Tahun: 2022

BANJARMASIN – Seiring semakin meningkatnya jumlah nasabah yang diikuti dengan meningkatnya kapasitas bisnis syariah, Bank Kalsel meresmikan pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Kayutangi yang beralamat di Jalan Brigjend Hasan Basri Nomor 26C Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada Senin (10/1).

Kantor tersebut merupakan relokasi dari gedung sebelumnya di jalan yang sama, namun pada titik yang berbeda. Peresmian dilaksanakan secara khidmat dan sederhana dengan pembacaan doa selamat dan makan bersama kalangan intern Bank Kalsel.

Acara ini dihadiri Komisaris Independen, Syahrituah Siregar; Direktur Utama, Hanawijaya; Direktur Operasional, Ahmad Fatrya Putra; Direktur Kepatuhan, I G.K. Prasetya; Group Head of Business, Fachrudin; Group Head of Supporting, Mitra Damayanti; Kepala Divisi, jajaran KCPS Kayutangi serta tamu undangan dari rekan bisnis dan nasabah prima KCPS Kayutangi.

Seusai peresmian, Hanawijaya menyampaikan maksud relokasi KCPS Kayutangi ini untuk memberikan layanan yang lebih nyaman dengan akses yang lebih baik kepada nasabah.

“Alhamdulillah, mulai hari ini KCPS Kayutangi dengan lokasi yang baru sudah mulai beroperasi untuk melayani transaksi nasabah. Dengan gedung yang baru ini, kami ingin memberikan layanan bertransaksi yang lebih nyaman, akses yang lebih mudah dijangkau dan fasilitas parkir yang lebih memadai bagi nasabah,” ujar Hanawijaya.

Selain itu, Hanawijaya menambahkan dengan semakin meningkatnya layanan dan produk Bank Kalsel Syariah, diharapkan Bank Kalsel Syariah dapat menjadi partner layanan keuangan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kini, layanan Bank Kalsel Syariah semakin meningkat dengan kehadiran berbagai produk baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kalsel. Kita menghadirkan Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR) Syariah untuk para pelaku usaha UMKM, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera Syariah untuk masyarakat bepenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah, Pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman, Pembiayaan Kepemilikan Emas, Tabungan Haji iB Ar-Rahman maupun produk syariah lainnya,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Karena rendahnya pemenuhan pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), terjadi krisis persediaan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN. Berdasarkan data PT PLN (Persero), realisasi pemenuhan DMO perusahaan batu bara sampai dengan awal bulan Januari 2022 masih kurang dari 76 persen.

Presiden melalui Kementerian ESDM telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi kepatuhan dalam pembatasan ekspor batu bara agar DMO terpenuhi.

“Kami akan melakukan pengawasan kepatuhan atas kebijakan pembatasan ekspor batu bara di Kalimantan Selatan,” kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap.

Hal tersebut disampaikannya, setelah melakukan koordinasi secara virtual dengan berbagai pihak akhir pekan lalu, dan melihat langsung ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Senin (10/1).

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi penopang produksi batu bara di Indonesia. Saat ini, berdasarkan Open Street Map, beberapa kapal dan tongkang batu bara menumpuk di dekat perairan Kalimantan Selatan menunggu tindak lanjut larangan ekspor batu bara.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga akan mengusulkan pemantauan pemenuhan DMO secara harian dengan continuous monitoring (CM) system, terutama dalam kondisi DMO yang kritis sekarang ini.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional terkait krisis batu bara di PLN. Kementerian ESDM juga telah mengeluarkan kebijakan pelarangan kegiatan ekspor batu bara mulai 1 – 31 Januari 2022 melalui surat Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021, yang diterbitkan pada 31 Desember 2021.

“Kami juga akan mengawasi pemenuhan kewajiban reklamasi lahan oleh perusahaan tambang batu bara sebagai Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Kalimantan Selatan,” tegas Rudy M. Harahap.

