BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemprov Kalsel untuk mengikuti shalawat dan tausyiah di Bumi Shalawat Alam Roh 88, Desa Kiram, Kabupaten Banjar.
Selama bulan suci Ramadhan, beberapa SKPD bergantian menghadiri kegiatan keagamaan tersebut pada malam hari usai salat Tarawih.
Namun tidak sedikit pula ASN yang memilih berbuka puasa di lokasi kegiatan agar memastikan tidak ketinggalan momen ibadah.
“Terimakasih kepada para alim ulama, pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Kalsel, para santri yang membacakan syair-syair maulid untuk kita bersama, qoriah yang melantunkan ayat suci Al-Qur’an serta seluruh tamu yang hadir pada malam hari ini,” ujar Gubernur akrab disapa Paman Birin, saat memberikan sambutan, Senin (25/3) malam.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor saat memberikan sambutan
Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin juga meminta seluruh tamu yang hadir untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh.
“Jangan menimbulkan suara yang mengganggu kekhusyukan jamaah yang lain,” pinta Paman Birin.
Paman Birin berharap kegiatan keagamaan rutin ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan ASN di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Semoga apa yang kita lakukan disini mendapat keberkahan,” harap Paman Birin. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, memimpin rapat persiapan Haul Akbar ke-218 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Datu Kelampayan) bersama SKPD dan instansi terkait, pada Senin (25/3) di ruang rapat PM Noor Kantor Gubernur di Banjarbaru.
Suasana rapat persiapan haul Datu Kelampayan yang dipimpin Sekdaprov Kalsel
Haul akbar yang akan diisi tausiah Wakil Ketua PBNU Pusat, KH Zulfa Mustofa itu, rencananya akan dihadiri Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin dan sejumlah tamu VVIP dari luar pulau Kalimantan.
Ketua panitia inti, Guru Rahmadi menyampaikan, setelah melakukan rapat, ditetapkan waktu pelaksanaan haul pada 15 April 2024 atau 6 Syawal 1445 Hijriah, pukul 09.00 WITA di Mesjid Tuhfaturroghibin Dalam Pagar Martapura, Kabupaten Banjar.
Disebutkan, panitia menyiapkan sedikitnya 200 blek beras (satu blek = 20 liter) dengan lauk pauknya, yang diperkirakan mencukupi untuk ratusan ribu warga lebih, ditambah makanan dari donasi warga.
Semua akan dimasak secara gotong royong di dapur umum dalam tim inti, ditambah 32 dapur umum tambahan.
Adapun tenda yang disiapkan dari perbatasan kampung Dalam Pagar Desa Akar Baru hingga jembatan dekat mesjid.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalsel, Berkatullah yang turut dalam rapat persiapan mewakili Pemprov Kalsel di rumah TGH Wildan Salman, melaporkan sejumlah hal penting.
Disebutkan, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin menyumbangkan 100 ekor sapi untuk pelaksanaan haul dan sedikitnya 37 warung gratis untuk jemaah haul yang disebar di sejumlah lokasi.
Selain itu, disediakan sarana penyeberangan jemaah dengan kapal dan bantuan rekayasa lalu lintas. Sedangkan untuk antisipasi kemacetan, jalan akan ditutup sejak jam 07.00 WITA.
“Paman Birin ingin haul ini digaungkan hingga ke tingkat nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Dalam rapat, Sekdaprov pun menginstruksikan kepada SKPD lingkup Pemprov, untuk melakukan tugasnya dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan.
Masalah pemotongan sapi bantuan Paman Birin, diminta tanggungjawabnya kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, melalui rumah potong hewan. Sedangkan soal penyediaan air bersih untuk jemaah, menjadi tugas Dinas PUPR. Rekayasa lalin diserahkan kepada Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Kalsel dengan skenario menyesuaikan standar protokol wapres jika positif hadir. Termasuk urusan titik penyeberangan, parkir kapal dan pengaturan lainnya.
