Tahun: 2022

BANJARBARU – 24 pelajar dari 8 SMA sederajat di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti lomba debat permuseuman di Museum Lambung Mangkurat Kalsel, sejak Rabu (16/11).

Berbeda dibanding tahun 2021 lalu, perlombaan kali ini seluruhnya dilaksanakan secara tatap muka. Total hadiah yang diperebutkan pada perlombaan sebesar Rp27 juta.

Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Taufik Akbar mengatakan, sejak dibukanya pendaftaran pada 17 Oktober lalu, ada 24 sekolah yang berpartisipasi pada kegiatan ini. Tetapi setelah dilakukan seleksi, hanya ada 8 sekolah yang berhasil lolos mengikuti perlombaan secara tatap muka.

“Awalnya ada 24 sekolah, tetapi kita batasi. Jadi kemarin kita seleksi dulu, dan akhirnya ketemulah 8 sekolah terbaik yang berlomba disini,” ucapnya, Kamis (17/11).

Dengan mengangkat tema “Generasi Milenial Kalimantan Selatan Yang Berbudaya”, Akbar berharap lomba ini dapat lebih membuka pola pikir peserta untuk kemajuan bangsa tanpa melupakan nilai-nilai kebudayaan terutama yang ada di Kalsel.

“Kita ingin kaum milenial atau generasi muda kita tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat Kalsel menjadi lebih maju,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Darmanto mengungkapkan, ada beberapa aspek yang menjadi penilaian pada perlombaan, mulai dari penguasaan topik (mosi) hingga keterampilan dalam berbicara.

“Setiap grup terdiri dari 3 pelajar perwakilan sekolahnya. Nanti mereka dikelompokkan menjadi grup Pro dan Kontra. Lalu akan diberi mosi oleh juri tentang budaya. Mulai dari budaya nasional hingga mengerucut ke tingkat lokal,” jelasnya.

Adapun dalam perlombaan kali ini, Museum Lambung Mangkurat Kalsel mendatangkan dewan juri dari Balai Bahasa Kalsel, Lembaga Budaya Banjar (LBB), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Darmanto mengaku perlombaan debat antar SMA yang membahas tentang kebudayaan ini hanya dilakukan oleh Museum Lambung Mangkurat Kalsel. Padahal menurutnya, debat seperti ini seharusnya patut dilaksanakan hingga tingkat nasional untuk meningkatkan wawasan pelajar terutama terkait permuseuman.

“Kita harap museum ataupun lembaga lain dapat berafiliasi dengan kita untuk menyelenggarakan kegiatan ini di level nasional,” harapnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Bank Kalsel berkolaborasi bersama Yayasan Borneo Lestari, lakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dana tentang Jasa Penerimaan Pembayaran Pendidikan bagi mahasiswa, Payroll Tenaga Pengajar dan Karyawan di Universitas Borneo Lestari (UNBL).

Penandatanganan dilakukan di Kantor Yayasan Borneo Lestari Banjarbaru oleh Kepala Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah (KCS) Banjarmasin, Yuanita Evayanthi dan Ketua Yayasan Borneo Lestari, Drs. H. Yani, M.Si., Apt. Kegiatan ini turut disaksikan Sekretaris & Bendahara Yayasan Borneo Lestari, Drs. H. Budiman Mustafa & Nafila, M. Si; perwakilan Divisi Usaha Syariah Bank Kalsel beserta staf dari KCS Banjarmasin.

Kepala Bank Kalsel KCS Banjarmasin, Yuanita Evayanthi mengatakan Bank Kalsel senantiasa akan mendukung dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi melalui kolaborasi dan inovasi demi mendukung program pemerintah dalam membangun SDM yang Unggul.

“Kolaborasi yang ditunjukan melalui penandatanganan ini, merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan bisnis bagi Bank Kalsel, sekaligus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa melalui program-program literasi/edukasi Bank Kalsel, khususnya terkait digitalisasi perbankan” ucap Yuanita.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Borneo Lestari, Drs. H. Yani, M.Si., Apt menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi yang telah dilakukan antara Universitas Borneo Lestari (UNBL) dengan Bank Kalsel, dimana nantinya akan mempermudah dalam pengelolaan dana baik penerimaan dan pembayaran ataupun fasilitas lainnya.

