Bulan: Desember 2023

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih sejumlah penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) di Tingkat Nasional, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan( KLHK) Republik Indonesia.

Penyerahan penghargaan Proklim diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi kepada 171 desa/lokasi di Banua. Kegiatan ini digelar di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Rabu (13/12).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mewujudkan program pembangunan lingkungan di provinsi Kalimantan Selatan serta yang sudah mengawal kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di provinsi Kalimantan Selatan.

“Proklim, Sasangga Banua, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan pemangku kepentingan lai̇n, untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan penurunan emi̇si̇ gas rumah kaca,” ungkapnya.

Suparmi menjelaskan, Proklim di Kalimantan Selatan telah memberikan manfaat dalam mendukung penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secam berkelanjutan. Melalui proklim, diharapkan upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak negati̇f perubahan iklim, sekaligus pengurangan emi̇si̇ gas rumah raca dapat dilakukan mulai dari masyarakat dl tingkat tapak.

“Provinsi Kalsel menghadapi perubahan iklim yang cukup mengkhawatirkan, sehingga berbagai upaya positif terhadap lingkungan harus menjadi prioritas bersama selama dengan tujuan pembangunan provinsi kalimantan selatan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan pemberian penghargaan Proklim merupakan salah satu bentuk apresiasi atas aksi nyata masyarakat dalam berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendorong terwujudnya ketahanan iklim di berbagai bidang kehidungpan di tingkat tapak.

“Total ada 171 desa/lokasi yang menerima penghargaan Proklim Kalsel tahun 2023. Jumlah tersebut meningkat sebesar 15,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 148 desa/lokasi,” tuturnya.

Hanifah menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga membangun konsep desa yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, melalui program desa sasangga banua. diharapkan tujuan akhir dari program ini yakni perubahan perilaku masyarakat untuk cinta terhadap lingkungan dapat terwujud.

“Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, disinggung bahwa Proklim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa,” tutup Hanifah.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Mandikapau Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar Abdul Basit mengucapkan terima kasih karena wilayahnya saat ini telah menerima penghargaan Proklim Lestari yang merupakan level yang paling tinggi. Menurutnya, Desa Mandikapau Barat saat ini terlihat lebih bersih dan asri karena menggalakkan penanaman pohon.

“Kita mengajak masyarakat untuk memanfaatkan barang bekas, kita pilah kita pilih seperti botol yang dapat digunakan menjadi pot bonga, tempat penampungan karet,” ajaknya.

Untuk diketahui, Proklim Trophy Utama dari Program Sasangga Banua diterima sebanyak 6 desa/lokasi, yaitu Desa Mandikapau Timur, Desa Maburai, Desa Al-Kautsar Tanah Bumbu, Desa Sungai Bakar Tanah Laut, Desa Hiyung Tapin, dan RW 01 Kelurahan Pengambangan Banjarmasin.

Proklim Sertifikat Utama diterima sebanyak 51 desa/lokasi, Proklim Madya sebanyak 57 desa/lokasi, dan Proklim Pratama 50 desa/lokasi. (MRF/NRH/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggali informasi terkait pengelolaan pelayanan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel tersebut diterima oleh Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN Kabupaten Bogor, Elvina Katerin Sahusilawane beserta jajarannya, Senin (11/12).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi menyampaikan kegiatan ini berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekusor Narkotika dan Psikotropika.

Di dalam peraturan yang disahkan pada bulan Oktober lalu, lanjut Firman, mengamanatkan bahwa Pemprov juga fokus kepada persoalan rehabilitasi.

“Oleh karena itu, kita berharap setelah Perda itu terbit, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum lah yang akan didorong untuk mengembangkan unit yang secara khusus melakukan rehabilitasi terhadap pasien penyalahgunaan narkoba,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (13/12).

Dalam pertemuan tersebut, menurut Firman, pihaknya menggali informasi dan pengalaman tentang prosedur pelayanan, termasuk juga pembiayaannya yang ternyata cukup besar.

“Setelah disini nanti, tentu ini akan menjadi bahan kita semua untuk menyusun regulasi kedepan seperti apa dukungan pemerintah terutama dukungan DPRD yang kaitannya untuk pengembangan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum,” tambahnya. (NRH/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan bonus penghargaan peraih medali kepada atlet berprestasi, pada Sea Games Kamboja, Asean ParaGames Kamboja, dan Spesial Olympic Word Summers Games Berlin Tahun 2023.