Dibahas juga dalam rapat, soal penempatan atau parkir kendaraan, jemaah wanita diupayakan tidak bercampur dengan pria, videotron, jumlah kapal penyeberangan, dan sebagainya.
Adapun pihak Pemkab Banjar, melakukan persiapan antara lain penyediaan perahu karet, area parkiran kapal, berkoordinasi pelaksanaan rekayasa lalin di kawasan Teluk Selong dan sekitarnya, termasuk upaya kebersihan lingkungan.
Agenda haul akbar dimulai dengan lantunan syair maulid, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan panitia haul, pembacaan manakib, sambutan Gubernur Kalsel, tausiah, dan ditutup pembacaan yasin – tahlil.
Datu Kelampayan lahir di Lok Gabang, Astambul, Banjar pada 17 Maret 1710 (1122 H) Masehi, wafat di Dalam Pagar, Martapura Timur, Banjar pada 3 Oktober 1812 Masehi (1227 H).
Datu Kelampayan adalah pengarang kitab fikih agung berjudul Sabilal Muhtadin dan banyak menjadi rujukan bagi pemeluk agama Islam bermazhab Imam Syafi’i di Asia Tenggara, dan menjadi referensi keilmuan di Universitas Al Azhar Mesir serta pegangan ibadah umat Islam bermazhab Syafii seluruh dunia. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A KB) Provinsi Kalimantan Selatan terus mengupayakan angka penurunan pernikahan anak usia dini di Banua
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, DP3A KB Provinsi Kalsel, Fajar Gemilang Kepada Abdi Persada FM saat ditemui diruang kerjanya menjelaskan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 angka pernikahan anak sudah mengalami penurunan hingga mencapai 8,74 persen dibandingkan dengan tahun 2022 dengan angka 10,53 persen, Hal ini menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan menduduki Peringkat ke 13 secara Nasional.
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, DP3A KB Provinsi Kalsel, Fajar Gemilang saat diwawancara
“Dengan angka perkawinan dini tersebut dapat dilihat bahwa Kalsel sangat peduli dengan anak-anak generasi penerus banua sehingga hal ini dapat terus menjaga dan memelihara masa depan anak,” katanya, Senin (25/3).
Salah satu kegiatan kampanye Stop Pernikahan Anak Usia Dini oleh DP3A KB
Fajar menambahkan pernikahan anak usia dini tidak terlepas dari peran orang tua dan masyarakat lingkungan sekitar maka dari itu sosialisasi dan pemahaman terhadap pernikahan usia dini tersebut perlu untuk dilakukan
“DP3A KB Prov. Kalsel terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA) dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait diseluruh Kabupaten/Kota seperti Pengadilan Agama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Instansi, Lembaga maupun yang lainnya untuk menekan angka pernikahan anak usia dini tersebut,” ucapnya.
Fajar berharap dengan dilakukannya sosialisasi tersebut angka pernikahan anak usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus menurun setiap tahunnya
“dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut mulai dari kesehatan mental maupun fisik juga ada, maka dari itu kami berkomitmen untuk mencegah pernikahan anak usia dini dan menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan serta lebih peduli lagi terhadap anak-anak,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARMASIN – Taman Budaya, dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kembali membuka pendaftaran Lomba Tema dan Logo.
Kepada Abdi Persada FM, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, baru-baru mengatakan, Lomba Tema dan Logo ini dalam rangka memperingati Hari jadi Provinsi Kalsel ke- 74. Dimana pihaknya sudah membuka pendaftaran mulai 20 Januari – 31 Mei 2024 mendatang.
Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti
“Lomba ini merupakan agenda rutin tahunan,” katanya
Ia menyampaikan, ada beberapa kriteria dalam pemilihan Tema dan Logo, yaitu akan dinilai keaslian, budaya lokal, kejelasan pesan Tema. Sedangkan pemilihan logo akan diberikan penilaian seperti dilihat budaya lokal, garis bidang, bentuk, warna, tekstur, ruang, nada gelap terang. Ia mengapresiasi, hingga saat ini antusias masyarakat cukup tinggi mengikuti lomba tersebut.
