DPRD Kalsel Harapkan Pemprov Serius Tindaklanjuti Pokir Dewan
Suasana Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan RPJMD 2025 – 2029 dan RKPD Tahun 2026.
BANJARBARU – Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rahman, mengapresiasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Forum ini digelar selama dua hari di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, pada Rabu (12/03).
Dalam sambutannya, Alpiya menyampaikan bahwa DPRD Kalsel sebagai perwakilan masyarakat sangat mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, yaitu Kalsel Bekerja (berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera) untuk periode 2025 – 2029. Visi tersebut dilengkapi dengan lima misi, yaitu pembangunan manusia yang unggul, pembangunan infrastruktur yang handal, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan ketahanan terhadap iklim, serta tata kelola pelayanan publik.
“Kami percaya bahwa visi dan misi tersebut mencakup hal-hal utama yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalsel untuk menuju Kalsel yang lebih maju, religius, dan berdaya saing tinggi,” ujar Alpiya.
Sebagai bentuk kontribusi DPRD Kalsel terhadap pencapaian visi dan misi tersebut, Alpiya menekankan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Ia mengingatkan bahwa hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan setiap RPJMD untuk mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD.
“Tentu, kami berharap agar pembahasan RPJMD kali ini dapat mengakomodasi usulan-usulan dari pokir-pokir DPRD yang diserap melalui reses-reses Anggota DPRD secara menyeluruh,” pinta Alpiya.
Usulan-usulan masyarakat yang terjaring melalui reses sebagian besar masih didominasi oleh peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Selain itu, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan juga menjadi perhatian, seperti halnya ketersediaan pupuk bersubsidi. Tak ketinggalan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, SDM, dan keagamaan juga menjadi fokus utama.
“Itulah yang kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera ditindaklanjuti. Dalam hal pembangunan, perencanaan ini bukan hanya berasal dari eksekutif, tetapi legislatif juga memiliki peran penting agar pembangunan ini terarah,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
