Tahun: 2023

TANAH BUMBU – Seluruh rangkaian reses (menjemput aspirasi rakyat) akhirnya selesai diselenggarakan. Bentuk rasa syukurnya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menggelar kegiatan Isra Mi’raj sekaligus Haul KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani (Abah Guru Sekumpul).

“Alhamdulillah selama kegiatan reses, tidak ada kendala, selama berhari-hari kita melintasi berbagai desa hingga dapat disimpulkan kegiatannya berjalan sukses. Maka dari itu, wujud rasa syukurnya kita tutup dengan perhelatan ini,” ujarnya, kepada awak media, Sabtu (11/2) malam.

Kegiatan tersebut tak hanya diisi sholawatan dan doa bersama saja. Melainkan pembacaan manaqib (perjalanan hidup) Abah Guru Sekumpul juga dilaksanakan.

“Semoga dengan ini, keimanan kita dapat semakin dipertebal dan terus mendekatkan diri supaya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT,” paparnya.

Menyikapi hasil reses, politisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini menyebutkan, keseluruhan kegiatan lebih menyentuh pada sektor pertanian dan pendidikan. Sehingga, hal tersebut akan disampaikan melalui pokok pikiran (pokir) di dewan rumah banjar.

“Banyak juga yang mereka inginkan selama kegiatan reses berlangsung, sebut saja terkendala jalan usaha tani untuk mengangkut hasil panen, sementara pupuk juga sangat penting bagi petani.

Terkait itu pula, inflasi masih menjadi fokus utama dirinya. Mengingat, komoditi beras lokal masih mengalami kenaikan. Hal ini terjadi bukan karena cuaca melainkan hama tungro.

“Saat ini menjadi perhatian kita adalah beras karena harganya yang cukup mahal. Sekarang, Banjarmasin dan Kotabaru lagi terdampak. Bahkan, perjalanan reses mulai pertama hingga akhir, saya juga mendapati tanaman padi di beberapa persawahan Tanbu yang baru berumur sekitar 1 – 2 bulan daunnya terlihat menguning apabila ini terjadi padinya dipastikan rusak akibat dari wabah tersebut,” tutur Paman Yani (sapaan akrabnya).

Sementara dari sektor pendidikan, ia akan berkoordinasi di dewan menyesuaikan tugas pokok dan fungsinya. Agar pendidikan sampai ke pelosok bisa lebih merata.

“Maka dari itu, tinggal memperjuangkan saja lagi. Mudah-mudahan kepentingan dari masyarakat dapat terpenuhi dan itu terus kami suarakan di rumah banjar,” tegasnya.

Sebelumnya, legislator dari Dapil VI yang konstituennya berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru ini telah menyelesaikan reses di beberapa desa di antaranya, dua RT di Paketellu, Api-Api, Saring Sungai Binjai, Salimuran hingga Beringin.

Selanjutnya, Desa Tanete, Mekar Jaya, Pulau Tanjung di dua RT, Desa Karya Bakti dan titik terakhir di Desa Batuah. (RHS/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Bertahun-tahun warga Desa Karya Bakti, Kusan Tengah, Tanah Bumbu, belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan, rata-rata anak di sana hanya menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Alasan lain dihadapi warga setempat adalah akses jalan menuju SMA/SMK yang terlalu jauh jaraknya. Pasalnya, sekolah tersebut hanya terdapat di daerah perkotaan saja.

Kepala Desa Karya Bakti, Mahdin, menyebut, keinginan memiliki satuan pendidikan tingkat SMA tak hanya diharapkan warganya saja. Melainkan, beberapa desa yang berdekatan menyepakati hal yang demikian.

“Lima desa sangat mendukung berdirinya SMA. Mudah-mudahan usulan kami bisa direalisasikan provinsi,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (11/2) siang.

