Maret 2024 – Laman 6 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pemprov Kalsel Terus Dorong IKM Pangan Dalam Percepatan Sertifikasi Halal

BANJARBARU – Berbagai macam fasilitas bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Banua terus ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membantu sarana prasarana bagi para pelaku IKM. Salah satu fasilitas, yakni Klinik IKM yang terdapat di Kantor Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel, juga bisa dimanfaatkan para pelaku IKM, sebagai wadah konsultasi maupun audensi dalam mempercepat sertifikasi halal yang berakhir pada 17 Oktober 2024 mendatang.

Plt Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, pihaknya terus kembali mengingatkan agar pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) bisa memanfaatkan klinik IKM yang berada di kantor Disperin Provinsi Kalsel, sebagai wadah konsultasi maupun audensi dalam mempercepat sertifikasi halal yang berakhir pada 17 Oktober 2024 mendatang bagi produk pangan yang meliputi makanan dan minuman.

PLT Kepala Disperin Kalsel Hanifah Dwi Nirwana

“Kita tahu kendala sertifikasi halal yang sering dialami itu kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha dan akses informasi, terkait sertifikasi halal. Selain itu, jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang bersertifikat halal juga menjadi salah satu hambatan untuk mempercepat proses sertifikasi halal,” ucap Hanifah, Selasa (19/3).

Hanifah menambahkan, pembinaan RPH di Provinsi Kalsel ada 11 kabupaten/kota, tiga diantaranya sudah bersertifikat halal, yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Kota Banjarmasin.

“Maka dari itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan akan mendampingi kabupaten/kota untuk melakukan sertifikasi halal terhadap RPU dan RPH dan dilakukan juga pelatihan terhadap juru penyembelihan hewan yang diselenggarakan oleh lembaga berlisensi,” lanjut Hanifah.

Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui Disperin Provinsi Kalsel, terus mendorong peningkatan pembuatan sertifikat halal bagi para pelaku IKM, yakni dengan memfasilitasi sertifikasi halal gratis. Kewajiban melakukan sertifikasi halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“Setiap tahunnya program sertifikasi halal gratis dari Pemerintah Provinsi Kalsel terus dijalankan melalui koordinasi Dinas Perindustrian kabupaten/kota,” ucap Hanifah.

Hanifah pun menginginkan, dinas terkait dapat mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal dan mengambil peran di bidangnya masing-masing serta tidak membatasi jumlah pengumpulan data potensi agar percepatan sertifikasi halal dapat dimaksimalkan.

“Sehingga disusunlah rencana aksi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti Dinas Perdagangan, UMKM, Lembaga Sertifikasi, Universitas Islam Negeri, Perbankan, Dinas Kominfo dan lainnya,” tutup Hanifah. (DISPERIN-KALSEL/MRF/RDM/RH)

Ramadhan 1445 H, Layanan Poliklinik RSUD Ulin Berjalan Seperti Biasa

BANJARMASIN – Warga tetap ramai mengunjungi Poliklinik RSUD Ulin Banjarmasin di Bulan Ramadhan, untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mengingat, Pelayanan Poliklinik di RSUD Ulin Banjarmasin pada Bulan Ramadhan berjalan seperti biasanya.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin mengatakan, selama bulan Ramadhan untuk pelayanan diberikan tetap sama seperti sebelumnya.

“Untuk pelayanan kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin tidak ada perubahan,” ungkap Diauddin, kepada sejumlah wartawan, Selasa (19/3).

Hanya saja, lanjutnya, saat ini untuk pendaftaran online melalui website RSUD Ulin Banjarmasin. Tidak lagi dilakukan secara manual.

“Bagi warga yang belum mengerti mengenai pendaftaran online tersebut, maka dapat datang ke RSUD Ulin Banjarmasin, untuk mendapatkan bantuan oleh petugas,” ujarnya.

Pelayanan Poliklinik RSUD Ulin Banjarmasin Senin sampai Kamis untuk pendaftaran jam 8 pagi sampai jam 11 siang, sedangkan untuk pelayanan pasien dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang.

