2022 – Laman 176 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Rencana Revitalisasi Pasar Batuah, DPRD Banjarmasin : Sebaiknya Dibahas Intens

BANJARMASIN – Adanya rencana Pemerintah Kota, untuk melakukan revitalisasi pasar Batuah, harus dibahas lebih intens dengan warga sekitar.

Demikian harapan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Tugiatno, kepada wartawan pada Rabu (26/1). Menurutnya, saat ini ada ratusan warga yang bermukim di pasar Batuah, dengan rencana revitalisasi tentu membuat resah. Karena jika dilakukan relokasi, mereka akan dipindah dan tidak mempunyai tempat untuk bermukim.

“Puluhan tahun silam masyarakat tinggal secara turun temurun. Jika digusur mau tinggal di mana mereka,” ucapnya

Tugiatno menilai, memang revitalisasi pasar, merupakan program kerja pemerintah kota, untuk menata pasar yang lebih baik. Namun perlu pengkajian matang, dan melibatkan semua elemen, khususnya ratusan warga tersebut.

“Kita ke lapangan mendengarkan keluh kesah, saya mohon rencana ini ditunda dulu,” pinta Tugit.

Sementara itu, Ketua RT 12 Musliannor mengatakan, warga menolak keras, pasar Batuah dilakukan revitalisasi, karena hanya sekitar 25 persen saja para pedagang, sedangkan sisanya rumah hunian warga. Ia berharap ada solusi terbaik yang diberikan pemerintah. Mengingat masyarakat juga memiliki sertifikat dan rutin membayar pajak bumi bangunan atau PBB.

“Dengan bayar pajak, artinya sudah taat aturan, kalau digusur perlu uang mencari rumah,” tutupnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemerintah kota Banjarmasin, berencana akan melakukan revitalisasi pasar Batuah yang berlokasi di Jalan Veteran, depan kantor Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, melalui dana APBN dan APBD tahun 2022. Persoalan revitalisasi Pasar Batuah juga mendapat penolakan, dari Gerakan Pemuda Anshor Kalsel, yang telah membentuk tim kuasa hukum, yang siap membela warga, meminta revitalisasi dibatalkan. (NHF/RDM/RH)

Kebakaran di Pangeran Antasari, Menelan Korban Jiwa

BANJARMASIN – Kebakaran yang terjadi di Jalan Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Rabu Siang (26/1), menelan korban jiwa seorang anak diperkirakan usia 8 tahun berinisial RZ.

Khoidah salah satu korban kebakaran setempat mengatakan, ia tinggal bersebelahan dengan korban RZ.

“Sewaktu terjadi kebakaran kami sedang istirahat tidur siang,” ungkapnya.

Namun, lanjutnya, secara tiba-tiba mereka dibangun oleh tetangga lainnya, sambil berkata ada api.

“Setelah mendangar api-api tersebut, kami langsung bangun dan berlari keluar sambil membawa anak anak,” ujarnya.

Begitu keluar, tutur Khoidah, api sudah membesar. Dan pihaknya tidak mendengarkan ada ledakan atau bunyi apapun.

“Sedangkan korban RZ tinggal disebelah dengan kami, rumah kami hanya berbatas dinding saja,” ucapnya.

Menurut Khoidah, biasanya di rumah sebelah tersebut, hanya ada anak-anak saja. Orangtua sedang berjualan di pasar.

“Korban RZ tinggal dengan neneknya,” ujar Khoidah.

Proses evakuasi RZ berlangsungnya dramatis diiringi isak tangis keluarga serta tetangga korban.

Pada musibah kebakaran tersebut tidak hanya menelan korban jiwa, juga menghanguskan 2 buah rumah serta 1 ruko. (SRI/RDM/RH)

IKLH dan IPM Jadi Prioritas RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menegaskan, fokus pembangunan Kalsel pada RPJMD 2021-2026 adalah langkah konkret upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suasana rapat terbatas program prioritas RPJMD 2021-2026, di Pimpin Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Hal tersebut disampaikan Sahbirin Noor pada rapat terbatas terkait pelaksanaan program prioritas pada RPJMD 2021-2026, di Ruang Rapat PM Noor, Perkantoran Setda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (25/1).

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin, mengingatkan seluruh SKPD di jajaranya, untuk terus bergerak bersama dalam melanjutkan pembangunan. Terlebih dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan.

