Pemprov Kalsel Duduki Peringkat Pertama Realisasi APBD se-Indonesia
2 min read
Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil
BANJARBARU – Kalimantan Selatan dibawah Pemerintahan Gubernur H Sahbirin Noor atau disapa Paman Birin menunjukkan rekor baru yang positif dalam hal presentase realisasi pendapatan daerah.
Sebab, Provinsi yang berjuluk Bumi Lambung Mangkurat ini membukukan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Darah (APBD) 2023 tertinggi pertama di Indonesia, disusul Provinsi Papua Tengah 96, 06 persen dan DKI Jakarta 95, 78 persen.
Data ini merujuk pada data hingga 15 Desember 2023, pukul 18.00 WIB yang diolah dari Ditjen Bina Keuangan 2023 dan dijabarkan saat rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Indonesia. Termasuk kepada Pejabat Struktural di Provinsi Kalimantan Selatan.
Angka capaian tersebut ditengarai telah melebihi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 Pemprov Kalsel yang sudah tembus target sebesar Rp 9 Triliun lebih pada 2023.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menyampaikan pendapatan terbukukan paling tinggi itu dikumpulkan dari semua sektor. Utamanya, pada sektor pendapatan pajak yang didominasi pajak daerah yakni Rp 3,6 triliun, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan pajak rokok.
“Sektor PBBKB ini cukup besar yakni Rp 2 Triliun lebih atau 101,30 persen. Untuk pajak rokok, kami masih menunggu pencairan terakhir agar bisa 100 persen, yang mana baru Rp 243 miliar atau terealisasi 71,03 persen dari target sebesar Rp 342 miliar,” ucap Subhan, Rabu (20/12)
Subhan menjabarkan, pemasukan lain semisal dari retribusi daerah seperti pelayanan jasa umum, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan, realisasinya mencapai Rp 19,82 miliar atau 96,54 persen. Adapun pemasukan dari jasa usaha ada enam komponen di dalamnya, juga melebihi target dengan capaian Rp 8,4 miliar lebih atau 106,26 persen.Bukan hanya itu, sejumlah pendapatan lain seperti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tercapai Rp 52,5 miliar lebih. Bagian laba yang dibagikan ke pemda (diveden) atas penyertaan modal BUMD sebesar Rp 52,1 miliar (98,69 persen), bagian laba yang dibagikan ke pemda (diveden) atas penyertaan modal perusahaan milik swasta Rp 467 juta (103,84 persen).
Total penerimaan keseluruhan Rp 669 juta lebih dengan realiasasi 97,69 persen. Dana Transfer Daerah (DTD) mencapai Rp 4,5 triliun lebih atau 99,7 persen, bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak (77,92 persen), DAU (86,20 persen), DAK (73,69 persen). Insentif daerah (50,00 persen), pengeluaran non anggaran pihak ketiga rekening pemerintah lainnya.
Bukan hanya berhasil membukukan prosentase pendapatan tertinggi di Indonesia, pada sektor belanja juga terjadi serapan yang masuk kategori tinggi. Yakni, presentase realisasi belanjanya di angka 81,43 persen.
Kembali, ke raihan pendapatan di Kalsel yang sudah menembus target Rp9 triliun lebih, pihak Pemprov sudah mendistribusikan dana bagi hasil ke Pemkab/Pemkot di Kalsel dari triwulan I hingga III, sedangkan, untuk triwulan IV nanti disampaikan pada awal tahun 2024.
“Untuk dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sudah disampaikan ke masing-masing kabupaten kota melalui Bapenda, Bakeuda, BPKAD. Rincian dan bukti SP2Dnya sudah disampaikan ke masing-masing kabupaten kota,” lanjut Subhan.
Subhan menambahkan, capaian positif ini adalah hasil kerja keras tim Pembina Unit Pendapatan Pajak Daerah (UPPD/Samsat) yang terdiri dari Bapenda, Jajaran UPPD se Kalsel, Ditlantas Polda Kalsel dan Jasa Raharja, serta SKPD pemungut PAD di Lingkup Pemprov Kalsel. (BIROADPIM-MRF/NRH/RH)
