DENPASAR – Tim Sepakbola Dispora Kalsel berhasil mengalahkan Tim Sepakbola Dikpora Bali dengan Scot 7-1 untuk kemenangan Dispora Kalsel, pada pertandingan persahabatan bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahaga (Dikpora) Propinsi Bali, di Stadion Ngurah Rai Denpasar Bali, belum lama tadi.
Pertandingan Sepakbola Persahabatan Tim Sepakbola Dispora Kalsel dengan Tim Dikpora Bali
Kadispora Kalsel Hermansyah melalui Kabid Pembudayaan Olaharaga Dispora Kalsel Budiono mengatakan, pertandingan persahabatan yang bertujuan pembinaan pengembangan sepakbola masyarakat, tim Dispora Kalsel tanding dengan tim Bapor Korpri serta tim dari Forum Olahraga Generasi Muda Indonesia (Forsgi) propinsi Bali dengan agenda kali pertandingan.
“Laga ini merupakan pertandingan persahabatan, dalam agenda sharing dengan jajaran Dispora Bali terkait pengembangan olahraga prestasi, maupun olahraga tradisional yang kini dikembangkan Kalsel,” ungkap Budiono.
Pertandingan menghasilkan skor 7:1 antara Dikpora Bali. Dispora Kalsel mampu memasukkan gol yang dicetak oleh Kadispora Hermansyah, Amin, Fahrurahman, Daryoko, Wahyu, Foen, Yarli.
“Selain sebagai laga persahabatan dan silaturahmi, kami juga belajar mengenai pengembangan sepak bola di sana,” ujarnya.
Dia berharap, dengan adanya agenda sharing dan pertandingan persahabatan tersebut kedua belah pihak mendapatkan masukan yang bermanfaat untuk lebih memajukan perkembangan olahraga prestasi maupun tradisional.
“Tujuan utamanya menjadikan olahraga sebagai sebuah budaya untuk menciptakan tubuh yang sehat dan bugar,” ucap Budiono. (DISPORA.KALSEL/SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2022.
Penjelasan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripudin, Rabu (17/5).
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 ini lebih diarahkan pada penjelasan mengenai pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel Tahun 2022.
“Sedangkan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan apbd berupa output program maupun kegiatan, telah dijelaskan pada laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2022 dan telah mendapatkan rekomendasi dari DPRD,” katanya.
Dalam LKPD Kalsel, lanjut Gubernur, terdapat 7 (tujuh) macam laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran (lRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
“Laporan Realisasi Anggaran Kalsel Tahun 2022 sebagai berikut, untuk pendapatan, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.155.596.924.194,30 atau 103,83 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp7.854.987.591.281,00,” jelasnya.
Sementara realisasi belanja daerah Pemprov Kalsel Tahun 2022 sebesar Rp5.260.417.828.044,90 atau 87,08 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.040.969.101.614,00.
“Sedangkan untuk belanja transfer yaitu belanja transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota, yang direalisasikan sebesar Rp2.081.361.660.413,00 atau 99,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.083.269.766.717,00,” lanjutnya.
Untuk surplus/defisit yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja. Pada akhir tahun 2022 terealisasi surplus sebesar Rp813.817.435.736,40 dari anggaran yang direncanakan defisit sebesar Rp269.251.277.050,00.
“Kemudian pembiayaan daerah, merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran,” tambahnya.
Sedangkan untuk sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2022 adalah terealisasi sebesar Rp1.083.070.712.786,85 per 31 Desember 2022.
Setelah penyampaian penjelasan Raperda tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin menerangkan sebagai proses selanjutnya akan dilakukan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel maupun tanggapan/jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna selanjutnya.
“Rencananya dijadwalkan pada 24 Mei 2023,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemilihan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tingkat Kalsel, resmi ditutup oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Hermansyah. Dan berhasil keluar sebagai terbaik 1 Kategori Putra Ilham Bahari perwakilan Kabupaten Tanah Bumbu, serta Kategori Putri Lyanta Laras Putri perwakilan Kabupaten Tabalong, Rabu (17/5).
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, didampingi Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi, mengatakan, saat ini telah berhasil terpilih 8 pemuda, yang terdiri dari 4 pemuda serta 4 pemudi terbaik, dari perwakilan 13 Kabupaten dan kota di Kalsel, pada ajang seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tingkat Kalimantan Selatan.