Pengawasan ini terutama ditujukan kepada perusahaan tambang batu bara yang telah dicabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP)-nya baru-baru ini. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Menyambut perayaan memperingati berdirinya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada FM ke 21 tahun, LPPL Radio Abdi Persada FM menggelar syukuran ke 21 tahun yang diselengarakan secara sederhana, bertempat di Studio LPPL Abdi Persada FM Kantor Diskominfo Provinsi Kalsel, Senin (10/1) pagi.

Syukuran ini dihadiri Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalsel Jajang Markoni, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel Syarifah Norhani, Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM Ibnu Min Haji, jajaran Direksi LPPL Radio Abdi Persada beserta seluruh Karyawan.

Dalam sambutannya Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalsel Jajang Markoni menyampaikan, LPPL Radio Abdi Persada FM merupakan Radio lokal milik Pemerintah Provinsi Kalsel, atas perjalan panjang yang sudah dilalui Radio Abdi Persada maka diharapkan, Radio milik Pemprov Kalsel ini dapat semakin berkembang dan dicintai masyarakat, dalam menyiarkan berbagai kegiatan,visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Kita melihat perjalanan LPPL Radio Abdi Persada sudah dipimpin 3 generasi, dimulai dari Hadi Soesilo, Muhammad Yani Helmi (Paman Yani), dan Ibnu Min Haji. Semua pimpinan Radio Abdi Persada berawal dari penyiar, sehingga para pemimpin dapat mengetahui seluk beluk tentang penyiaran,” ungkap Jajang Markoni.

Jajang menambahkan, di era digitalisasi, LPPL Radio Abdi Persada FM sudah bisa didengar disemua wilayah, baik melalui Live Streaming, Radio, maupun Youtube. Dan para pendengar pun, dapat mengetahui kegiatan Pemerintah Provinsi Kalsel dan layanan siaran melalui Website dan Medsos LPPL Radio Abdi Persada FM.

Sementara itu, Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM Ibnu Min Haji menyampaikan, digelarnya syukuran secara sederhana ini dalam rangka memperingati berdirinya Radio Abdi Persada yang sudah memasuki umur 21 tahun.

“Kami saat ini berjalan dengam kekuatan 33 orang, yang ditugaskan di lapangan bagi para Reporter, dan didalam Studio bagi para Penyiar yang dibagi tugas untuk siaran pagi dan malam,” ungkap Ibnu.

Ibnu menambahkan, dengan diselenggarakannya syukuran ulang tahun ke 21 LPPL Radio Abdi Persada FM, pihaknya mengharapkan dapat lebih baik lagi dalam memberikan informasi Pemerintah Provinsi Kalsel kepada masyarakat.

“Harapan kami dan target kami setiap tahunnya selalu ditingkatkan, kualitas yang kami berikan kami upayakan secara maksimal, dan 2022 ini kami mengharapkan yang lebih baik, serta dukungan (Support) yang sangat luar biasa, SDM yang solid, dalam memberikan informasi yang akurat dan terdepan,” tutupnya.

Bukan hanya dihadiri jajaran Diskominfo Provinsi Kalsel dan LPPL Radio Abdi Persada FM, syukuran ulang tahun ke 21 ini juga dihadiri beberapa Insan Persada yang merupakan pendengar setia Radio Abdi Persada. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga turut memberikan masukan terkait peningkatan kualitas siaran yang ada di Radio Abdi Persada FM. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel menggelar kegiatan gowes alias bersepeda bersama dengan mengajak Jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan. Sekitar pukul 7 pagi, para pesepeda telah mengambil titik start di halaman Kantor Walikota Banjarmasin untuk menuju garis finis di Kantor Pusat Bank Kalsel.

Para pesepeda terdiri dari beberapa pegawai Bank Kalsel Kantor Pusat dan Cabang Utama, anggota komunitas sepeda di lingkungan Pemko Banjarmasin dan anggota komunitas sepeda OJK, akhir pekan lalu (8/1).

Kegiatan ini juga diikuti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Arifin Noor beserta Ketua TP PKK dan Sekretaris Umum TP PKK Kota Banjarmasin, Siti Wasilah dan Hardiyanti.

Kemudian dari OJK langsung dihadiri Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Riza Aulia Ibrahim dan Azofa selaku Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan beserta karyawan lainnya.