Oleh karenanya, sektor pendidikan tingkat SMA menjadi sangat penting di desanya. Selain meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Karena jarak menuju lokasi SMA/SMK sangat jauh makanya keinginan masyarakat di sini cukup rendah,” ucapnya.

Sebagai bukti keseriusan warga setempat, lahan untuk pembangunan SMA siap dihibahkan dengan luas sekitar 2,5 hektare.

“Alhamdulillah, Paman Yani langsung merespon dengan adanya ini. Jujur, pendidikan menengah atas sangat diperlukan,”

Tak sampai disitu, ia juga menginginkan adanya jaringan internet. Hingga saat ini desanya tak bisa mengakses. Terlebih, masih banyak terdapat blank spot. Sehingga informasi pun sangat minim didapatkan mereka.

“Kalau ada tower pengantar sinyal internet, tentu sangat membantu keperluan kami yang tak hanya bagi pemdes saja. Melainkan, kebutuhan sekolahnya juga,” jelasnya.

Mengetahui hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, disela menjaring aspirasi menanggapi serius hal tersebut. Bahkan, di hadapan warga Desa Karya Bakti, ia langsung berkomunikasi melalui telepon dengan Kepala Bappeda, Ariadi Noor, untuk membicarakan hal ini.

Selanjutnya, dia membeberkan, untuk merealisasikan pembangunan pada sektor dunia pendidikan alokasi anggarannya harus terserap sebesar 20 persen.

“Namun, APBD sifatnya hanya menutupi saja. selebihnya bisa melalui APBN yang diturunkan melalui DAK. Karena di luar dari 20 persen itu tidak bisa terlaksana,” tuturnya.

Menurut dia, sesuai dengan anjuran pemerintah pendidikan minimal 12 tahun. Sehingga, perlu adanya sinergi baik antara pusat dan daerah agar pemerataannya bisa tercapai.

“Mereka tak hanya sekolah dari TK, SD sampai SMP saja. Belum lagi berbicara di tingkat universitas. Sehingga, aspirasi ini perlu kita kawal ke rumah banjar sesuai kewenangannya pemerintah provinsi,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan berduka, Ketua KPU Kalsel Sarmuji telah meninggal dunia, Sabtu (11/2).

Kepada Abdi Persada FM, Komisioner di KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Hatmiati melalui sambungan telepon mengatakan, setelah dua pekan dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura karena sakit, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Sarmuji akhirnya menghembuskan nafas terakhir.

“Benar, beliau tutup usia hari ini Sabtu 11 Februari sekitar jam 10.30 WITA,” katanya, Sabtu (11/2).

Hatmiati mengatakan, Istri almarhum Sarmuji, meminta, atas nama mewakili keluarga besar menyampaikan permohonan ampun dan maaf kepada semua pihak, untuk almarhum apabila dalam kehidupan dan pergaulannya ada salah dan khilaf,
karena saat ini Sarmuji masih aktif sebagai Ketua KPU Kalimantan Selatan.

“Semoga almarhum Pak Sarmuji Husnul Khatimah, diampuni dosa dan diterima amal ibadahnya,” ucap Hatmi

Lebih lanjut Hatmiati menambahkan, terkait tugas dan tanggung jawab sarmuji sebagai Ketua KPU Kalsel, dipastikan tidak ada kendala untuk tahapan pemilu yang saat ini tengah berlangsung.

“Kita akan terus bekerja hingga selesai masa jabatan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Moch Ansari Saleh berkomitmen mendukung program nasional pemerintah terkait upaya percepatan penurunan stunting dan wasting di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Direktur Utama RSUD Ansari Saleh, dr Among Wibowo menyampaikan sesuai arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kalsel pada tahun 2022 lalu dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, di RSUD Ansari Saleh juga telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Wasting Terintegrasi pada 4 Juli 2022 lalu.

