Bulan: Mei 2023

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor memimpin ziarah dan upacara penghormatan, serta tabur bunga, di Makam Pahlawan Nasional Brigjend TNI (Purn) Haji Hasan Basri, Liang Anggang, Banjarbaru, Rabu (17/5).

Ziarah dan upacara ini dalam rangka memeringati HUT Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Ke-74.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK beserta perwakilan anggota Forkopimda Kalsel turut hadir dalam kegiatan ini.

Selain itu hadir pula sejumlah pimpinan SKPD, sejumlah veteran, pelajar, komunitas sepeda ontel, serta tamu undangan lainnya.

Gubernur akrab disapa Paman Birin itu, mengatakan generasi sekarang harus bersyukur atas nikmat di rasakan hari ini. Sebab, menurutnya, hasil yang dinikmati saat ini merupakan buah dari perjuangan para pahlawan di masa penjajahan.

“Kepada anak-anak muda sekarang harus mewarisi semangat beliau dalam menjalani aktivitas kita,” ujarnya di makam pahlawan nasional Brigjend TNI Purnawirawan Haji Hasan Basri. Rabu (17/5) pagi.

Paman birin berharap, tekad juang para pahlawan kemerdekaan, dapat menjadi tauladan bagi generasi muda sekarang. Apalagi sebentar lagi akan menjadi pintu gerbang ibu kota nusantara – IKN di Kalimantan Timur.

“Tekad perjuangan pahlawan ini harus kita tanamkan di lubuk hati,” imbuhnya.

Selain ziarah dan tabur bunga, peringatan juga diisi dengan penyerahan bingkisan atau tali asih kepada veteran Kalsel dan penjaga makam pahlawan secara simbolis. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Seleksi anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Selatan terus berlanjut, sebanyak 14 orang peserta mengikuti tahapan lanjutan seleksi wawancara di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo) Kalsel, pada Rabu (17/5). Sesi wawancara dilaksanakan selama 2 hari, 16 – 17 Mei 2023.Dimana seleksi wawancara dipimpin oleh Ketua Tim Seleksi, Hafidz Anshary, bersama Sekretaris KI Mardianaa dan tiga anggota Tim Seleksi KI yakni Arya Sandhiyudha, Fidayeen, dan Jamaluddin.

Kepada Abdi Persada FM, Ketua Tim Seleksi KI Provinsi Kalsel, Hafidz Anshary mengatakan, melalui tahapan seleksi wawancara ini pihaknya ingin menggali lebih jauh wawasan dan kemampuan peserta.

“Seleksi wawancara kita laksanakan selama dua hari dimulai hari Selasa kemarin yang diikuti 10 orang dan hari ini diikuti 4 orang peserta. Setelah selesai tahapan wawancara kita akan lakukan rekapitulasi nilai, mencari 10 orang untuk disampaikan kepada Gubernur Kalsel, dan disampaikan ke DPRD Kalsel untuk dilakukan fit and proper test,” ucap Hafidz.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan rekapitulasi nilai tersebut pada hari ini agar bisa segera diserahkan kepada Gubernur Kalsel.

“Dari 10 nama yang akan kita sampaikan, 5 orang akan menjadi anggota KI dan 5 orang lainnya akan menjadi PAW. Untuk penentuannya sendiri tergantung dari hasil fit and proper test yang dilakukan oleh DPRD Kalsel,” tutup Hafidz. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Penghargaan ke 10 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berhasil dipertahankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Penghargaan ke-10 predikat Opini WTP itu diterima langsung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dari Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang dalam Rapat Paripurna Istimewa DRPD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Selasa (16/5).

Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang menyampaikan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel Tahun 2022 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Kalsel maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dengan demikian, Pemprov Kalsel telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-10 kalinya sejak tahun 2019,” katanya.