Selain dari kalangan pegawai, jajaran manajemen Bank Kalsel juga ikut berpartisipasi antara lain Plt. Komisaris Utama Hatmansyah, Komisaris Independen Syahrituah Siregar, Direktur Utama Hanawijaya, Pgs. Kepala Divisi Corporate Secretary Suriadi dan Kepala Cabang Utama Firmansyah.

Dengan mengambil rute dalam Kota Banjarmasin, para peserta kegiatan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan tentunya telah melaksanakan vaksin.

Selain sebagai bentuk olahraga bersama, kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat sinergi antara Bank Kalsel dengan Pemko Banjarmasin dan OJK. Sinergi ini dimaksudkan untuk bersama – sama memberikan kontribusi optimal dalam menggerakan roda perekonomian daerah Kalimantan Selatan. Sinergi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD), Pemda dan OJK merupakan kunci pemulihan ekonomi daerah, hal ini selaras dengan sambutan yang disampaikan oleh Hanawijaya disela sesi sarapan bersama sesampainya di garis finis.

“Kegiatan bersepeda pada pagi ini semoga dapat menjaga kesehatan kita bersama agar kita semua senantiasa dapat bekerja secara optimal. Dengan badan yang sehat, kami Bank Kalsel akan selalu siap bekerja bersama Pemko Banjarmasin maupun Pemerintah Daerah lainnya dan OJK untuk memberikan kontribusi positif dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan,” buka Hanawijaya.

Selanjutnya, Ibnu Sina menyampaikan keterkaitan dengan pemulihan ekonomi tentunya harus dibarengi dengan percepatan kesehatan berupa vaksinasi khususnya di Kota Banjarmasin.

“Vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarmasin telah mencapai angka 79 persen, artinya kurang 1% lagi untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Oleh karena itu, saat ini kami fokuskan pemberian vaksinasi kepada lansia sembari mempersiapkan vaksinasi untuk masyarakat usia sekolah,” jelas Ibnu Sina.

Salah satu tujuan utama kegiatan gowes ini yakni penyerahan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel. Dalam kesempatan ini, Hanawijaya menyerahkan secara simbolis bantuan CSR kepada Ibnu Sina berupa 2.000 paket sembako untuk vaksinasi lansia di Kota Banjarmasin sebagai bentuk dukungan Bank Kalsel dalam upaya percepatan vaksinasi.

Ibnu Sina menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan Bank Kalsel melalui CSR ini. Beliau berharap bantuan ini membuat masyarakat Lansia semangat untuk memperoleh vaksin.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bank Kalsel. Dengan pemberian paket sembako setelah mendapatkan vaksin, semoga dapat menarik minat teman – teman Lansia di Kota Banjarmasin untuk datang beramai – ramai ke tempat vaksinasi,” ungkap Ibnu Sina.

Selain penyerahan CSR, Bank Kalsel juga menyerahkan bantuan kepada Langgar Al Khair dan Langgar Ar Razaq dengan nominal masing – masing sebesar 5 juta rupiah. Bantuan ini diberikan untuk membantu biaya operasional kedua langgar tersebut.

“Bantuan UPZ ini berasal dari pemotongan zakat, infaq maupun sedekah dari gaji karyawan dan karyawati Bank Kalsel maupun nasabah yang menyalurkan zakat melalui UPZ Bank Kalsel. Semoga bantuan ini dapat sedikit membantu kedua langgar dalam memenuhi kebutuhan operasional,” harap Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi kembali dibukanya arabian food, oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Karindangan Banjarmasin.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Elly Rahmi, kepada Abdi Persada FM, pada Jumat sore (7/1), pihaknya mengapresiasi kembali dibuka Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Karindangan Banjarmasin, yang berlokasi di Jalan Antasan Kecil Barat atau dikenal Kampung Arab, Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah. Hal itu diperuntukkan agar kembali menghidupkan ekonomi para pelaku usaha kuliner dan juga pokdarwis setempat yang terdampak akibat pandemi COVID-19.

