Dinas PMD Kalsel Support Bantuan Karya Bakti TNI dan Bumdes pada Turdes 2024

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel turut mensupport bantuan Gubernur Kalsel untuk ke desa-desa dalam rangka mendukung kegiatan turun ke desa (Turdes) 2024, yang akan dilaksanakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor beserta seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalsel, mulai 1 hingga 6 Juli mendatang.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, baru – baru tadi.

Faried menyampaikan, adapun bantuan yang disupport Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan pada agenda Turdes nanti, yakni bantuan karya bakti TNI di Desa Maju Mulyo Kecamatan Manteweh Kabupaten Tanah Bumbu, dan di Desa laburan Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.

Kepala Dinas PMD Kalsel Faried Fakhmansyah

“Desa Maju Mulyo Kecamatan Manteweh Kabupaten Tanah Bumbu direncanakan akan menjadi titik awal pemberian bantuan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pada kegiatan Turdes nanti,” ungkapnya.

Faried mengatakan pihaknya juga akan menyiapkan prasasti penandatanganan serta gapura, untuk menyambut kedatangan orang nomor 1 di Bumi Lambung Mangkurat ini di Desa Maju Mulyo Kecamatan Manteweh Kabupaten Tanah Bumbu.

“Pemotongan pita dan gapura tersebut bertujuan sebagai pembuka kegiatan karya bakti TNI di desa-desa yang akan diresmikan langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor,” lanjutnya.

Ditempat yang sama, Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas PMD Kalsel, Andie menambahkan, perbaikan jalan di desa-desa pun terus dilakukan melalui kegiatan karya bakti TNI yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Korem 101/Antasari. Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi para warga yang tinggal di daerah desa yang terisolir.

Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama

“Dana Kegiatan Karya Bakti TNI untuk Desa Maju Mulyo Kabupaten Tanbu berasal dari dana APBD anggaran tahun 2023 yang senilai Rp4 milyar dan untuk Desa Terantang Kabupaten Batola, berasal dari dana APBD anggaran tahun 2024 dengan nilai mencapai Rp11 Milyar,” tutup Andie.

Selain bantuan kegiatan Karya Bakti TNI, Dinas PMD Kalsel juga mensupport bantuan dana hibah TP PKK Provinsi Kalsel kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tersebar di 11 Kabupaten pada kegiatan Turdes nantinya.

Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Dinas PMD Kalsel, Indah Novita Purnamasari mengungkapkan, bantuan dana hibah dari TP PKK Kalsel untuk Bumdes akan diberikan kepada 21 Bumdes yang tersebar di 11 Kabupaten pada saat kegiatan Turdes nantinya.

“Untuk tahun 2024 ini, kami mendapat limpahan dana dari ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudhatul Jannah Sahbirin Noor, untuk meningkatkan penguatan ekonomi keluarga melalui Bumdes ini, yang senilai Rp. 970.932.000 kepada 21 buah Bumdes di 11 kabupaten,” ungkap Novi saat dihubungi melalui sambungan telpon, Jum’at (28/6).

Novi menjelaskan, bukan hanya Bumdes binaan Pemerintah Provinsi Kalsel yang mendapatkan dana hibah tersebut, namun juga Bumdes binaan Pemerintah Kabupaten yang sesuai dengan kriteria penerima dana hibah, yakni harus memiliki badan hukum, aktif, serta memiliki usaha.

“Karena hibah itu sendiri untuk mengembangkan usaha bagi ketahanan keluarga nantinya,” lanjut Novi.

Dirinya mengungkapkan alasan dipilihnya 21 Bumdes penerima dana hibah TP PKK tersebut merupakan hasil rekomendasi dari Kabupaten kepada Dinas PMD Kalsel.

“Kami mengharapkan dengan adanya pemberian bantuan dana hibah ini dapat meningkatkan pengembangan usaha Bumdes swndiri yang nantinya juga berdampak pada penguatan ekonomi desa dan keluarga,” tutup Novi. (MRF/NRH/RH)

Ombudsman Kalsel Terima 166 Laporan di Semester 1 Tahun 2024

BANJARMASIN – Ombudsman RI Kalsel mengadakan Ekspos Pengawasan Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Selatan Semester I Tahun 2024, bertempat di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan.