“Alhamdulillah, ratusan penghargaan berhasil kita raih di periode pertama di tahun 2016-2021, sehingga kembali diberi amanah di periode kedua. Fokus kita adalah lebih terukur dalam upaya kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Di awal masa kedua kepimpinannya yang kali ini bersama Wakil Gubernur, Muhidin, sejumlah prestasi berhasil diraih. Salah satunya menjadikan Kalsel sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Kalimantan, bahkan di Indonesia dengan angka 4,56 persen di bulan September 2021.

Dari segi lingkungan, pada tahun 2021, IKLH Kalsel berhasil mencapai angka 70,92 atau naik dari 2020 sebesar 68,43. Capaian angka ini membuat Kalsel termasuk dalam kategori kualitas lingkungan sangat baik.

“Kita bersyukur berkat kerja keras semua pihak, khususnya dalam program lingkungan, IKLH Kalsel berhasil naik drastis menjadi kategori sangat baik,” ungkapnya.

Paman Birin berharap, prestasi ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Khusus terkait lingkungan, parameter penilaian dalam IKLH yang meliputi indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas air laut (IKAL), indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas lingkungan (IKL) dan indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG), harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Kita harus tetap memperhatikan kondisi pencemaran air berupa kadar e-coli, dan sampah rumah tangga, sehingga dapat memperbaiki indeks kualitas air,” sebutnya.

Paman Birin juga memberikan catatan penting terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prov Kalsel. Dimana IPM Kalsel masih berada di bawah rata-rata nasional.

“Capaian IPM perlu menjadi perhatian kita, sektor kesehatan, permasalahan stunting menjadi konsen kita, sektor pendidikan, dan juga peningkatan ekonomi,” tegasnya.

Dihadapan peserta rapat yang dihadiri Sekdaprov Kalsel, jajaran Staf Khusus Gubernur, dan Kepala Bappeda Prov Kalsel, Paman Birin menegaskan agar program pembangunan dapat terus dilaksanakan dan diselesaikan.

“Segala program yang telah kita rencanakan, terutama program prioritas dapat dikerjakan dan diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Nurul Fajar Desira menjelaskan arah pembangunan di Kalimantan Selatan telah tercantum dalam dokumen RPJMD 2021-2026.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah dan pedoman dasar kegiatan seluruh SKPD. Dimana RPJMD sendiri disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJM Nasional. (BIROADPIM/SYA/RDM/RH)

Hanya 30 Pelaku UMK Yang Mendapatkan Bantuan Program Bahuma di Banjarmasin

BANJARMASIN – Dalam rangka peningkatan perekonomian di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin, maka Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Seminar Inkubator Usaha Tahun 2022, untuk pelaku Usaha Menengah dan Kecil (UMK).

Seminar Inkubator ini dibuka langsung Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, di aula Kayuh Baimbai, Selasa (25/1).

“Digelarnya Seminar Inkubator Usaha Tahun 2022 ini dalam rangka memulihkan perekonomian di sektor pelaku UMK di Kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu.

Menurut Ibnu, pada Seminar Inkubator Usaha ini Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Bank Kalsel.

Peserta Seminar Inkubator Usaha Tahun 2022

Mengingat, lanjutnya, pada Seminar Inkubator Usaha ini juga, Pemerintah Kota Banjarmasin memperkenalkan program Bausaha Tanpa Bunga (Bahuma).

Menurut Ibnu, dari 100 orang pelaku usaha yang ikut Seminar Inkubator Usaha di Pemerintah Kota Banjarmasin, selama 4 bulan depan, serta mengikuti seleksi. Akan terpilih 30 orang yang berhak mendapatkan bantuan permodalan dari program Bahuma tersebut.

“Hanya 30 pelaku UMK di Kota Banjarmasin yang akan mendapatkan bantuan Bahuma oleh Pemko Banjarmasin,” ucapnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, lanjut Ibnu, maka diharapkan akan hadir pelaku pelaku usaha, yang dapat meningkatkan perekonomian di sektor pelaku usaha UMK di Kota Banjarmasin.

Pada Seminar Inkubator Usaha Tahun 2022 ini, diikuti sebanyak 100 orang pelaku usaha menengah kecil di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

Operasi Pasar Minyak Goreng di Basirih Selatan Diserbu Warga

BANJARMASIN – Operasi pasar minyak goreng di Kelurahan Basirih Selatan, hanya berlangsung 30 menit, langsung di serbu warga sekitar.

