BANJARMASIN – Tim Balogo Taman Budaya 1 berhasil keluar sebagai juara 1, pada festival olahraga tradisional Balogo 2022, antar ASN dan Tenaga Kontrak SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Foto bersama dengan para juara
Festival Balogo dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Lama, di Kota Banjarmasin, digelar selama dua hari pada 13 dan 14 September 2022.
Plt Kabag Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, saat ini untuk festival olahraga tradisional yang mereka laksanakan, dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional di tahun 2022 ini, telah selesai dilaksanakan.
“Pada babak final berhasil diraih oleh 9 tim Balogo,” ucapnya.
Dan, lanjut Budiono, ditetapkan sebagai juara 1 dari Tim Balogo Taman Budaya 1, kemudian juara 2 berhasil direbut Tim Balogo RS Ansyari Saleh, Tim Balogo PLDPI 1 juara 3. Sedangkan, juara 4 berhasil diraih Disdikbud, Dikmen juara 5, Taman Budaya 2 juara 6, perpustakaan juara 7, Sekwan Keuangan juara 8, serta Satpol PP menempati posisi ke 9.
“Para pemenang ini berhak mendapat tropy serta hadiah uang tunai,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, kepada para atlet Balogo SKPD, untuk terus berlatih.
“Kepada seluruh atlet Balogo SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka,” tutur Budiono.
Hal ini menurutnya, Festival Olahraga Tradisional Balogo antar SKPD dan Pegawai Kontrak lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.
“Oleh karena itu atlet Balogo SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan, untuk saat terus meningkat kemampuan mereka, agar dapat meraih prestasi yang maksimal,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Budiono, olahraga tradisional Balogo ini juga dipertandingkan pada Fornas. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung penyertaan modal Bank Kalsel, ditetapkan dengan gelaran Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu (14/9) di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel.
Penandatanganan persetujuan penyertaan modal Bank Kalsel
Kegiatan dipimpin langsung Ketua DPRD Prov. Kalsel Supian HK, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel M. Syaripuddin, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dengan dihadiri para anggota dewan beserta tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan ini, Sahbirin Noor menuturkan, bahwa pada prinsipnya DPRD Provinsi Kalsel telah menyatakan dapat menyetujui RAPERDA dimaksud untuk diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Oleh karena itu, diharapkan RAPERDA ini sebagai upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing bagi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, agar mampu menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk serta layanan berbasis teknologi yang mampu menjawab tantangan ekonomi global. Sehingga pada akhirnya dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.
Lebih lanjut, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini menjelaskan, bahwa perubahan bentuk hukum Bank Kalsel dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perseroan Daerah (PERSERODA), berlandaskan pada tujuan untuk menambah pendapatan daerah.
“Karena dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar melalui penerbitan saham maupun obligasi, dapat meningkatkan perusahaan dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri termasuk penentuan tarif sepanjang tidak melanggar batas yang ditentukan ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.
Dalam momen yang sama, Direktur Utama dan Direktur Bisnis Bank Kalsel, Hanawijaya dan Fachrudin, serta Komisaris Bank Kalsel, Rizal Akbar Sarupi, turut berhadir secara langsung menyaksikan penetapan komitmen Pemprov Kalsel terhadap penyertaan modal Bank Kalsel, sekaligus mendengarkan penyampaian putusan RAPERDA tersebut.
Menyikapi hal yang telah disampaikan, Hanawijaya bersyukur atas ditetapkannya penyertaan modal Bank Kalsel yang tentunya selama ini merupakan hal yang sangat dinantikan.
“Salah satu hal yang menjadi momok bagi kami adalah upaya memenuhi ketentuan OJK untuk pemenuhan modal inti minimum. Tentunya hal ini semakin menambah optimisme kami untuk pemenuhan MIM sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Terima kasih banyak atas peran serta seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap penyertaan permodalan ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hanawijaya merincikan penyertaan modal yang telah ditetapkan, dimana secara keseluruhan total penyertaan modal yang dilakukan adalah sebesar Rp291.153.950.000,- meliputi dana tunai maupun tanah dan bangunan.
“Penyertaan modal terbagi dalam 2 bentuk. Yang pertama, bentuk dana tunai sebesar Rp155.886.750.000, yang realisasi dibagi dalam 3 tahun APBD dari tahun 2022 – 2024. Yang kedua, dalam bentuk tanah dan bangunan, total senilai Rp135.267.200.000,-. Atas hal ini, sesuai PERDA No.5 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, jumlah penyertaan modal Pemprov Kalsel saat ini Rp365.692.366.034, sehingga dengan tambahan penyertaan modal tersebut, total keseluruhan modal Pemprov Kalsel menjadi Rp656.846.316.034,” bebernya.