Dalam kesempatan tersebut, Diauddin juga menghimbau kepada masyaraka di Kalsel untuk bersahur dan berbuka dengan makanan bergizi, dalam menghadapi cuaca pancaroba ini.

“Pada musim pancaroba ini dimana ada hujan serta panas yang cukup tinggi. Dengan kondisi seperti ini maka kondisi daya tahan tubuh masyarakat cukup terganggu,” ucapnya.

Oleh karena itu, disarankan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan bergizi, diwaktu sahur dan berbuka puasa. Seperti lengkap buah, sayur, serta lainnya.

“Selain itu, masyarakat juga diminta untuk cukup istirahat, dan berolahraga,” ujarnya.

Untuk berolahraga disarankan mendekati waktu berbuka puasa. (SRI/RDM/RH)

Momen Pekan Kedua Ramadhan, Paman Birin Tadarusan Keliling dan Bagikan Al Qur’an

BANJAR – Momentum Ramadan 1445 Hijriah benar – benar dimanfaatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, untuk keliling melakukan tadarusan di musala hingga masjid secara bergantian.

Gubernur Kalsel memberikan Al Qur’an kepada pengurus Musala dan masjid

Seperti yang terlihat pada malam ke-8 Ramadhan, Paman Birin keliling tadarusan bersama warga di berbagai musala hingga masjid di Kabupaten Banjar, pada Senin (18/3) malam.

Selepas shalat tarawih, Paman Birin tanpa pengawalan khusus dan pemberitahuan terlebih dulu, singgah di beberapa tempat musala hingga masjid.

Pertama, Paman Birin singgah di Musala Miftahul Chair Martapura. Melihat warga yang sedang menggelar tadarusan, Paman Birin spontan berhenti kemudian masuk serta turut duduk menunggu giliran membaca Al Qur’an.

Sontak saja, melihat kehadiran Paman Birin, warga yang awalnya kaget mempersilahkan orang nomor satu di Kalsel itu untuk turut tadarusan.

Setelah membaca beberapa surah, sebelum meninggalkan musala Miftahul Chair, Paman Birin membagikan Al Qur’an.

Tadarusan Paman Birin pun bergeser ke
Langgar Misbahuddin Bincau. Seperti di langgar sebelumnya, kehadiran Paman Birin juga langsung berbaur dengan warga yang sedang tadarusan dan turut membaca Al Qur’an serta diakhiri dengan pembagian Al Qur’an.

Kemudian, tadarusan juga dilakukan Paman Birin di Masjid Asshobirin Bincau Martapura, dan diakhiri dengan pembagian Al Qur’an.

Warga yang semula kaget atas kehadiran Paman Birin pun menyambut senang bisa tadarusan bersama.

“Kami kaget Paman Birin tiba-tiba hadir dan duduk bersama ikut tadarusan. Kami ucapkan terimakasih atas kehadiran Paman Birin dan pembagian Al Qur’an,” ungkap Muhammad, warga Martapura.

Sementara itu, Gubernur Paman Birin pun mengaku bersyukur pada Ramadhan tahun ini, diberikan kesempatan Allah SWT untuk bisa tadarusan bersama warga Banua.

“Alhamdulilah, malam ini ulun bersama warga tadarusan. Bagi ulun, membaca Al Qur’an pada bulan Ramadhan sangatlah penting, karena pada bulan inilah Al Qur’an diturunkan Allah SWT,” ungkap Paman Birin.

Pada kesempatan itu, Paman Birin mendoakan warga Banua mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa.

“Ulun mendoakan, pada bulan Ramadhan, bulannya Al Qur’an ini, Banua kita selalu diberikan keberkahan dari Allah SWT,” tutup Paman Birin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Inspektorat Kalsel Optimis Tingkatkan Indeks SPI Tahun 2024

BANJARBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh Inspektorat se Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk meningkatkan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun ini.