“Kami apresiasi arabian food ini, semoga ekonomi pelaku usaha kuliner dan anggota Pokdarwis Karindangan bisa bangkit dan semakin berkembang,” ucapnnya

Elly berharap, kelompok sadar wisata yang lain khusus di kota Banjarmasin, dapat mengikuti langkah yang dilakukan oleh Pokdarwis Karindangan ini, sehingga ekonomi masyarakat di sektor pariwisata kembali maju.

“Kedepan Pokdarwis di Banjarmasin, bisa membuka usaha untuk memulihkan ekonomi, tentu dengan tetap disipin prokes,” pintanya

Sementara itu, salah satu pengunjung Neli Listriani Yamin, sangatlah bangga dibukanya kembali arabian food, oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Karindangan Banjarmasin, apalagi sempat tutup tahun 2020 lalu. Warga bisa datang mencicipi menu khas arab, berupa bubur kareh, sop kambing, dan roti maryam.

“Kita berharap, kelompok sadar wisata lain akan buka di kota seribu sungai, dengam menyajikan menu khas daerah masing-masing,” tutupnya

Untuk diketahui, Pokdarwis Karindangan berlokasi di Jalan Antasan Kecil Barat, Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah, buka setiap satu pekan sekali, yaitu pada hari Jumat jam 16.00 – 18.00 WITA. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan menerima sebanyak 1.232 akses konsultasi/laporan dari masyarakat sepanjang tahun 2021. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan 226 persen dibandingkan periode tahun 2020 yang hanya 546 akses konsultasi/pengaduan.

“Dari jumlah tersebut sebanyak 198 menjadi laporan yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman, angka ini juga mengalami kenaikan 128 persen dibandingkan 155 laporan yang ditindaklanjuti pada tahun 2020,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman saat menyampaikan ekspose Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2021 kepada awak media yang tergabung dalam Media Partner Ombudsman pada Jum’at (7/1) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalsel.

Hadi menjelaskan pengaduan pada tahun 2021 didominasi laporan dengan jenis maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan sebanyak 125 laporan, disusul penundaan berlarut sebanyak 36 laporan, penyimpangan prosedur sebanyak 23 laporan, permintaan imbalan uang, barang dan jasa sebanyak 9 laporan, tidak kompeten 4 laporan, serta tidak patut sebanyak 1 laporan.

“Dari 198 laporan tersebut, cara penyampaian pengaduan masih didominasi masyarakat yang datang langsung sebanyak 71, disusul penyampaian melalui telepon sebanyak 38 laporan, investigasi inisiatif sebanyak 36 laporan, melalui whatsapp sebanyak 30 laporan, melalui surat, 13 laporan, melalui kegiatan penerimaan dan verifikasi laporan on the spot sebanyak 6 laporan, serta melalui email sebanyak 4 laporan,” jelasnya.

Sementara itu, delapan besar substansi yang paling banyak dilaporkan selama 2021 yakni perhubungan/infrastruktur, asuransi/jaminan sosial, air minum, pendidikan, adminduk, pertanahan, kepegawaian, dan kesehatan. Sedangkan lima besar instansi yang banyak dilaporkan yakni Pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMD, BPN, Kementerian/Instansi Vertikal, dan Pemerintah Provinsi.

Meningkatnya jumlah akses dan laporan masyarakat ke Ombudsman tersebut, menurut Hadi, menunjukkan semakin tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik, harapan masyarakat juga semakin meningkat. Namun di sisi lain, lanjutnya penyelenggara pelayanan publik juga masih ada yang belum memberikan pelayanan dengan optimal.