Saat ini, posisi Modal Inti Bank Kalsel per 31 Agustus 2022 tercatat mencapai sebesar Rp2 triliun, menunjukkan progres yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen yang ditunjukkan Pemprov Kalsel tentunya patut disyukuri, dan menjadi angin segar yang menambah optimisme Bank Kalsel mewujudkan kewajiban pemenuhan Modal Inti Minimum yang ditetapkan regulator.
“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Kalsel atas komitmen dan dukungan yang diberikan kepada Bank Kalsel. Tak terkecuali juga DPRD Provinsi Kalsel, khususnya Ketua dan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel maupun Panitia Khusus Permodalan yang telah berkontribusi besar terhadap penyusunan RAPERDA ini. Besarnya dukungan ini akan kami tindaklanjuti dengan komitmen memberikan layanan terbaik, sebagaimana tagline kami Setia Melayani, Melaju Bersama,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pembahasan rencana pagu APBD Perubahan tahun 2022, sebesar Rp27 miliar, yang akan dibagikan kepada 21 SKPD dilingkup Pemko Banjarmasin.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi, kepada wartawan baru-baru tadi mengatakan, dari rapat pembahasan di masing-masing Komisi, dan dilanjutkan ke Badan Anggaran, rencananya pagu anggaran yang ditambah sebesar Rp 27 Miliar, untuk dibagikan kepada 21 SKPD. Dengan anggaran terbatas, tidak semua mendapatkan tambahan anggaran.
“Ada empat dinas disepakati tidak mendapatkan anggaran tambahan, yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan pemukiman, Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Banjarmasin,” ucapnya.
Afrizaldi menyampaikan, alasan tidak disetujui penambahan, karena dinas itu memerlukan anggaran besar untuk programnya, sehingga usulan ini akan digeser melalui APBD murni tahun 2023 mendatang.
“Kita contohkan usulan penambahan di dinas PUPR sekitar ratusan miliar, untuk pembangunan fisik jalan atau jembatan, sehingga kalau diberikan tidak cukup untuk dinas lain,” ungkapnya
Lebih lanjut Afrizaldi menambahkan, untuk anggaran yang prioritas diberikan kepada salah satu dinas yang memiliki kepentingan bersifat urgent, yaitu usulan dari Dinas Perhubungan Banjarmasin, yang meminta penambahan anggaran untuk membayar gaji pegawai kontrak dan biaya operasional BRT, akibat naiknya harga bahan bakar minyak.
“Kalau tidak kami setujui, berdampak tidak bisa beroperasi bus BRT dan bus ceria yang khusus antar jemput bagi kalangan pelajar secara gratis,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mendorong agar terwujudnya Kabupaten/kota Layak Anak (KLA). Namun, saat ini masih terdapat satu wilayah yang belum menerima predikat tersebut yakni Kabupaten Kotabaru.
Saat berlangsungnya Rakoor RDA KLA ditingkat Provinsi yang diikuti sejumlah instansi dari berbagai bidang
Asisten bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Subhan Noor Yaumi, mengatakan, melalui rapat koordinasi (rakoor) yang digelar bersama dengan berbagai unsur ditingkat provinsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi agar Kabupaten Kotabaru bisa mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA).
“Mudah-mudahan dengan adanya rakoor ini bisa mendorong agar setidaknya Kotabaru bisa menyendang predikat KLA,” ujarnya usai membuka secara resmi Rakoor Rencana Aksi Daerah (RAD) Satuan Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ditingkat provinsi tahun 2022 yang digelar di aula H Maksid Setdaprov Kalsel, Selasa (13/9).
Selain menyamaratakan persepsi, ia berkeinginan, agar instansi pengampu yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel dapat merumuskan serta dapat memecahkan bersama apa masalah yang terjadi sehingga wilayah ini tidak bisa menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA).
“Semoga setelah adanya ini Kotabaru bisa mendapat predikat KLA,” harapnya.
Sementara itu, Kepala DPPPA Provinsi Kalsel melalui Kabid Pemenuhan Hak Anak, Andrian Anwary, memaparkan, saat ini pihaknya terus mendorong agar setiap wilayah mampu mempertahankan predikatnya.