Menurut Among, ada beberapa kegiatan yang dilakukan Tim Prognas RSUD Ansari Saleh dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting, antara lain menyusun regulasi terkait dan alur rujukan kasus gangguan gizi serta membentuk Tim Koordinasi Penurunan Stunting dan Wasting Terintegrasi.

“Kami juga melaksanakan program peningkatan pemahaman staf, pasien dan keluarga melalui penyuluhan di rawat jalan dan In House Training,” jelasnya, belum lama tadi.

Selain itu, lanjut Among, pihaknya melaksanakan program peningkatan efektivitas intervensi spesifik gizi, seperti suplementasi tablet zat besi dan folat pada ibu hamil, promosi dan konseling IMD dan ASI ekslusif, pemberian makanan bayi dan anak dengan kasus gangguan gizi, pemantauan pertumbuhan dan pemberian imunisasi.

Upaya yang lainnya, yaitu program rujukan pasien kasus gangguan gizi. Rumah Sakit (RS) sebagai pusat rujukan menerima kasus gangguan gizi pada anak balita dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas, Klinik Kesehatan dan RS Tipe C dan melaksanakan sistem rujuk balik ke FKTP setelah pasien keluar dari RS dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota.

“Rumah Sakit juga berkoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Tingkat Atas (RS Tipe A) bila pasien harus dirujuk sesuai prosedur yang ditetapkan,” terangnya.

Selanjutnya, RSUD Ansari Seleh juga melakukan pendampingan terhadap 7 puskesmas binaan, yaitu 5 puskesmas di Kota Banjarmasin dan 2 puskesmas di Kabupaten Barito Kuala (Batola).

“Pendampingan ini meliputi kunjungan ke beberapa Posyandu di wilayah Balita yang mengalami gangguan gizi berada di zona merah dan zona kuning, pendampingan kader posyandu, serta optimalisasi edukasi dan konsultasi terkait pencegahan stunting dan wasting,” pungkasnya.

Untuk diketahui, stunting merupakan tinggi badan yang rendah untuk berat badan anak. Sedangkan wasting adalah berat badan yang rendah untuk tinggi badan anak. Diharapkan dengan komitmen seluruh pihak terkait, terjadi percepatan penurunan kasus stunting dan Wasting di Kalsel pada tahun 2023 ini. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Berawal dari keprihatinan dan rekomendasi masyarakat atas kondisi salah satu warganya yang membutuhkan, yakni Saripah, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Bank Kalsel, memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Secara simbolis, bantuan diserahkan staf UPZ Bank Kalsel Muhammad Rizaldy Mustary Haq, di kediaman Saripah, di jalan Teluk Masjid Kelurahan Mantuil, Banjarmasin, pekan lalu.

Saripah, dalam kesehariannya adalah pelaku usaha kecil yang menjual aneka minuman, makanan ringan dan gorengan. Mengingat ini usaha satu-satunya yang dimilikinya, keseharian Saripah hanya bergantung pada pendapatan dari hasil berjualannya tersebut. Dimana perharinya berkisar di angka Rp15.000 hingga Rp25.000. Tentunya penghasilan ini tidak mampu menutupi seluruh pengeluaran per harinya, yang rata rata lebih tinggi dibandingkan pendapatan.

Menilik kondisi tersebut, setelah melalui serangkaian proses, baik survei maupun kajian persyaratan yang ditetapkan, Saripah dimasukkan dalam kategori 8 Asnaf, orang yang berhak menerima zakat.

Di tempat terpisah, Fachrudin selaku Plt. Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan, bahwa bantuan yang diberikan kepada Saripah merupakan salah satu rangkaian program UPZ Bank Kalsel dalam upaya mendukung peningkatan taraf hidup keluarga pra sejahtera di Kalimantan Selatan.

“Dengan bantuan yang diberikan melalui UPZ Bank Kalsel, kami berharap dapat mendukung dan membantu peningkatan modal usaha bagi keluarga pra sejahtera yang membutuhkan. Tentunya termasuk dalam kategori 8 Asnaf, sehingga nantinya berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian keluarga” tutur Fachrudin.

