Tahun: 2022

BANJARMASIN – PT Bangun Banua yang merupakan perusahaan milik daerah (Perusda) milik Pemerntah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik.

Selain bisnis perhotelan dan batu bara, pada tahun 2022 ini, PT Bangun Banua juga akan segera merealisasikan salah satu pengembangan bisnis usaha barunya yaitu industri berbasis retail Liquified Petrolium Gas (LPG) bekerjasama dengan PT Pertamina yang akan menangani manajemennya dan PT Bangun Banua yang mendistribusikan gas elpiji tersebut ke masyarakat dengan sistem bagi hasil.

“Pada tahun 2021, PT Bangun Banua bekerjasama dengan PT Pertamina Retail untuk membangun keagenan LPG 3 kg di Kalsel. Hal yang pertama dilakukan PT Bangun Banua adalah mencari lahan, membangun kantor keagenan dan gudang, menyiapkan armada angkutan, pemasaran dan distribusi,” katanya kepada wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (6/1/).

Dijelaskan Bayu, pada tahun 2021, perkembangan pembangunan kantor keagenan gas LPG 3 kg di 13 kabupaten kota di Kalsel sudah mencapai 90 persen. Ia optimis di awal tahun 2022 ini, bisnis keagenan gas LPG ini sudah mulai jalan.

“Tinggal 10 persen lagi mempersiapkan kantor keagenan gas LPG tersebut. Terkendala di Izin Membangun Bangunan yang memerlukan proses cukup lama. Mudah-mudahan di awal tahun 2022, PT Bangun Banua sudah bisa menjalankan dan mendistribusikan gas LPG 3 kg ke seluruh wilayah Kalsel,” jelasnya.

Perlu diketahui, Kalsel termasuk dari empat provinsi dari seluruh Indonesia yang dipercaya untuk bermitra dengan PT Pertamina dalam rangka mendistribusikan gas elpiji tiga kg bersubdisi ke masyarakat. Diharapkan dengan kerjasama ini maka distribusi gas elpiji bisa lebih merata dan bisa menetralisir harga sehingga lebih stabil. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Setiap tahunnya, Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel selalu mengadakan pelatihan – pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku Industri, baik yang sudah lama berkecimpung dibidang industri, maupun yang baru memasuki bidang industri. Dan ditahun 2022 ini, Disperin Provinsi Kalsel bukan hanya mengadakan pelatihan bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) namun juga pelatihan kepada Pelaku Industri besar di banua ini.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Mahyuni, kepada Abdi Persada FM pada kamis (7/1) Sore.

Mahyuni menyampaikan, pelatihan yang pihaknya selenggarakan ditahun 2022 ini berbeda dibanding tahun 2021 terdahulu. Ditahun 2022 Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel bukan hanya mengadakan pelatihan bagi pelaku IKM, namun juga akan mengadakan pembinaan kepala pelaku Industri besar dalam hal pelaksanaan pengendalian limbah industri.

“Industri Besar kita lebih kepada pembinaan mereka pelaksanaan pengendalian limbah industri, juga berkaitan dengan laporan agar pelaku Industri besar bisa lebih tertib,” ungkap Mahyuni.

Mahyuni menambahkan, ditahun – tahun sebelumnya, pelatihan – pelatihan untuk pelaku Industri besar sangat sedikit difasilitasi oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, namun ternyata pelaku Industri besar sangat memerlukan pelatihan.

“Pelatihan dan pembinaan kepala pelaku Industri kecil dan besar ini diharapkan dapat menambah wawasan mereka untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari limbah industri dan meningkatkan skill, kemampuan, serta wawasan pelaku industri,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan Habib Zakaria Bahasyim mengharapkan agar masyarakat untuk bisa memanfaatkan keberadaan fasilitas Perpustakaan PalNam. Hal tersebut, menurutnya dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca di Kalimantan Selatan.

“Setelah diajak berkeliling melihat pelayanan, serta fasilitasnya saya nilai sudah sangat baik. Koleksi bukunya juga sangat lengkap dan bervariatif,” kata Habib Zakaria kepada wartawan, usai berkunjung ke Perpustakaan PalNam milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (6/1).

Dirinya juga berharap agar Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dapat memprioritaskan peningkatan kualitas dan anggaran di bidang ini, agar dapat mencetak generasi berdaya saing.

“Kita tahu ini tentu perlu dukungan semua pihak, agar dapat berjalan maksimal, baik pelayanan di sini, maupun promosi literasi ke berbagai wilayah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalsel, Wildan Akhyar, merasa senang dengan kedatangan Anggota Komite III DPD RI ini. Dirinya berharap bisa mendapat dukungan penuh untuk meningkatkan kegemaran membaca, karena berdasarkan hasil survei tahun 2020 yang dirilis Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Kalsel masih berada di posisi 17 dari 34 provinsi se-Indonesia.

