BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti peluncuran Indeks Integritas Pendidikan tahun 2025 secara daring oleh KPK RI.
Pemerintah Provinsi diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, Kepala Dinas Kominfo Muhammad Muslim dan Inspektur Daerah Provinsi Akhmad Fydayen, mengikuti peluncuran ini dari Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (24/4).
Pj Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menjelaskan, Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan nilai Indeks Pendidikan sebesar 70,9 persen.
“Atau secara nasional rata rata bernilai baik. Meski begitu Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan peningkatan di Bidang Pendidikan untuk menuju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih baik lagi kedepannya,” ungkapnya.
Sektor pendidikan, lanjut Syarifuddin, merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan IPM di Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana saat ini diketahui rata – rata usia Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Selatan, di angka 8,5 tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Syarifuddin juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Banua.
“Pembenahan mutu pendidikan dilakukan dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi. Dimana didalamnya juga diperlukan peningkatan serta inovasi, agar pendidikan bermutu dapat dicapai di Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya,” tuturnya lebih lanjut.
Untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan tersebut, diperlukan adanya disiplin, inovasi serta kolaborasi.
“Dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan tersebut, diperlukan kerjasama dengan pihak lainnya,” ucap Syarifuddin. (SRI/RIW/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyambut hangat kedatangan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan, Farid Soufian, beserta jajarannya dalam rangka audiensi yang berlangsung di Asrama Haji Banjarbaru, Rabu (23/4) siang.
Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Anugerah Syiar Ramadhan 1446 Hijriah, yang dijadwalkan digelar pada 17 Mei 2025.
Suasana audiensi Gubernur bersama KPID Kalsel di asrama haji Banjarbaru
Dalam pertemuan itu, Gubernur menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang dinilai sangat positif dalam mendorong kualitas penyiaran yang religius dan edukatif di Kalimantan Selatan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung upaya KPID dalam memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang telah berkontribusi dalam menyajikan konten-konten keagamaan yang mencerahkan masyarakat selama bulan suci Ramadhan kemarin. Ini adalah bentuk apresiasi yang penting untuk mendorong penyiaran yang sehat dan berkualitas,” ujar Gubernur.
Gubernur juga berharap agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang luas.
“Semoga acara ini sukses dan menjadi pemantik semangat bagi seluruh lembaga penyiaran untuk terus menghadirkan tayangan yang mendidik dan membawa nilai-nilai kebaikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPID Kalsel, Farid Soufian menjelaskan, bahwa Anugerah Syiar Ramadhan 1446 Hijriah ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran radio dan televisi, serta pemerintah daerah yang memiliki kepedulian terhadap siaran keagamaan yang positif dan membangun.
“Alhamdulillah, Bapak Gubernur sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Harapan kami, melalui penghargaan ini, lembaga penyiaran yang belum mendapatkan anugerah dapat lebih termotivasi untuk menyajikan konten-konten yang bermanfaat dan inspiratif bagi masyarakat,” kata Farid.
KPID Kalsel berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas siaran selama bulan Ramadhan dan berharap ajang ini menjadi pemicu semangat bagi insan penyiaran di Banua. (Biroadpim-RIW/RH)
BANJARBARU – Tidak seperti sekolah lainnya, 5 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalimantan Selatan (Kalsel) ini justru melakukan pembelajaran selama 4 tahun.
Meski begitu, kebijakan tersebut hanya diterapkan di jurusan tertentu yang dinilai relevan dan dibutuhkan oleh sektor industri.
Plt Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kalsel, Fachrul Rizal, mengatakan aturan tersebut juga telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022, tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.
Plt Kabid Pembinaan SMK, Fachrul Rizal
“Jadi spektrum keahlian SMK yang berdurasi empat tahun biasanya fokus pada bidang-bidang keahlian yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam serta keterampilan praktis yang lebih luas,” katanya, Rabu (23/4).
Dari 127 jumlah SMK Negeri dan Swasta di Kalsel, Fachrul Rizal menyebutkan, sudah ada lima SMK yang menerapkan kurikulum belajar empat tahun.