“Kami buka lomba ini untuk umum domisili di Kalimantan Selatan dengan memperlihatkan identitas diri,” ucapnya
Lebih lanjut Yanti (sapaan akrabnya) menambahkan, untuk Juri Tema dan Logo tahun ini , pihaknya bekerja sama dengan orang yang sudah ahli di bidangnya seperi budayawan, seniman serta akademisi. Sedangkan untuk pendanaan kegiatan ini dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan total hadiah Rp14 Juta.
“Bagi warga ingin mengikuti perlombaan membuat Tema dan Logo Hari Jadi Kalsel ke-74 tahun, bisa langsung mendaftar melalui link https://bit.ly/LombaTemaLogo74HarjadKalsel.,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajak klien binaan mereka untuk lebih meningkatkan kegiatan keagamaan selama Ramadhan.
Kepala PPRSAR Mulia Satria Kalsel, Sacik Kartikowati menjelaskan, selama Ramadhan klien anak-anak hanya mengikuti kegiatan Pesantren Ramadhan di sekolah. Sebabnya untuk mengisi waktu luang, setiap pagi anak-anak diajak sholat Dhuha berjamaah.
Kepala PPRSAR Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan, Sacik Kartikowati
“Kalau klien remaja selesai sholat Dhuha mereka lanjut lagi mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bidang,” katanya, Senin (25/3).
Sacik menambahkan, khusus klien remaja diwajibkan mengikuti tadarus bersama usai sholat Tarawih. Setiap hari mereka ditargetkan bisa menyelesaikan 1 juz Al-Qur’an.
“Supaya ibadah mereka selama Ramadhan ini benar-benar maksimal,” tuturnya.
Di sisi lain, klien binaan juga akan diberikan kesempatan mudik saat lebaran Idul Fitri terhitung mulai 5 – 15 April 2024.
“Seluruh klien nanti akan kita antar langsung kerumah masing-masing. Jadi keamanan mereka benar-benar terjamin,” ungkapnya.
Sekedar informasi panti di bawah naungan Dinas Sosial Kalsel ini memiliki 191 klien binaan yang terdiri dari 97 anak-anak, 2 orang bayi, 10 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan 82 orang remaja.
Klien anak diberikan pendidikan layak mulai dari PAUD hingga lulus SMA. Sementara klien remaja akan diberikan pendidikan keterampilan selama 6 bulan. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar, angkutan mudik lebaran gratis di tahun 2024 ini.
Foto : Net
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi menjelaskan, pada tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyediakan angkutan gratis, untuk para pemudik mendatang, sama seperti tahun sebelumnya.
Kadishub Kalsel Fitri Hernandi
“Sama seperti tahun lalu kini angkutan mudik gratis kembali dilaksanakan,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.
Menurut Fitri, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan penyediaan angkutan mudik gratis tersebut.
“Kami pun telah berkomunikasi dengan pihak damri, Organda untuk dapat berpartisipasi, pada angkutan mudik gratis tersebut,” ujarnya.
Fitri mengatakan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan seribu penumpang pada angkutan mudik gratis tahun ini.
“Pada tahun sebelumnya angkutan mudik gratis membawa penumpang sebanyak 500 pemudik,” ucapnya.
Namun, lanjut Fitri, pada tahun ini pihaknya berharap terjadi peningkatan hingga seribu penumpang.
Sehingga, armada angkutan yang disediakan ditargetkan sebanyak 50 unit, ditambah bis damri, serta dari Organda.
“Untuk rencana keberangkatan angkutan mudik gratis sendiri pada tanggal 6 sampai 7 April 2024 mendatang,” katanya.
