Hari: 23 Juni 2023

BANJARMASIN – Intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemilu semakin ditingkatkan menjelang pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas yang melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Suripno menilai sosialisasi terkait Undang-Undang Pemilu ini penting dilakukan, terlebih menjelang pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 agar para peserta memahami tujuan dan peraturan diselenggarakannya Pemilu oleh Pemerintah dan menyebarluaskan kepada warga lainnya.

“Tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pemilu, maka kami ingin memberi ilustrasi agar mereka paham dan mengerti apa yang dimaksud pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, dalam pembahasan, narsum menyampaikan hal ini merupakan bagian daripada salah satu sila merealisasikan sila keempat,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (22/6).

Sementara, narasumber sosialisasi, Sugiarto Sumas menjelaskan legitimasi yang dimaksud adalah pemilu yang sah dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih. Sehingga, lanjutnya, dalam sosialisasi ini, warga yang nantinya akan menjadi pemilih diberikan pengarahan tentang hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan pemilu.

“Kita harapkan dengan kita bertemu ini masyarakat semakin sadar pemilu ini kewajiban dan hak mereka hadir dan memberikan amanat dengan sebaik – baiknya. Dengan demikian pemerintahan membentuk legitimasi kuat,” terangnya.

Dalam kegiatan yang diikuti puluhan warga kota Banjarmasin di kawasan Kecamatan Tengah, turut hadir sebagai narasumber yaitu Anggota DPRD Kalsel, Risdianto Haleng yang mengimbau agar warga turut berpartisipasi dalam Pemilu 2024 untuk menentukan masa depan bangsa. (NRH/RDM/RH)

KOTABARU – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berbagai konflik sangat mungkin terjadi hingga menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Sehingga penting untuk membangun pondasi yang kuat agar persatuan dan kesatuan bangsa negara tidak luntur hanya karena sebuah kepentingan.

Hal inilah yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dengan menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, dengan tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, bertempat di Desa Pelajau Baru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Jum’at (23/6).

Paman Yani mengungkapkan, dengan adanya pemberian pengetahuan lebih soal nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, tentu penanaman yang didapatkan masyarakat juga sangat bermanfaat.

“Ketika kita melihat indahnya kebersamaan itu, ada nilai positif yang bisa didapatkan. Termasuk bagaimana menciptakan kerukunan antar masyarakat dan sangat baik diterapkan,” ungkapnya.

Apalagi menurutnya, memasuki musim politik jelang Pemilu 2024 menjadi kewaspadaan bersama. Terlebih, prediksi sensitif rawannya konflik mudah terjadi.

Sementara itu, Kasubbid Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Badan kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, menyampaikan, dengan adanya penguatan serta peningkatan kapasitas dari nilai-nilai ideologi Pancasila yang ditanamkan kepada masyarakat, setidaknya upaya pencegahan terjadinya konflik jelang Pemilu 2024 dapat dikendalikan dengan baik.

“Kita ketahui bersama nantinya pelaksanaan Pemilu akan digelar 14 Februari 2024. Nah, jangan sampai mudah untuk kita dimasuki oleh paham mana pun. Termasuk yang ingin mengubah paham-paham ideologi Pancasila, terlebih ada unsur terorisme yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Dan tentu harus kita dihindari bersama karena perdamaian itu sangat indah,” ungkap dia.

Ditambahkan Harry, apabila masyarakat secara individual masih berpegangan teguh dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan menjunjung tinggi patriotisme kebangsaan. Maka, dapat dipastikan kerawanan konflik tidak bakal terjadi.

“Apabila memahami ini tentu kita tidak mudah terprovokasi baik itu paham radikalisme atau pun termakan informasi bohong (hoax),” tutupnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Legislator Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap agar nilai-nilai Pancasila disosialisasikan di semua tingkat pendidikan, mulai Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyikapi kemajuan teknologi saat ini.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, usai melaksanakan sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di gedung Sekretariat Pengurus Wilayah (PW) Aisyiyah Kalsel, Kamis (22/6).

Menurut Rachmah, perkembangan teknologi saat ini ibarat dua mata pisau. Di satu sisi, kecepatan informasi melalui internet bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Namun di sisi lain, berpengaruh negatif dengan masuknya paham-paham yang menyimpang. Sehingga nilai-nilai Pancasila ini perlu ditanamkan sejak dini untuk menyaring informasi yang tersebar di internet.

“Ada usulan dari peserta, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini agar sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini lebih ditekankan lagi kepada masyarakat, terutama mulai dari anak-anak SD karena sekarang kebanyakan anak-anak sudah terpengaruh dengan gadgetnya”, katanya.

Sementara, narasumber sosialisasi, Kepala Madrasah Aliyah Al-Furqon, Fahriza Fahlipi menekankan tentang pentingnya toleransi sebagai salah satu unsur untuk melaksanakan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Ia menilai jika toleransi tidak dilaksanakan maka akan berpotensi terpecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mungkin nanti kami akan lebih fokus bagaimana toleransi dalam pandangan Islam”, jelasnya.