Kepala Inspektorat Kalsel Ahmad Fi Dayeen mengatakan, peningkatan Indeks SPI memang menjadi salah satu perhatian dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, karena bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jadi ada beberapa poin yang disampaikan seperti pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan integritas ASN,” katanya usai mengahadiri rapat peningkatan SPI bersama KPK secara virtual, di ruang kerjanya, Senin (18/3).

Diketahui, Indeks SPI Kalsel tahun 2023 menyentuh skor 72.55, menurun dibanding tahun 2022 lalu dengan skor 73.76.

Penyebabnya beragam. Salah satunya yakni rendahnya partisipasi ASN di lingkungan Pemprov Kalsel dalam Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh KPK.

Terbukti sejak Juli hingga 1 September 2023 Tim SPI telah mengirimkan Whatsapp blast secara acak ke lebih dari 1500 orang responden pegawai di lingkungan Pemprov Kalsel. Namun yang terdata telah menyelesaikan survei hanya mencapai 7,5% atau sebanyak 119 orang responden.

“Ini yang masih jadi fokus kita, bagaimana meningkatkan kesadaran ASN untuk lebih aktif berpartisipasi,” ungkap Dayeen.

Di sisi lain, menurut Dayeen, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bisa menjadi salah satu contoh bagi Kabupaten/Kota lain untuk meningkatkan jumlah responden. Pasalnya, tahun 2023 lalu, Kabupaten HSS berhasil meraih Indeks SPI tertinggi di Kalsel dengan nilai 81,14.

“Pemkab atau Pemko bisa melibatkan responden diantaranya responden internal yakni dari ASN lingkup pemkab/pemko, responden eksternal dari pengguna layanan, serta dari responden eksper atau dari kelompok ahli,” bebernya.

Adapun SPI merupakan survei yang dibangun KPK RI sebagai alat ukur tingkat atau risiko korupsi di instansi publik meliputi Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah (KLPD).

Serta, upaya pencegahan korupsi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi, dan perbaikan sistem antikorupsi.

Survei ini melibatkan tiga sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di KLPD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi KLPD.

Kemudian, sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Akademisi, Asosiasi Pengusaha, dan lainnya. (SYA/RDM/RH)

Komisi IV DPRD Kalsel Kaji Banding Pasca Ujian Nasional ke SMKN 3 Jakarta

JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi bidang kesejahteraan rakyat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja studi komparasi pasca ujian sekolah ke SMKN 3.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka berdiskusi dan sharing sebagai salah satu upaya peningkatan kreativitas siswa dan siswi untuk menumbuhkembangkan kegiatan belajar mengajar, baik itu sebelum atau sesudah ujian sekolah dilaksanakan.

Lutfi mengungkapkan SMKN 3 Jakarta adalah salah satu sekolah unggulan di kawasan Jakarta Pusat, baik dari sisi kegiatan mengajar dan belajarnya ataupun kegiatan para siswa/siswinya seperti P5, yaitu Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Maka, menurutnya, tidak salah sekolah ini menjadi salah satu tujuan dari Komisi IV DPRD Kalsel untuk melakukan kaji banding dalam bidang pendidikan dan akan dijadikan contoh yang baik bagi sekolah di Kalimantan selatan.

”Ini adalah contoh yang sangat baik dan dapat menjadi contoh yang positif bagi kita yang akan di terapkan di Kalsel,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 3 Jakarta, Iwantoro mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kalsel.

”Kami dari SMKN 3 sangat berterima kasih, bangga dan tersanjung karena telah di kunjungi oleh Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, ” tuturnya.

Sedangkan salah seorang guru SMKN 3, Lili Musthofa menerangkan bahwa pihak sekolah sudah selesai melaksanakan ujian sekolah dan setelahnya para siswa/siswi dapat melaksanakan “Classmetting” yaitu program kegiatan yang berisi berbagai jang perlombaan di bidang olahraga dan seni dan dilakukan antar kelas. Namun karena saat ini masuk bulan Ramadhan, maka kegiatannya berhubungan dengan kegiatan kerohanian.