Kadispora Kalsel Hermansyah
“Alhamdulillah saat ini kita telah menyelesaikan seleksi PPAP Tingkat Kalsel,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Rabu (17/5).
Terbaik satu, lanjut Hermansyah, menjadi wakil Provinsi Kalsel pada Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tahun 2023 mendatang.
“Pada Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tahun ini, dilaksanakan pada dua tempat, yaitu di Riau dan Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya lagi.
Pihaknya berharap, pemuda perwakilan Kalsel dapat membawa nama Banua, pada ajang PPAP Tahun 2023 ini.
Sementara itu, Terbaik 1 pada seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tahun 2023 Lyanta Laras Putri mengatakan, jika ia tidak menyangka dapat menjadi terbaik 1, dan menjadi wakil Provinsi Kalsel pada Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tahun 2023.
Terbaik 1 Putri PPAP Kalsel Tahun 2023 Lyanta Laras Putri
Pada ajang tersebut, Pemudi asal Kabupaten Tabalong ini, siap memperkenalkan Seni Budaya Bapandung.
“Pada pelaksanaan PPAP tentu kami akan menampilkan seni budaya asli Banua,” ungkapnya.
Pada saat seleksi, ia menampilkan Seni Bapandung, yang merupakan salah satu kesenian bertutur asal Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kesenian Bapandung ini yang perlu dilestarikan, dan diperkenalkan kembali kepada masyarakat, khususnya pemuda,” ucap Lyanta.
Delapan Pemuda Terbaik pada Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tingkat Kalsel Tahun 2023.
Kategori Putra, terbaik 1 Ilham Bahari wakil Kabupaten Tanah Bumbu, terbaik 2 Muhammadnor wakil Kabupaten Balangan, terbaik 3 Mahmud Ahmad wakil Kabupaten Tabalong, serta terbaik 4 Windri wakil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Kategori Putri, terbaik 1 Lyanta Laras Putri wakil Kabupaten Tabalong, terbaik 2 Andi Azizah Budiarman wakil Kota Banjarmasin, terbaik 3 Nurli IFA wakil Kabupaten Tanah Laut, serta terbaik 4 Rezqa Maulida wakil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Taman Siring 0 Kilometer Banjarmasin, hari ini Rabu (17/5) diramaikan dengan puluhan orang berpakaian seragam tentara zaman kemerdekaan. Tidak lupa, mereka juga membawa sepeda onthel, yang masih sangat layak untuk dikayuh hingga berkilo-kilo meter. Mereka ini, adalah peserta Kirab Sepeda Onthel Peringatan HUT ke-74 Divisi IV Tentara ALRI Pertahanan Kalimantan.
Gubernur (kanan) berfoto bersama dengan peserta kirab
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang langsung melepas keberangkatan Kirab Sepeda Onthel ini, dari kawasan Siring 0 Kilometer Banjarmasin, menuju kawasan Liang Anggang, lokasi makam pahlawan nasional, Hasan Basri. Tokoh dibalik Divisi IV Tentara ALRI Pertahanan Kalimantan. Turut mendampingi Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Supian HK, Kasrem 101/Antasari dan unsur Forkopimda Provinsi lainnya.
Pada kesempatan ini, selain berterima kasih kepada para komunitas sepeda onthel di Kalsel, yang selalu memeriahkan peringatan HUT Tentara ALRI setiap tahunnya, Paman Birin (sapaan khas Gubernur) juga menjanjikan hadiah umroh kepada peserta.
“Empat orang yang tiba pertama di kilometer 20, akan saya berangkatkan umroh,” ucap Paman Birin yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari peserta kirab.
Meski berharap peserta dapat mengayuh sepeda secepatnya, namun Gubernur tetap mengingatkan soal aspek keselamatan.
“Tetap jaga keselamatan dan keamanan. Sampai bertemu di lokasi makam,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan kembali menggelar Operasi Pasar, dalam rangka pengendalian inflasi.
Kepada Abdi Persada FM, melalui pesan WhatsApp, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani, pada Rabu (17/5) mengatakan, menindaklanjuti Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel pada 2 Mei 2023, data inflasi gabungan Kalsel bulan Maret yaitu 6,56 persen, mengalami penurunan pada April 2023 menjadi 5,47 persen. Namun, menunjukkan inflasi Kalsel masih di atas rata-rata Nasional, dengan demikian Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, kembali menginstruksikan untuk digelar kegiatan Operasi Pasar, khususnya di tiga daerah pencatatan inflasi di Kalimantan Selatan.