Kepada Abdi Persada FM pada Selasa (25/1), salah satu warga Basirih Selatan, Yana mengatakan, kegiatan operasi pasar sangatlah tepat, karena harga minyak goreng dipasaran perliternya masih dikisaran Rp17.000, sebagai pedagang gorengan, tentu merasa sangat terbantu.

“Dalam berdagang satu hari memerlukan minyak goreng dua liter, dengan operasi pasar ini sangat meringankan,” ucapnya

Disampaikan Yana, meski saat ini dibuka penjualan minyak goreng di beberapa ritel modern, ia tidak sempat berbelanja, disebabkan akses menuju ke ritel modern jauh dari tempat tinggal, sehingga memerlukan waktu.

“Apalagi diterapkan di beberapa ritel modern, jam belanja minyak goreng, hanya
antara pukul 18.00-19.00 WITA,” jelasnya

Dirinya berharap, kegiatan operasi pasar ini akan terus digelar, tidak hanya minyak goreng yang dijual perliternya Rp14.000. Namun juga keperluan bahan pokok lain, seperti gula pasir yang masih tinggi dipasaran perkilonya dikisaran Rp15.000.

“Kami sebagai pedagang kecil, sangatlah merasakan dampak dari kenaikan harga ini,” kata Yana.

Sementara itu, Lurah Basirih Selatan, Muhammad Sholhani, sangatlah mengapresiasi langkah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, dan PT Syme Darby Oils, dalam menggelar operasi pasar. Sebelumnya di Kelurahan Tanjung Pagar, dilanjutkan ke Kelurahan di Basirih Selatan, ada sebanyak 1200 liter minyak goreng, masing-masing Kelurahan mendapat 600 liter, untuk didistribusikan ke warga sekitar.

“Kita sangat berterima kasih, demi terpenuhi keperluan warga, terutama para pedagang, mengingat akses menuju ke ritel modern sangat jauh dari tempat tinggal, dengan demikian tentu terbantu dari operasi pasar,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Kapolda Sambut Kepulangan Personel Brimob Polda Kalsel

BANJARBARU – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto, menyambut kepulangan personel Satuan Brimob Polda Kalsel yang telah selesai melaksanakan tugas BKO di Polda Papua, Selasa (25/1) siang.

1 SSK Personel Brimob ini ditugaskan di Polda Papua dalam rangka operasi pengamanan daerah rawan di wilayah hukum NKRI, sejak Maret 2021 hingga Januari 2022.

Suasana saat penyambutan personel Brimob Polda Kalsel

Penyambutan para personel itu, dilakukan dengan upacara penerimaan pasukan yang dipusatkan di Lapangan EOC Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarbaru, yang dipimpin langsung Kapolda Kalsel dan dihadiri Irwasda Polda Kalsel, Dir Samapta Polda Kalsel, Dir Pamobvit Polda Kalsel, Kabid Propam Polda Kalsel, Dansat Brimob Polda Kalsel, dan Kapolres Banjarbaru.

Ucapan selamat datang dan selamat bergabung kembali ke Bumi Lambung Mangkurat, disampaikan Kapolda Kalsel kepada personel Sat Brimob Polda Kalsel serta ucapan belasungkawa atas gugurnya 2 orang personel Brimob Polda Kalsel, pada saat melaksanakan tugas BKO di Polda Papua. Yakni atas nama Bharatu (Anumerta) Supian dan Bharatu (Anumerta) Zulkipli.

“Saya sampaikan terimakasih dan bangga serta haru kepada seluruh personel penugasan yang telah melaksanakan tugas mulia itu dengan penuh dedikasi serta rasa tanggungjawab, bahkan tanpa terjadi pelanggaran yang dapat mencoreng nama kesatuan Polda Kalimantan Selatan,” ucap Kapolda.

Keberhasilan yang diraih, kata Kapolda Kalsel, tentunya didapati dengan semangat juang, dedikasi serta disiplin yang tinggi dan loyalitas kepada negara dan pimpinan.

Hal ini telah membuktikan, bahwa Satuan Brimob merupakan satuan terlatih yang dapat diandalkan dalam menanggulangi kejahatan berintensitas tinggi, yang merupakan satuan pamungkas Kepolisian Republik Indonesia.

Pada kesempatan itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. juga mengalungkan karangan bunga kepada Komandan Kompi penugasan perwakilan Brimob Polda Kalsel, sebagai tanda penghargaan dan ucapan selamat datang kembali di Bumi Lambung Mangkurat. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

Legislatif dan Eksekutif Bersinergi Untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan Kalsel

JAKARTA – Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing terhadap penggunaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI), Senin (24/1).