Penyerahan bonus atlet tersebut diserahkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekdaprov Kalsel, Husnul Hatimah, di salah satu hotel berbintang, Selasa (12/12).

Dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekdaprov Kalsel, Husnul Hatimah, Gubernur mengatakan penyerahan bonus kepada atlet berprestasi tingkat internasional ini sebagai bentuk dukungan dari pemerintah kepada atlet berprestasi yang telah membanggakan Banua dan Bangsa Indonesia di ajang internasional tersebut.

“Kami berharap, para atlet yang mendapatkan penghargaan ini, dapat terus meningkatkan dan mempertahankan prestasinya tersebut,” ucapnya.

Sementara, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel, Budiono mengungkapkan anggaran bonus yang diserahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2 miliar.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan anggaran sebesar 2 miliar untuk bonus atlet berprestasi internasional tahun 2023,” jelasnya.

Bonus tersebut diberikan kepada atlet peraih medali pada Sea Games Kamboja sebanyak 3 orang, atlet peraih medali pada Special Olympic Word Summers Games Berlin sebanyak 2 orang, serta atlet peraih medali pada Asean Para Games Kamboja sebanyak 15 orang.

Untuk peraih medali beregu, medali emas sebesar Rp25 juta per orang, medali perak sebesar Rp15 juta per orang, medali perunggu sebesar Rp10 juta per orang.

Sedangkan, peraih medali perorangan, medali emas sebesar Rp50 juta, medali perak sebesar Rp20 juta, serta medali perunggu sebesar Rp15 juta. (SRI/NRH/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel terus melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan layanan ke masyarakat, terutama daerah pedesaan. Salah satu bentuk kongkritnya, Bank Kalsel melakukan MoU dengan Perhimpunan Bank Perekomian Rakyat Milik Daerah (Perbamida) Kalimantan, pada Selasa (12/12) di Banjarmasin.

MoU dilakukan langsung Dirut Bank Kalsel Fachrudin dan Ketua DPW Perbamida Kalimantan Hipka Mubadi. Kegiatan juga disaksikan langsung Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurul Fajar Desira, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan, Darmansyah dan Ketua DPP Perbamida, Sofia Nurkrisnajati Atmaja.

Disela kegiatan, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, MoU kali ini menjadi langkah awal bagi kedua belah pihak untuk kerjasama lebih lanjut, terutama dalam peningkatan dan perkembangan BPR milik pemerintah daerah di Kalsel.

“Banyak yang akan dikerjasamakan, salah satunya Bank Kalsel berencana melakukan co-branding teknologi perbankan seperti mesin ATM agar BPR milik pemerintah daerah di Kalsel semakin berkembang,” jelasnya.

Melalui kerjasama ini, diharapkan semua pihak diuntungkan agar dapat berkembang bersama-sama.

Sementara itu, Ketua DPP Perbamida, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, melihat peluang pasar BPR di Kalsel masih sangat besar dan tentunya lewat kerjasama dengan Bank Kalsel bisa lebih mengembangkan keberadaan BPR di Kalsel.

“Dukungan Bank Kalsel sangat penting dan kami harap ke depan tidak hanya kerjasama dalam pasar kredit tapi juga pengembangan kapasitas SDM,” bebernya.

Dilain pihak, Kepala OJK Regional IX Kalimantan, Darmansyah, memberikan apresiasi terhadap kerjasama Bank Kalsel dengan Perbamida Kalsel dan ini akan menjadi langkah penting untuk pengembangan BPR di Kalsel.

“Semangat kolaborasi ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Agar keberadaan bank daerah dan BPR daerah bisa semakin baik bisnis kedepannya di Banua,” tuturnya.

Tidak berbeda, Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurul Fajar Desira juga menegaskan, BPR harus memanfaatkan dengan baik kerjasama ini dan terus mengembangkan potensinya agar bisa semakin besar.

