Pemprov Kalsel Beserta Sejumlah Daerah di Kalsel Terima LHP BPK RI

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (5/1) siang.

Selain Pemprov Kalsel, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, serta Bank Kalsel, turut menerima LPH kinerja dan PDTT semester II tahun 2023. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berhadir langsung untuk menerima LPH kinerja dan PDTT semester II tahun 2023 bersama Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kepala Daerah diwilayah Kalsel, Pimpinan DPRD diwilayah Kabupaten-Kota di Kalsel, serta pimpinan Bank Kalsel.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi kalsel Rahmadi menyampaikan, sesuai amanah undang – undang (UU) no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melaksanakan pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dan keberhasilan yang telah dicapai. Namun, masih terdapat permasalahan yang diperhatikan, yakni pengembangan kawasan perkotaan, serta pembangunan kawasan perdesaan.

“BPK memberikan rekomendasi dalam LHP yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang telah ditandatangani,” ungkap Rahmadi.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi kerja sama, supervisi, pengawasan dan koordinasi yang telah terbentuk dengan baik selama ini antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Kerja sama ini diharapkan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang, demi mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik. melalui kerja sama yang erat ini, bersama-sama dapat mewujudkan tujuan dan berbagai sasaran pembangunan.

“kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya kita bersama meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah,” ucapnya.

Secara umum, laporan hasil pemeriksaan yang diserahterimakan pada hari ini, merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan sistem kontrol dan pengawasan kinerja, yang dijalankan oleh BPK. salah satunya, melalui pemeriksaan oleh BPK yang ditindaklanjuti dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.

“Setelah diserahkannya laporan hasil pemeriksaan oleh BPK hari ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran akan segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah,” tutup Sahbirin Noor. (MRF/RDM/APR)