“Ujian sekolah sudah selesai dilaksanakan, kan tiap sekolah beda beda dalam pelaksanaannya. Sebelum ujian dilaksanakan, kami melakukan melakukan pendalaman materi pada para siswa siswi, tutor sebaya pada teman lainnya, sebelumnya dikelas kami pilih dulu siswa yang unggul lalu dilakukan kerja kelompok untuk membimbing teman sebayanya. Lalu persiapan itu dilakukan dengan muhasabah supaya para siswa bisa lebih fokus dalam melaksanakan ujian sekolah. Karena pada saat ini bulan Ramadhan maka kegiatan yang dilaksanakan para siswa adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan kerohanian,” jelasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

JTO dan WIM Diharapkan Dapat Diterapkan Pada Setiap Jembatan Timbang di Kalsel

JAKARTA – Teknologi WIM (Weight In Motion) merupakan metode terbaru pengukuran/penimbangan kendaraan yang selama ini dilakukan secara statis melalui jembatan timbang di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Data yang dikumpulkan dari WIM antara lain, beban gandar (axle weight), beban total (gross weight), jarak antar gandar (axle spacious).

Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya dalam menormalisasi angkutan Over Dimension dan Overload (ODOL) sebagai langkah menekan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengantisipasi kerusakan jalan akibat kendaraan kelebihan muatan.
Di Kalsel, kebijakan ODOL ini sudah belaku sejak tahun 2023 hingga saat ini. Akan tetapi, Komisi III DPRD Kalsel menilai beberapa kebijakan pemerintah tersebut belum optimal. Hal ini yang mendasari Komisi III DPRD Kalsel didampingi oleh Wakil Ketua DRPD Kalsel, Muhammad Syaripuddin melakukan kaji banding ke Kementerian Perhubungan RI, baru-baru tadi.

Kepala Subdit Pengendalian Operasional Kemenhub RI, Deny Agusdiana menyampaikan, selama periode Januari hingga Desember 2023, terpantau pelanggar Kendaraan Angkutan Barang (KAB) sebanyak 2.281.215 unit kendaraan yang diperiksa di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dengan 27,95% diantaranya melakukan pelanggaran.

“Dari hasil capture kamera dan melalui WIM (Weight In Motion), Mayoritas Kendaraan yang melanggar daya angkut 5 sampai 20 persen,” tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin menyampaikan beberapa keluhan terkait jembatan timbang yang keberadaannya belum maksimal. Di Kalsel sendiri ada 3 unit jembatan timbang. Yang pertama berada di kilometer 21 Kota Banjarbaru. Yang kedua, berada di Kabupaten Tabalong. Yang ketiga, berada di Kabupaten Tanah Bumbu kecamatan Satui.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani berkeinginan Jembatan Timbang Online (JTO) dan Wight In Motion (WIM) diaplikasikan pada setiap jembatan timbang dikalsel.

“Di Tabalong kan saat ini sedang dibangun jembatannya ya, nanti akan kita adopsi sistem itu,” terangnya.
Sahrujani menambahkan ruas jalan di Kalsel masuk kedalam kategori muatan sumbu terberat setiap angkutannya hanya 8 ton. Sehingga, angkutan yang bermuatan lebih dari 8 ton berpotensi merusak kontur jalan tersebut. Selain itu, usia kendaraan serta pengemudinya pun tak luput dari sorotannya. Ia berharap, usia kendaraan dibawah 10 tahun sudah dinonaktifkan.

“Klasifikasi jalan kita masih kelas 3, dengan angkutan yang harusnya kelas 1. Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian PUPR agar dapat ditingkatkan klasifikasinya. Soal usia truk juga dilema bagi kita. Seharusnya umur segitu sudah diistirahatkan truknya. Dari Kemenhub juga sudah sepakat akan hal ini, dan menjadi catatan dari pihak mereka,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, rencananya Komisi III DPRD Kalsel akan memanggil Dinas Perhubungan Kalsel dan seluruh UPTD Kalsel dalam menyikapi ODOL ini. (ADV-NRH/RDM/RH)

Siapkan Uang Tunai 3 Trilyun, BI Kalsel Buka Pelayanan Penukaran Uang Ramadhan dan Idul Fitri

BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, resmi memulai program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) tahun 2024, pada Senin (18/3), berupa layanan kas keliling di pasar wadai Ramadhan pemko Banjarmasin. Kegiatan ini dilakukan setelah pada akhir pekan tadi, BI Kalsel secara resmi meluncurkan program SERAMBI.