“Moment ini harus dimanfaatkan, sehingga BPR di Kalsel bisa tumbuh menggembirakan,” pungkasnya. (ADV-RIW/NRH/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan kesadaran atas implementasi budaya K3 agar keselamatan dan kesehatan pekerja terjamin, PT Pelindo (Persero) melaksanakan program gabungan Tanggung Jawab Sosial dengan Health Safety Security and Environment (HSSE) berupa kegiatan Awareness K3, diperuntukan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Wilayah Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, pekan lalu.

Kegiatan sosialisasi Awareness K3 dilaksanakan di Gedung Kantor PT Pelindo Sub Regional 3 Kalimantan yang dihadiri langsung Sub Regional Head Sub Regional Kalimantan Sugiono, didampingi oleh pejabat struktural Pelindo SPMT dan Pelindo Subholding TPKB mendampingi puluhan tenaga TKBM sebagai peserta pelatihan.

Sebagai narasumber dan penyampai materi yakni Muhammad Trisetya Hadi selaku Pengawas Ketenagakerjaan Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dan dokter Hasni dari Klinik PHC Cabang Banjarmasin.

Sugiono menyampaikan, Awareness K3 merupakan komitmen tegas Pelindo mewujudkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di internal maupun eksternal lingkungan pelabuhan, dengan tujuan agar produktivitas dan efisiensi operasional dapat berjalan baik.

“Kegiatan Awareness K3 agar menjadi sarana yang dapat menjadikan kesadaran dan edukasi tentunya bagi semua pihak khususnya bagi tenaga TKBM untuk dapat berkontribusi lebih dalam menciptakan keselamatan dan kesehatan pada tiap kegiatan operasional,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Abdi Persada FM pada Rabu (13/12).

Sementara itu, saat kegiatan, Muhammad Trisetya Hadi menuturkan, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran dari semua pihak untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam mengimplementasi budaya K3 di pelabuhan.
Dengan tingkat produktivitas kinerja pelabuhan di Banjarmasin yang memiliki jam kerja tinggi, tentunya berpengaruh kepada tenaga TKBM yang bersentuhan langsung pada tiap kegiatan operasional, dengan segala risiko kecelakaan kerja yang akan timbul untuk dapat diminimalisir serta dicegah sedini mungkin.

Fokus utama untuk pengurangan risiko, salah satunya dengan peningkatan kesadaran. Karena itu safety mulai pemakaian alat pelindung diri seperti helm, rompi, sarung tangan wajib dikenakan.

Dokter Hasni dalam materinya kepada tenaga TKBM pun menjelaskan, terkait dengan Basic Life Support atau Bantuan Dasar Hidup yang merupakan serangkaian usaha penyelamatan nyawa pada saat seseorang mengalami henti jantung.

Selain mendapatkan edukasi dan informasi dari para narasumber, peserta juga menerima souvenir berupa goodie bag yang berisikan paket training kit berupa kaos dan APD diantaranya rompi serta helm, yang dapat digunakan sebagai alat keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. (HumasPelindo-RIW/NRH/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dinilai dapat menjadi rujukan terkait riset dan inovasi daerah. Hal itu disampaikan, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah kepada wartawan, Senin (11/11).

Abidinsyah menjelaskan dalam kunjungan Komisi III DPRD Kalsel ke Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jatim, ada beberapa hal yang menarik yang nantinya bisa diterapkan di Kalsel.

Salah satunya, lanjutnya, adanya penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dari Pemprov Jatim kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan riset dan inovasi untuk daerahnya.

Selain itu, lanjut Abidinsyah, Pemprov Jatim terus mendorong OPD-OPD nya untuk menggali riset dan inovasi. Mengingat hasil riset dan inovasi daerah ini sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan karena dapat menjadi dasar untuk mengambil suatu kebijakan pelayanan publik.

“Inovasi-inovasi ini harus digali terus oleh OPD-OPD di lingkup pemerintah daerah karena hasil inovasi sangat membantu, baik untuk OPD itu sendiri maupun masyarakat. Waktu yang panjang bisa lebih dipendekkan atau dari dana yang besar bisa lebih diefektifkan karena adanya inovasi daerah,” jelasnya.

Dalam kegiatan kaji tiru tersebut, rombongan Komisi III DPRD Kalsel diterima oleh Sekretaris BRIDA Jatim, Juliana Martin beserta jajarannya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menargetkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) tahun 2024 bisa meraih nilai 78.