Tiga sekolah merupakan jurusan Geologi Pertambangan, yakni SMK Sabumi Banjarbaru, SMK Negeri 1 Binuang dan SMK Negeri 1 Simpang Empat Tanah Bumbu.
Sementara dua sekolah lain yaitu SMK Negeri 2 Banjarmasin jurusan desain interior dan furniture dan SMK Negeri 5 Banjarmasin jurusan teknik mekatronika.
“Sekolah-sekolah itu sudah memberlakukan pembelajaran selama empat tahun sejak 2018, dan sudah tiga kali meluluskan siswa,” ungkapnya.
Adapun keuntungan dari sistem 4 tahun ini adalah penguatan kompetensi praktis siswa. Karena dengan begitu siswa bisa mendapat porsi tambahan untuk penguatan teori dan praktik.
Bahkan lulusan dari program ini diakui memiliki level kompetensi kerja setara jenjang D1 (Diploma 1) atau level 3 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
“Artinya, mereka lebih siap kerja dan bisa langsung ditempatkan di posisi teknisi atau operator berpengalaman,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)
BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan In House Training Junior Cyber Security Tahun 2025, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Rabu (23/4).
Suasana In House Training Junior Cyber Security Diskominfo Kalsel
Kegiatan yang dibuka Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim diwakili Plt. Sekretaris, Sucilianita Akbar ini terselenggara atas kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI dan diikuti oleh peserta dari Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Plt. Sekretaris Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kalsel dalam memperkuat kapasitas aparatur di bidang keamanan informasi digital.
“Sebagai provinsi kedua di Indonesia yang telah memiliki tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, maka pelatihan ini menjadi kebutuhan mutlak untuk meningkatkan kompetensi SDM keamanan siber di lingkungan pemerintahan,” ujarnya.
Suci juga berharap, melalui pelatihan ini para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teknis, tetapi juga membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi insiden siber yang dapat mengganggu layanan publik.
“Dengan pelatihan ini, diharapkan para peserta lebih siap menghadapi tantangan keamanan digital dan mampu menerapkan prinsip dasar keamanan informasi dalam aktivitas kerja sehari-hari,” imbuhnya.
Sementara itu, Sandiman BSSN RI, Ibnu Rosadi menyampaikan bahwa pada kesempatan ini pihaknya memaparkan materi terkait berbagai ancaman siber, di antaranya web defacement, serangan yang mengubah tampilan atau konten website secara ilegal dan teknik penanganannya.
“Serangan ini umumnya dilakukan dengan menyisipkan kode berbahaya, bahkan tak jarang disisipi konten seperti judi online. Karenanya, kemampuan deteksi dini sangat penting,” jelas Ibnu.
Selain itu, peserta juga dibekali pengetahuan tentang cara mengenali dan mengatasi email phishing, yakni modus serangan siber yang menyamar sebagai email resmi untuk mencuri informasi sensitif dari korban.
Ibnu berharap, pelatihan ini dapat memperkuat kesiapan tim CSIRT daerah dalam menghadapi dan menangani gangguan siber, serta memastikan layanan publik tetap aman dan terpercaya di tengah laju perkembangan teknologi.
“Semoga dengan pelatihan ini, para agen CSIRT di daerah semakin mumpuni dan siap menangani insiden keamanan siber secara cepat dan tepat,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Peran Media dinilai penting, dalam memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Oleh karena itu, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Bidang Humas Polda Kalsel, terus mempererat tali silaturrahmi bersama Insan Media lingkup Banua Kalsel. Bertempat disalah satu rumah makan yang terletak di Jl Trikora Kota Banjarbaru, pada Rabu (23/4). Silaturrahmi ini digelar antara Bidang Humas Polda Kalsel bersama Insan Media.
Kasubdit PID BID Humas Polda Kalsel, AKBP Supriyadi menyampaikan, silaturrahmi sangat penting dilakukan bersama Insan Media Wartawan. Polri mempunyai tugas melindungi masyarakat, oleh karena itu Bidang Humas Polda Kalsel akan terus bermitra dengan Insan Media sebagai perpanjangan tangan masyarakat.
