BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menyampaikan, adanya wacana kenaikan Dana Bantuan Partai Politik pada 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, kepada wartawan baru-baru tadi.
Matnor menjelaskan, dana bantuan partai politik itu sebelumnya pada 2021 Rp3,1 ribu per suara, kemudian 2023 Rp5 ribu per suara, dan untuk depan akan mengalami kenaikan sebesar Rp15 ribu per suara pada Pemilu mendatang, usulan itu sudah termuat dalam Rancangan Anggaran Belanja daerah (RAPBD) tahun 2024.
“Dana parpol itu dipergunakan untuk peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan politik,” ucapnya
Disampaikan Matnor, naiknya dua kali lipat Dana Bantuan Partai Politik ini per suara di Banjarmasin masih belum tinggi, karena ada beberapa daerah lain yang lebih besar. Selain itu dengan adanya dana parpol, dapat lebih inovatif dan mandiri, guna mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas.
“Selama ini tidak ada batas minimum atau maksimal untuk menentukan kenaikan dana bantuan parpol, semua tetap tergantung kemampuan keuangan daerah,” jelasnya
Lebih lanjut Matnor menambahkan, berdasarkan Undang Undang, bahwa setiap partai politik yang menerima bantuan dana parpol, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap bantuan yang digunakan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Kami apresiasi dana bantuan parpol selama ini telah terealisasi dengan baik, seperti pelaporan dan berkas adminstrasi keuangan sudah dilengkapi,” tutupnya
Untuk diketahui, Partai Politik yang menerima dana bantuan di Kota Banjarmasin, adalah partai yang mendapatkan kursi di DPRD Banjarmasin, yaitu PAN, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, PPP, Nasdem dan PBB. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan kegiatan Rapat Komite dan Press Conference ALCo di Aula Barito Lantai 2 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, pada Jumat (29/9) sore. Kegiatan ini dibuka langsung Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, yang dilanjutkan dengan pemaparan perkembangan ekonomi fiskal dan regional Kalimantan, periode Agustus 2023, oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi.
Suasana jumpa pers pasca rapat komite
“Saya sampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin sampai dengan saat ini. Komitmen kami untuk menyampaikan informasi secara terbuka terhadap stakeholder dan masyarakat melalui adanya press conference. Hal ini guna dapat ditindaklanjuti oleh unit terkait atas keterbukaan informasi,” ujar Suahasil Nazara, dalam sambutannya.
Ia melanjutkan, saat ini Indonesia termasuk negara yang mampu menjaga inflasi. Sehingga untuk itu, perlu diperhatikan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Yang perlu kita waspadai adalah ekspor dan impor kita. Kita masih memiliki ekspor lebih besar daripada impor selama 40 bulan berturut-turut. Kinerja pasar keuangan Indonesia masih kuat, rupiah masih diapresiasi hingga saat ini,” lanjutnya.
Sementara itu, sampai dengan periode Agustus 2023, kinerja makro ekonomi di Kalsel masih menunjukkan angka pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar 4,96 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi tahun 2023, yaitu antara 4,40 persen sampai dengan 5,20 persen, tetapi lebih rendah dari capaian nasional yang mencapai 5,17 persen.
Tingkat inflasi di Kalsel pada Agustus 2023 masih terkendali dengan baik. Inflasi di Kalsel tercatat sebesar 4,36 persen (yoy), di atas rata-rata nasional yang mencapai 3,27 persen (yoy) dan juga yang tertinggi dibandingkan regional Kalimantan.
Namun, secara month to month mengalami deflasi sebesar 0,04 persen. Beberapa jenis barang sebagai penyumbang inflasi terbesar antara lain yaitu beras, bensin, rokok kretek filter, angkutan udara, ikan gabus, dan cumi-cumi asin. Sedangkan yang menahan laju inflasi antara lain bawang merah, beras, dan pepaya.
“Saya turut bangga, bahwa dalam upaya pengendalian inflasi, Kalsel mendapatkan apresiasi dengan menerima Penghargaan Anugerah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Regional Kalimantan dari Presiden RI. Di samping itu, Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Selatan masuk sebagai nominasi TPID Terbaik Tahun 2023 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi,” tambahnya.
Beberapa indikator yang menunjukkan kinerja positif ekonomi Kalsel, antara lain konsumsi listrik pada Agustus 2023 yang meningkat 0,30 persen dibanding periode sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2023, juga mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, yaitu dari 102,3 menjadi 102,5.
Nilai Tukar Petani pada Agustus 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,16% menjadi 108,66. Demikian juga Nilai Tukar Nelayan pada Agustus ini mengalami peningkatan 0,85 persen menjadi 99,10. Tetapi untuk Nilai Tukar Nelayan ini masih di bawah indeks psikologis 100.Sementara itu, posisi Neraca Perdagangan Kalsel pada bulan Agustus 2023 masih mencatatkan surplus sebesar USD950,47 juta.