Acara ini dihadiri oleh Pengampu Ombudsman Kalsel, Yeka Hendra Fatika (secara daring), Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Benny Sanjaya, Insan Ombudsman serta Sahabat Ombudsman dari berbagai media seluruh Provinsi Kalsel (28/6).

Acara dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika yang menekankan pentingnya hubungan antara Ombudsman dengan media yang sama-sama punya peran strategis dalam pengawasan dan perbaikan kualitas pelayanan publik, sehingga perlu terus berkolaborasi.

Kegiatan ”Bincang Media” yang diinisiasi oleh Ombudsman Kalsel adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga agar diketahui apa-apa yang sudah dan akan terus dilakukan oleh Ombudsman Kalsel serta diperoleh saran dan masukan yang berharga dari media untuk dapat ditindaklanjuti Ombudsman Kalsel.

Selanjutnya Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman memaparkan bahwa selama semester I tahun 2024, Ombudsman Kalsel menerima 166 laporan. Dari 166 laporan yang diterima, 101 laporan telah selesai dan 65 laporan masih dalam proses penyelesaian. Selain itu terhadap 166 laporan tersebut, dilakukan perhitungan valuasi kerugian masyarakat.

”Kami telah menghitung nilai valuasi laporan masyarakat, dan menemukan angka kerugian publik yang bisa diselamatkan oleh Ombudsman Kalsel di semester I tahun 2024 ini mencapai Rp.3.686.993.600 yang berasal dari lima substansi, yaitu infrastruktur, pedesaan, energi dan kelistrikan, jaminan sosial, dan air minum,” rincinya.

Hadi Rahman menambahkan bahwa nilai valuasi tersebut berasal dari laporan masyarakat yang mengandung unsur kerugian publik bersifat materiil berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan valid, sehingga perhitungannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Ada bermacam bentuk penyelamatan kerugian publik, seperti pengembalian dana, penerimaan langsung atau tidak langsung serta pelunasan hingga pelepasan atau keringanan biaya yang dapat diterima manfaatnya baik secara individual atau masyarakat luas yang ikut terdampak dari terselenggaranya pelayanan publik, setelah diproses oleh Ombudsman Kalsel,” terangnya. (NRH/RH)

Lantik 9 Pejabat Tinggi Pratama, Ini Pesan Paman Birin

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin melantik 9 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 1 orang Fungsional Ahli Utama lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel di Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Jumat (28/6) siang.

Gubernur Kalsel saat melantik pejabat tinggi pratama pada Jumat (28/6)

Gubernur, dalam pelantikan menyampaikan ucapan selamat dan pesan agar para pejabat yang dilantik mengemban dengan sungguh-sungguh amanah yang telah diberikan.

Gubernur Kalsel saat memberikan sambutan

“Pelantikan ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus diemban dengan sungguh-sungguh, dan saya yakin bahwa saudara-saudara yang telah terpilih memiliki kapasitas dan integritas untuk menjalankan tugas dengan baik,” pesan Paman Birin.

Ditengah gerak perubahan dunia yang sangat cepat, Paman Birin juga berpesan kepada seluruh jajaran pimpinan agar memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan senantiasa berinovasi.

“Dunia terus berubah, dan kita harus mampu beradaptasi. Inovasi adalah kunci untuk membawa Kalsel menuju kemajuan yang kita cita-citakan,” pesan Paman Birin.

Tak lupa, Paman Birin berpesan untuk selalu menjaga sinergi, komunikasi dan kolaborasi antar instansi.

“Pembangunan daerah bukanlah tugas satu unit kerja, satu instansi, atau satu orang saja. Ini adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerjasama yang baik,” ujar Paman Birin mengingatkan.

Pada akhir kegiatan, do’a bersama dipimpin Tuan Guru, M Zarkasi, yang juga menyampaikan tausyiah, terkait menjaga perasaan manusia.

