Hari: 11 Oktober 2023

BANJARBARU – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Kalimantan Selatan resmi dilantik. Kegiatan yang digelar di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, Kompleks Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (11/10) siang, turut dihadiri pejabat teras dari kabupaten/kota.

Dalam sambutan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang dibacakan Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi, mengungkapkan, poin penting keberadaan dari lembaga itu tentu agar keterbukaan informasi mampu berjalan selaras. Sebagaimana tugas dan fungsinya dengan tujuan mencerdaskan masyarakat.

“Maka pentingnya sinergi antara pemerintah daerah (pemda), organisasi masyarakat dan media massa agar menjaga stabilitas dari radikal di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Selaku dipercaya mewakili orang nomor di Kalsel itu, dia menekankan, jelang pemilu 2024 tugas penting yang harus dijalankan kedua lembaga independen tersebut adalah menangkal maraknya hoax.

“Saat ini kita juga menghadapi tantangan besar yakni pemilu serentak yang akan datang. Terkait hal itu media massa sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi dengan jujur dan objektif. Menghindari penyebaran hoax dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang damai dan aman,” ungkap Suparmi juga menjabat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel tersebut.

Menanggapi itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Kalsel, Nawang Wijayanti, menuturkan, akan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga. Termasuk media massa agar terciptanya keterbukaan informasi.

“Yang jelas kami akan menjalin kerjasama antar lembaga. Apalagi, diakui keterlibatan media luar biasa juga untuk membantu menyebarluaskan keterbukaan informasi. Yang jelas, keterbukaan saat ini sangat diperlukan masyarakat dalam menjembatani arah kebijakan informasi dari media itu sendiri,” paparnya.

Dari pemetaan sendiri, kata dia, pihaknya turut terbuka apabila ada aduan dari masyarakat terkait informasi yang dianggap menyimpang. Secara tegas, juga bakal melakukan tindakan apabila terbukti menyalahi aturan.

“Kami dari Komisi Informasi (KI) sendiri turut menerima aduan apapun dari masyarakat apabila ada permasalahan yang tentu harus diselesaikan,” pungkasnya.

Dalam rangkaiannya itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov, Suparmi, ikut melantik dan membacakan ikrar atau sumpah setelah dibacakannya Surat Keputusan (SK) yang sah dikeluarkan.

Adapu nama-nama anggota yang dilantik dalam susunan bagan struktur Penganti Antar Waktu (PAW) KPID Kalsel di antaranya Marliyana, Muhammad Syaukani dan Daddy Fahmanadie.

Sedangkan, dari bagan struktur keanggotaan Komisi Informasi (KI) Kalsel dinahkodai Nawang Wijayanti (ketua), Decky C Kananto (Wakil Ketua), AH Rijani (Koordinator Bidang Kelembagaan), Riduannor (Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi) serta Yati Norhayati sebagai Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa.

Acara ini juga turut dihadiri sejumlah kepala SKPD ditingkat provinsi Kalsel antaranya BKKBN, Dinas Kominfo, Dinas PMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM hingga Dewan Pengawas (Dewas) dan Direktur LPPL Abdi Persada FM serta tak lupa dari sejumlah perwakilan jajaran aparat TNI dan kepolisian daerah. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru di era kepemimpinan Wali Kota, M. Aditya Mufti Ariffin telah memulai debut pelayanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Program ini menjadi yang pertama berhasil terlaksana di Provinsi Kalimantan Selatan.

ABK sendiri adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik berupa fisik, mental, dan emosional. Kondisi tersebut membuat ABK memerlukan pelayanan dan penanganan pendidikan khusus dibandingkan dengan anak normal pada umumnya.

Menurut Wali Kota Banjarbaru, program layanan ini menjadi langkah awal dalam mengubah budaya proses belajar mengajar di fasilitas pendidikan. Sehingga diharapkannya hambatan ABK dalam belajar dapat dihilangkan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

“Sekarang semua sekolah di Banjarbaru kita upayakan untuk menerima anak inklusi dan kita ciptakan iklim yang baik di sekolah untuk penanganan anak inklusi,” ucapnya.

