetensi Widyaiswara, Pembinaan organisasi, Penelitian dan pengembangan, Kerja sama antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta Pengabdian masyarakat.
“Keenam program ini menjadi landasan kuat dalam menjawab tantangan ke depan dan mendorong Widyaiswara menjadi agen perubahan yang berdaya saing,” jelasnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi kepada seluruh pengurus baru DPW APWI Kalsel.
“Amanat ini adalah bentuk komitmen bersama dalam membangun SDM ASN yang adaptif dan berintegritas. Pemprov Kalsel akan terus mendukung kinerja APWI, termasuk melalui kolaborasi dan penyediaan fasilitas pelatihan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tantangan birokrasi ke depan. Mulai dari transformasi digital, tuntutan pelayanan publik, hingga percepatan pembangunanmemerlukan ASN yang tidak hanya cakap teknis, tetapi juga kuat secara karakter.
“Pelantikan pengurus DPW APWI Kalsel ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran Widyaiswara di Banua, sekaligus memperkokoh sinergi lintas lembaga dalam menciptakan ASN yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi,” harapnya. (SYA/RIW/RH)
BANJARMASIN – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, mengapresiasi Pameran Karya Perupa Perempuan yang digelar Taman Budaya Kalimantan Selatan.
Kepada wartawan, usai membuka Pameran Karya Perempuan pada Kamis (24/4) Wakil Menteri Dalam Negeri RI – Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya sangat senang perupa perempuan di Kalimantan Selatan, sangat aktif untuk menjaga dan mempromosikan seni dan budaya melalui lukisan yang di pamerkan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, saat diwancara
Ia berharap, kegiatan ini terus difasilitasi pemerintah daerah, dan ke depannya Pemda memilliki Museum Budaya representatif, khusus untuk para perupa di Kalsel.
“Pameran ini dapat meningkatkan perputaran roda ekonomi nasional dan mengangkat kelas festival seni rupa di Indonesia,” paparnya
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Suharyanti menyampaikan, Pameran Karya Perupa Perempuan bertajuk “Junjung Galuh” ini, merupakan pertama kalinya digelar, dalam rangka memeriahkan Hari Kartini setiap tanggal 21 April.
Ketua DWP Kalsel Masrufah, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Kabid Kebudayaan Kalsel dan Ketua DWP PPLIPI Kalsel
Yanti berharap, pameran ini dapat menjadi daya tarik tersendiri, khususnya seni dan budaya di Kalimantan Selatan, serta memberikan dukungan penuh bagi perupa untuk terus berkarya.
“Pameran ini digelar selama 5 hari secara gratis, terhitung dari tanggal 24 – 28 April 2025, mulai pukul 10.00 – 20.30 WITA, bertempat di Gedung Wargasari Taman Budaya Kalsel,” jelasnya
Lebih lanjut Suharyanti menambahkan, gelaran Pameran Karya Perupa Perempuan ini diikuti sebanyak 28 perupa wanita se Kalimantan Selatan. Yakni berupa 50 lukisan dari kalangan perempuan remaja hingga dewasa yang memiliki beragam latar dan profesi.
“Kami sangat bangga dengan hasil karya yang sangat inspiratif, melalui karya yang dipamerkan Komunitas Perupa di Kalsel,” tutupnya.
Untuk diketahui, pembukaan Pameran Karya Perupa Perempuan, yang digelar Taman Budaya Kalimantan Selatan ini, turut dihadiri Ketua DWP Provinsi Kalsel, Masrufah, didampingi Kepala DPPPA-KB Kalsel Sri Mawarni, Kepala Bidang Kebudayaan Kalsel, Raudati Hildayati, dan perwakilan Dinas Pariwisata Kalsel, Ketua DWP PPLIPI Kalsel Nawang Wijayanti, perupa, para peserta didik serta seniman. (NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan mengejar target Luas Tambah Tanam (LTT), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi LTT bersama seluruh kabupaten/kota se-Kalsel.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, Kamis (24/4), dan turut dihadiri para Penanggung Jawab Kalimantan Selatan yang dikomandoi Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Korem 101 Antasari, Kodim Kabupaten/Kota, beberapa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Operator LTT, hingga penyuluh pertanian kabupaten/kota.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, mengungkapkan, capaian LTT merupakan indikator penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dengan kolaborasi dan sinergi semua pihak, mulai dari penyuluh, petani, hingga TNI, pihaknya optimis target LTT dapat tercapai, tidak hanya target kesanggupan April saja, tetapi sampai akhir tahun nanti.
Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman (tengah)
“Dalam rapat ini, seluruh pihak memetakan kondisi lapangan, membahas kendala teknis, dan merancang strategi percepatan luas tambah tanam. Salah satunya melalui optimalisasi pompanisasi, percepatan distribusi benih dan pupuk, serta pendampingan intensif kepada petani,” ungkap Syamsir.
Sementara itu, Sekretaris DPKP Kalsel, Imam Subarkah, menyampaikan bahwa target tanam tahun 2025 cukup ambisius. Target total LTT mencapai 571 ribu hektare, dan untuk bulan April saja ditargetkan hingga 75 ribu hektare.