Namun, nilai surplus tersebut mengalami penurunan 7,12 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan surplus neraca perdagangan dikontribusikan penurunan ekspor sebesar 7,30 persen dan penurunan impor sebesar 9,03 persen.
Penurunan ekspor disebabkan penurunan volume ekspor dari produk batu bara, sedangkan impor turun karena tidak ada permintaan terhadap spare part mobil dan kapal seperti periode sebelumnya.
Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh positif menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Kalsel yang membaik, berkontribusi terhadap peningkatan likuiditas dan kapasitas perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit usaha.
Kalsel merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah ke-2 seIndonesia dengan tingkat kemiskinan 4,29 persen atau di bawah persentase kemiskinan nasional sebesar 9,36%. Tingkat ketimpangan Kalsel sebesar 0,313 berada di bawah Tingkat Ketimpangan Nasional sebesar 0,388 termasuk dalam kategori rendah (berada di bawah koefisien gini 0,4).
Hadir pada rapat komite ini, perwakilan dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Yakni Biro Perekonomian yang dihadiri Kabag Kebijakan Perekonomian, Agus Salim serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, Faried Fakhmansyah. (Kemenkeusatu-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kabupaten Barito Kuala (Batola) berhasil meraih juara umum Lomba Peningkatan Iman dan Taqwa Tahun 2023 Tingkat Provinsi, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Lomba tersebut digelar oleh Pemrerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel pada 25-27 September 2023.
“Lomba peningkatan iman dan taqwa tersebut, untuk para pelajar Se Kalsel yang digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ungkap Kepala Bagian Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi.
Dengan, lanjutnya, cabang lomba yang dipertandingkan, Syarhil Qur’an, Fahmil Qur’an, Hafalan Surah Pendek, Lomba Adzan Subuh, serta Ceramah Agama.
“Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan, untuk meningkatkan kualitas para pemuda di Banua khususnya dibidang keagamaan,” ucap Rokhyatin.
Dalam kesepakatan tersebut, Dispora Kalsel akan melakukan pemerataan tempat kegiatan Lomba Tingkat Provinsi tidak terfokus di Kota Banjarmasin saja.
“Kami telah mencoba pelaksanaan kegiatan tingkat provinsi dilaksanakan diluar Kota Banjarmasin. Pada lomba iman dan taqwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” tutur Rokhyatin.
Oleh karena itu, lanjut Rokhyatin, kedepannya akan dilaksanakan secara bergiliran di Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Seperti, pada pelaksanaan MTQ dan Porprov.
Sehingga, begitu peserta dapat lebih mengenal daerah daerah yang ada di Banua ini. Tidak hanya di Kota Banjarmasin saja. Seperti, selama ini terfokus pada kota tersebut. (SRI/RDM/RH)
SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi dalam rangka percepatan penyusunan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya, Jum’at (29/9).
Suasana Studi Komparasi Pansus II DPRD Kalsel ke Bapenda Jatim
Rombongan Pansus II DPRD Kalsel dipimpin oleh Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi ini diterima oleh Kepala Bapenda Jatim diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Sungging beserta jajarannya.
Ketua Pansus II DPRD Kalsel yang akrab Paman Yani ini, menyampaikan dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin yang menjadi catatan tentang bagi hasil dengan kabupaten/kota di Jatim.
“Ada hal-hal yang sangat menarik dan mendasar yang diungkapkan tadi. Jadi apakah ini bisa diterapkan di Kalsel, nanti kita akan lakukan pembahasan berikutnya di rapat pansus,” jelasnya.
Selain itu, menurut Paman Yani, pihaknya juga akan memasukkan pendapatan dari sektor alat berat karena di Kalsel terdapat banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi.
“Tentang pajak alat berat di Jatim tidak ditarif karena mungkin ada hal atau alasan tertentu. Tetapi di Kalsel, banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang menjadi catatan khusus dari dulu, kita mengejar pendapatan dari sektor pajak alat berat. Agak sulit kalau tidak ada perda yang mengatur hal itu. Sehingga ketika saat ini, kita diberikan ruang oleh pemerintah pusat maka kita akan masukkan tentang pajak alat berat ke dalam perda,” jelasnya.
Paman Yani mengungkapkan tahapan penyusunan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan inisiatif dari pihak eksekutif tersebut sudah sekitar 80 persen. Namun, ia mengimbau agar pihak-pihak terkait terus mencari masukan agar ketika perda ini disahkan nantinya bisa secara komprehensif.
“Tinggal satu atau dua pembahasan lagi atau sekitar 80 persen sudah clear. Namun kita tetap harus mencari masukan agar tidak ada pembahasan yang tertinggal ketika perda ini disahkan nantinya,” terangnya.