UPZ sendiri merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat. UPZ Bank Kalsel dibentuk dengan tugas menghimpun dan menyalurkan zakat sebagai institusi BUMD.

Meskipun bernama unit pengumpul zakat, UPZ Bank Kalsel tidak hanya menghimpun zakat, melainkan juga menghimpun infak dan sedekah yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Dari internal, zakat dapat berasal dari gaji per bulan seluruh Pegawai Bank Kalsel, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Sumber dana eksternal antara lain dari pembayaran zakat oleh nasabah maupun masyarakat melalui transfer rekening QRIS.

“Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk turut serta bersama Bank Kalsel mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Kami membuka diri bagi masyarkat yang berniat membantu saudara-saudara kita dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melaui rekening atas nama UPZ Bank Kalsel, yakni untuk Pembayaran Zakat di nomor rekening 6500844928, lalu untuk infaq dan sedekah di nomor rekening 6500846214,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing pada 4 – 11 Februari 2023.

Termasuk Ketua DPRD Kalsel, Supian HK yang menyambangi 16 desa di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada gelaran reses di tahun 2023 ini.

Supian HK menyebutkan, banyak dari warga desa yang mengeluhkan banyaknya tanaman Susupan Gunung (Mimosa Pigra / Putri Malu Raksasa) dan Eceng Gondok (Eichornia Crassipes) yang menutupi lahan pertanian potensial di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tersebut.

“Akarnya yang kuat dan batang yang berduri menyebabkan warga kesulitan untuk membersihkan tanaman jenis ini,’ jelasnya kepada wartawan, Kamis (9/2).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Supian HK, warga mengusulkan penambahan alat berat berjenis Excavator agar kegiatan pertanian dapat berkelanjutan dan hasilnya dapat lebih ditingkatkan.

“Memang alat berat yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, banyaknya desa yang membutuhkan alat tersebut, membuat alat tersebut dipakai bergantian dan akhirnya memerlukan waktu yang sangat lama,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat tersebut, Supian HK akan menyampaikannya ke pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, masih terdapat ratusan hektare lahan tidur di persawahan. Kendati begitu, sektor pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi utama warga.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menanggapi serius lahan tidur ini. Apabila terjadi, maka, inflasi dapat berdampak ke daerah penghasil terutama beras.

“Apabila ini dikerjakan dengan baik maka sektor komoditi beras dapat terpenuhi. Terutama Kusan Hilir dan Tengah merupakan penopang padi terbesar di Tanbu. Masalah lahan tidur perlu menjadi perhatian,” ujarnya usai menggelar reses di Desa Salimuran, baru-baru tadi.

Dari hasil pengamatan, tercatat rata-rata 90 persen di dua kecamatan di Tanbu berprofesi sebagai petani. Adapun, keinginan dari warga lahan tidur yang terdapat di Kusan Hilir dan Tengah dapat maksimal digarap.

“Reses dibeberapa tempat lebih menyentuh pertanian. Ini akan kita sampaikan ke rumah banjar dan semoga bisa dibantu menyesuaikan keuangan daerah,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Desa Salimuran, Hayuddin, menyebut, 200 hektare persawahan di desanya tercatat masih berstatus lahan tidur. Sehingga, perlu adanya keseriusan lagi dari para petani khususnya millenial.

“Artinya kita perlu perhatian. Mengingat, tidak maksimalnya hasil panen. Dengan hadirnya Paman Yani diharapkan bisa maksimal. Kita menginginkan tempat pengering padi juga mampu tersedia,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanbu, Hermanuddin, menuturkan, kewenagan yang menjadi kabupaten tentu diperjuangankan. Apalagi, penopang utama mereka sebagian besar di Kusan Hilir dan Tengah adalah petani.