Narasumber lainnya, Sekretaris PW Aisyah Kalsel, Nina Muidah menambahkan saat ini masyarakat perlu diingatkan kembali agar lebih memahami lagi dengan baik tentang nilai-nilai dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita perlu memahami lagi dengan baik bahwa Indonesia memang beragam kemudian diatas keragaman itu kita dipayungi oleh sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mudahan-mudahan itu menjadi penghayatan, pemahaman yang sama dengan anak bangsa sehingga kita terhindar dari konflik-konflik sosial”, harapnya.

Kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang diikuti berbagai kalangan yaitu anggota organisasi Aisyiah, ibu-ibu dari Kelurahan Mawar dan guru-guru sekolah. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel terus berinovasi agar gairah masyarakat membayar pajak meningkat. Apalagi, tahun ini komponen dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi target utama pihaknya dalam realisasi penerimaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Riandy Hidayat, mengungkapkan, tahun ini sektor PKB memang menjadi perhatian pihaknya. Yang mana, data per 5 Juni 2023 baru tercapai sekitar 38,87 persen. Sedangkan, BBN-KB secara keseluruhan malah meningkat.

“Kalau total keseluruhan memang dari komponen BBN-KB ada pergerakan positif pada 5 Juni lalu yang berhasil merangkak dikisaran 48,61 persen atau Rp264 miliar lebih,” ungkapnya, baru-baru tadi.

Lebih lanjut, diakuinya, meski BBN-KB cukup menggembirakan. Pihaknya akan fokus menggenjot maksimal penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Kita memang sedang mendongkrak PKB. Kalau dilihat secara realisasi sudah sekitar Rp328 miliar lebih. Semoga, tahun ini bisa melebihi target yang ditetapkan,” paparnya.

Maka dari itu, adanya program diskon dan penghapusan denda sekiranya dapat mendongkrak pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Setelah diberlakukannya program relaksasi yang dimulai 1 Juli – 30 September 2023 silahkan masyarakat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya,” harapnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan PKB dan BBN-KB UPPD Samsat Banjabaru, Andri Iskandar Zulkarnain, mengungkapkan, dari dua sektor unggulan di Banjarbaru dalam penerimaan Juni yang juga masuk di triwulan kedua tersebut memang dominan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

“Sektor PKB sejauh ini (memasuki triwulan kedua) sekitar 38 persen dengan realisasi sebesar Rp42 miliar. Triwulan kedua kami optimis dapat mencapai 50 persen. Sedangkan, pada komponen BBN-KB di Banjarbaru mengalami ada pergerakan positif sebesar 51 persen atau Rp37 miliar,” ucapnya.

Seiring minat pembelian kendaraan baru meningkat, tutur dia, sangat berdampak positif terhadap penerimaan BBN-KB.

“Jadi, saat nanti ada pemberlakuan penghapusan denda dan diskon tuk kendaraan. Silahkan warga Banjarbaru untuk memanfaatkan momen tersebut,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota segera membentuk tim keamanan siber atau tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis IT Security Assessment (ITSA) di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Jum’at (23/6).

Muslim menyampaikan, pembentukan tim keamanan siber ini merupakan suatu keharusan, mengingat saat ini semua sudah serba digital, sehingga keamanan siber juga perlu ditingkatkan. karena merekalah nanti yang mengawal dan melaporkan ketika ada gangguan atau suatu anomali pada suatu sistem informasi sehingga bisa ditangani dengan cepat.

“Kami bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga telah melakukan upaya sosialisasi pembinaan teknis untuk mendorong percepatan pembentukan tim keamanan siber di pemerintah kabupaten/kota di Kalsel,” ungkap Muslim.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Diskominfo Provinsi Kalsel juga rutin melakukan edukasi dan pembinaan teknis, sehingga program di daerah bisa tersinergi dan teroptimalkan dengan pemerintah pusat.

“Kita juga beruntung upaya kita ini difasilitasi dan didukung langsung oleh BSSN,” lanjut Muslim.

Terkait dengan pembentukan tim keamanan siber ini, pihaknya akan melakukan identifikasi kepada 13 kabupaten/kota di Kalsel untuk mengetahui kabupaten/kota mana saja yang sudah membentuk tim tersebut.

“Mungkin ada beberapa kabupaten/kota yang sudah membentuk tim keamanan siber ini secara tidak formal. Untuk itu kita akan lakukan identifikasi, dan diharapkan ada akuntabilitas dengan dilakukan penunjukkan oleh institusi yang bersangkutan, sehingga keberadaan tim ini bisa dipertanggungjawabkan” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Saat ini, setiap harinya, 28 atlet kebanggan Kalsel pada ajang Karate Pra PON menjalani latihan umum dan fisik. Mulai dari teknik gerakan hingga olah tubuh untuk menjaga stamina serta ketahanan fisik mereka. seluruh atlet ini,hampir setiap harinya diberikan latihan mulai pagi hingga sore hari. Kalsel sendiri dipilih menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Pra PON cabang olahraga Karate, pada penyelenggaraan Pra PON tahun 2023, yang akan dilaksanakan pada bulan agustus mendatang.