“Peranan media sangat penting sebagai pusat informasi yang selalu dibaca masyarakat. Oleh karena itu kami menginginkan jalinan karjasama antar Insan Media bersama Polda Kalsel dapat terus erat setiap harinya,” ungkap AKBP Supriyadi
Salah satu wartawan saat bertanya kepada Bid Humas Polda Kalsel
Supriyadi menambahkan, pihaknya mengharapkan Insan Media dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dengan menyampaikan pemberitaan kepada masyarakat sesuai dengan SOP pemberitaan.
“Kami juga akan selalu terbuka dengan memberitahukan kepada Insan Media terkait kegiatan – kegiatan Polda Kalsel, agar dapat disebarluaskan untuk diketahui masyarakat luas,” tutup Supriyadi. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Tahun 2024 Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, telah melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11 miliar rupiah lebih.
Kepada wartawan, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Teguh Hadianto, ditemui di ruang kerjanya Rabu (23/4) mengatakan, hingga sepanjang tahun 2024 ini, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, telah mampu melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) dari sebelumnya APBD P 2024 Rp9 M, kini menjadi Rp11 M lebih.
“Perolehan pendapatan lebih banyak mulai dari melayani pasien BPJS Kesehatan hingga umum,” ungkapnya
Ia menyampaikan, saat ini berbagai pelayanan di RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya Poli Geriatri, Poliklinik Gigi Umum, Gigi Spesialis, Unit Bedah Sentral, Radiologi Gigi, Laboratorium Dental Basah dan Kering, Ruang Integrasi Bedah Mulut, Apotik serta Instalasi Gizi.
Selain itu, melayani rawat jalan seperti oral diagnosa, poliklinik gigi umum dan poliklinik gigi spesialis, dan juga rawat inap melayani kelas I, II, III dan VIP.
“Pelayanan kami tidak hanya Banjarmasin, juga Kabupaten dan Kota Kalsel,” jelasnya
Lebih lanjut Teguh menambahkan, untuk tahun 2025 ini, Rumah Sakit Gigi Dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, telah telah resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan demikian, pihaknya akan terus berupaya untuk semakin meningkatkan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien.
“Alhamdulillah resmi jadi BLUD, setelah beberapa kali digelar ekspose usulan,”. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, secara resmi membuka seminar dan talkshow bertajuk “Transformasi Digital untuk Pengadaan Produk Dalam Negeri Melalui E-Katalog Versi 6.0”, yang digelar pada Rabu (23/4) di salah satu hotel berbintang.
Suasana Seminar dan Talkshow Transformasi Digital Untuk Pengadaan Produk Dalam Negeri Melalui E-Katalog Versi 6.0
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital serta mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), khususnya produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK).
Dalam sambutannya, Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin menekankan bahwa sektor pengadaan merupakan urat nadi pembangunan yang saling terhubung antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pengadaan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi merupakan komitmen bersama semua pihak.
“Melalui program ini, kita diberi mandat untuk merencanakan dan menyukseskan minimal 40 persen dari total anggaran belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKK dari dalam negeri. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” tegasnya.
Syarifuddin juga menyampaikan bahwa transformasi digital pengadaan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, yang mendorong percepatan peralihan dari sistem pengadaan manual ke sistem elektronik melalui E-Katalog.
“Dengan E-Katalog versi 6.0, kita berharap proses pengadaan menjadi lebih transparan, efisien, dan memberdayakan pelaku usaha lokal. Ini juga langkah penting dalam membangun kemandirian ekonomi daerah dan memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar global,” tambahnya.
Terkait capaian program P3DN di Kalimantan Selatan, Syarifuddin mengungkapkan bahwa hingga 31 Desember 2024, nilai transaksi penggunaan produk dalam negeri melalui sistem pengadaan mencapai Rp3,98 triliun. Meski menjadi capaian positif, ia menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.