“Tiga wilayah yang masih tercatat inflasi tinggi yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru dan Tabalong,” katanya
Disampaikan Birhasani, untuk Kota Banjarmasin akan dilaksanakan Operasi Pasar pada 19 – 21 Mei 2023, berlokasi di halaman Kantor Gubernur Kalsel Taman Siring 0 km Banjarmasin, dilanjutkan ke Kabupaten Tabalong tanggal 23 – 25 Mei 2023 bertempat di Plaza Umaiyah, dan Kabupaten Kotabaru Sabtu pada 27 – 29 Mei 2023 di Pasar Limbur. Operasi Pasar ini dilaksanakan oleh Pemprov Kalsel bekerjasama dengan TPID Prov Kalsel, Pemko Banjarmasin, Pemkab Tabalong dan Pemkab Kotabaru, yang didukung oleh SKPD terkait di tingkat Provinsi, para pelaku usaha, distributor dan pedagang besar serta UMKM setempat.
“Ada beberapa bahan pokok yang harganya disubsidi oleh Pemprov Kalsel , terutama bahan pokok yang mengalami inflasi pada bulan April dan produk yang berpotensi mendorong inflasi pada bulan Juni sebagai upaya antisipasi, agar tidak mengalami inflasi pada bulan depan,” ungkapnya.
Birhasani menambahkan, peran serta Pemerintah Daerah setempat, sangatlah diperlukan guna pengendalian inflasi di daerahnya, untuk itu Bupati dan Walikota menyiapkan penganggaran melalui APBD sangat penting, karena bermanfaat bagi masyarakat, memudahkan mendapat bahan pokok dengan harga yang lebih murah daripada harga di pasaran, dan dampaknya tentu bisa menekan angka inflasi di daerahnya.
“Kami berharap kegiatan operasi pasar seperti ini ditindaklanjuti, setidaknya masing-masing 2 kali setiap bulannya,” tutup Birhasani.
Untuk diketahui, komoditi dan produk yang dijual di Operasi Pasar antara lain, beras, gula putih, minyak goreng, tepung, bawang merah, bawang putih, cabe, telur ras, ayam ras, ikan segar, sayur-mayur dan berbagai produk UMKM setempat. (NHF/RDM/RH)
JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menginformasikan, bahwa sampai dengan hari ini Rabu (17/5) sudah lebih dari 203.320 jemaah telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M. Artinya, 100 persen kuota jemaah haji reguler sudah terisi. Kedepan, Kementerian Agama akan fokus pada upaya pelunasan Bipih untuk 8.000 tambahan kuota.
Penjelasan ini disampaikan Menag Yaqut saat menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan pada Rabu (17/5). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, dihadiri jajaran pimpinan dan anggota Komisi VIII dari berbagai fraksi. Hadir mendampingi Menag, Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Irjen Kemenag M Faisal, para staf khusus dan staf ahli Menag, serta para pejabat Eselon II Ditjen PHU dan Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi.
Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Proses pelunasan Bipih telah dibuka sejak 5 April dan akan berakhir pada 19 Mei 2023.
“Per detik ini (12.30 WIB), Alhamdulillah yang mendaftar lunas sudah lebih 336 orang dari kuota. Jadi sudah 100 persen plus 336 orang,” terang Menag di Senayan.
Hal ini menunjukkan, Kanwil Kemenag di daerah sudah bekerja keras.
“Tidak perlu diragukan lagi. Sejak awal kami minta jajaran KUA untuk mendatangi jemaah, apakah mereka akan melunasi atau tidak. Jika tidak, harus buat pernyataan tidak melunasi,” sambung Menag.
Menag Yaqut mengatakan, pihaknya sudah sangat siap dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
“Insya Allah sudah siap. Kontrak sudah selesai semua, penginapan, katering, transportasi dan penerbangan semua sudah,” ujarnya usai raker.