Sekretaris DPKP Kalsel, Imam Subarkah
“Hingga pertengahan April, capaian LTT baru berada di angka 30 ribu hektar. Hal ini dipengaruhi tingginya curah hujan yang menyebabkan air pasang di wilayah Barito Kuala, Banjar, Tapin, dan sebagian Tanah Laut yang merupakan wilayah berpotensi paling tinggi terhadap hasil pertanian,” ucap Imam.
DPKP Kalsel memprediksi, pada Mei 2025 akan mulai memasuki musim kemarau. Sehingga pihaknya turut mendorong percepatan tanam.
“Petani sebenarnya sudah menyiapkan bibit, tapi karena air masih tinggi, belum bisa turun ke lahan. Diprediksi bulan Mei mulai kemarau, dan saat itulah kita dorong percepatan tanam,” sahut Imam.
Rakor LTT ini juga menjadi momen konsolidasi data antar kabupaten/kota. Setelah dicek satu per satu, estimasi tanam akhir April bisa mencapai 65 ribu hektare.
Kementerian Pertanian pun mengingatkan pentingnya akurasi dan validasi pelaporan data dan pemantauan berkala, agar kebijakan bisa diambil secara cepat dan tepat. Rakor LTT ini menjadi sinyal kuat bahwa Kalimantan Selatan siap menjadi garda depan dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi semua elemen, target besar LTT 2025 diyakini dapat tercapai.
“Kalau tercapai, ini luar biasa. Karena tahun-tahun sebelumnya, capaian tanam di bulan April bahkan belum menyentuh angka 20 ribu hektare,” tutup Imam. (MRF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Diawali dengan tarian Tarhib Al Banjary dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, rangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan – Musrenbang Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan, dimulai di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Kamis (24/4). Hadir pada Musrenbang yang mengangkat tema Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional ini, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya.
Gubernur secara simbolis menyerahkan RPJMD 2025 2029 kepada unsur pimpinan DPRD Kalsel
Sementara dari Provinsi Kalimantan Selatan, hadir langsung tiga serangkai pemimpin Banua. Yakni Gubernur, Muhidin, Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, dsn Pj Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin. Tidak ketinggalan unsur pimpinan DPRD Provinsi, kepala daerah 13 kabupaten kota se Kalsel, unsur Forkopimda Kalsel, lembaga vertikal, lembaga, ormas serta jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Termasuk Kepala Bappeda Provinsi, Ariadi Noor dan jajarannya, sebagai panitia penyelenggara.
Sebelum membuka acara bersama Wamendagri, Gubernur didaulat untuk memberikan sambutan pada kegiatan rutin tahunan ini. Tidak sendiri, Gubernur tertua di Indonesia ini, juga mengajak Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman serta Pj Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin untuk mendampingi selama di panggung.
Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan, dalam satu tahun terakhir, telah dicapai sasaran pembangunan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator. Seperti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 75,19 atau naik sebesar 0,53 poin dibanding tahun sebelumnya yang tercatat di angka 74,66.
“Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Kalsel sampai 2024 tumbuh sebesar 5,05 persen. Indeks Kualitas Lingkungan hidup di Kalsel berada di angka 75,7, juga di atas nilai rata-rata nasional, salah satu indikator yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan,” papar Gubernur.
Sementara itu, angka pengangguran di Kalsel sebesar 4,2 persen dan angka kemiskinan 4,11 persen. Angka pengangguran dan kemiskinan di Kalsel juga jauh berada di bawah rata-rata nasional. Bahkan, Kalsel termasuk provinsi dengan persentase penduduk miskin peringkat dua terkecil di Indonesia.
“Dalam hal tata kelola pemerintahan, Kalsel sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut – turut, dan sebagai satu – satunya provinsi di luar pulau Jawa yang memperoleh nilai SAKIP A,” tambah Muhidin.
Capaian ini ucap Gubernur H Muhidin, menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pada kesempatan ini, Gubernur juga menyampaikan bahwa prioritas program RKPD Provinsi Kalsel 2026 mengacu kepada dokumen rancangan awal RPJMD 2025-2029 yang terdiri dari 5 misi dan 10 janji kampanye. Dimana prioritas ini telah dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah.
Adapun prioritas pembangunan yang dimaksud, adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya. Kemudian, pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan, serta perekonomian berbasis, peningkatan sektor unggulan (industri, UMKM, perdagangan, pertanian dan pariwisata) didukung oleh investasi, tenaga kerja berdaya saing, dan energi berkelanjutan.
“Keempat adalah peningkatan kualitas lingkungan dan kapasitas mitigasi serta penanganan bencana, dan kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik,” paparnya.
Gubernur juga berharap kepada semua pihak yang mengikuti Musrenbang ini, untuk turut mendorong pelaksanaan proyek – proyek strategis di Kalsel. Diantaranya proyek pembangunan jalan lintas tengah dan lintas barat, pembangunan jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut, pembangunan stadion internasional, serta mendukung penguatan swasembada pangan, dan bantuan untuk pengelolaan darurat sampah,” tutupnya.
Musrenbang Tahun 2025 ini, membahas Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah – RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2026, serta RPJMD Provinsi Kalsel tahun 2025-2029. (RIW/RH)
