Skor IKIP Sedang, Pemprov Kalsel Dorong PPID Sediakan Informasi Lengkap dan Akurat

BANJARBARU – Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalsel terus didorong. Salah satu upaya yakni melalui rapat koordinasi (rakor) peningkatan keterbukaan informasi publik yang melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Rakor di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (12/12) itu, dibuka oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menilai, keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh informasi.

“Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang merupakan prestasi sangat membanggakan bagi bangsa,” ujar Gubernur.

Undang-undang tersebut, menurutnya, juga menjadi perisai untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, serta menumbuhkan budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik.

“Disinilah peran penting dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID yang sudah ada dan sudah terbentuk harus dioptimalkan. Ini harus jadi perhatian bersama agar nilai IKIP Kalsel bisa terus meningkat.,” katanya.

Diketahui dalam tiga tahun terakhir, IKIP Kalsel selalu mengalami kenaikan. Meski begitu, skor yang didapat masih masuk kategori sedang.

“Saya mengharapkan selain sebagai kewajiban, kita dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat, sehingga tidak ada informasi yang bermasalah, ketika sudah dibuka di depan publik” tuturnya.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim, mengatakan rakoor diselenggarakan untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan tata Kelola PPID Pelaksana. Sehingga pelayanan Informasi Publik secara terbuka khususnya di lingkungan Pemprov Kalsel bisa terwujud.

“Jadi akses masyarakat terhadap informasi itu akan kita tingkatkan. Tentu dengan bahan yang bisa di akses, tetapi juga bagaimana hak dan kewajiban dari badan publik mengetahui bagaimana menyampaikan informasi yang memang harus dikecualikan. Itu yang ingin kita mantapkan” beber Muslim.

Terkait IKIP yang masih belum bisa bersaing dengan daerah lain, Muslim mengaku, pihaknya terus melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan pemahaman para pejabat PPID baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang informasi apa saja yang bisa dibuka kepada publik.

“Agar indeks kita semakin bagus, kita akan memberikan pencerahan kepada seluruh PPID di Kalsel, kita juga akan menyiapkan buku saku untuk memudahkan mekanisme pemberian informasi kepada masyarakat” tutup Muslim. (SYA/RDM/RH)