Sedangkan, untuk link pendaftaran akan dibagikan melalui media sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) secara rutin melakukan layanan jemput bola terkait administrasi kependudukan (adminduk) di daerah-daerah yang sulit diakses.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman kepada wartawan, di sela acara buka puasa bersama Sahabat Ombudsman Kalsel sekaligus ekspos media terkait pelaksanaan fungsi pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman Kalsel, Jum’at (22/3).
Hadi mengungkapkan hingga saat ini, Ombudsman Kalsel telah menerima dan menindaklanjuti 108 Laporan Masyarakat (LM). LM ini berasal dari berbagai sektor, terbanyak dari Administrasi Kependudukan, Perhubungan dan Infrastruktur, Energi dan Kelistrikan, Jaminan Sosial, Kepegawaian, serta Pendidikan.
“Sektor Administrasi Kependudukan atau Adminduk diketahui paling banyak menyumbang LM di Ombudsman Kalsel,” jelasnya.
Hal ini, menurut Hadi, terutama terkait akses layanan di daerah- daerah yang jaraknya jauh dari pusat kota/kabupaten. Misalnya, di Kabupaten Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, dan Banjar. Masyarakat ingin melakukan pengurusan dokumen kependudukan namun terkendala transportasi, jaringan dan geografis yang jauh.
“Saat kegiatan On The Spot atau pemantauan langsung ke lapangan, kami sering menerima keluhan atau aduan masyarakat terkait hal tersebut. Masyarakat ingin mendapat layanan Adminduk seperti penerbitan akta lahir, perubahan KK (Kartu Keluarga) dan perekaman KTP-el,” terangnya.
Oleh karena itu, Hadi meminta pemerintah daerah (pemda), khususnya Dinas Dukcapil, untuk membuat jadwal rutin kegiatan jemput bola di daerah-daerah yang sulit diakses.
“Juga aktif sosialisasi mengenai layanan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan yang tidak dipungut biaya sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,” tegasnya.
Acara Buka Puasa juga dihadiri oleh Pengurus dan Anak-anak Panti Asuhan Mizan Amanah Banjarmasin, rekan-rekan media Ombudsman Kalsel serta seluruh Insan Ombudsman RI Kalsel bertempat di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalsel.
Acara ini diselenggarakan sebagai salah satu bentuk upaya Ombudsman Kalsel untuk terus memperkuat jaringan kerja pengawasan sekaligus berdiskusi dengan Sahabat atau Dangsanak Ombudsman Kalsel.
Acara buka puasa bersama juga diisi khataman Al Qur’an oleh Insan Ombudsman Kalsel serta ceramah keagamaan oleh Ustadz KH Asfihani Noor Hasani Lc. (NRH/RDM/RH)
HULU SUNGAI UTARA – Tim penilai utama dan tim penilai independen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas RI, melaksanakan giat penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahap II, berupa verifikasi lapangan dan wawancara langsung penerima manfaat. Giat penilaian ini, adalah untuk inovasi program unggulan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, SITI HAWA LARI (Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering) di lokasi pengembangan. Penilaian hari kedua pada Jumat (22/3), ada tiga lokasi yang dipilih di dua kabupaten. Yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Desa Tabudarat Hilir, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Desa Mamar dan Desa Tambalang.
Didampingi langsung Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalsel, Suparmi bersama jajaran, dan juga tim dari Bappeda Provinsi Kalsel, tim penilai melakukan kunjungan lapangan, yang merupakan bagian dari tahapan verifikasi langsung di lapangan, melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha terkait inovasi ini.
Kadisbunnak Kalsel (kerudung dan topi coklat) saat mendampingi tim PPD II
Tahap ini merupakan penggalian informasi lebih lanjut dari hasil penilaian dokumen dan pendalaman Focus Grup Discussion (FGD) di hari sebelumnya, berupa pembahasan dan sesi tanya jawab terkait inovasi program SITI HAWA LARI, kepada seluruh stakeholders terkait.