Indonesia telah mendapat tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi sebanyak 8.000 jemaah. Tambahan kuota ini sudah masuk dalam sistem aplikasi Arab Saudi e-Hajj per 15 Mei 2023. Komisi VIII menyetujui adanya tambahan kuota ini dan meminta agar bisa dioptimalkan
“Beri kesempatan kami untuk merumuskan 8.000 kuota tambahan ini, bagaimana memanfaatkannya dan untuk siapa. Kalau menurut undang-undang diserahkan ke Mentri. Jadi kasih waktu saya untuk menyiapkannya,” sambungnya.
Saat ini, ada usulan kuota tambahan ini diberikan untuk pendamping lansia, dan juga mahram.
“Semua usulan kita tampung. Akan kita cek di lapangan. Karena tergantung juga kondisi di lapangan,” katanya lagi.
Menag berkomitman untuk terus berjuang bersama jajarannya agar kuota tambahan ini bisa dioptimalkan. Menurutnya, tambahan 8.000 kuota ini juga diperoleh bukan tanpa upaya. Pihaknya terus berupaya melalui dinamika yang menyita waktu dan pikiran.
“Kita akan bekerja keras agar kuota tambahan juga terserap optimal. Termasuk juga agar para petugas yang juga ditambah meski hanya 300 orang, namun bisa bekerja maksimal dalam melayani jemaah,” tukasnya.
Selain tugas di pos masing-masing, para petugas haji ini juga bertugas menjadi pendamping lansia.
“Kita berikan latihan khusus bekerja sama dengan UI agar para petugas dapat memberikan pelayanan dan perawatan kepada lansia,” tutupnya. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar apel HUT ke 74 Proklamasi Kemerdekaan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Kalimantan, di halaman kantor Sekretariat Daerah Kalsel, pada Rabu (17/5).
Upacara dipimpin Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Biro Organisasi Galuh Tantri Narindra, dan diikuti oleh pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalsel menyebut, melalui momentum ini, tekad pantang menyerah dan rasa nasionalisme sangat tepat dan relevan untuk kembali digaungkan dan ditanamkan pada setiap sanubari.
Peringatan HUT Proklamasi Gubernur Terntara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, menurutnya bukan hanya kilas balik dan mengenang sejarah perjuangan dan kepahlawanan para pendahulu, namun juga penghayatan terhadap nilai-nilai juang pendahulu, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Perjuangan para pendahulu kita yang rela mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan mereka korbankan jangan sampai ternodai. Semangat proklamasi 17 Mei 1949, selayaknya menginspirasi buat kita dalam mengabdi untuk banua dan negeri di masa kini,” ujarnya.
Saat ini Pemprov Kalsel diakuinya, tengah berjuang dalam memajukan banua ini. Mulai dari pemberantasan kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan.
Selain itu, lanjutnya, perjuangan dalam hal penghijauan juga tengah dilakukan melalui program Revolusi Hijau.
“Kita juga sedang berjuang memerangi narkoba, berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat, berjuang menghidupkan kemakmuran, dan berjuang untuk memantapkan semangat NKRI sebagai pilar pembangunan bangsa,” lanjutnya.
Disamping mewarisi dan meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan, sebagai umat beragama, ia berpesan agar turut mendoakan para pahlawan itu memperoleh tempat yang layak disisi-Nya.
“Selanjutnya, kita yang menjadi generasi penerus, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dan pertolongan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor memimpin ziarah dan upacara penghormatan, serta tabur bunga, di Makam Pahlawan Nasional Brigjend TNI (Purn) Haji Hasan Basri, Liang Anggang, Banjarbaru, Rabu (17/5).
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (mic), sast membacakan naskah proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Kalimantan
Ziarah dan upacara ini dalam rangka memeringati HUT Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Ke-74.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK beserta perwakilan anggota Forkopimda Kalsel turut hadir dalam kegiatan ini.
Selain itu hadir pula sejumlah pimpinan SKPD, sejumlah veteran, pelajar, komunitas sepeda ontel, serta tamu undangan lainnya.
Gubernur akrab disapa Paman Birin itu, mengatakan generasi sekarang harus bersyukur atas nikmat di rasakan hari ini. Sebab, menurutnya, hasil yang dinikmati saat ini merupakan buah dari perjuangan para pahlawan di masa penjajahan.
“Kepada anak-anak muda sekarang harus mewarisi semangat beliau dalam menjalani aktivitas kita,” ujarnya di makam pahlawan nasional Brigjend TNI Purnawirawan Haji Hasan Basri. Rabu (17/5) pagi.