Guru Zarkasi bercerita tentang seorang sahabat yang disebut Rasulullah adalah ‘Orang Surga’, yang setelah ditelusuri ternyata ibadah dan amal beliau sama saja, hanya beliau tidak pernah menyakiti hati orang lain.

“Karena itu, janganlah menyakiti hati orang lain. Sebanyak apapun amal yang kita punya, akan habis tak bersisa, apabila kita menyakiti orang lain,” pesan beliau.

Berikut adalah nama-nama pejabat yang dilantik pada pelantikan 28 Juni 2024:
– Ahmad Bagiawan, sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalsel
– Miftahul Chair, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
– Abdul Rahim, sebagai Kepala Dinas Perindustrian
– Sri Mawarni, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
– dr. Yuddy Riswandhy Noora, sebagai Direktur RSJ Sambang Lihum
– Guntur Ferry Fahtar, sebagai Kepala Biro Hukum
– Fathkan, sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
– Rusma Khazairin, sebagai Wakil Direktur Penunjang Non Medik, Hukum dan Diklat RSUD Ulin
– Muhammad Farhanie, sebagai Kepala Biro Perekonomian. (Biroadpim-RIW/NRH/RH)

BPKD Wilayah II Terima 6 Aduan Serikat Pekerja

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah (BPKD) Wilayah II yang merupakan dibawah naungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel telah menerima 6 aduan dari Serikat Pekerja dengan berbagai macam variasi tuntutan dalam kurun waktu bulan April-Juni 2024.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Daerah, Taufiqurahman mengungkapkan bahwa aduan tersebut mencakup berbagai isu yang dihadapi para pekerja dari berbagai wilayah tersebut.

“Semua aduan yang masuk akan kami proses sesuai dengan prosedur yang berlaku, kami berkomitmen untuk menjaga hak-hak pekerja dan memastikan bahwa setiap keluhan mendapatkan penanganan yang tepat,” ucapnya, baru-baru tadi.

Taufik mengatakan, tuntutan yang diajukan oleh serikat pekerja bervariasi, mulai dari masalah pembayaran upah, kondisi kerja hingga pemutusan hubungan kerja, oleh karena itu pihaknya akan memproses dengan mempelajari aduan tersebut dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik.

“Balai Pengawasan Ketenagakerjaan siap membantu dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pekerja,” ujarnya.

Taufik menambahkan, Balai pengawasan ketenagakerjaan Daerah Wilayah II terus berkomitmen untuk terus mewujudkan lingkungan kerja yang lebih baik dan adil bagi semua pihak.

“Kami akan terus berupaya untuk memastikan hak-hak tenaga kerja terlindungi dan dipatuhi oleh semua pihak,” tutupnya.

Untuk diketahui, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II membina dan mengawasi sebanyak kurang lebih 1.200 perusahaan yang tersebar di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tapin. (BDR/NRH/RH)

Anggota DPRD Banjarmasin Diminta Persiapkan Pengembalian Aset

BANJARMASIN – Sebanyak 45 Anggota DPRD Kota Banjarmasin diminta mempersiapkan pengembalian aset menjelang purna tugas. Hal itu disampaikan, Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto, ditemui di ruang kerjanya, baru-baru tadi.

Sekretaris DPRD Banjarmasin, Iwan Ristianto, saat diwancara

Iwan menjelaskan, pengembalian aset atau barang inventaris milik negara menjelang purna tugas sangat penting, karena akan digunakan Anggota Dewan Periode 2024-2029. Ia berharap, pengembalian aset dilakukan sebelum berakhir masa jabatan pada 8 September 2024 mendatang.

“Kami ingin barang yang dikembalikan dalam kondisi masih bagus,” katanya

Iwan mengungkapkan selama ini, 45 anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 2019-2024
telah mendapatkan fasilitas berupa sebuah laptop untuk menunjang tugas mereka sebagai wakil rakyat. Langkah yang akan dilakukan, Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin akan mengirimkan surat imbauan kepada semua anggota dewan.