Hal ini disampaikan, Pelatih Komite Karate Pra PON Kalsel, Sayyid Muhammad Yusfiansyah, baru – baru tadi.

Yusfiansyah menyampaikan, seluruh atlet karate hampir setiap harinya diberikan latihan mulai pagi hingga sore hari. Untuk menjaga fokus atlet dalam mengikuti Pra PON 2023 ini, pihaknya mengaku seluruh atlet diwajibkan mengikuti karantina di Kampus Ambulung BPSDMD Kalsel, di Banjarbaru.

“Kita ingin memastikan atlet karate kita terjaga fisik dan kesehatannya, makanya kita karantina jadi bisa kita awasi terus,” Ungkap Yusfiansyah.

Ia melanjutkan, Kalsel sendiri dipilih menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Pra PON cabang Karate. Sebab itu, pihaknya menargetkan dapat meraup banyak medali pada cabang karate ini.

“Kita coba ukir sejarah baru dalam peraihan medali. Harus lebih dari tahun sebelumnya,” jelasnya.

Nantinya seluruh atlet ini akan di uji kembali untuk memastikan mana yang akan masuk grup inti dan cadangan. Seleksi akan dilakukan dua pekan sebelum dilaksanakannya penyelenggaraan Pra PON. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar, Pekan Olahraga Wartawan Daerah Kalsel Piala Paman Birin di Kota Banjarmasin.

Rencana tersebut disampaikan Ketua SIWO PWI Kalsel Irwansyah, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

“Gubernur Sahbirin Noor melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel memberikan dukungan penuh, terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SIwo PWI Kalsel,” ungkap Irwan.

Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai bentuk penghargaan dari Siwo PWI Kalsel, maka kejuaraan tersebut diberi nama, Pekan Olahraga Wartawan Daerah Kalsel Piala Paman Birin Tahun 2023.

“Pekan Olahraga Wartawan Daerah Piala Paman Birin akan dilaksanakan pada tanggal 15, 16, 22 dan 23 Juli Tahun 2023 di Kota Banjarmasin,” jelas Irwan lebih lanjut.

Dan, lanjutnya, mempertandingkan tiga cabang olahraga, yaitu Futsal, Catur, serta E-sport.

“Kami mengharapkan, seluruh wartawan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat, meramaikan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Piala Paman Birin tersebut,” ucap Irwan.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya memperbolehkan humas dan Diskominfo, untuk turutserta menjadi pemain pada lomba futsal.

“Untuk cabang olahraga Futsal kami memperbolehkan peserta, untuk mengajak pemain diluar profesi wartawan 2 orang, seperti Humas atau Diskominfo,” ujarnya.

Namun, tambah Irwan, dengan syarat pemain tersebut berusia minimal 40 tahun.

Dengan melibatkan Humas dan Diskominfo Kalsel, maka kebersamaan antar wartawan dan pemerintah terjalin, pada Pekan Olahraga Wartawan Daerah Piala Paman Birin Tahun 2023 tersebut. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) menjadi salah satu yang terpilih menjadi proyek percontohan Simpul Jaringan Nasional Tahun 2023.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Temu Jaringan Nasional (RKTJN), 21–23 Juni, di Hotel Sahid Yogyakarta. Adapun tema yang diusung adalah “Akses Arsip Warisan Budaya Nusantara dalam Memperkokoh Jati Diri Bangsa melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)/ Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Sebanyak 217 peserta yang hadir dari 206 instansi, wakil dari Simpul Jaringan yang berasal dari kementerian, lembaga nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, serta BUMN.

Sedangkan tujuan rakor ini adalah sebagai Forum Koordinasi Nasional antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Pusat Jaringan Nasional dengan para Simpul Jaringan.

“Hingga saat ini, ANRI telah memberikan persetujuan sebanyak 407 Simpul Jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dalam rangka layanan penyediaan akses informasi kearsipan yang autentik, legal, utuh, lengkap, dan terpercaya,” ungkap Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie, melalui siaran persnya, Jumat (23/6).

Selain itu, menurutnya, kegiatan ini dalam rangka memperkuat koordinasi secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dalam melaksanakan fungsi pengelolaan SIKN/JIKN.

“Meningkatkan sinergisitas dengan pemangku kepentingan untuk penguatan layanan informasi kearsipan kepada masyarakat,” tambah Nurliani.

Tidak hanya itu, pada forum ini juga membahas berbagai isu strategis, kendala, dan pertukaran informasi, serta pengetahuan antarsimpul jaringan dalam penyelenggaraan SIKN/JIKN. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)