Pelayanan Publik Pemprov Kalsel Masuk 10 Besar Terbaik Nasional

BANJARMASIN – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel, Muhidin menghadiri acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah, Kepolisian Resor, dan Kantor Pertanahan (Kantah) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Acara yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel bertempat di salah satu hotel berbintang, Rabu (11/12).

Pada kesempatan itu, diumumkan hasil penilaian terhadap Pemprov Kalsel untuk tingkat kepatuhan pelayanan publik yang berada di zona hijau dengan nilai 94,48. Nilai ini pula menjadikan Provinsi Kalsel masuk 10 Nasional (Top Ten) di tahun 2024 ini.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Perwakilan Ombudsman RI Kalsel atas penilaian ini terhadap Pemprov dan pihak lainnya di Kalsel. Namun, Gubernur Kalsel terpilih Pilkada 2024 ini tetap dengan lapang dada, menerima segala arahan dan masukan untuk perbaikan pelayanan kedepannya sehingga bisa lebih meningkatkan mutu pelayanan di berbagai sektor.

Pemprov Kalsel, lanjut Muhidin, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mendukung setiap upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemda, polri, dan seluruh ASN yang telah berdedikasi dalam masalah ini,” ujarnya

Tak lupa Muhidin menyampaikan harapan, anugerah yang diterima ini memberikan motivasi semua penerima untuk terus meningkatkan pelayan publik.

“Mari kita ‘Bekerja Bersama, Merangkul Bersama’ untuk Kalsel yang lebih baik,” ajaknya.

Muhidin menambahkan para kepala SKPD dan jajaran lingkup Pemprov Kalsel sudah diminta untuk bekerja lebih optimal dan mempersilahkan mereka yang tidak bisa dengan komitmen itu.

“Jangan ada lagi orang yang minta izin itu dipersulit,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Hadi Rahman mengatakan, penganugerahan ini selain penilaian, diharapkan juga berdampak secara kualitatif dan dirasakan masyarakat.

Beberapa catatan penting yang disampaikan Rahman, selain Pemprov Kalsel yang masuk 10 nasional di tahun ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih posisi pertama untuk lokus Pemda selama dua tahun berturut-turut yaitu 95,07 di tahun 2023 dan 96,52 di tahun 2024, serta terjadi kenaikan nilai tertinggi di Pemkab Kotabaru sebesar 22,30 poin dari 71,67 di 2023 menjadi 93,97 di 2024.

Resume yang didapat juga, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mendapat nilai tertinggi yakni 99,57 tidak hanya untuk kategori Kantah, tetapi untuk seluruh lokus di Kalsel yang berjumlah 135, sekaligus bertahan 3 tahun berturut-turut. Sementara, seluruh jajaran Polres/ta di Kalsel mendapat nilai di atas poin 90 dengan nilai rata-rata tertinggi 93,89, turut berkontribusi pada capaian Polri tahun 2024 yang masuk Zona Hijau dengan nilai 80,87 (B).

Hasil baik ini, lanjut Hadi Rahman, bukan hasil cepat yang bisa didapat, tapi melalui proses panjang dan banyak tenaga, ditambah peran kepala daerah dan unsur terkait lainnya.

“Penilaian ini juga tantangan bagi kita karena ekspektasi masyarakat begitu tinggi atas pelayanan publik yang disediakan,” tuturnya.

Penyerahan piagam penghargaan untuk 10 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi dilakukan Plt Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra dan Kepala Kanwil Ombudsman Provinsi Kalsel, Hadi Rahman.

Sedangkan piagam untuk 10 Polres dan 10 Kantor Pertanahan dengan nilai tertinggi, dilakukan Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman didampingi Plt Gubernur Kalsel, Muhidin. (NRH/RDM/RH)