Dishut Kalsel Ikuti Kegiatan Workshop Penguatan Arsitektur REDD+
2 min read
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kalsel saat membuka workshop
BANJARBARU – Menindaklanjuti surat keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang alokasi pemanfaatan Dana Result Base Payment (RBP) REDD+ No.1398/Menlhk/Setjen/Kum.1/2023, bahwa Kalimantan Selatan diberi anggaran dalam upaya mendukung penurunan emisi karbon sebesar US$3.459.298, maka pada Rabu (20/3), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berdama Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, mengadakan Workshop Penguatan Arsitektur REDD+ 2021-2030 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Workshop yang digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru itu, dihadiri Tim Pokja Provinsi Kalimantan Selatan. Diantaranya Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, SKPD terkait lingkup Pemprov Kalsel, para perwakilan UPT KLHK, dan Kepala UPT KPH, Tahura dan BPTH Lingkup Dishut Kalsel.

Workshop dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Husnul Khatimah.
Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi aksi yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan penggunaan dana dapat berfokus pada kegiatan penurunan emisi dan degradasi hutan. Karena hal ini berkaitan dengan program Gubernur Kalimantan Selatan, yaitu Revolusi Hijau.
Sementara itu, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, Yulia Suryanti, dalam penjelasannya menyampaikan, bahwa workshop ini bertujuan memberikan sosialiasi serta pendampingan, dalam memahami penyusunan dokumen arsitektur REDD+ atau dokumen perencanaan kegiatan, yang akan dilaksanakan tim pokja di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, dalam paparannya bertema Kebijakan Pengelolaan Hutan dan Lahan Dalam Rangka Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan keseriusan pemerintah provinsi menanganani pengurangan emisi gas rumah kaca di Kalimantan Selatan. Diketahui pengurangan emisi gas rumah kaca, sudah berjalan melalui program revolusi hijau yang digagas Gubernur Kalimantan Selatan.
Keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menangani penurunan emisi gas rumah kaca sudah dilaksanakan melalui penanaman yang ditujukan pada lahan kritis dengan target 22.000 hektar per tahun, yang dilaksanakan PPKH, PBPH, Komunitas Pecinta Lingkungan, Perhutanan Sosial dan ASN Menanam.
“Saya berharap workshop ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh tim pokja Kalsel, guna memahami perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana Result Base Payment (BRP) REDD+ ini,” ungkap Fathimatuzzahra.
Rencananya Workhsop Penguatan Arsitektur REDD+ ini dilaksanakan selama dua hari dari 20-21 Maret 2024. (DishutKalsel-RIW/RDM/RH)