“Sinergi yang dilakukan merupakan upaya memberikan pelayanan prioritas yang dapat diandalkan dalam memberikan solusi keuangan dan layanan terpercaya, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan secara digital” ungkap Yani.

Di kesempatan lainnya, Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya memberikan komentar bahwa Bank kalsel selalu siap berkolaborasi bersama seluruh Perguruan Tinggi hingga tingkat sekolah di wilayah Kalimantan Selatan, dalam upaya mendukung dunia pendidikan, dalam pengembangan dan inovasi pengelolaan keuangan dan transaksi secara digital.

“Bank Kalsel juga selalu membuka ruang kolaborasi dan sinergi untuk memberikan solusi serta pelayanan optimal kepada para pelaku di Lembaga Pendidikan, sekaligus sebagai proses transfer ilmu pengetahuan atau produk jasa antara pihak Lembaga Pendidikan dan Bank” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RH)

BANJARBARU – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan berhasil meraih Kinerja Terbaik dalam Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Pertambangan.
Penghargaan diberikan di Semarang akhir pekan lalu, oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Salamat Manullang.

Penghargaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Pengawasan Triwulan IV Tahun 2022 dan Persiapan Pengawasan Tahun 2023.
Pemeriksaan PNBP Pertambangan yang dilakukan tersebut adalah bagian dari peran BPKP sebagai badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menerangkan, PNBP Pertambangan memiliki kontribusi penting dalam menunjang pendanaan pembangunan, terutama di Kalimantan Selatan.
Sejalan dengan itu, pengelolaan pertambangan di Kalimantan Selatan harus semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

“Ini akan menjadikan pertambangan di Kalimantan Selatan memberikan manfaat pada kemakmuran rakyat, mengurangi kemiskinan, dengan kerusakan lingkungan yang serendah mungkin,” katanya.

Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan berhasil mengalahkan 33 Perwakilan BPKP lain berdasarkan penilaian dewan juri. Penilaian ini dengan beberapa kriteria, yaitu masa penyelesaian pemeriksaan, batasan carry over penugasan, dan hasil pelaksanaan pembahasan tripartit.

Rudy menyampaikan, hasil pemeriksaan PNBP Pertambangan di Kalimantan Selatan berkontribusi pada penyelamatan keuangan negara dengan mata uang rupiah (IDR) dan dolar (USD) Amerika Serikat.

Atas capaian tersebut, Rudy menyatakan, ke depan semua auditor di Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan akan semakin berkontribusi dalam penyelamatan keuangan negara.
Ia juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras mengawal PNBP Pertambangan di Kalimantan Selatan, walaupun harus sering berhubungan dengan korporasi besar (oligarch). Tentu, dengan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas.

“Hal ini membuktikan Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan hadir, bermanfaat, dan kian bermakna bagi masyarakat Banua,” tutupnya. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus melakukan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan harapan warga dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan.

Harapan itu disampaikan Anggota DPRD Kalsel Dapil Kabupaten Banjar, Isra Ismail kepada wartawan, Selasa (15/11).

Mengingat, menurut Isra, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia sehingga masyarakat diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi dan penghayatan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan kerjasama.

“Apalagi sekarang ini, banyak beredar informasi hoax di tengah masyarakat sehingga dengan diberikannya pemahaman tentang wawasan kebangsaan, diharapkan mereka dapat menangkal hal tersebut,” katanya.

Sementara, Warga Kertak Hanyar 2, Jamhari menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut untuk meningkatkan pemahaman warga terkait nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini karena barang kali ada yang masih kurang memahami wawasan kebangsaan sehingga warga bisa bertambah wawasannya,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan, Kepala Kebangpol Kabupaten Banjar, Safrin Noor sebagai narasumber sosialisasi. Ia menyambut gembira kegiatan yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Isra Ismail karena sangat membantu tugas Kesbangpol Kabupaten Banjar dalam pembinaan politik kepada masyarakat dan kesatuan Bangsa Indonesia.