“Surat itu akan dikirimkan melalui masing-masing delapan fraksi,” jelasnya.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, kewajiban pengembalikan fasilitas ini berlaku bagi seluruh anggota DPRD Banjarmasin, termasuk untuk yang kembali terpilih. Di mana, semua harus dikembalikan dulu ke Sekretariat.
Kemudian kalau sudah dilantik, baru diserahkan kembali.

“Deadline pengembalian aset paling lambat, satu hari sebelum pelantikan anggota DPRD yang baru terpilih periode tahun 2024-2029,” tutupnya. (NHF/NRH/RH)

Dikemas Lebih Menarik, UHE Series 4 Bakal Digelar Pada 9-11 Agustus 2024

BANJARBARU – Event trail internasional Uncle Hard Enduro (UHE) ke-4 akan digelar pada tanggal 9 -11 Agustus 2024, di Kiram, Kabupaten Banjar.

Mengusung tema Unstoppable, UHE ke-4 akan dibagi lima kelas, yaitu kelas International, National, Local Open, 40 Up, dan Local Hobby.

Ketua Panitia UHE 2024, Dilah Yunani, memastikan event tahunan ini akan lebih meriah, baik dari jumlah keikutsertaan rider internasional hingga jalur trek yang benar-benar memanjakan mata penonton.

Ketua Panitia UHE 2024, Dilah Yunani (kiri), didampingi Ketua Teknis UHE 2024, Ashadi Abu (kanan), saat memberikan keterangan kepada wartawan

“Jika tahun lalu hanya ada 13, tahun ini sudah ada 23 rider internasional yang mendaftar. Untuk trek kita akan buat sedemikian rupa agar penonton bisa langsung melihat dari pinggir jalur balap,” jelas Dilah, belum lama tadi.

Selain rider internasional, Dilah mengaku juga telah mengundang komunitas pecinta enduro tanah air. Bahkan ia menargetkan jumlah peserta di semua kelas akan lebih banyak dibanding tahun lalu.

“Setiap tahun peserta yang mengikuti gelaran UHE selalu bertambah. Jelas tahun ini kita menargetkan bisa lebih banyak lagi peserta yang hadir,” tegasnya.

Pendaftaran Uncle Hard Enduro ke-4 Tahun 2024 akan dibuka mulai 1 Juli hingga 6 Agustus 2024. Selain 5 kelas yang dilombakan, ada pula kelas Adventure untuk pecinta motor trail yang ingin menikmati keindahan alam Meratus dari jalur pegunungan di Kiram.

“Untuk Adventure tahun ini jalurnya sekitar 60 sampai 80 kilometer. Kita siapkan jalur alternatif kalau memang terkendala cuaca, ditambah akan rest area di setiap titik pemandangan. Dan tentu saja kita tambah hadiahnya yakni satu buah mobil, 3 trail, dan 5 motor bebek,” ungkap Dilah.

Lebih meriah lagi, UHE 2024 juga akan menyuguhkan panggung hiburan di sesi akhir acara dengan mengundang band lokal dan nasional.

Dilah berharap terselenggaranya kegiatan Uncle Hard Enduro ini dapat mempertegas daya tarik banua Kalimantan Selatan sebagai destinasi wisata adventure.

“Khususnya Kiram Park agar dapat dikenal sebagai City of Enduro dan menjadi salah satu pilihan utama lokasi sport-tourism yang tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga hingga ke level internasional,” pungkasnya. (SYA/NRH/RH)

Ketua DPRD Kalsel Bersama Sekwan Siap Berkolaborasi Dukung Komitmen Gubernur Berantas Tipikor

BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK bersama Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi di Provinsi Kalsel bersama Kepala Daerah, Ketua DPRD, serta pimpinan pemangku kepentingan yang terkait baik di provinsi hingga kabupaten/kota.

Fokus pembahasan dalam rakor yang bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (27/6/2024) ini diantaranya adalah pencegahan korupsi skala kecil (petty corruption) terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah.

Rakor ini merupakan salah satu tindaklanjut dari nilai IPAK Indonesia di tahun 2023 yang mengalami penurunan sebesar 0,01. Pada tahun 2022 dan 2023, nilai IPAK Indonesia adalah sebesar masing-masing 3,93 dan 3,92 (skala 0 – 5). IPAK sendiri merupakan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang menjadi indikator petty corruption.