“Secara tekhnis dan kedinasan kita sudah melakukan mengintervensi kabupaten/kota tak hanya Kotabaru. Tetapi, dalam berjalan ini mungkin ada beberapa kendala atau indikator-indikator yang belum terpenuhi,” ungkapnya.
Soal Kabupaten Kotabaru belum menyandang Kota Layak Anak, hal ini akan dirumuskan pihaknya bersama unsur penting agar daerah tersebut mampu serata dengan wilayah lain.
“Dengan keberadaan ini, membantu kita untuk mengukur dan memetakan sebagai Provinsi Layak Anak agar nantinya dapat disusul oleh kabupaten/kota dan mudah-mudahan Kotabaru bisa mendapat predikat KLA,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Para mahasiswa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (Uniska) agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu (kuliah pulang-kuliah pulang), tetapi jadilah mahasiswa yang aktif berorganisasi, rajin membaca buku, dan membiasakan diri untuk selalu berdiskusi.
Gubernur Kalsel saat menghadiri pengenalan mahasiswa baru Uniska
Pesan itulah yang disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, pada Pekan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Univesitas Islam Kalimantan (PKK-MB Uniska) Tahun 2022 di Gedung Sultan Suriansyah, pada Selasa (13/9) pagi.
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, mahasiswa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya seluruh mahasiswa Uniska, untuk terus menjadi insan yang berilmu, memiliki akhlak yang mulia, dan terus menjadi roda penggerak perubahan di Banua ke arah yang lebih baik kedepannya.
“Begitulah gambaran mahasiswa yang sebenarnya yakni mahasiswa yang sukses dalam akademik, dan sukses berorganisasi,” kata Paman Birin yang semasa kuliah aktif sebagai anggota Resimen Mahasiswa Uniska.
Paman Birin menuturkan, salah satu tujuan merajut pendidikan di universitas adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena peningkatan kualitas SDM adalah salah satu syarat mutlak dalam pembangunan bangsa.
“Untuk itu, mahasiswa patut berbangga dan bersyukur karena Uniska adalah kampus swasta terbesar di Kalsel yang merupakan kebanggaan rakyat Banua,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin juga menyampaikan masa-masa dirinya berkuliah di Uniska di tahun 90-an dimana kampus Uniska masih berlokasi di belakang RS Islam.
“Alhamdulillah, sekarang banyak perubahan dan kampus kita tercinta ini sudah memiliki gedung sendiri,” katanya
Paman Birin berharap, para mahasiswa dapat bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan selalu patuh kepada orang tua.
“Karena dua hal itu adalah kunci kesuksesan generasi yang diharapkan akan menjadi generasi berkualitas dan berdaya saing dan saat lulus dapat menjadi generasi yang tangguh serta terampil yang siap beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ucap Paman Birin.
Sementara itu, Rektor Uniska, Prof Abdul Malik dalam sambutannya mengungkapkan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa.
“Kegiatan ini diisi dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan penanaman wawasan kebangsaan, cinta tanah air, bela negara dan mempelajari hal yang dapat menjadi bekal untuk mendukung keberhasilan mereka nanti,” katanya.
Pada tahun ajaran 2022/2023 ini, ada ribuan mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan PKK-Maba yang dilaksanakan secara langsung setelah 2 tahun masa pandemi.
“Alhamdulillah tahun ini bisa menggelar secara langsung dan Insya Allah akan berlangsung selama 4 hari dari 13 hingga 16 September 2022,” pungkasnya. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, bersama Pengurus Harian, dan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat serta Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Kalsel, periode tahun 2022 – 2027 resmi dilantik, di Gedung Mahligai Pancasila, Selasa (13/9).
Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, melantik secara langsung Ketua PWI Kalsel bersama Pengurus Harian, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat PWI Kalsel
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, mengatakan, Ketua dan Pengurus harian PWI Kalsel, setelah di lantik harus segera bekerja, mengingat ada banyak agenda yang menunggu untuk dilaksanakan.
“Saat ini mulai dilakukan persiapan MTQ tingkat Nasional dan Porwanas,” ucapnya
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, menjelaskan, dengan sudah dilantiknya Ketua PWI dan Pengurus di Kalsel, tentu dapat semakin memajukan wartawan, karena peran pers sebagai pilar demokrasi, dalam rangka menciptakan suasana aman dan kondusif, yaitu harus memberikan informasi yang benar.