Pius menjelaskan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel, pada tahun 2023 ini, juga kembali mempertahankan opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemprov Kalsel, lanjut Pius, BPK masih mencatat sejumlah permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain adalah retribusi sewa alsintan terlambat disetor dan kurang diterima serta lemahnya pengendalian intern atas pengelolaan dan pemungutan retribusi sewa alat dan mesin pertanian. Lalu kurang volume atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal dan belanja pemeliharaan dan kelebihan biaya mobilisasi dan penggunaan ekskavator milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas realisasi belanja sewa excavator.

“Seluruh temuan ini kami telah muat dalam buku 2 LHP atau sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam laporan tersebut membuat permasalahan kekurangan penerimaan serta kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp11,56 miliar dan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sampai dengan 28 April 2023 sebesar Rp7,1 miliar,” ungkapnya.

Pius menegaskan hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang merespon secara cepat temuan BPK RI. Meskipun demikian tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini, tambah Pius, BPK menyampaikan pula hasil pemeriksaan daerah LKPD Tahun 2002 guna memberikan dorongan bagi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel,” tuturnya.

BPK RI juga berharap tahun 2023 ini, Pemprov Kalsel dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran. Salah satunya harus juga digarisbawahi pencapaian opini wajar tanpa kecualian pun akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan belum tercapai. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Ini merupakan penghargaan WTP yang diraih Pemprov Kalsel 10 tahun berturut-turut.

Secara simbolis penyerahan buku LHP LKPD diserahkan langsung Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan Ketua DPRD Kalsel Supian HK, di Gedung Paripurna Istimewa DPRD Kalsel, Selasa (16/5).

“Alhamdulillah, harapan meraih WTP ternyata sesuai dengan kenyataan. Kita kembali meraih WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut dalam laporan keuangan daerah,” kata Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD Kalsel.

Dengan capaian ini, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin tersebut berharap dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Kalsel. Hal tersebut agar terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Catatan atau rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, akan segera kami tindaklanjuti. Kami ingin, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik, lebih tertib, lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Ia menambahkan, penghargaan WTP ke-10 kali ini dapat meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) baik eksekutif dan legislatif.

“Begitu kesuksesan tidak terlepas dari peran DPRD ya. Alhamdulillah sudah kesepuluh kali dan dapat dipertahankan sampai tahun depan,” tambahnya.

Untuk diketahui, rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI agar segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Selatan serta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan sesuai dengan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, akan menggelar Lomba Menggambar di Museum Waja Sampai Kaputing (Wasaka).

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, dalam sambungan teleponnya pada Selasa (15/5) mengatakan, kegiatan lomba menggambar ini merupakan pertama kali digelar di Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, dengan mengangkat Tema “Terimakasih Pahlawanku”, untuk anak didik kelas 4 dan 5 Sekolah Dasar (SD), jumlah peserta yang diterima nanti ada sebanyak 45 orang.

“Pendaftaran lomba gambar ini secara gratis, dibuka mulai Rabu 17 hingga 23 Mei 2023,” ucapnya

Raudati berharap, dengan digelarnya lomba menggambar ini, sebagai sarana untuk menyalurkan kreativitas pelajar dan menanamkan nilai dalam pendidikan karakter bangsa, diantaranya kemandirian dan rasa cinta tanah air, melalui sejarah perjuangan di Museum Wasaka milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Semoga generasi kita, sebagai penerus bangsa, mengenal sejarah sejak dini,” harap Helda (sapaan akrabnya)

Selain itu, Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah menambahkan, lomba menggambar ini diselenggarakan, agar anak didik mendapat edukasi tentang Museum sejarah di Kalimantan Selatan, baik mengenal tokoh serta tempat bersejarah.

“Kami akan digelar lomba di halaman Museum Wasaka berlokasi di Jalan Kampung Kenanga Ulu, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, pada Senin 29 Mei 2023 mendatang,” tutup Arry. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Satuan Brimob (Satbrimob) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, menggelar kegiatan sosialisasi mencegah stunting di Aula Wajracyena Polda, Selasa (16/5). Dalam kegiatan ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, disambut langsung Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kalsel Ramlan, Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar, serta Kepala DPPPA Provinsi Kalsel Adi Santoso.