“Kami sangat mengapresiasi atas perhatian dari Paman Yani. Kusan Hilir dan Tengah rata-rata penghasil komoditi beras tentu apabila masih masuk dalam daerah hal tersebut pun akan diperjuangkan,” imbuhnya.

Komisi membidangi ekonomi dan keuangan ini, juga mendukung skala prioritas dari profesi warga desa yang menjadi petani.

“Kita ketahui sendiri perkebunan dan peternakan hingga pertanian itu skala lingkup besar ada pula di provinsi,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel menawarkan program tugas belajar beasiswa bagi ASN di lingkup Pemprov Kalsel.

Hal ini disampaikan Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi Jabatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel Frendy Ariffin, baru-baru tadi.

Frendy mengatakan, program tugas belajar beasiswa Pemprov Kalsel tersebut dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan. Dan di tahun 2023 ini BKD Kalsel telah menganggarkan dana untuk melaksanakan tugas belajar dengan beasiswa dari APBD Pemprov Kalsel.

“Pada tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Kalsel membuka sebanyak 10 formasi dengan rincian sebagai berikut, Program Spesialis/Sub Spesialis sebanyak 4 formasi, Program Doktor (S3) 1 formasi, Program Magister (S2) 2 formasi, dan Program Sarjana (S1)/Diploma IV 2 formasi ,” ungkap Frendy

Frendy menambahkan untuk tujuan program tugas belajar beasiswa APBD Pemprov Kalsel ini pihaknya menyarankan perguruan tinggi negeri di luar daerah dengan akreditasi minimal B. Pemilihan perguruan tinggi negeri di luar daerah ini bertujuan agar ASN yang mengikuti program belajar tersebut bisa fokus dalam melaksanakannya. Hal ini juga untuk meminimalisir resiko yang dapat menghambat progres belajar mereka.

“Jika melaksanakan di dalam daerah ditakutkan nanti para ASN akan dibebani pekerjaan kantor, dan akan menghambat atau bahkan mereka tidak bisa menyelesaikan program tugas belajarnya. Jika sampai tidak selesai, mereka harus mengembalikan dana tugas belajar yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Kalsel, dan ini yang kita hindari,” lanjut Frendy

Adapun syarat minimal pangkat golongan ASN untuk mengikuti Program Tugas Belajar Beasiswa tersebut, Frendy menyampaikan yakni untuk Magister (S2) pangkat golongan minimal III a, kemudian untuk Doktor (S3) pangkat golongan minimal III b dengan usia maksimal 45 tahun dan telah 2 tahun menyelesaikan S2, program Sarjana S1/Diploma IV pangkat golongan minimal II b, serta Program Spesialis/Sub Spesialis pangkat golongan minimal III b. Sementara untuk proses pendaftaran, lanjut Frendy, rekan-rekan ASN yang berminat bisa menyampaikan permohonan seleksi tugas belajar dengan kelengkapan sejumlah dokumen seperti surat permohonan izin tugas belajar yang di tandatangani oleh kepala SKPD, fotokopi SK pangkat terakhir yang di legalisir, fotokopi ijazah dan transkrip pendidikan terakhir yang dilegalisir.

Kemudian fotokopi SKP satu tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik dilegalisir, uraian tugas ASN yang bersangkutan yang disahkan Kepala SKPD, daftar riwayat hidup, serta surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 2 tahun terkahir dan tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin.

“Dokumen-dokumen tersebut bisa disampaikan melalui aplikasi e-Mutasi di bagian pengembangan,” ucapnya.

Jika jumlah pendaftar melebihi jumlah formasi yang dibuka, maka BKD Kalsel akan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi peserta yang mendaftar. Program tugas belajar dengan beasiswa dari APBD Pemprov Kalsel sendiri terus diadakan oleh BKD Kalsel setiap tahunnya dengan jumlah formasi yang berbeda sesuai dengan ketersediaan anggaran. (MRF/RDM/RH)