Wali Kota Banjarbaru mendorong terselenggarannya pelayanan pendidikan bagi ABK dengan menujuk Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sebagai pelaksananya. Keseriusan itu juga dibuktikan dengan tersedianya dana khusus melalui APBD Pemko Banjarbaru untuk pelaksanaan evaluasi pendidikan (assessment) bagi ABK.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo, mengatakan assessment tersebut ditujukan untuk mengetahui apa kekurangan seorang anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, pihaknya bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

“Sumbernya dari APBD Pemko Banjarbaru. Assessment ini agar kita mengetahui anak tersebut mengalami gangguan belajar seperti apa. Nah yang melakukan assessment itu pihak ULM dari prodi Pendidikan Khusus. Kami sudah menekan MoU kerjasama,” katanya, Rabu (11/10).

Pentingnya assessment terhadap ABK, lanjut Dedy, agar Guru Pembimbing Khusus (GPK) di masing-masing sekolah dapat menyesuaikan metode mengajar yang efisien. Terlebih lagi pihaknya juga telah menyiapkan fasilitas ruang khusus di masing-masing sekolah bagi ABK yang disebut Pojok Inklusi.

“Karena ada berbagai macam jenis anak inklusi. Kita haru tau dulu, jenisnya dan apa hambatannya dalam belajar. Jika sudah tau, maka GPK di sekolah bisa menyesuaikan metode mengajarnya sesuai rekomendasi dari hasil assessement tersebut dan sudah disiapkan ruangan khusus untuk proses belajar mengajarnya di Pojok Inklusi,” terangnya.

Layanan pendidikan iklusif di Kota Banjarbaru telah terlaksana di 181 sekolah negeri di Banjarbaru, dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari jumlah sekolah tersebut, Dinas Pendidikan telah mendata ada sebanyak 668 ABK, dengan rincian 320 pelajar PAUD, 263 pelajar SD dan 85 pelajar SMP.

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru hingga saat ini memiliki GPK di masing-masing sekolah dengan jumlah mencapai 117 orang. Meskipun tak sebanding dengan jumlah ABK yang dilayani, namun program ini telah berhasil telaksana dengan baik. (MC.BJB-RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel terus berupaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Banua.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel Dinansyah, baru – baru tadi.

Dinansyah menyampaikan, IP ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk tahun 2023 terbilang baik, dimana pada triwulan ke tiga tahun 2023 IP ASN Pemprov Kalsel yang terverifikasi oleh Kementerian PAN-RB tercatat sebesar 70 poin per Selasa (10/10).

“Alhamdulillah IP ASN kita pada triwulan ke tiga sampai dengan hari ini sudah 70 poin, dan kita optimis nilai tersebut masih bisa meningkat,” ucap Dinansyah.

Ia menambahkan, untuk 2023 ini pihaknya menargetkan IP ASN Pemprov Kalsel melebihi tahun 2022 lalu, dimana pada tahun tersebut IP ASN Pemprov Kalsel tercatat sebesar 75 poin. Untuk itu, pihaknya pun telah melakukan berbagai upaya seperti melaksanakan webinar dan seminar kepada ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, yang mana ini bisa dikonversi menjadi nilai bagi ASN.

“Dalam pelaksanaan hal tersebut kita juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti BPSDM Kalsel, dan lembaga uji kompetensi lainnya. Kami juga rutin mengadakan sosialisasi minimal satu bulan sekali baik secara langsung maupun daring,” lanjut Dinansyah.

Agar target IP ASN 2023 ini tercapai, Dinansyah juga memohon dukungan kepada seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk rutin melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kalsel.

“Untuk sementara ini masih ada sejumlah ASN yang sering tidak ingat melakukan update data uji kompetensinya di aplikasi SIMPEG Kalsel, hal ini menjadi salah satu kendala kita dalam menghitung IP ASN. Untuk itu, saya mendorong seluruh ASN untuk rutin mengupdate data uji kompetensi yang diikutinya pada aplikasi SIMPEG Kalsel,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU -Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Hatimah, menghadiri seminar nasional fakultas perikanan dan kelautan ke 9 tahun 2023, yang bertempat disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, pada Rabu (11/10). Seminar rutin tersebut, selalu digelar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) setiap tahunnya, dirangkaikan dengan kegiatan Dies Natalies ULM.

