Bulan: Agustus 2023

BANJARBARU – 13 Kabupaten-Kota di Kalimantan Selatan telah mendapatkan predikat Kota layak anak, sehingga Provinsi Kalimantan Selatan layak mendapatkan predikat, pada tahun 2023 ini sebagai Provinsi Layak anak. Predikat tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi terbeik se-Kalimantan, karena menjadi satu-satunya provinsi penerima penghargaan ini di Pulau Kalimantan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan Adi Santoso menyampaikan, Provinsi Kalimantan Selatan mendapat predikat Provinsi Layak Anak ditahun 2023 ini. Layak anak didapatkan karena 13 Kabupaten-Kota di Kalimantan Selatan telah mendapatkan predikat Kota layak anak pada tahun 2023 ini. Predikat tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi terbeik se-Kalimantan, karena menjadi satu-satunya provinsi penerima penghargaan ini di Pulau Kalimantan.

“Alhamdulillah 2023 kita sukses mendapat Provinsi layak anak, mudah-mudahan dengan predikat tersebut, kita (Provinsi Kalsel) dapat mengindikasi upaya pemenuhan hak anak dna perlindungan anak di Kalsel dapat bersinergi antar stakeholder dan seluruh organisasi di Kalsel,” ungkap Adi.

Adi menambahkan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tabalong, menjadi Kabupaten-Kota dengan nilai tertinggi Kota layak anak di Kalsel. Hal ini dikarenakan ketiga Kabupaten-Kota tersebut mendapat predikat Kota layak anak (KLA) pada ketegori nindya.

“Ditahun depat kami harapkan, 3 Kabupaten-Kota tersebut dapat meningkatkan predikat layak anak mereka dari nindya ke utama, dan saran kami Kabupaten-Kota yang sudah mendapat predikat layak anak kategori pratama, juga dapat menaikkan menjadi nindya,”tutup Adi. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Kalsel terealisasi di atas 80 persen. Angka ini merupakan capaian tertinggi dari pendapatan lainnya.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kalsel, Riandy Hidayat, mengatakan, dari persentase 80 persen lebih setidaknya Pemerintah Provinsi Kalsel sudah mengumpulkan Rp1,4 triliun.

“Selain kita memiliki kewenangan untuk penerimaan PKB dan BBN-KB, angka realisasi yang tinggi pada Agustus 2023 itu terdapat pada komponen PBB-KB,” ujarnya, baru-baru tadi.

Menurutnya, perekonomian di Kalsel saat ini sudah mulai membaik. Bahkan, tingginya konsumsi bahan bakar baik secara nasional dan internasional cukup meningkat.

“Tentu, ini sudah melampaui target yang ditetapkan,” bebernya.

Akhir tahun 2023 nanti, realisasi penerimaan sektor PBB-KB diharapkan dapat mencapai angka maksimal sebesar Rp2 triliun.

“Nanti kita rasionalisasikan agar dapat tercapai,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional menggelar gerakan pangan murah di Halaman Kantor DPKP Banjarbaru. Kegiatan gerakan pangan murah ini dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Kalimantan selatan ke 73 dan HUT RI ke 78.

Usai mengunjungi kegiatan gerakan pangan murah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, gerakan pangan murah ini digelar selama dua hari mulai tanggal 28-29 Agustus 2023. Tujuan kegiatan ini untuk membantu masyarakat Kalsel khususnya disekitar Banjarbaru untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga relatif murah dibandingkan harga di pasar.

“Sesuai dengan program yang diarahkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (Paman Birin), untuk membantu masyarakat kita dengan gerakan pangan murah,” ungkap Syamsir.

Syamsir melanjutkan, pada gerakan pangan murah ini pihaknya menjual 9 bahan pokok diantaranya yaitu beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, telur ayam ras, sayuran segar, nugget frozen food dan lainnya, sehingga masyarakat berpenghasilan ke bawah dapat membelinya.

“Jadi kita jual 9 kebutuhan bahan pokok dengan harga dibawah pasar,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan diskon kepada masyarakat yang membeli bahan pokok mulai dari diskon Rp1.000 – Rp5.000 setiap bahan pokok. Gerakan pangan murah ini juga merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, selain membantu masyarakat kurang mampu, juga dapat menurunkan angka inflasi di Kalsel.

“Kegiatan pangan murah ini sebagai salah satu upaya Pemprov dalam menurunkan angka inflasi. Apalagi angka inflasi kalsel sudah di bawah nasional,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN — Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Katingan pada 24 September 2023 mendatang, DPRD Kabupaten Katingan, melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Konsultasi dan koordinasi tersebut dalam rangka menindaklanjuti visi dan misi kepala daerah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga akan turut berakhir.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah, kepada wartawan, usai pertemuan, Selasa (29/8).