Oleh karena itu, Paman Yani mendorong pihak eksekutif untuk bersama-sama menyelesaikan Raperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Bapenda Jatim, Sungging menambahkan bahwa dalam Perda yang sedang disusun oleh Jatim, ada role sharing (aturan main) bahwa pemkab/kota harus berperan membantu provinsi dalam hal pelayanan, pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah.
“Kemudian ada timbal balik yaitu pemkab/kota memberikan cashback ke provinsi untuk digunakan kembali sebagai bentuk pelayanan dan lain-lain,” jelasnya.
Untuk itu, menurut Sungging, di dalam Perda Jatim akan dimuat ada sinergi antara pemkab dan pemprov dan terkait nominal bagi hasil nantinya akan diatur di Pergub. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Identitas Kependudukan Digital (IKD) terus menjadi konsentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam merealisasikan program tertib administrasi kependudukan (adminduk).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel, Zulkifli, mengungkapkan, sebagai bentuk mengoptimalkan program IKD pihaknya sementara lelbih fokus dititik yang mudah terjangkau internet.
Kepala Dinas Dukcapil Kalsel, Zulkifli, saat menjelaskan IKD yang dikonsentrasi untuk program Adminduk
“Masyarakat yang tinggal di perkotaan menyambut baik dengan adanya IKD. Tetapi, tidak semua mengetahui apalagi di daerah blank spot internet. Sehingga, bersama dukcapil di kabupaten/kota turut mengoptomalkan program ini agar bisa digunakan masyarakat,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, Jumat (29/9).
Termasuk, kata dia, juga memaksimalkan ASN dilingkup pemerintahan kabupaten/kota untuk menjadi contoh dalam penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Nah, jajaran dukcapil memanfaatkan ASN untuk bisa memiliki IKD. Yang mana, mereka melakukan pemaksimalan itu usai pelaksanaan apel dan rapat agar KTP digital bisa difungsikan sebagaimana elektronik fisik,” ungkapnya.
Manfaat yang didapatkan masyarakat, lanjut Zulkifli, setidaknya meminimalisir terjadinya kehilangan data kependudukan fisik.
“Jadi, mudah. Karena apabila fisiknya hilang IKD menjadi solusi tepat,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARBARU – Dalam rangka mengawal Pemilu aman dan damai di ruang digital, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel akan mengadakan media event dengan tema “Kawal Ruang Digital” bersama ratusan pers di Banua pada 4 Oktober mendatang.
Kepala Seksi Kemitraan dan Hubungan Media Diskominfo Kalsel, Erlinda Puspita Ningrum menyampaikan, pada kegiatan tersebut pihaknya akan menggalang petisi online dari para pegiat jurnalistik Banua sebagai salah satu pilar demokrasi.
“Kita akan menggunakan website yang mana di dalamnya ada formulir petisi, website ini akan bergulir sampai pemilu 2024 bahkan sampai Pilkada November tahun 2024. Website tersebut nanti juga bisa di akses oleh masyarakat luas untuk memberikan dukunganya,” ucap orang yang akrab disapa Puspa ini mewakili Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim, baru-baru tadi.
Pada kegiatan tersebut, Diskominfo Kalsel juga akan memperkuat sinergi dengan seluruh pegiat jurnalistik Banua melalui sejumlah games interaktif yang berfokus untuk membangun independensi pers.
“Hal ini sangat penting, karena pers memiliki perena penting dalam pembuatan sebuah konten di suatu media. Oleh karena itu mereka harus punya kemerdekaan dalam menulis berita,” lanjut Erlinda.
Ditambahkan Puspa, pihaknya juga akan memperkuat bounding antara Diskominfo dengan pegiat jurnalistik Banua melalui sejumlah games interaktif yang berfokus untuk membangun independensi pers.
“Ini semua agar pers tidak mudah ditekan dan merdeka dalam menulis berita,” lanjut Erlinda.
Menurut Puspa, independensi pers sangat penting untuk menjaga netralitas media dan berita yang berimbang, agar tidak terjadi polarisasi di masyarakat.
“Dengan skema acara yang kita buat diharapkan bisa membantu teman-teman media lebih berimbang, lebih merdeka, dan Insya Allah dapat mengawal pemilu di ruang digital,” tutup Puspa. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Bank Kalsel mendukung ketersediaan rumah murah dan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel). Salah satunya dengan mendukung suksesnya event pameran perumahan terbesar dan terlengkap di Kalsel, yaitu Real Estate Indonesia (REI) Expo 2023 yang dibuka secara resmi di pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin, pada Rabu (27/9) sore.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengatakan, Bank Kalsel berkomitmen menyediakan rumah murah dan berkualitas dengan menggandeng berbagai organisasi developer termasuk REI Kalsel.