Usai mendengar pemaparan materi dan diskusi panel dalam rakor ini, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan siap berkolaborasi sesuai arahan Gubernur Kalsel untuk bersama-sama memberantas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kalsel, khususnya di lingkup DPRD hingga sekretariat DPRDnya.

“Kami siap berkolaborasi dukung komitmen Gubernur berantas tipikor,” tegasnya.

Sementara, Gubernur Provinsi Kalsel, Sahbirin Noor, dalam sambutannya menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tugas satu pihak saja. Menurutnya setiap pihak memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing yang saling melengkapi dalam upaya memberantas korupsi.

“Kita membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, KPK, aparat penegak hukum, dan tentunya partisipasi aktif dari masyarakat. Hanya dengan kerjasama yang erat, kita dapat menciptakan sistem pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan,” tutur orang nomor satu di Kalsel ini.

Sedangkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, dalam pemaparan strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK saat ini yakni “by education”, “by prevention”, dan “by enforcement”.

“By education dengan membangun nilai untuk tidak ingin korupsi, by prevention dengan perbaikan sistem agar tidak ada yang bisa korupsi, dan by enforcement dengan memberikan efek jera agar tidak ada yang berani korupsi,” terangnya. (DPRDKalsel-NRH/RH)

Dekranasda Kalsel Dukung Lomba Desain Sasirangan BSF

BANJARMASIN – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan atas terselenggaranya Lomba Desain Sasirangan, pada Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) Tahun 2024.

Desainer dan Bagian Promosi dan Pemasaran Kerjasama Kemitraan Usaha dan Kewirausahaan Dekranasda Kalsel, Catherine Ambar Sari menyampaikan pihaknya melihat peserta sangat antusias mengikuti lomba desain Sasirangan pada tahun ini sehingga kemungkinan para juri pun kesulitan dalam menentukan pemenang nantinya.

Desainer dan Bagian Promosi dan Pemasaran Kerjasamanya Kemitraan Usaha Dekranasda Kalsel Catherine Ambar Sari

“Untuk desain motif yang ikut tahun ini cukup bervariasi, dengan tingkat kesulitan pembuatan masing masing,” ucapnya.

Catherine mengatakan, Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memberikan dukungan kepada daerah untuk peningkatan desain Sasirangan.

Dalam kesempatan tersebut, para pengrajin sasirangan di Kalsel diminta untuk menampilkan desain baru untuk peningkatan motif. Pasalnya, lanjut Catherine, pihaknya melihat masih ada pengrajin yang menampilkan desain lama serta sudah ada di motif pakaian jadi, pada lomba desain Sasirangan BSF.

“Para pengrajin Sasirangan yang ada di daerah untuk dapat meningkatkan hasil kerajinannya, dengan terus menampilkan desain motif desain baru,” ucapnya.

Catherine berharap, para pengrajin dapat meningkatkan kreativitasnya, untuk menciptakan motif-motif desain baru tersebut. (SRI/NRH/RH)

Bertambah Jadi 9, Satu Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin Wafat di Pesawat

BANJARBARU – Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Banjar yang tergabung dalam kloter empat Debarkasi Banjarmasin, wafat saat dalam penerbangan pulang menuju bandara Syamsuddin Noor di Banjarbaru, pada Kamis (27/6)

Almarhumah bernama Nur Ainah binti Saleh Indar (56 th) wafat pada pukul 02.20 UTC dalam pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 8204. Jenazah almarhumah mendarat di bandara Syamsuddin Noor pada pukul 17.19 WITA bersamaan dengan 320 jemaah haji kloter empat asal provinsi Kalimantan Tengah.

Setibanya di bandara Syamsuddin Noor, jenazah diturunkan dari pesawat lebih dulu dari jemaah haji yang lainnya oleh tim bidang kesehatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, yang sebelumnya telah siap siaga menunggu dengan mobil ambulance untuk selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Ratu Jaleha Kabupaten Banjar, untuk mendapatkan visum.