“Canggihnya teknologi masih ada saja info hoax, pers sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi ke semua lapisan masyarakat,” jelasnya
Menanggapi hal itu, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie menyampaikan, setelah dilantik ini, pihaknya telah mempersiapkan berbagai program, diantaranya seleksi atlet wartawan se Kalsel, dan di bulan Oktober akan dijadwalkan uji kompetensi wartawan.
Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie
“UKW akan digelar ke Kabupaten Balangan, dan kegiatan pelatihan lain untuk para wartawan, dalam meningkatkan SDM di Kalsel,” ungkapnya
Untuk diketahui, pelantikan ini, disaksikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kalsel Nurul Fajar Desira, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kalsel, Muhamad Muslim, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, Sekretaris Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kalsel Sapta Rianta Hutasoit, dan beberapa SKPD dilingkup Pemprov Kalsel dan Kabupaten Kota, Pimpinan media cetak, elektronik dan online, serta unsur Forkopimda Kalsel. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rachmah Norlias menggelar sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di hadapan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di ruang Lecture Theater FISIP ULM, Senin (12/9).
Kegiatan tersebut juga diselingi dengan Seminar Nasional Legislatif yang mengangkat tema “Revitalisasi Peran Mahasiswa Sebagai Penggerak Perubahan Bangsa dalam Upaya Mempersiapkan Legislator Muda yang Berkapabilitas” yang mana Ketua Komisi I DPRD Kalsel itu menjadi salah satu narasumbernya.
Dalam kegiatan itu, Rachmah berbicara tentang “Kaderisasi Partai Politik” yang dinilainya sangat penting untuk diketahui para mahasiswa. Pasalnya, menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa sehingga diharapkan mereka bisa tampil sebagai legislator di masa mendatang.
“Mahasiswa merupakan penggerak dan penerus bangsa. Mudah-mudahan mereka yang mewakili generasi milenial ini nanti bisa tampil di DPR,” harapnya.
Sementara, Dekan FISIP ULM, Prof. Budi Suryadi menyambut baik kegiatan soswasbang yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel. Ia menilai kegiatan ini menjadi sangat penting mengingat para mahasiswa yang disiapkan menjadi legislator muda ini harus memahami empat pilar kebangsaan sehingga mereka dapat menjadi penjaga Pancasila di masa mendatang.
“Seminar Nasional Legislatif bertujuan untuk mempersiapkan peran mahasiswa sebagai legislator muda dalam menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. Sementara itu, soswasbang menjadi penting karena legislator muda juga harus memahami bahwa Pancasila merupakan Command Good (Kebaikan Bersama) yang harus diusung dan diregenerasikan secara terus menerus sehingga nantinya legislator muda ini dapat menjadi penjaga Pancasila di masa mendatang,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Untuk memasyarakatkan olahraga tradisional Balogo dikalangan ASN dan Pegawai Kontrak dilingkup SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka Dispora Kalsel menggelar Festival Balogo, di Kantor Gubernur Lama, di Banjarmasin, Selasa (13/9).
Festival Balogo dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah.
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, pelaksanaan kegiatan festival Balogo ini, dalam rangka melestarikan olahraga tradisional Banua ini.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini terus mengangkat olahraga tradisional seperti Balogo ditengah masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Paman Birin, olahraga tradisional ini tidak Hanya menyehatkan tetapi juga bisa membuat pemainnya bergembira.
“Bermain olahraga tradisional membuat kita bergembira,” ucap Paman Birin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, Kegiatan ini dilaksanakan, dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke 39 Tahun 2022.
Kadispora Kalsel Hermansyah
Peserta yang mengikuti lomba baloga sebanyak 30 tim masing masing tim terdiri ada tiga orang perwakilan dari 22 SKPD yang ada dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Peserta Festival Balogo
“Pada peringatan Haornas ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan memasyarakatkan olahraga tradisional di tengah masyarakat di Banua ini,” ucap Hermansyah. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap mengingatkan para kepala daerah, lebih gigih mengembangkan strategi/program pengendalian inflasi dan dampak sosial pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan anggaran yang tersedia sekitar Rp272 miliar.
Dana Rp272 miliar itu telah teridentifikasi Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, sudah tersedia dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp134 miliar dan Dana Transfer Umum (DTU) Rp138 miliar yang tersebar pada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Strategi dan program pengendalian mendesak diwujudkan karena satu kabupaten di Kalimantan Selatan masuk sebagai 10 besar dengan inflasi tertinggi secara nasional, yaitu Kotabaru.