Tim penilai PPD 2024 sangat antusias ingin melihat secara langsung bagaimana program ini dijalankan, dan mengetahui secara spesifik untuk menjadi bahan penilaian bagaimana program inovasi ini dapat memiliki dampak dan peran penting, hingga mampu menjadi program unggulan Kalimantan Selatan dalam proses pembangunan daerah di Kalsel tahun 2024, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat KalSel.
Rasa penasaranpun terjawab, ketika tim penilai PPD 2024 bertatap muka secara langsung dengan para pelaku usaha peternakan itik yang tergabung dalam klaster Siti Hawa Lari. Melalui peninjauan ke kandang ternak itik maupun sesi wawancara atau tanya jawab langsung, tim penilai PPD 2024 dibuat kagum dengan keberhasilan program unggulan Paman Birin ini, dalam pengembangan usaha agribisnis itik yang sangat berdaya saing tinggi. Selain itu, program ini juga dinilai benar – benar berkerakyatan dan juga dapat berkelanjutan dalam pembudidayaan ternak itik yang bersifat diversifikasi terintegrasi secara maksimal.
Tim penilai PPD 2024 melihat SITI HAWA LARI sebagai upaya maksimal Pemprov Kalsel, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat peternak.
Sebuah sistem yang solid dan terintegrasi secara maksimal. Dengan alur proses yang jelas sebagai pengembangan agribisnis itik, mulai dari hulu sampai hilirisasi didukung keterlibatan kaum milenial dan kaum perempuan, membuat program SITI HAWA LARI pantas menjadi sebuah program unggulan.
“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, untuk menjelaskan dan memperlihatkan secara langsung dan rinci mengenai program inovasi pembangunan yang telah kami jalankan. Saya mewakili bapak Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor menyampaikan komitmen Pemprov Kalsel untuk memberikan kolaborasi penuh serta transparansi dalam proses penilaian ini,” ucap Suparmi dalam siaran persnya yang diterima Abdi Persada FM pada Senin (25/3).
Tahap wawancara dan verifikasi lapangan ini merupakan kesempatan bagi pemerintah provinsi, untuk menunjukkan tidak hanya pencapaian yang telah diraih, tetapi juga upaya-upaya yang telah lakukan untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan.
“Kami siap untuk memberikan informasi lebih lanjut dan berkolaborasi dengan tim penilai serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” sambung Suparmi.
Wawancara dan verifikasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, lebih detail dan akurat mengenai capaian pembangunan di Provinsi Kalsel. Hasil dari penilaian tahap II ini akan menjadi dasar bagi penentuan apakah Provinsi Kalsel layak untuk menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024 ini.
Masuknya Kalsel pada nominasi PPD 2024 ini, diharapkan memberikan pencapaian yang terbaik, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur, Sahbirin Noor akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kalsel demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (DISBUNNAK.KALSEL-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif akan memfasilitasi masukan yang disampaikan oleh Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POBSI Kalsel. Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, pada Kamis (21/3) sore.
Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, saat memberikan komentarnya
Awan mengatakan, pihaknya menerima keluhan para atlet biliar yang tergabung Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Provinsi Kalsel, karena terkendala latihan disebabkan rumah biliar harus tutup selama Bulan Suci Ramadhan yang menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Kota Banjarmasin.
“Raperda ini belum direvisi maka akan kita komunikasikan dengan Bapemperda DPRD Banjarmasin,” ucapnya
Ia menyampaikan, para atlet biliar Kalsel mulai sekarang harus mempersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Medan. Sehingga, jalinan koordinasi juga akan ditindaklanjuti ke Pemerintah Kota Banjarmasin. Mengingat Perda itu sudah berkekuatan hukum, maka satu-satunya cara dilakukan revisi
“Jika nanti direvisi, rumah biliar diperbolehkan buka pada Bulan Ramadhan, dalam rangka atlet melakukan latihan, bukan untuk hiburan,” jelasnya
Sementara itu, Ketua Pengprov POBSI Kalsel Mustohir Arifin menambahkan, DPRD Kota Banjarmasin dapat memperjuangkan aspirasi para atlet biliar, dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga Kalsel yang menjadi cabang andalan pada ajang PON. Dengan cara rumah biliar di Banjarmasin diberikan kelonggaran atau dispensasi dari Pemkot Banjarmasin.