“Kami terus mencari ruang untuk bisa menambah layanan kami, hingga lebih banyak masyarakat yang berwisata literasi. Untuk itu, kita berharap gedung baru difabel dan teater ke depan dapat segera beroperasi dan dimanfaatkan. Pasalnya, gedung yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Perpusnas RI ini, belum memiliki fasilitas penunjang di dalamnya,” katanya.

Perlu diketahui, kedatangan Anggota DPD RI perwakilan Kalsel Habib Zakaria Bahasyim ke Pepustakaan Palnam Banjarmasin dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalsel / Wildan Akhyar, Habib Zakaria diajak berkeliling melihat fasilitas yang tersedia, mulai dari ruang perpustakaan umum, perpustakaan anak, gazebo dan gedung perpustakaan disabilitas yang baru selesai dibangun. Ia juga menjadi Anggota Perpustakaan Palnam dan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) melaksanakan apel dalam rangka menyambut kedatangan Bintara Remaja (Baja) sebanyak 206 personil, ditempatkan di satuan kerja (Satker) Polda Kalsel.

Apel tersebut berlangsung di Lapangan Utama Mapolda Kalsel yang dipimpin oleh para Perwira Biro SDM dan Direktorat Samapta Polda Kalsel, Kamis (6/1).

Pada kesempatan terpisah, Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i mengucapkan selamat datang di Mapolda Kalsel, kepada seluruh Bintara Remaja.

Ia berpesan agar dalam mengemban tugas kedepannya, para Bintara Remaja dapat selalu menjunjung tinggi Marwah dan Nama baik Institusi serta menjadi Anggota Polri yang membanggakan semua pihak terutama Keluarga.

Diharapkan kepada seluruh Bintara Remaja agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksi dan jangan sungkan untuk selalu belajar dengan para senior.

“Silahkan belajar kepada senior, yang perlu diperhatikan tugas Polri adalah sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan masyarakat yang baik. Maka daripada itu jadilah Polri Presisi yang di cintai dan dekat dengan masyarakat, serta jangan sakiti dan kecewakan masyarakat,” pesannya. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Keanggotaan press room Pemprov Kalsel harus berasal dari media yang terverifikasi Dewan Pers. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalsel, R Suria Fadliansyah, saat menerima kunjungan Komisi III DPRD Tabalong, Kamis (6/1) di Ruang Rapat Sekdaprov Kalsel.

“Mereka yang bergabung di press room Pemprov Kalsel harus memiliki pengalaman, memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta media sudah terverifikasi oleh Dewan Pers,” ujarnya.

Selain itu, wartawan yang tergabung di press room Pemprov Kalsel, harus memiliki surat tugas dari media tempat mereka bekerja. Kemudian memiliki pengalaman atau sudah menjadi wartawan selama 5 tahun dan memiliki kartu UKW.

Dijelaskan Suria, pengelolaan press room di Pemprov Kalsel ini dituangkan dalam SK Gubernur Kalsel yang didalamnya menjelaskan tugas dan kewajiban dari anggota press room Pemprov Kalsel, dan pengelolaan dilakukan oleh Biro Adpim.

“Saat ini tercatat 23 wartawan pada media lokal dan nasional tergabung dalam press room Pemprov Kalsel,” sebutnya.

Ditambahkan Suria, setiap tahunnya dilakukan evaluasi keanggotaan press room berdasarkan keaktifan dalam memberitakan kegiatan maupun kebijakan pemprov Kalsel.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tabalong Sopoyo, mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan Komisi III DPRD Tabalong, untuk menggali informasi dan sharing pengalaman terkait pengelolaan Press Room Pemprov Kalsel.

“Kedatangan kami ke sini, ingin mempelajari terkait pengelolaan press room yang berada di Pemprov Kalsel,” ujarnya.

Sebelumnya sebut Sopoyo, Biro Adpim bersama anggota press room Pemprov Kalsel, berkunjung ke Tabalong untuk menggali potensi pembangunan di Kabupaten Tabalong. Hal ini membuat Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong bersama dengan Prokopim Tabalong, tertarik untuk mengetahui bagaimana cara Pemprov Kalsel mengelola keanggotaan press room.