“Jangan cepat berpuas diri. Kita harus terus merangkul semua pihak untuk bergerak bersama, agar capaian ini tidak berhenti di angka, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, turut hadir Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI, Yulianto Prihhandoyo, yang memaparkan pengembangan E-Katalog versi terbaru. Hadir pula Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalsel, Rahmadi, serta Presiden Direktur BenQ Indonesia, Andriyanto Chandra Wijaya, bersama jajaran. Peserta seminar terdiri dari perwakilan lembaga pusat, mitra swasta, serta pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum penguatan tata kelola pengadaan yang kredibel, transparan, dan akuntabel, serta mendorong pemanfaatan E-Katalog sebagai instrumen utama dalam pengadaan barang dan jasa berbasis digital yang berpihak pada produk dalam negeri. (NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi hukum dan pemerintahan, kembali melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024, bersama sejumlah mitra kerja dari lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.
Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 Gedung Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Biliton, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
Ketua Pansus I, Rais Ruhayat, menyampaikan bahwa RDP kali ini melibatkan lima perangkat daerah, yakni Badan Penghubung Pemprov Kalsel, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Sekretariat DPRD.
“RDP ini kami lakukan untuk memperdalam evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam LKPj Gubernur. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi catatan penting dalam penyusunan rekomendasi yang akan kami sampaikan pada rapat paripurna mendatang,” ujar Rais.
Ia menambahkan, rekomendasi final dijadwalkan akan dirampungkan pada 30 April 2025. Rekomendasi tersebut akan berisi saran, masukan, serta usulan konkret kepada masing-masing mitra kerja guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
Sementara itu, Sekretaris Pansus I, Ilham Nor, menyebutkan bahwa dari total 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi fokus evaluasi, sebanyak 16 SKPD telah didalami. Satu SKPD yang belum dijadwalkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang direncanakan akan mengikuti RDP pada 24 April 2025.
“Setelah seluruh RDP selesai, kami akan melakukan finalisasi terhadap draf rekomendasi. Harapannya, tidak ada hambatan berarti sehingga rekomendasi dapat segera disampaikan dalam sidang paripurna,” terang Ilham.
Menutup pernyataannya, Rais Ruhayat berharap agar seluruh catatan dan usulan yang telah disusun oleh Pansus I dapat diterapkan secara optimal oleh jajaran eksekutif di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Harapan kami, seluruh saran yang telah kami berikan dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan menjadi dasar perbaikan ke depan,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin secara resmi membuka kegiatan Orientasi Kader Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Kalsel, yang digelar pada Selasa siang (22/4) di salah satu hotel berbintang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan New Posyandu dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal dengan sebutan Wasaka (Wajib Dasar dan SPM Kalsel).
Pembukaan Orientasi Kader Posyandu Kalsel Bidang Kesehatan
Dalam sambutannya, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah, mengatakan Gerakan New Posyandu merupakan transformasi layanan Posyandu yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.
“Posyandu saat ini bukan hanya tempat pelayanan balita dan ibu hamil, tetapi juga menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat lintas usia,” ujarnya.
Fathul Jannah menekankan pentingnya integrasi program SPM Wasaka (Wajib Dasar dan SPM Kalimantan Selatan) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang bermutu. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Permendagri tersebut merupakan regulasi terbaru yang memperluas fungsi dan peran Posyandu, tidak hanya sebagai pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat lintas sektor. Dengan aturan ini, Posyandu didorong menjadi pusat layanan yang terintegrasi, berfokus pada upaya promotif dan preventif di tingkat komunitas.
“Selain itu, Permendagri ini menjadi landasan hukum yang memperkuat eksistensi dan peran strategis Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Muslim, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh kader-kader Posyandu terpilih dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel. Mereka mendapatkan pembekalan dari narasumber kompeten untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan Posyandu secara profesional dan berkelanjutan.
“Melalui orientasi ini, para kader dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan serta menyusun rencana tindak lanjut yang konkret. Ini merupakan bagian penting dalam mendukung upaya pemerintah menekan angka stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi,” terangnya.
