Buka Musrenbang 2025, Gubernur Muhidin Sampaikan 5 Prioritas RPJMD Kalsel

BANJARMASIN – Diawali dengan tarian Tarhib Al Banjary dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, rangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan – Musrenbang Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan, dimulai di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Kamis (24/4). Hadir pada Musrenbang yang mengangkat tema Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional ini, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya.

Sementara dari Provinsi Kalimantan Selatan, hadir langsung tiga serangkai pemimpin Banua. Yakni Gubernur, Muhidin, Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, dsn Pj Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin. Tidak ketinggalan unsur pimpinan DPRD Provinsi, kepala daerah 13 kabupaten kota se Kalsel, unsur Forkopimda Kalsel, lembaga vertikal, lembaga, ormas serta jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Termasuk Kepala Bappeda Provinsi, Ariadi Noor dan jajarannya, sebagai panitia penyelenggara.

Sebelum membuka acara bersama Wamendagri, Gubernur didaulat untuk memberikan sambutan pada kegiatan rutin tahunan ini. Tidak sendiri, Gubernur tertua di Indonesia ini, juga mengajak Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman serta Pj Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin untuk mendampingi selama di panggung.

Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan, dalam satu tahun terakhir, telah dicapai sasaran pembangunan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator. Seperti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 75,19 atau naik sebesar 0,53 poin dibanding tahun sebelumnya yang tercatat di angka 74,66.

“Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Kalsel sampai 2024 tumbuh sebesar 5,05 persen. Indeks Kualitas Lingkungan hidup di Kalsel berada di angka 75,7, juga di atas nilai rata-rata nasional, salah satu indikator yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan,” papar Gubernur.

Sementara itu, angka pengangguran di Kalsel sebesar 4,2 persen dan angka kemiskinan 4,11 persen. Angka pengangguran dan kemiskinan di Kalsel juga jauh berada di bawah rata-rata nasional. Bahkan, Kalsel termasuk provinsi dengan persentase penduduk miskin peringkat dua terkecil di Indonesia.

“Dalam hal tata kelola pemerintahan, Kalsel sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut – turut, dan sebagai satu – satunya provinsi di luar pulau Jawa yang memperoleh nilai SAKIP A,” tambah Muhidin.

Capaian ini ucap Gubernur H Muhidin, menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan ini, Gubernur juga menyampaikan bahwa prioritas program RKPD Provinsi Kalsel 2026 mengacu kepada dokumen rancangan awal RPJMD 2025-2029 yang terdiri dari 5 misi dan 10 janji kampanye. Dimana prioritas ini telah dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah.

Adapun prioritas pembangunan yang dimaksud, adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya.
Kemudian, pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan, serta perekonomian berbasis, peningkatan sektor unggulan (industri, UMKM, perdagangan, pertanian dan pariwisata) didukung oleh investasi, tenaga kerja berdaya saing, dan energi berkelanjutan.

“Keempat adalah peningkatan kualitas lingkungan dan kapasitas mitigasi serta penanganan bencana, dan kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik,” paparnya.

Gubernur juga berharap kepada semua pihak yang mengikuti Musrenbang ini, untuk turut mendorong pelaksanaan proyek – proyek strategis di Kalsel. Diantaranya proyek pembangunan jalan lintas tengah dan lintas barat, pembangunan jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut, pembangunan stadion internasional, serta mendukung penguatan swasembada pangan, dan bantuan untuk pengelolaan darurat sampah,” tutupnya.

Musrenbang Tahun 2025 ini, membahas Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah – RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2026, serta RPJMD Provinsi Kalsel tahun 2025-2029. (RIW/RH)