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM, Agustiana menyampaikan, tema besar yang diangkat dalam seminar nasional ke 9 tersebut, yakni terkait pengelolaan perikanan lahan basah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, atau sustainable development goals (SDGs). Tema tersebut sesuai dengan Visi Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan, yaitu berdaya saing tinggi dalam mencetak SDM Professional dan pengembangan Iptek lahan basah.

“Diharapkan kegiatan seminar nasional tersebut dapat menambah pengetahuan para peserta, untuk mengimbangi penghasilan sumber pangan di sektor perikanan,” ucap Agustiana.

Sementara itu, Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Hatimah menyampaikan, sejak tahun 2020, SDGs dalam poin ekosistem daratan telah menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya.

“peningkatan produksi ikan dari sumber budidaya lahan basah juga berkontribusi penting terhadap pencegahan stunting,” ujarnya.

SDGs pada tahun 2030 menargetkan, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. agar sdm indonesia tumbuh sehat dan tidak tertinggal dari sdm-sdm di negara lain, untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung pengembangan perikanan lahan basah, yang berasaskan ekonomi kerakyatan, dan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan budaya. pengembangan pertanian lahan basah harus bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Saya mendorong peningkatan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan ulm selaku mitra pemerintah, dalam rangka mengembangkan pertanian lahan basah yang berkelanjutan. saya yakin, sdm dari fakultas perikanan dan kelautan ulm telah mengantongi ilmu dan pengalaman yang memadai untuk terjun ke lapangan,” tutupnya.

Untuk diketahui, seminar nasional fakultas perikanan dan kelautan ke 9 tahun 2023 digelar selama dua hari, yakni 11 – 12 Oktober, dengan mengundang narasumber dari sejumlah daerah. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Pembangunan perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diwacanakan Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula, saat ini tengah memasuki proses penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dan Detail Engineering Design (DED).

Kepala BPAM Banjarbakula, Muhammad Berty Nakir, mengatakan FS dan DED yang sedang digarap oleh pihak ketiga itu diperkirakan bisa selesai pada anggaran perubahan tahun ini.

“Diperubahan sudah kita anggarkan, saat ini sedang proses tinggal menunggu pelaksanaannya. Kemungkinan akhir November mungkin sudah selesai,” ujar Berty, Rabu (11/10).

Jika FS dan DED sudah diselesaikan, Berty menjelaskan, pihaknya akan mulai mengangarkan pembangunan gedung beserta sarana prasarana penunjang dan peralatan instalasi AMDK.

“(bangunannya) di areal sini (kawasan BPAM Banjarbakula). Brandnya juga masih belum kita cantumkan, saat ini masih rancangan dulu,” bebernya.

Terkait berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan dan kapan perkiraan bangunan bisa diselesaikan, Berty mengaku, sampai saat ini belum ada kejelasan. Lantaran masih dalam tahap penelitian.

“Langkahnya masih kami teliti. Apakah melalui lelang atau penunjukan langsung (kontraktor). Kalau lelang jelas akan lambat, karena banyak proses yang harus dilakukan. Kalau penunjukkan langsung bisa lebih cepat, mungkin pertengahan tahun kita sudah bisa menyiapkan fasilitas dan mungkin saja bangunannya bisa sudah jadi,” terang Berty.

Berty menegaskan pembuatan AMDK tidak akan mengganggu suplai air curah ke perusahaan air minum yang telah bekerjasama dengan mereka.

Pasalnya, dua buah IPA di BPAM Banjarbakula bisa menghasilkan 750 liter perdetik air curah. Sedangkan distribusinya hanya berkisar 450-470 liter perdetik ke PTAM Intan Banjar dan PDAM Tanah Laut.

“Jadi kita membuat AMDK ini juga agar air curah yang berlebihan itu tidak mubazir,” ungkap Berty.

Berty menerangkan, AMDK yang mereka bangun nantinya akan membuat berbagai jenis kemasan, mulai kemasan gelas, botol kecil dan besar, hingga galon.

“Tergantung perencanaan anggaran nanti, kalau memang anggarannya cukup bakal kita buat semua. Tapi kalau tidak kita akan lakukan bertahap dari yang paling dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu,” pungkas Berty.(SYA/RDM/APR)