Selain para petugas, jenazah juga disambut pihak keluarga yang sebelumnya telah dikonfirmasi pihak PPIH Debarkasi Banjarmasin, untuk turut serta menjemput kedatangan jenazah.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, selaku ketua PPIH Debarkasi Banjarmasin, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya jemaah haji tersebut.

“Begitu mendengar kabar ada jemaah haji kita yang wafat di pesawat saya langsung instruksikan kepada PPIH Debarkasi Banjarmasin agar segera menyiapkan teknis penjemputan dan mengkonfirmasi kepada pihak keluarga almarhumah,” katanya.

Tambrin juga meminta kepada jajaran Kemenag tempat tinggal jemaah yang meninggal, agar dapat melakukan takziyah lebih awal dan menyiapkan penyambutan jenazah di rumah duka, sampai pelaksanaan sholat kifayah dan menghadiri pemakaman.

Selanjutnya, terkait kronologis wafatnya almarhumah, pihaknya masih menunggu informasi dari pihak dokter kloter yang mendampingi jemaah haji.

“Untuk saat ini, kami mengajak kepada kita semua agar mendokan almarhumah dan juga kepada seluruh jemaah kita yang telah wafat sebagai syuhada haji agar mendapatkan rahmat dan ampunan serta tempat yang terbaik disisi Allah SWT,” katanya.

Diketahui, saat fase pemberangkatan dari Embarkasi Banjarmasin, almarhumah Nur Ainah tergabung dalam kloter satu, namun dikarenakan sakit pasca operasi kanker rahim, maka akhirnya ditunda keberangkatannya dan dirawat di RS Ratu Jaleha.

Kemudian setelah beberapa hari perawatan beliau dinyatakan membaik dan direkomendasikan layak terbang oleh pihak kesehatan, dan akhirnya dapat diberangkatkan dalam kloter empat bersama dengan jemaah haji dari Kalteng.

Dengan wafatnya jemaah haji kloter empat tersebut hingga saat ini, jumlah keseluruhan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat bertambah menjadi sembilan orang. (HumasPPIHBDJ-RIW/NRH/RH)

Gekraf Kota Banjarmasin Diharapkan Mampu Dukung Keberadaan BSF

BANJARMASIN – Sebanyak 50 anggota Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf) Kota Banjarmasin bersama Ketua Gekraf Kota Banjarmasin, Irfan Thalib secara resmi dilantik oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gekraf, Arifin Ikhsan, dan disaksikan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, Kamis (27/6).

Walikota mengatakan, dengan dilantiknya Gekraf akan menjadi wadah bagi pelaku ekonomi kreatif di Banjarmasin untuk mengembangkan ekonomi kreatif.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina saat memberikan sambutan

“Eksistensi ekonomi kreatif akan semakin tertampung dan diharapkan mendunia karena tekad dari ekonomi kreatif untuk menjadikan kiblat,” ucap Walikota.

Di Banjarmasin, lanjut Walikota, Ekonomi Kreatif sudah membentuk forum bahkan sudah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan mengamanatkan kelembagaan berupa BLUD.

“BLUD ini diharapkan juga bisa dibina oleh pemko sebagai pengembangan ekonomi kreatif,” tuturnya.

Dengan diselenggarakan BSF ini, Walikota mengibaratkan, seperti “hari raya” bagi pelaku UMKM dan pengrajin ekonomi sasirangan.

Melalui BSF ini, pihaknya juga akan meluncurkan Kampung Jelujur di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara untuk meningkatkan usaha ekonomi kreatif.

Sementara, Ketua DPC Gekraf Kota Banjarmasin Irfan Thalib mengatakan, siap merangkul dan meningkatkan segala bentuk ekonomi kreatif di kota Banjarmasin.

“Kami juga siap membantu dan berkolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif di Banua,” ujarnya.

Irfan mengatakan bahwa banyak potensi ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan selain usaha kerajinan kain sasirangan.

“Kini juga telah banyak anak muda yang bergerak di bidang perfilman, musik, kuliner, griya dan lain lain,” ucap Irfan. (ADV/SRI/NRH/RH)

Exit mobile version