Dana tersebut, kata Rudy, harus digunakan Pemerintah Daerah untuk perlindungan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak akibat kenaikan harga BBM. Seperti nelayan, tukang ojek, hingga para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM), serta menjaga ketahanan pangan di daerah.
“Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan anggaran BTT untuk memberikan subsidi terhadap biaya transportasi angkutan barang,” imbuh Rudy.
Anggaran tersebut, menurut Rudy, harus dialokasikan untuk mengembangkan program pengendalian inflasi dan dampak sosial pengalihan BBM yang dipimpin langsung oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.
Berdasarkan data yang diungkapkan Presiden pada Senin (12/9), Kabupaten Kotabaru masuk dalam 10 Besar Kabupaten/Kota dengan inflasi tertinggi, yaitu 7,5 persen. Angka ini meroket dengan cepat dari bulan sebelumnya yang masih sekitar 6 persen.
Rudy menegaskan, Gubernur Kalimantan Selatan selaku Wakil Pemerintah di Daerah harus benar-benar serius dan memimpin gerakan pengendalian inflasi serta dampak sosial pengalihan subsidi BBM di Kalimantan Selatan.
“Kondisi ini harus dicermati secara serius oleh Gubernur, sinergi dan kolaborasi harus diterapkan dalam menghadapi kenaikan inflasi yang semakin tajam di Kalimantan Selatan,” imbuh Rudy.
Pekan kemarin, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan telah melakukan pendampingan secara langsung dengan mengarahkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa di Kalimantan Selatan dalam menyusun program dan anggaran pengendalian inflasi serta penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pengalihan subsidi BBM.
Bentuk nyatanya, Rudy terlibat langsung dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Kotabaru (7/9) dan Kabupaten Tabalong (9/9). Ia juga memberikan arahan taktis dalam pengalokasian anggaran pengendalian inflasi.
Di samping itu, Rudy juga menekankan, Gubernur harus segera melakukan intervensi dengan melihat kondisi langsung di lapangan. Hal ini perlu dilakukan untuk menekan angka kemiskinan dan gejolak sosial di Kalimantan Selatan yang akan berefek ke tingkat nasional.
“Saya mengharapkan, seluruh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kalimantan Selatan saling menopang program. Jangan sampai terjadi duplikasi atau tumpang tindih anggaran untuk program atau kegiatan yang sama, yang berujung pada tindak pidana korupsi,” tekan Rudy.
Pada arahannya Senin (12/9), Presiden Joko Widodo juga menyatakan telah meminta Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP untuk mengawal pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat kenaikan harga BBM seperti ketika penanganan COVID-19. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Untuk mendukung kegiatan olahraga otomotif di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap kegiatan Atmatsay The Legend Of Brother Adventure V dan Borneo Hard Enduro Series 1 Tahun 2022, di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Selasa (13/9).
Pelepasan peserta oleh Gubernur Sahbirin Noor
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor didampingi Ketua IMI Kalsel, Edy Sudarmadi dan pejabat lainnya, mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut positif event adventure trail sebagai sarana olahraga dan menjalin silaturahmi.
“Kami bersyukur dengan adanya event otomotif berskala nasional dan bahkan inernasional, yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Gubernur yang akrab disapa Paman Birin.
Menurutnya, dengan adanya kegiatan tersebut, maka ini menunjukan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan layak dikenal dunia, serta dapat menjadi destinasi favorit bagi para rider.
Dalan waktu dekat ini, lanjutnya, sekitar bulan November mendatang, Kalsel akan menggelar otomotif berskala internasional.
“Para riders top dunia telah mengkonfirmasi akan kembali turut serta dalam event bertajuk Uncle Hard Enduro 2022,” ungkap Paman Birin.
Sehingga, lanjutnya, melalui even internasional ini dapat membangkitkan semangat pengembangan olahraga otomotif di banua dan tanah air.
“Para rider di Provinsi Kalimantan timur diharapkan mampu meningkatkan prestasi untuk nama harum Banua ini,” ucap Paman Birin.
Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kalsel Edy Sudarmadi menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian Gubernur Kalsel kepada riders dan olahraga trail pada umumnya.
“Terimakasih Gunernur Kalsel atas perhatian selama ini. Terimakasih telah hadir dan perhatIan kepada kami para riders dan pecinta olahraga trail,” ungkap Edy. (SRI/RDM/RH)