Banyak hal yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut. Salah satunya yakni peningkatan pengembangan kompetensi ASN.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah, pengembangan kompetensi seorang ASN tergantung dari inisatif individu mereka. Misalnya dengan selalu memperbarui data pribadi ke dalam aplikasi Sitem Informasi Kepegawaian Daerah (Simpeg) di SKPD masing-masing.

“Nah saat ini masih banyak ASN yang belum memasukkan data hasil kompetensi mereka ke aplikasi Simpeg. Sebabnya kita ingin membangun kesadaran ASN, agar sesegera mungkin memperbarui datanya setelah melaksanakan kegiatan berbasis kompetensi,” kata Dinansyah, di sela Rakoor Kepegawaian, di Banjarbaru, Selasa (12/12).

Kegiatan berbasis kompetensi, lanjut Dinansyah, bukan hanya bisa dilakukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD), melainkan bisa melalui berbagai lembaga termasuk swasta.

“Selagi itu sifatnya berbasis kompetensi untuk ASN, tetap bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Simpeg,” beber Dinansyah.

Dari data Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN), diketahui IP ASN Kalsel tahun 2023  sementara ini menempati peringkat pertama terbaik se-Kalimantan dengan nilai 75,42.

Meksi begitu, Dinansyah menyebut, ASN tidak boleh berpuas diri. Sebab nilai tersebut masih masuk dalam kategori sedang atau dibawah 80.

“Makanya kita harus berupaya untuk meningkatkan IP ASN itu. Ini melibatkan semua ASN hingga ke level Desa,” jelas Dinansyah.

Guna mendukung terwujudnya target IP ASN tahun 2024, Dinansyah mengaku, pihaknya sendiri terus melakukan rakoor dan sosialisasi kepada seluruh penanggung jawab aplikasi Simpeg di setiap SKPD Pemprov Kalsel.

“Kita selalu mengumpulkan penanggung jawab Simpeg setiap tiga bulan sekali untuk memberi masukan sekaligus meninjau pengembangan kompetensi ASN di lingkungan kerja mereka,” tutup Dinansyah. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, di salah satu hotel berbintang, di Kota Banjarmasin, Selasa (12/12). Dibuka Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Dalam sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi terhadap kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan, selama setahun ini, telah bekerja untuk pengendalian dan menjaga inflasi di Banua.

“Tentunya Pemerintah Provinsi memberi apresiasi atas kerja keras dari TPID Kalsel,” ungkapnya.

Diharapkan, lanjutnya, hingga sampai akhir tahun ini, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tetap stabil. Meski begitu Pemerintah Provinsi Kalsel tetap mengingat untuk, selalu waspada terhadap adanya kemungkinan kenaikan inflasi, akibat adanya kenaikan harga pada komoditas tertentu.

“Kenaikan harga cabai saat ini, perlu diwaspadai. Karena bisa menyebabkan kenaikan inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Gubernur.

Selain itu, lanjutnya, dua komoditi lainnya yang juga diperlu diwaspadai, yaitu beras dan kedelai.

“Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di Banua, maka operasi pasar hendaknya perlu diperbanyak lagi kedepannya,” ucapnya.

Maka dengan begitu kenaikan harga beras dapat ditekan dengan adanya operasi pasar tersebut.

Rapat Evaluasi ini diikuti oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai, serta perwakilan Dinas Perdagangan di 13 Kabupaten dan Kota di Kalsel. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalsel terus didorong. Salah satu upaya yakni melalui rapat koordinasi (rakor) peningkatan keterbukaan informasi publik yang melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Rakor di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (12/12) itu, dibuka oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menilai, keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh informasi.

“Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang merupakan prestasi sangat membanggakan bagi bangsa,” ujar Gubernur.

Undang-undang tersebut, menurutnya, juga menjadi perisai untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, serta menumbuhkan budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik.

“Disinilah peran penting dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID yang sudah ada dan sudah terbentuk harus dioptimalkan. Ini harus jadi perhatian bersama agar nilai IKIP Kalsel bisa terus meningkat.,” katanya.

Diketahui dalam tiga tahun terakhir, IKIP Kalsel selalu mengalami kenaikan. Meski begitu, skor yang didapat masih masuk kategori sedang.