Kepada wartawan usai peluncuran SERAMBI dikantornya kawasan Lambung Mangkurat Banjarmasin, akhir pekan tadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Wahyu Pratomo menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen memenuhi ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat.

Diperkirakan, kebutuhan uang tunai selama Ramadhan dan Idul Fitri sebanyak Rp3,06 trilyun. Jumlah itu meningkat 11% dibanding realisasi tahun lalu sebesar Rp2,74 triliun.

“Untuk memenuhi kebutuhan uang bagi masyarakat Banua, BI telah menyiapkan beberapa jenis layanan penukaran uang,” lanjut Wahyu.

Yakni KASKEL BAIMAN atau Kas Keliling Baimbaian Perbankan, yaitu layanan penukaran uang yang dilakukan secara bersinergi dengan perbankan. Kemudian LAKASI atau Layanan Kas Keliling Susur Sungai, yaitu layanan penukaran uang untuk masyarakat tepian sungai.

Selanjutnya ada KALIMAN-TREN atau Kas Keliling ke Mesjid dan Pesantren, yaitu layanan penukaran uang khusus kepada mesjid dan pesantren, serta kas keliling khusus seperti di pasar wadai, pelabuhan, dan bandara.

“Kami bekerja sama dengan perbankan menyediakan 217 titik lokasi penukaran. Terdiri dari 195 titik di perbankan dan 22 titik di Bank Perkreditan Rakyat,” tambah Wahyu.

Jangkauan layanan kepada masyarakat juga diperluas melalui Kas Keliling Bersama Perbankan (KALIBER) yang hadir di tiga daerah yaitu Banjarmasin, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu. Sedangkan layanan penukaran uang Rupiah melalui kas keliling, masyarakat diharapkan memesan penukaran terlebih dulu melalui Aplikasi PINTAR https://pintar.bi.go.id.

Berdasarkan jadwal, mobil kas keliling Bank Indonesia akan melayani penukaran uang di pasar wadai Ramadhan pemko Banjarmasin, pada Senin (18/3) mulai pukul 14.00 – 16.00, serta pada 20 Maret pada jam yang sama.

Sementara di pasar wadai Ramadhan pemerintah provinsi Kalsel di halaman Gedung Sultan Suriansyah dan Taman Budaya Banjarmasin, akan dilakukan kas keliling bersama perbankan pada 19-21 Maret 2024. Sedangkan kas keliling susur sungai, akan mendatangi warga di tepian sungai, pada 19 dan 21 Maret 2024. (RIW/RDM/RH)

Komisi II DPRD Kalsel Gali Informasi Terkait Rencana Perubahan Atas Perda 19/2018 ke DIY

DIY – Guna menambah sekaligus penyempurnaan materi penyusunan arah perencanaan pembangunan industri jangka panjang dan menengah di Kalimantan Selatan yang sebelumnya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2018-2038, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel mendatangi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baru-baru tadi.

Suasana Pertemuan Komisi II DPRD Kalsel dan Disperindag DIY

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudianoor mengungkapkan, pihaknya banyak mendapatkan masukan terkait penyusunan arah pembangunan industri di Kalsel yang nantinya akan dimasukan dalam usulan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018.

“Kami dapat masukan dari pertemuan ini bahwa ada beberapa (industri) yang memerlukan lahan dan bahan baku yang banyak. Di satu sisi ada industri yang tidak perlu lahan atapun bahan yang banyak. Di Yogya lebih banyak industri kreatif dan industri pariwisata yang tidak perlu memerlukan lahan dan bahan baku yang banyak,” tuturnya.

Oleh karena itu, Iqbal berharap agar Kalsel yang diapit oleh industri-industri besar juga bisa lebih kreatif ke depannya sebagaimana seperti di Yogya dengan ketersediaan lahan dan bahan baku terbatas namun industri kreatif dan pariwisata tetap bisa eksis.