“Konsultasi dan koordinasi ini terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dimana penekanan yang ingin kami ketahui karena kami akan menghadapi pembahasan KUA PPAS tahun 2024. Mengingat Kabupaten Katingan bahwa kepala daerahnya berakhir 24 September 2023 ini. Sehubungan dengan berakhirnya kepala daerah maka visi misi yang dituangkan dalam RPJMD selama 5 tahun itu juga berakhir. Keterkaitan dengan berakhirnya RPJMD maka kami akan melakukan pendalaman,” jelasnya.

Selain terkait menjelang habisnya masa jabatan Bupati, lanjut Nanang, pihaknya juga berkonsultasi tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Pasalnya, DPRD Katingan akan melakukan pembahasan KUA-PPAS 2024 dengan mitra kerja dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan tersebut, tidak hanya rombongan badan anggaran (Banggar) tetapi kunjungan ini juga mengikutsertakan anggota badan musyawarah (Banmus) DPRD Katingan. Hal ini dilakukan agar pembahasan rancangan APBD tahun 2024 bisa terlaksana sesuai jadwal.

Untuk diketahui, kedatangan rombongan DPRD Katingan disambut Jajaran Pejabat Sekretariat DPRD Kalsel. Pasalnya, seluruh anggota DPRD Kalsel terjadwal melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. (NRH/RDM/RH)

TABALONG – Perpustakaan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diharapkan dapat melakukan pendataan berbasis wilayah secara mandiri.

Harapan itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel, Nurliani dibacakan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Wildan Akhyar dalam sambutannya pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Pendataan Perpustakaan di Kabupaten/Kota se Kalsel, Senin (28/8).

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan disebutkan bahwa pemerintah di daerah, dalam hal ini Dispersip Kalsel memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing.

Hal-hal yang perlu diatur, diawasi dan dievaluasi tersebut meliputi semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, termasuk kegiatan pendataan semua jenis perpustakaan yang ada di Kalsel yang mengacu pada pendapatan berbasis wilayah yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

“Pendataan ini merupakan bagian dari tugas pembinaan perpustakaan,” jelas Nurliani dalam siaran persnya, Selasa (28/8).

Oleh karena itu, lanjutnya, kegiatan bimbingan teknis pendataan ini harus terhubung secara online ke server jaringan Perpusnas agar data yang dimasukkan sesuai dengan format yang ada.

“Bimtek pendataan ini bertujuan untuk mengetahui secara nyata kondisi semua jenis Perpus yang ada di Kalsel dari semua aspek penyelenggaraan perpustakaan, termasuk juga untuk memudahkan dalam melakukan pembinaan perpustakaan yang ada,” terangnya

Diharapkan dengan adanya kegiatan Bimtek ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan para pustakawan dan para pengelola perpustakaan dalam melakukan pendataan perpustakaan berbasis wilayah secara mandiri sehingga mampu memasukkan perpustakaannya masing-masing dengan benar.

Sementara, Kepala Dispersip Kabupaten Tabalong, Norhayati, mengungkapkan jumlah perpustakaan yang perlu dibina oleh Dispersip Kabupaten Tabalong sebanyak 496 Perpustakaan, mulai dari Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaaan Masyarakat, Perpustakaaan sekolah dan Perpustakaan Khusus.

Saat ini, data pelaporan perpustakaaan masih bersifat manual, sehingga kurang efisiensi dalam pengumpulan data di setiap wilayah Kabupaten Tabalong.

“Dari 496 Perpustakaan sebanyak 112 Perpustakaan yang memberikan data laporan perpustakaaan kepada Dispersip Tabalong,” tambahnya.

Ditambahkan Norhayati, data sangat penting untuk melakukan sebuah evaluasi dan kajian sebagai dasar dalam perencanaan. Selain itu, data juga dipergunakan sebagai bahan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban aktivitas dalam bekerja. Begitu juga dengan perpustakaan bahwa data perpustakaan juga berpengaruh kepada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

“Kami berharap kepada seluruh peserta Bimtek Pendataan Perpustakaan dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama sehingga data perpustakaan yang disampaikan dapat menaikkan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masayarakat Kabupaten Tabalong,” pungkasnya. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 505 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mengisi kekosongan Jabatan Fungsional (JF) Guru pada tahun 2023.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdikbud Kalsel Fahrudinoor mengatakan, usulan tersebut telah disetujui Pemerintah Pusat dalam Rakor Pengusulan Kebutuhan PPPK JF Guru, di Surabaya, pada 24 Juni lalu.