“Saya mengharapkan selain sebagai kewajiban, kita dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat, sehingga tidak ada informasi yang bermasalah, ketika sudah dibuka di depan publik” tuturnya.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim, mengatakan rakoor diselenggarakan untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan tata Kelola PPID Pelaksana. Sehingga pelayanan Informasi Publik secara terbuka khususnya di lingkungan Pemprov Kalsel bisa terwujud.

“Jadi akses masyarakat terhadap informasi itu akan kita tingkatkan. Tentu dengan bahan yang bisa di akses, tetapi juga bagaimana hak dan kewajiban dari badan publik mengetahui bagaimana menyampaikan informasi yang memang harus dikecualikan. Itu yang ingin kita mantapkan” beber Muslim.

Terkait IKIP yang masih belum bisa bersaing dengan daerah lain, Muslim mengaku, pihaknya terus melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan pemahaman para pejabat PPID baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang informasi apa saja yang bisa dibuka kepada publik.

“Agar indeks kita semakin bagus, kita akan memberikan pencerahan kepada seluruh PPID di Kalsel, kita juga akan menyiapkan buku saku untuk memudahkan mekanisme pemberian informasi kepada masyarakat” tutup Muslim. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan hidup peduli lingkungan, yang tujuannya menyadarkan warga sekolah akan lingkungan, sehingga dapat turut bertanggung jawab dalam penyelamatan lingkungan.

Pelaksanaan program Adiwiyata tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Dimana program ini berjenjang mulai dari tingkat kabupaten /kota, provinsi, nasional hingga tingkat mandiri.

Sebanyak 45 sekolah di Kalimantan Selatan, mendapatkan penghargaan Adiwiyata ini untuk tahun 2023, dari Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. Penyerahan dilakukan pada Selasa (12/12) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Mewakili Gubernur untuk memberikan penghargaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana.

Kepada wartawan, usai acara, Hanifah mengatakan, Adiwiyata adalah gerakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup mulai dari lingkungan sekolah. Program ini mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga membentuk sekolah sebagai lembaga pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Program ini dinilai dari bukan dari banyaknya sekolah yang meraih penghargaan. Namun munculnya kesadaran warga sekolah untuk benar-benar menerapkan dan menjadi contoh di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

“Harapannya, para guru dapat membimbing siswanya menjadi agen perubahan lingkungan hidup di luar lingkungan sekolah,” jelas Hanifah menyampaikan harapan Gubernur terkait program ini.

Selain mendapatkan penghargaan dan sertifikat, setiap penerima penghargaan, menurut Hanifah, juga mendapatkan uang pembinaan dari Gubernur, Sahbirin Noor. Besarannya adalah Rp2,5 juta untuk masing – masing sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak 2 sekolah, Rp3 juta untuk Adiwiyata tingkat Provinsi sebanyak 28 sekolah,, serta uang pembinaan sebesar Rp 2 juta rupiah, untuk peraih Adiwiyata tingkat provinsi, 15 sekolah.

“Setiap penerima penghargaan juga mendapatkan bantuan masing – masing 3 tempat sampah,” tutupnya.

Berikut ini adalah daftar sekolah penerima Adiwiyata Mandiriz yakni SDN Pengambangan 5 Banjarmasin dan SDIT Ukhuwah Banjarmasin.

Sedangkan penerima Sekolah Adiwiyata Provinsi diantaranya SMAN 1 Bintang Ara, SMPN 1 Juai 3. SMPN 3 Batumandi, SDN Antasari, SDN Binderang, SDIT An Nur, SDN Rangda Malingkung I, SDN Binuang 2, SDN Binuang 6, SMPN 1 Candi Laras Utara, SMPN 1 Sambung Makmur, SDIT Ukhuwah 2, SDN Karang Mekar 5.

Selanjutnya, Sekolah Adiwiyata Nasional diantaranya SD Santa Maria, SDN Kelayan Timur 2, SMPN 30 Banjarmasin, SMAN 4 Banjarbaru, SDN Maburai, SMPN 2 Muara Uya, SMPN 4 Tanjung, MTsN 4 Tabalong, MTs Ar-Raudlah, dan SMAN 1 Tanjung. (RIW/RDM/RH)