Terima Aspirasi Mahasiswa, Komisi IV DPRD Kalsel Siap Perjuangkan Untuk Ditindaklanjuti

BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel, Kamis (2/5). Aksi tersebut dalam rangka memeringati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Koordinator Wilayah (Korwil) BEM se-Kalsel, Ahmad Sunir Ridha mengatakan ada 10 tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Pada peringatan Hardiknas, ada tiga poin yang disampaikan yakni menuntut sinkronisasi kerja antar-stakeholder dalam pendidikan untuk menciptakan kualitas pendidikan yang layak di Kalsel mulai dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Kedua mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer di wilayah Kalsel dan ketiga meminta pemerintah untuk melakukan pemerataan dan penyetaraan antara pendidikan inklusi dan non-inklusi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

“Kami ingin pendidikan yang layak dan gratis. Karena pendidikan bukan milik mereka yang ber uang saja, jadi harus ada peningkatan dalam memperingati Hardiknas tahun ini,” jelasnya.

Sementara, ada tujuh poin tuntutan yang disampaikan dalam rangka Peringatan Hari Buruh Internasional, yaitu menuntut Pemprov Kalsel menyampaikan pencabutan pasal ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 kepada DPR-RI dan mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel untuk lebih serius dalam melakukan controlling dan monitoring secara berkala kepada para pelaku usaha (perusahaan) dalam menegakan hukum.

Kemudian menuntut Pemprov Kalsel untuk menaikkan UMP demi keberlangsungan para pekerja di Kalsel. Lalu, mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) menjadi Undang-Undang.

Mahasiswa juga menuntut DPRD Kalsel mengawasi realisasi perencanaan penambahan volume subsidi pupuk Rp54 triliun agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan menuntut Pemprov Kalsel agar memperhatikan kesejahteraan petani dan buruh. Terakhir menuntut Pemprov Kalsel agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik dan elitnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin mengakui, aspirasi dari BEM Kalsel ini merupakan hal yang sama dengan yang dirasakan Komisi IV DPRD Kalsel. Sepuluh tuntutan mahasiswa tersebut akan disampaikan ke tingkat nasional. Lutfi berharap, aksi ini menjadi pemicu agar pemerintah daerah lebih konsen lagi terhadap dunia pendidikan.

“Kami akan bagi sesuai Komisi yang membidangi dari seluruh tuntutan,” tuturnya.

Aksi unjuk rasa tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara anggota DPRD Kalsel, pihak kepolisian dan mahasiswa. (NRH/RDM/RH)