Kegiatan orientasi dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui dialog interaktif, sesi tanya jawab, dan diskusi panel bersama narasumber dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, pejabat Dinas Kesehatan, serta tenaga fungsional promosi kesehatan.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penyerahan media edukasi Isi Piringku serta buku pengelolaan Posyandu bidang kesehatan kepada kader Posyandu dari 13 kabupaten/kota. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah.
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalsel, Muhidin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin; Ketua Dharma Wanita Persatuan Kalsel, Masrupah; Tenaga Ahli Gubernur, pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan tamu undangan lainnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin selaku Penasehat Tim Penggerak Posyandu secara resmi mengukuhkan Ketua Tim Pembina Posyandu Kalsel, Fathul Jannah, sekaligus melantik Pengurus Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalsel Masa Bakti 2025–2030.
Suasana Pelantikan Pengurus TP Posyandu Kalsel Masa Bakti 2015-2030
Prosesi yang berlangsung khidmat di salah satu hotel berbintdang, pada Selasa (22/4) ini menjadi simbol kuat komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel dalam memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sebanyak 40 kader Posyandu turut dikukuhkan dan dilantik secara langsung oleh Gubernur Kalsel melalui pembacaan kata-kata pengukuhan dan pelantikan, sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pembangunan di bidang kesehatan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengurus yang baru dikukuhkan dan dilantik. Ia mengajak semua kader posyandu untuk turun langsung ke masyarakat memberikan pendampingan kepada ibu hamil, anak dan balita serta dapat mendukung upaya penanganan stunting.
“Kepada Ketua dan seluruh pengurus yang dilantik, saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah yang mulia ini bisa ditunaikan dengan baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Muhidin menyoroti betapa pentingnya peran Posyandu dalam menumbuhkan masyarakat yang sehat. Menurutnya, keterlibatan dalam kegiatan Posyandu bukan hanya sekadar aktivitas rutin, melainkan sebuah kesempatan emas untuk menabur amal kebajikan dan memberikan manfaat besar bagi sesama.
“Ketika kita menjadi bagian dari kegiatan Posyandu, sesungguhnya kita mendapat kesempatan untuk menyemai amal-amal kebaikan. Karena dalam kegiatan Posyandu, kita berpeluang untuk menebar manfaat untuk orang lain,” tegasnya.
Muhidin juga menyinggung harapan besar terhadap Posyandu saat ini, yang tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat berkumpul ibu dan anak. Ia juga menekankan bahwa Posyandu kini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam bidang strategis, yaitu pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan bidang sosial.
“Maka Posyandu bukan sekadar tempat kumpul ibu dan anak, melainkan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang terintegrasi dalam sistem pembangunan nasional,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Muhidin meresmikan New Posyandu serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Wasaka, sebagai langkah strategis dalam peningkatan kualitas layanan Posyandu di wilayah Kalsel. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program Posyandu Wasaka, Muhidin bersama Ketua Tim Penggerak Posyandu Kalsel, Fathul Jannah turut menyerahkan bantuan kepada enam Posyandu desa atau kelurahan yang menjadi proyek percontohan (pilot project).
Adapun bantuan tersebut mencakup berbagai sektor, di antaranya Bidang Pekerjaan Umum berupa fasilitas cuci tangan; Bidang Pendidikan berupa alat peraga edukasi dan buku perpustakaan ; Bidang TPHP (Teori Pemulihan dan Pencegahan) berupa kit buku pedoman pengelolaan buku Posyandu serta media edukasi “Isi Piringku” ; Bidang Perumahan Rakyat berupa bibit tanaman ; Bidang Sosial berupa kursi roda; dan Bidang Trantibumlinmas berupa alat pemadam api ringan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu yang lebih modern, responsif, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin; Ketua Dharma Wanita Persatuan Kalsel, Masrupah, Tenaga Ahli Gubernur dan pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta perwakilan dari dinas kesehatan kabupaten/kota se-Kasel. (NRH/RDM/RH)
