Coffee Morning Bersama Pejabat Pemprov, Muhidin : Mari Membangun Kalsel Besama Diniatkan Ibadah
2 min read
Plt Gubernur saat memimpin coffee morning bersama Sekdaprov dan para pejabat SKPD Pemprov Kalsel
BANJARBARU – Plt Gubernur Kalsel, Muhidin, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar, memimpin pertemuan atau coffee morning bersama pejabat lingkup Pemprov Kalsel di Aula Kebun Raya Banua, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalsel pada Senin (9/12).
Coffee morning yang dihadiri para Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan pejabat eselon III ini, berlangsung penuh keakraban.
Di awal coffee morning, Muhidin terlebih dulu mengenalkan diri, keluarga dan menceritakan karier politiknya, mulai sebagai anggota DPRD Tapin, DPRD Provinsi dan dilanjutkan kesuksesan menjadi Walikota Banjarmasin, sebagai Wakil Gubernur Kalsel satu periode disambung Plt Gubernur Kalsel saat ini.
Muhidin juga menyampaikan komitmennya untuk kerja bersama dan profesional dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Apapun yang kita hadapi, kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Muhidin juga mengajak semua bersama-sama membangun Kalimantan Selatan dan bersinergi antar SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
“Ayo membangun Kalimantan Selatan bersama-sama diniatkan untuk ibadah,” pesan Muhidin.
Pada kesempatan itu, Muhidin mengingatkan tak ada istilah ‘kuning – biru’ dan semua pejabat maupun ASN lingkup Pemprov Kalsel ini, bersikap netral dalam bertindak dan semua mengutamakan kerja bersama.
Perkenalan dan cerita Muhidin pun menjadi makin terjalin rasa keakraban, apalagi disertai joke-joke lucu dari pengalamannya sejak waktu kecil, masa sekolah hingga sebagai pejabat.
Muhidin juga menegaskan, tidak ada rasa dendam dalam dirinya kepada siapapun dalam hal adanya perbedaan sikap atau dukungan, pada saat pencalonan gubernur dan wakil gubernur pilkada serentak lalu.
Pada kesempatan itu, Muhidin juga menyinggung masalah tenaga honorer atau kontrak di masing – masing instansi, dengan diperkenankannya menambah tenaga jika memang sangat diperlukan, dengan catatan, memilih orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan dilakukan pengawasan disiplin kerja.
“Jangan sampai ada yang tidak masuk (absen, red) ke kantor, tapi terima gaji,” ujar Muhidin.
Terkait gaji honorer, Muhidin juga akan meningkatkan kenaikan menjadi Rp3,3 juta yang akan diusulkan pada anggaran perubahan 2025 mendatang, yang disesuaikan dengann Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