“Kami tertarik untuk belajar pengelolaan press room Pemprov Kalsel, karena sebelumnya, mereka datang ke Tabalong dan mengeksplore potensi pembangunan di Tabalong,” pungkasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Permasalahan penutupan akses jalan Hauling Kilometer (KM) 101 Kabupaten Tapin mulai menemukan titik terang. Meski sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (4/1) lalu yang difasilitasi dan dimediasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan belum menemukan titik temu, tetapi akhirnya persoalan ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam surat nomor : T-53/MB.05/DJB.B/2022 tentang Pembukaan Portal Ruas Jalan Angkut Dekat Underprass Km101 Tapin yang ditandatangani Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Ridwan Djamaluddin tertanggal 5 Januari 2022 meminta kepada PT Tapin Coal Terminal (TCT) agar segera membuka portal ruas jalan angkut batubara dekat underpass Km101 Jalan A Yani Soato Tatakan Kabupaten Tapin. Surat tersebut dibacakan Ketua DPRD Kalsel Supian HK kepada wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (6/1/2022).

“Tanggal 4 Januari 2022, kita melakukan audiensi, kemudian 5 Januari 2022 mendapat surat resmi pembukaan jalan,” katanya.

Supian HK mengutip isi surat tersebut menyampaikan bahwa permintaan pembukaan portal jalan Hauling 101 itu dalam rangka mengamankan pasokan batubara untuk ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan surat Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus Nomor 337/DIR.AGM/SRK/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Laporan Permasalahan Penutupan Jalan Angkut Batubara PT AGM oleh PT TCT serta Rekomendasi pada Berita Acara Peninjauan Lapangan Ruas Jalan Angkut Batubara Dekar Underpass KM 101 Jl A Yani PT AGM dan PT TCT Kabupaten Tapin Provinsi Kalsel tanggal 28 – 29 Desember 2021 (terlampir), saudara agar segera membuka portal ruas jalan angkut batubara dekat underpass km101 Jl A Yani PT AGM dan PT TCT untuk kelancaran angkutan batubara PT AGM dalam rangka memenuhi pasokan ke PLN sampai adanya penyelesaian masalah status tanah di ruas jalan angkut batubara dekat underpass km 101 Jl A Yani PT AGM dan PT TCT.

Karena itu Supian HK berharap agar PT TCT mematuhi surat resmi tersebut dan di dalam surat itu sifatnya ‘segera’ untuk dilaksanakan dan dipatuhi.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri ESDM, Kapolri, Sekjen Kementerian ESDM, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Kapolda Kalsel, Direktur Pengamanan Objek Vital Badan Pemeliharaan Keamanan Polri serta Direktur Utama PT AGM.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Sopir Angkutan Batubara, Supiansyah Darham, menegaskan setelah adanya surat dari Kementerian ESDM itu, jika jalan hauling tetap ditutup, maka tidak ada pilihan bagi para sopir angkutan batubara untuk bisa bertahan hidup memenuhi kebutuhan keluarga, para sopir akan melintasi jalan negara.

“Hasil diskusi dengan para sopir angkutan, mereka bersepakat akan melintasi jalan negara sejauh sekitar 8 meter, hanya menyeberang jalan. Karena mereka semua butuh pekerjaan, butuh makan, butuh menghidupi keluarga,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kebutuhan akan hunian tetap menjadi kebutuhan utama suatu masyarakat, tidak terkecuali Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah telah memiliki beragam program dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang merupakan badan hukum yang mengelola tabungan perumahan rakyat kini memegang estafet penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Peralihan pengelolaan dana FLPP tersebut secara resmi ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PPDPP dengan BP Tapera dan Perjanjian Tripartit bersama bank-bank Pelaksana di Kampus Kementerian PUPR beberapa waktu yang lalu.

Atas hal tersebut, Bank Kalsel selaku bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BP Tapera tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi MBR, pada Kamis (6/1).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya dengan Adi Setianto selaku Komisioner BP Tapera secara daring. Penandatanganan juga dilaksanakan secara serentak dengan 38 Bank Penyalur lainnya. Turut berpartisipasi Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry TZ dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Syafriadi yang masing – masing memberikan sambutan, harapan serta ucapan selamat atas penandatanganan PKS bersama ini.

Selepas acara, Hanawijaya menyampaikan kesiapan Bank Kalsel untuk terus menyalurkan KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat khususnya MBR, guna mendukung Pemerintah Pusat melalui Program Sejuta Rumah (PSR).

“Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah sebagai bank yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR tentunya siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah (PSR) melalui Produk KPR Sejahtera FLPP. Bank Kalsel telah bekerjasama dengan developer terdepan dan terpercaya yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga masyarakat di berbagai kabupaten dan kota juga dapat menikmati KPR FLPP melalui Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Kalsel di daerah,” papar Hana.

Lebih lanjut, Adi Setianto menyampaikan komitmen BP Tapera dalam menyalurkan pembiayaan perumahan dengan aspek penyaluran yang tepat sasaran, kualitas hunian yang baik serta pengelolaan dana yang produktif dan efisien.

“Kami akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang dan pemerintah daerah guna meningkatkan layanan untuk menyalurkan FLPP sehingga semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari FLPP,” tutup Adi. (ADV-RIW/RDM/RH)