Selain menggelar kegiatan sosialisasi mencegah stunting, BKKBN juga turut mengukuhkan puluhan anggota brimob Polda Kalsel sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Kakak Asuh Anak Stunting (KAAS).

Kepada sejumlah wartawan, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo menyampaikan, dalam mencegah stunting pada anak caranya sangat mudah. Yakni dengan memberi makan protein yang cukup seperti dengan 2 telur. Selain itu, paparan rokok juga bisa berakibat pada meningkatnya risiko stunting pada anak. Terutama berusia balita berumur 25 – 59 bulan.

“Pola pikir para orang tua harus dapat berubah dan sehat,” ungkap Hasto.

Di tempat yang sama, Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Adi Santoso menyampaikan, pada beberapa wilayah di Kalsel, stunting telah mengalami penurunan. Dan ditahun 2024 mendatang diharapkan stunting dapat mencapai angka 14 persen.

“Gubernur Kita Sahbirin Noor (Paman Birin) sangat peduli terhadap penurunan angka stunting di banua,” lanjut Adi.

Menurut Adi, pihaknya mendukung kegiatan BKKBN dalam menurunkan angka stunting melalui konsumsi telur sebanyak 2 butir. Hal ini dikarenakan telur merupakan makanan yang murah meriah sehingga dapat dibeli masyarakat, serta tidak mudah basi dan dapat bertahan lama. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perkumpulan Sambo Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov), di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (16/5). Dibuka Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto, mewakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel Hermansyah.

Dalam sambutannya Heru menyampaikan, selamat atas digelarnya Rakerprov Persambi Kalsel. Dan, diharapkan pada Raker ini dapat menghasilkan program kerja, dalam rangka peningkatan prestasi atlet atlet mereka.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, Sambo dapat memberikan prestasi terbaik, dengan dapat meloloskan atlet sebanyak banyaknya pada Pra PON mendatang,” ungkap Heru.

Menurut Heru, prestasi yang diberikan diharapkan sesuai dengan anggaran yang telah diberikan melalui dana hibah, yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Persambi Kalsel Muhammad Ricky Fajar mengatakan, pada pelaksanaan Rakerprov, pihaknya membahas mengenai program kerja mereka, serta dalam upaya peningkatan prestasi atlet.

“Agenda yang dibahas pada Rakerprov ini, ada tiga bidang yang didiskusikan, yaitu bidang organisasi, bidang prestasi, serta bidang pelatihan pelatih serta wasit,” ungkapnya.

Pembahasan yang dilakukan, lanjutnya, untuk menyingkronkan program kerja antara pengurus provinsi serta daerah.

“Tujuan dari menyamakan kinerja tersebut, untuk mencapai prestasi terbaik pada Pra PON mendatang,” ucap Ricky. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, sangat mengapresiasi dua destinasi wisata, telah meraih penghargaan pada Anugerah Pesona Indonesia (API) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekraf RI.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa (16/5).

Syarifuddin mengatakan, dua destinasi wisata di Kalimantan Selatan yang meraih Anugerah Pesona Indonesia dari kemenparekraf RI yaitu Gua Limbuhang sebagai destinasi unik yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Bukit Lembak Naga sebuah dataran tinggi di Kabupaten Tanah Laut.

“Alhamdulillah dua objek wisata di Banua, meraih Anugerah Pesona Indonesia (API) sebagai 10 nominasi terbaik,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, dengan diraihnya dua penghargaan ini, menjadi motivasi bagi Dinas Pariwisata di dua kabupaten, untuk membina dan semakin gencar melakukan promosi ke objek wisata unggulan tersebut.