“Sudah kita usulkan ke pusat untuk diakomodasi. Sementara untuk tahap seleksi masih menunggu informasi resmi dari BKD Kalsel,” katanya, Selasa (29/8).

Fahrudinoor menyebut, ada 66 JF yang disediakan untuk calon PPPK Guru tahun ini.

Formasi PPPK hanya dibuka untuk Guru atau Tenaga Pendidik. Sementara bagi Tenaga Kependidikan, lanjut Fahrudinoor, masih dalam proses penyusunan dari Kemendikbudristek terkait formasi apa saja yang akan dibutuhkan nantinya.

“Semoga formasi untuk Tenaga Kependidikan juga dibuka tahun ini. Karena rata-rata Dinas Pendidikan dari provinsi lain juga menginginkan hal ini,” ungkapnya.

Dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7948/B-KS.04.1/SD/K/2023 yang diterbitkan pada 10 Agustus 2023, disebutkan, pendaftaran seleksi PPPK akan dimulai pada 17 September 2023.

Berdasarkan jadwal tersebut, pengumuman seleksi PPPK 2023 akan mulai diumumkan oleh masing-masing instansi pada 16 sampai 30 September 2023. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menyerahkan bantuan, untuk korban kebakaran, di kawasan Seberang Masjid Jami, Kelurahan Surgi Mufti.

Bantuan diserahkan oleh Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Syahbana, Selasa (29/8).

“Bantuan yang diserahkan ini untuk membantu warga yang sedang mendapatkan musibah kebakaran,” ungkap Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.

Dan, lanjutnya, diharapkan bantuan ini dapat mengurangi sedikit beban dari para korban tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Banjarmasin ini juga, meminta warga untuk dapat berhati hati terhadap musibah kebakaran, yang bisa saja terjadi di musim panas ini.

“Pada saat musim kemarau ini, Kota Banjarmasin tidak luput dari musibah kebakaran,” ujarnya.

Musibah kebakaran tersebut tetap melanda Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, warga diminta untuk berhati hati dalam menjaga lingkungan rumah tinggal mereka.

“Pemerintah Kota Banjarmasin selalu mengajak warga untuk dapat melakukan pencegahan terhadap musibah kebakaran di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Bantuan yang diberikan berupa bantuan berupa bantuan paket sembako, peralatan dapur, uang tunai, serta lainnya.

Seperti diketahui, musibah kebakaran tersebut pada Jumat Malam lalu dengan korban 10 rumah mengalami kerusakan, dengan rusak berat sebanyak 8 rumah rusak total, 1 rumah rusak sedang, 1 rumah rusak ringan, yang dialami oleh 21 kepala keluarga, dengan jumlah jiwa sebanyak 55 jiwa. Sedangkan, penyebab kekabaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, dan kerugian masih dalam perhitungan. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka menyambut Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjungan Perpustakaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) akan membagikan hadiah dengan total puluhan juta rupiah bagi para pengunjung.

Pengundian dan pembagian hadiah sendiri nantinya akan difokuskan di Perpustakaan Piere Tendean, yang berlokasi di seberang Menara Pandang Kota Banjarmasin.

Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Nurliani Dardie mengungkapkan, selain untuk memperingati Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjungan Perpustakaan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mempromosikan Perpustakan Piere Tendean.

“Rencananya bagi pemustaka yang datang, bisa langsung mendapat kesempatan untuk mengambil kupon undian, dan kita umumkan hari itu juga,” ungkapnya, baru-baru tadi.

Nurliani menambahkan, bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu bulan penuh, dengan total hadiah yang disiapkan sekitar Rp30 Juta.

“Untuk hadiah utamanya satu buah kulkas, yang akan diundi pada 14 September 2023,” jelasnya.

Untuk bisa mendapatkan undian ini, lanjut Nurliani, pengunjung yang datang harus mendaftarkan sebagai anggota perpustakan terlebih dahulu.

Cara mendaftarmya pun cukup mudah, pengunjung hanya perlu menyiapkan kartu identitas baik itu KTP atau SIM kepada petugas Perpustakaan Piere Tendean.

“Yang belum menjadi anggota bisa juga langsung mendaftar, dan akan mendapat kartu anggota. Apalagi prosesnya sangat mudah dan hanya perlu waktu beberapa menit,” ucapnya. (NRH/RDM/RH)