Direktur Utama Bank Kalsel saat memberikan keterangan kepada media pada REI Expo 2023
“Tahun ini kita dapat kuota pembiayaan rumah bersubsidi sebanyak 800 unit untuk konvensional dan 600 untuk syariah dari BP Tapera. Bahkan kita mendorong supaya ditambah lagi, seiring dengan besarnya minat masyarakat untuk membeli rumah melalui pembiayaan dari Bank Kalsel. Selain itu tidak hanya sekadar memberikan kredit/pembiayaan rumah, Bank Kalsel juga berkomitmen melakukan penghijuan pada setiap rumah dengan memberikan 1 pohon untuk setiap 1 rumah,” ungkap Fachrudin.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD REI Kalsel, Ahyat Sarbini menyampaikan, kegiatan REI Expo 2023 di Kalsel ini merupakan wadah masyarakat Banua untuk membeli rumah murah dan berkualitas. Dimana dalam event ini, setidaknya ada 44 pengembang yang menawarkan berbagai rumah murah dan berkualitas serta ada 13 stand diantaranya oleh Bank Kalsel yang mendukung kegiatan.
“Dalam kesempatan ini, saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Bank Kalsel selama ini kepada DPD REI Kalsel. Salah satunya adalah kerjasama pembiayaan rumah murah dan berkualitas untuk masyarakat Kalsel dengan menggandeng Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana belum ini telah melakukan akad massal di seluruh Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan,” ucap Ahyat.
Sementara itu, plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Suparmi, berterimakasih atas kolaborasi yang baik antara developer dan Bank Kalsel, dalam menyediakan wadah untuk masyarakat Kalimantan Selatan.
“Kita harapkan kolaborasi ini bisa terjalin baik, supaya banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya, khususnya dalam hal kepemilikan rumah murah dan berkualitas, sehingga kebutuhannya akan terus meningkat kedepannya,” pungkas Suparmi.
Sebagai Informasi, Bank Kalsel di event REI EXPO 2023 ini telah membuka stand khusus yang menyediakan berbagai program kredit menarik bagi masyarakat. Termasuk kredit perumahan. Salah satunya adalah Program BAIMAN (Program Baisi rumah Nyaman Melalui Bank Kalsel) seperti DP 0 persen bagi KPRS Tapera, DP ringan dan juga DP 1 persen untuk KPR Sejahtera FLPP. Selain itu ada juga promo lainnya berupa cashback 100 persen untuk biaya provisi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Seiring dengan berkembangnya era digitalisasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel terus mendorong percepatan transformasi perpustakan digital.
Suasana Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Digital
Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Nurliani Dardie melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Wildan Akhyar menyampaikan sampai saat ini pihaknya terus berupaya menambah jumlah koleksi buku di aplikasi i-Kalsel, namun ada beberapa tantangan yang perlu dibenahi dan dikembangkan
“Saat ini aplikasi i-Kalsel memiliki judul buku sebanyak 6.221 atau 52.948 eksemplar dengan pengunjung sebanyak 2.028. Meskipun banyak kendala untuk membeli buku digital, kita upayakan koleksi perpustakaan digital Kalsel bertambah setiap tahun,” jelasnya kepada wartawan, usai membuka kegiatan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Digital sebagai Media Peningkatan Literasi Masyarakat melalui Aplikasi i-Kalsel, di Aula Dispersip Provinsi Kalsel, Rabu (27/9).
Meskipun pemerintah daerah memiliki perpustakaan tradisional, menurut Wildan, hal tersebut belum cukup mengingat saat ini perpustakaan sudah mulai berkembang dan bertransformasi menuju perpustakaan digital seperti aplikasi i-Kalsel.
“Kita juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, agar perpustakan bisa di jangkau oleh siapa saja dan dimana saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Business to Government Partnership Officer Aksaramaya, Ferdy Firsyah selaku pengembang platform teknologi sekaligus narasumber sosialisasi mengatakan kegiatan tersebut fokus pada pengembangan aplikasi perpustakaan digital.
Ferdy menyebutkan pengembangan aplikasi tersebut memungkinkan buku digital milik pemerintah setempat hanya dapat dibaca di aplikasi i-Kalsel tanpa bisa diunduh untuk kepentingan apapun
“Hal itu perlu dikembangkan agar aset buku digital milik Pemprov Kalsel tidak dapat diperoleh secara ilegal ataupun dibajak pihak manapun,” tuturnya.
Ferdy juga menegaskan bahwa pemerintah harus mengutamakan hak cipta penulis dan penerbit dalam hal pengembangan aplikasi perpustakaan digital.
“Semua pihak harus mendapatkan haknya masing-masing, karena perpustakaan hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi yang melibatkan para pelajar, mahasiswa dan pengelola perpustakaan se-Kalsel itu mengangkat tema “Perpustakaan Digital Berbasis Sosial Media untuk Mencerdaskan Anak Bangsa”. (NRH/RDM/RH)