Ketua Pengprov POBSI Kalsel, Mustohir Arifin (ditengah)
“Rumah biliar ini dapat beroperasi, meski dibatasi dengan cara tertentu selama bulan Ramadhan,” tutupnya
Untuk diketahui, Komisi II DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POBSI Kalsel, dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Puryani, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin Muzayyin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gebernur Kalimantan Selatan Sabirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin, memaparkan langkah atau upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalsel dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Paman Birin melalui paparan tertulis, yang dipresentasikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, Raden Suria Fadliansyah, pada rakor verifikasi isu atau masalah kebakaran hutan dan lahan, di salah satu hotel Banjarmasin, Kamis (21/3) siang.
Dari paparannya, berdasarkan evaluasi penanganan karhutla 2023, untuk menghadapi karhutla, Pemprov Kalsel saat ini telah menyiapkan empat langkah strategi di bidang penanggulangan bencana termasuk kabut asap akibat karhutla. Pertama adalah penguatan regulasi, kedua peningkatan kapasitas SDM, ketiga peningkatan sarana dan prasarana peralatan dan keempat pemguatan kerja sama.
“Berkaitan dengan peningkatan peralatan sarana prasarana, Gubernur Kalsel telah memberikan atensi kepada SKPD terkait untuk meningkatkan atau menambah infrastruktur di daerah rawan potensi karhutla,” ucap Suria, saat menerangkan paparan dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Semua SKPD terkait, di tahun 2024 ini, seperti PUPR sudah memprogramkan banyak kegiatan seperti pembuatan tabat, normalisasi sungai dan pembangunan infstruktur lain pendukung, serta paling penting juga adalah terus melakukan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana.
“Alhamdulillah upaya penanganan karhutla di Kalsel sangat terbantu dengan kolaborasi bersama dengan TNI/POLRI, swasta, Pemerintah Pusat dan segenap elemen,” lanjut Suria.
Dalam rakor yang dipimpin Asdep 4 Kantibmas Menko Polhukam RI, Brigjen Pol Desman S Tarigan. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengingatkan kepada seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalsel, bahwa pencegahan menjadi langkah paling utama, dalam bencana Karhutla.
“Sebisa mungkin, upaya yang dilakukan tidak sampai pada tahap pemadaman dan penanganan, dalam artian Karhutla tidak sampai terjadi,” tutup Suria.
Hal senada juga diutarakan Asdep 4 Kantibmas Menko Polhukam RI, Desman S Tarigan. Sebagaimana Inpres nomor 3 Tahun 2020 tentang Karhutla, diamanatkan pada kita semua dari pusat sampai daerah untuk melakukan pencegahan terjadinya Karhutla.
“Pencegahan inilah yang harus dikedepankan. Dengan pencegahan yang lemah, kebakaran akan terjadi. Diharapkan memang tidak sampai ke upaya pemadaman dan penanganan, pencegahan ini yang diharapkan,” ungkap Desman.
Selaku pimpinan Rakor, Desman mengingatkan bahwa penanggulangan Karhutla menjadi tanggungjawab banyak pihak. Inpres ini memerintahkan seluruh dari kementerian/lembaga terkait, untuk mengefektifkan upaya penanggulangan Karhutla.
Dalam Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2000 tentang Karhutla tersebut, Kemenko Polhukam diberi tugas untuk mengoordinasikan kebijakan, mengoordinasikan kementerian/lembaga, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terkait upaya penanggulangan Karhutla. (BPBD.KALSEL-MRF/RDM/RH)