“Kami akan selalu mendorong tidak hanya di 2 kabupaten itu, juga bagi kabupaten dan kota yang lain, untuk mempromosikan dan mengelola objek wisata agar lebih dikenal,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, dengan aktifnya promosi melalui media sosial dan peningkatan pelayanan yang diberikan bagi pengunjung, tentu dapat berdampak menambah tingkat kunjungan wisatawan, tidak hanya warga lokal, juga dari wisatawan domestik dan mancanegara. Sehingga, dapat tercipta roda perekonomian lebih baik lagi, terutama bagi masyarakat sekitar.

“Sekarang ini zaman digitalisasi dengan dimanfaatkan media sosial memiliki pengaruh sangat tinggi untuk tingkat kunjungan,” tutup Syarifuddin. (NHF/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, terus menyebarluaskan ideologi Pancasila sebagai bentuk implementasi Undang-Undang dalam menekan konflik dan radikalisme ditengah masyarakat.

“Kenapa ini penting disosialisasikan, karena selain amanat dari Undang-Undang (UU) juga merupakan kewajiban kami di legislatif untuk menjaga stabilitas keamanan di banua. Serta agar masyarakat turut cerdas dalam mengamalkannya sekaligus juga ikut menciptakan keamanan terhadap paham radikalisme sehingga konflik tak akan terjadi,” ujarnya kepada awak media usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Idelogi Pancasila, di Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (15/5).

Konflik yang dimaksud, menurutnya adalah jelang pemilu atau tahun politik 2024. Dimana, masyarakat harus cerdas menjaga kestabilan keamanan.

“Jadi keyakinan kita terhadap Pancasila harus diperkuat. Bisa jadi radikalisme masuk tetapi masyarakat sudah dapat menangkalnya. Jangan sampai juga mau diadu domba apalagi mendekati pemilu 2024 nanti harus benar-benar tercipta perdamaian,” harap legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) VI Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Tak sampai disitu, ia juga memberikan pemahaman terhadap bahaya radikalisme. Hal tersebut muncul tak hanya dari pendekatan secara personal melainkan juga dapat dilakukan melalui sosial media.

“Bijak bersosial media itu harus. Cerdas dalam mencegah radikalisme dan konflik. Saya berpesan jaga persatuan dan kesatuan di banua,” tegasnya.

Paman Yani (sapaan akrabnya) turut berpesan, agar masyarakat khususnya di Desa Hidayah Makmur dapat ikut serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan.

“Saya sudah berkeliling ke desa hingga kelurahan dan berharap di Hidayah Makmur ini bisa terus menjaga keharmonisannya,” beber wakil rakyat yang bidangi ekonomi dan keuangan tersebut.

Sementara itu, Kasubbid Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu Badan Kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, mengungkapkan, menjaga persatuan dan kesatuan itu tidak hanya tugas dari pemerintah daerah hingga legislatif. Melainkan, juga tanggung jawab bersama dengan masyarakat.

“Kita harus bisa sama-sama menjaga toleransi. Berbeda tidak menjadi kita terpecah belah. Kewajiban secara personal harus dijaga. Terlebih, pengamalan serta implementasi empat pilar berbangsa dan bernegara benar-benar dijalankan,” ucapnya.

Selain itu, ia mengingatkan berbeda pandangan atau pendapat tidak dilarang. Namun, menjaga keharmonisan tanpa dibumbui konflik akan menjadikan kedamaian tercipta.

“Agar pengamalan Pancasila tidak mudah luntur maka sosialisasi sangat penting sekali untuk ditanamkan kepada masyarakat. Tujuannya saling bisa menjaga keamanan dan mencegah terjadinya paham radikalisme. Apalagi, kita ketahui musim politik jelang Pemilu 2024 stabilitas tanpa adanya konflik serta tidak termakan informasi hoax harus benar-benar ditangkal menuju kedamaian yang cerdas,” tuturnya. (RHS/RDM/RH)