“Jadi saat ini ada degradasi terhadap nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Melalui sosialisasi ini diharapkan pemahaman warga mengenai empat pilar semakin membaik dan melekat,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pekan Olahraga Daerah Soina (PeSOda) Kalsel 2022, resmi ditutup Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, Rabu (16/11).

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Hermansyah mengucapkan, selamat kepada pemenang. Agar dapat terus meningkat prestasi lagi.

“Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang dan kepada yang belum berhasil jangan bersedih,” ungkap Gubernur.

Serta, lanjutnya, bagi yang belum berprestasi hendaknya dapat terus berlatih, agar dapat menghasilkan prestasi kedepannya.

Gubernur mengatakan, dilaksanakannya kegiatan Pekan Olahraga Daerah Soina Kalimantan Selatan ini, dalam rangka menghasilkan atlet atlet berprestasi, untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada pertandingan tingkat nasional maupun internasional.

“PeSOda ini digelar dalam rangka menghasilkan atlet atlet berprestasi,” ucapnya.

Gubernur berharap, atlet atlet PeSOda dapat membawa nama harum Provinsi Kalimantan Selatan, dengan prestasi yang maksimal.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan selalu memberikan dukungan terhadap peningkatan prestasi atlet disabilitas di Provinsi ini,” ujarnya.

Pada PeSOda ini keluar sebagai Juara 1 Kabupaten Tabalong, Juara 2 Kabupaten Banjar, Juara 3 Kota Banjarbaru, Juara 4 Kabupaten Tanah Laut, Juara 5 Kabupaten Tapin, Juara 6 Kota Banjarmasin, Juara 7 Kabupaten Tanah Bumbu, Juara 8 Balangan, Juara 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta Juara 10 Kotabaru. (DISPORA-KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 101 pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dilantik dan diambil sumpah oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Berpusat di Gedung Idham Chalid Setda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (16/11), pejabat yang dilantik yakni 3 Pimpinan Tinggi Pratama, 51 Pejabat Administrator dan 47 Pejabat Pengawas.

Dalam sambutannya Sahbirin Noor menyebut pelantikan ini merupakan salah satu upaya Pemprov untuk mengoptimalkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki demi mencapai Visi dan Misi Kalsel.

“Dengan terisinya jabatan-jabatan strategis ini, saya berharap agar saudara sekalian segera bekerja, melakukan konsolidasi dan koordinasi, agar tugas dan fungsi instansi yang saudara pimpin, dapat berjalan secara maksimal,” ujarnya.

Sahbirin juga meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk segera beradaptasi dengan suasana dan lingkungan kerja yang baru. Sebab menurutnya masih banyak agenda pembangunan yang harus dikerjakan dalam rangka menyiapkan Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN)

“Segera beradaptasi dengan suasana dan lingkungan kerja yang baru, karena saat ini kita harus bergerak lebih cepat. Dinamika sosial ekonomi saat ini membutuhkan kesigapan dan respon yang tepat melalui strategi kebijakan sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Sementara itu Plt Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kalsel, Ruspana Sopian mengatakan masih ada beberapa kekosongan jabatan di lingkup Pemprov Kalsel.

Kendati demikian Ruspana menyebut pihaknya sudah memiliki beberapa nama yang saat ini masih diidentifikasi kelayakannya, terutama untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas PUPR, BKD, dan Bakeuda Kalsel.

“Kita masih identifikasi dulu mana yang memenuhi syarat untuk selanjutnya di godok lagi oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Setelah itu baru kita ajukan ke Komisi ASN,” terangnya.

Ruspana mengaku akan sesegera mungkin melakukan pengisian kekosongan jabatan tersebut guna lebih meningkatkan kualitas pemerintahan untuk mencapai visi misi provinsi ini.

“Segera, Insyaallah, karena ini kebutuhan kita, harus diisi semua pejabat-pejabat yang kosong karena kita dituntut untuk mengarah kepada kualitas,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)