“Harapan kami, tingginya laporan yang masuk Tahun 2021 dapat diimbangi dengan komitmen perbaikan pelayanan publik, khususnya para kepala daerah dan instansi vertikal di Kalsel,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga menyampaikan berbagai kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, seperti monitoring dan penyampaian saran perbaikan dalam penanggulangan bencana banjir di Kalsel dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kalsel, pengawasan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka, pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru, Penilaian Kepatuhan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan publik, monitoring pelayanan publik di desa-desa di Kabupaten Banjar, Monitoring Pelayanan publik di perbatasan Provinsi Kalsel, Monitoring Pelayanan publik di Pulau Bromo, serta Monitoring Pelayanan Publik bagi kelompok rentan. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – SLB C Negeri Pembina Kalsel, mengapresiasi diadakannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 Persen oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknplogi (Kemendikbudriset). Dengan adanya PTM 100 persen ini, maka para peserta didik di SLB C Negeri Pembina Kalsel dapat bertatap muka secara langsung dengan para murid dan guru, serta dapat berinteraksi sosial yang dapat meningkatkan kemampuan motorik mereka.

Hal ini diungkapkan, Kepala Sekolah SLB C Negeri Pembina Kalsel Rosita Sari, Kepada Abdi Persada FM belum lama tadi.

Rosita menyampaikan, sejak bulan Oktober 2021, pihaknya sudah melaksanakan ujicoba pelaksanaan PTM 100 persen. Ujicoba ini dilakukan dengan pembagian murid sebesar 50 persen perkelasnya, sehingga dengan berjalannya waktu para orang tua murid menganggap PTM merupakan hal yang bagus untuk kembali dilakukan.

“Orang tua murid menganggap ini hal yang bagus dan tidak terjadi apapun seperti penyebaran pandemi covid-19, sehingga PTM 100 persen langsung diberlakukan pada bulan Desember tahun 2021,” ungkap Rosita.

Rosita menambahkan, uji coba pemberlakuan PTM yang pihaknya lakukan dibulan Oktober, November, dan Desember, bertujuan untuk mengetahui tingkat keamanan pelaksanaan PTM 100 Persen dibulan selanjutnya.

“Kami sangat mendukung sekali, karena dengan kami yang hanya mempunyai murid sebanyak 245 orang, artinya kami tidak mempunyai masalah dalam penerapan PTM 100 persen ini,” lanjutnya.

Rosita melanjutkan, meskipun para murid SLB C Negeri Pembina Kalsel belum mencapai 70 persen dalam target vaksinasi, namun pihaknya memastikan tidak akan terdapat klaster covid-19 di SLB C Negeri Pembina Kalsel.

“Karena terkait dengan kekurangan Auto Imun mereka itu tidak menjadi masalah buat kami, karena penerapan protokol kesehatan (Prokes) COVID-19 yang masih diberlakukan di sekolah ini,” sahut Rosita.

Selain para guru yang mendukung diadakannya PTM 100 persen, disampaikannya para orang tua murid pun, juga mendukung pelaksanaan PTM ini, hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk para murid yang terdiri dari para anak berkebutuhan khusus, dinilai tidak efektif dilaksanakan. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemprov Kalsel  terus berinovasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika prov Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, mengungkapkan, pada tahun 2021 lalu pihaknya telah menciptakan sejumlah aplikasi untuk sejumlah instansi pemerintahan, guna mempermudah kinerja SKPD, terlebih di masa pandemi kemarin.

“Di tahun 2022 ini, kita akan membuatkan aplikasi untuk penerima BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi, Ticketing Banua, dan akan lebih banyak lagi aplikasi lain yang akan kami buatkan untuk beberapa SKPD,” ungkapnya, Kamis (6/1).

Dari sisi ASN sendiri, pihaknya sedang bekerjasama dengan BKD dan Bappeda provinsi, dalam mengembangkan Aplikasi Presensi dan Kinerja (APIK).

“Dalam aplikasi tersebut kita dapat melihat data diri kita seperti presensi (kehadiran), pangkat, pendidikan, hingga daftar pekerjaan kita setiap harinya,” paparnya.

Tak hanya itu, di tahun ini pihaknya juga akan menambahkan beberapa fitur lain dalam aplikasi tersebut seperti nota dinas, undangan, hingga Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

“Kita akan gabungkan aplikasi SRIKANDI dengan pusat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Transformasi digital menjadi salah satu program utama pemerintah agar semakin maju dan adaptif, sehingga bisa memajukan dan mengembangkan potensi SDM di provinsi ini menjadi lebih baik lagi. (SYA/RDM/RH)