Sementara, Sekretaris Disperindag DIY, Ida Suryanti Lestari memberikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kalsel. Ida juga mendukung upaya yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan industri kreatif dan industri pariwisata di Kalsel.

“Kami berterimakasih atas kunjungan DPRD Kalsel Ke DIY. Dan kita bisa berkolaborasi antar daerah, khususnya DIY ini butuh bahan baku untuk industri pengolahan yang menjadi industri kreatif dan di Kalsel banyak tersedia karena kondisi alamnya, kekayaan alamnya yang melimpah. Harapannya kita tetap bisa bekerjasama antar daerah,’ tambahnya.

Pertemuan Komisi II DPRD Kalsel dengan Disperindag DIY diisi paparan dan tanya jawab seputar kebijakan pembangunan industri kreatif di DIY. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel. (ADV-NRH/RDM/RH)

Dishut Kalsel Gelar Upacara Peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41 Tahun 2024

BANJARBARU – Dinas Kehutanan Provinsi beserta UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan Selatan, melaksakan upacara peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41 Tahun 2024 di halaman Kantor Dishut Kalsel, pada Senin (18/3) pagi.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra yang membacakan sambutan Menteri LHK RI, Siti Nurbaya Bakar menyatakan, bahwa peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41 Tahun 2024 mengusung tema “Bakti Rimbawan Untuk Tanah Air, Untuk Bangsa”.

Kadishut Kalsel saat memimpin upacara Hari Bakti Rimbawan tahun 2024

Tema ini mengandung makna reflektif dan evaluatif atas apa yang telah dilakukan bersama sebagai Rimbawan. Tema ini juga meneguhkan arah dan cara pandang Rimbawan, menggali atau recall memori yang senantiasa ada dalam benak, tentang peranan Rimbawan dalam menjaga hutan sebagai elemen dan struktur pembentuk bentang alam dan lingkungan serta semua faktor yang saling mempengaruhi di alam.

“Panggilan jiwa dan tugas kita bersama melestarikan hutan alam kita hutan tropika basah Indonesia,” kata Fathimatuzzahra pada saat memimpin upacara.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, agar para Rimbawan terus melakukkan konsolidasi dan pertebal dedikasinya sebagai Rimbawan untuk Indonesia tercinta.

Diharapkan melalui upacara peringatan hari bakti Rimbawan ini dapat semakin memupuk rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan. (Dishut.Kalsel-RIW/RDM/RH)

2024, Pemprov Kalsel Kembali Bantu Masyarakat Dalam Program TMMD

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), akan menyelaraskan kegiatan kerjasama pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) oleh Korem 101/Antasari dan Kodim se-Kalsel.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menyampaikan, kegiatan TMMD bertujuan untuk membangun infrastruktur desa dalam meningkatkan pembangunan dan peran masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan desa. Sehingga dari kegiatan TMMD dapat mempercepat pembangunan pada wilayah desa yang terisolir dan tertinggal.

“Pada April akan dimulai kegiatan TMMD ke-116 di Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin, Mei TMMD ke-120 di Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu, Agustus TMMD ke-121 di Hulu Sungai Selatan dan Tabalong serta Oktober TMMD ke-122 di Tapin,” ungkap Andie, saat ditemui di ruang kerjanya, baru – baru tadi.

Ditahun 2024 ini, terdapat tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan TMMD secara terintegrasi bersama Pemprov Kalsel, Korem 101/Antasari dan perwakilan Kodim se-Kalsel. Dari TMMD ada juga sasaran kegiatan yang mendukung sanitasi, meliputi pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, wc umum, rehabilitasi musholla, gereja, aula, poskamling dan lainnya.

“Kami menginginkan, dari pembangunan sarana prasarana program TMMD dapat menunjang sarana sanitasi, sehingga mehindari masyarakat untuk membuang air besar sembarangan di desa sekaligus memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),” tutup Andie. (MRF/RDM/RH)