Paman birin berharap, tekad juang para pahlawan kemerdekaan, dapat menjadi tauladan bagi generasi muda sekarang. Apalagi sebentar lagi akan menjadi pintu gerbang ibu kota nusantara – IKN di Kalimantan Timur.
“Tekad perjuangan pahlawan ini harus kita tanamkan di lubuk hati,” imbuhnya.
Foto bersama Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (kacamata), usai menyerahkan bantuan tali asih kepada salah satu veteran Kalsel
Selain ziarah dan tabur bunga, peringatan juga diisi dengan penyerahan bingkisan atau tali asih kepada veteran Kalsel dan penjaga makam pahlawan secara simbolis. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Seleksi anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Selatan terus berlanjut, sebanyak 14 orang peserta mengikuti tahapan lanjutan seleksi wawancara di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo) Kalsel, pada Rabu (17/5). Sesi wawancara dilaksanakan selama 2 hari, 16 – 17 Mei 2023.Dimana seleksi wawancara dipimpin oleh Ketua Tim Seleksi, Hafidz Anshary, bersama Sekretaris KI Mardianaa dan tiga anggota Tim Seleksi KI yakni Arya Sandhiyudha, Fidayeen, dan Jamaluddin.
Kepada Abdi Persada FM, Ketua Tim Seleksi KI Provinsi Kalsel, Hafidz Anshary mengatakan, melalui tahapan seleksi wawancara ini pihaknya ingin menggali lebih jauh wawasan dan kemampuan peserta.
Ketua Tim Seleksi KI Provinsi Kalsel, Hafidz Anshary
“Seleksi wawancara kita laksanakan selama dua hari dimulai hari Selasa kemarin yang diikuti 10 orang dan hari ini diikuti 4 orang peserta. Setelah selesai tahapan wawancara kita akan lakukan rekapitulasi nilai, mencari 10 orang untuk disampaikan kepada Gubernur Kalsel, dan disampaikan ke DPRD Kalsel untuk dilakukan fit and proper test,” ucap Hafidz.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan rekapitulasi nilai tersebut pada hari ini agar bisa segera diserahkan kepada Gubernur Kalsel.
“Dari 10 nama yang akan kita sampaikan, 5 orang akan menjadi anggota KI dan 5 orang lainnya akan menjadi PAW. Untuk penentuannya sendiri tergantung dari hasil fit and proper test yang dilakukan oleh DPRD Kalsel,” tutup Hafidz. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Penghargaan ke 10 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berhasil dipertahankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).
Penghargaan ke-10 predikat Opini WTP itu diterima langsung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dari Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang dalam Rapat Paripurna Istimewa DRPD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Selasa (16/5).
Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang menyampaikan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel Tahun 2022 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Kalsel maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Dengan demikian, Pemprov Kalsel telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-10 kalinya sejak tahun 2019,” katanya.
Pius menjelaskan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel, pada tahun 2023 ini, juga kembali mempertahankan opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.
Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemprov Kalsel, lanjut Pius, BPK masih mencatat sejumlah permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
Adapun permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain adalah retribusi sewa alsintan terlambat disetor dan kurang diterima serta lemahnya pengendalian intern atas pengelolaan dan pemungutan retribusi sewa alat dan mesin pertanian. Lalu kurang volume atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal dan belanja pemeliharaan dan kelebihan biaya mobilisasi dan penggunaan ekskavator milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas realisasi belanja sewa excavator.
“Seluruh temuan ini kami telah muat dalam buku 2 LHP atau sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam laporan tersebut membuat permasalahan kekurangan penerimaan serta kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp11,56 miliar dan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sampai dengan 28 April 2023 sebesar Rp7,1 miliar,” ungkapnya.
Pius menegaskan hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang merespon secara cepat temuan BPK RI. Meskipun demikian tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan ini, tambah Pius, BPK menyampaikan pula hasil pemeriksaan daerah LKPD Tahun 2002 guna memberikan dorongan bagi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota.
“Dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel,” tuturnya.
BPK RI juga berharap tahun 2023 ini, Pemprov Kalsel dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran. Salah satunya harus juga digarisbawahi pencapaian opini wajar tanpa kecualian pun akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan belum tercapai. (NRH/RDM/RH)