Suasana Kunker Komisi II DPRD Kalsel ke Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI di Jakarta

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Dewi Damayanti Said selaku ketua rombongan mengungkapkan bahwa kedatangannya bersama Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalsel untuk melakukan koordinasi awal terkait dengan rencana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel membentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Alsintan.

“Jadi tujuan kami adalah untuk konsultasi terkait rencana Pemprov Kalsel membentuk UPT Alsintan sebagai upaya dalam peningkatan terhadap pelayanan dan pengelolaannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman menilai kunjungan kerja ini menunjukkan adanya keterpaduan antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama meminta dukungan kepada Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian RI agar membantu terbentuknya UPT Alsintan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Komisi II DPRD Kalsel yang sudah mensuport dan membantu kami semua. Saya yakin untuk rakyat Kalimantan Selatan yang terbaik adalah di sektor pertanian, karena batubara sudah lewat, kayu sudah tidak ada, tinggal pangan saja. Kita membutuhkan pangan untuk perut sampai nanti ke depan,” jelasnya.

Dengan pembentukan UPT Alsintan nantinya diharapkan agar pengelolaan alsintan yang ada di Kalsel bisa bermanfaat secara keseluruhan. Selain itu, juga diharapkan dapat memberi kemudahan kepada para petani dan memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi penggunaan Alsintan. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Dapati BLUD di Tanbu ‘Bermasalah’, Yani Helmi Ancam Akan Rapatkan Hal ini di Komisi II DPRD Kalsel

TANAH BUMBU – Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengancam akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II dan Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel setelah menciduk penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin, Tanah Bumbu, yang amburadul.

“Semua hasil yang sebagaimana kita bicarakan tadi akan disampaikan ke Komisi II melalui rapat internal akan dinaikan ke forum yang lebih tinggi lagi,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, usai melaksanakan kegiatan Monitoring Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Senin (24/1) siang.

Ancaman yang diajukan pun, lanjut Wakil Ketua Fraksi dari Partai Golkar di DPRD Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan itu adalah penyelenggaraan RDP bersama dengan stakeholder yang menanggungjawabi keberadaan BLUD tersebut.

“Sehingga, kami ingin mengetahui secara keseluruhan sudah sejauh mana progres BLUD ini kalau pun ada hambatan ya sama-sama dirampungkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin, Tri Tono Subagio berkilah, menyebutkan, selama ini yang menjadi kendala utama dalam penerapan BLUD adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang diakui belum begitu maksimal. Sehingga, hal tersebut juga sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dalam kinerja.

Kasubbag TU Pelabuhan Perikanan Batulicin, Tri Tono Subagio (baju sasirangan) saat menjawab pertanyaan wartawan.

“Nanti akan kami tingkatkan, dikarenakan belum mengetahui tata kelola keuangan dalam penerapan BLUD jadi ke depan akan diagendakan untuk kegiatan pengembangan khususnya bagi SDM,” bebernya.

Salah satu langkah kongkrit, tutur Tono tentu melakukan studi banding atau kunjungan kerja (kunker) ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang secara penuh berhasil menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kalsel.

“Selain untuk menambah wawasan, diharapkan pula SDM kami bisa menggali potensi yang ada serta mengasah tata pengelolaan dan sebagainya,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Peringati Hari Gizi Nasional, Kalsel Targetkan Entaskan Stunting dan Obesitas

BARITO KUALA – Puluhan siswa SMP Negeri 1 Mandastana, Batola, berjejer di kanan kiri jalan masuk menuju sekolah mereka. Mereka sengaja berjejer rapi, untuk menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Raudatul Jannah Sahbirin Noor. Kehadiran istri Gubernur Kalsel yang biasa disapa Acil Odah ini, adalah untuk kegiatan peringatan Hari Gizi Nasional ke-62 tingkat Provinsi Kalsel tahun 2022, yang mengambil tempat di sekolah kawasan Mandastana tersebut, pada Senin (24/1).

Ketua TP PKK Kalsel saat menjelaskan program Isi Piringku kepada salah seorang siswa SMPN 1 Mandastana Batola

Kehadiran Acil Odah, turut didampingi sejumlah kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel. Diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Bappeda Kalsel.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel menyebutkan, kasus kurang gizi dan kelebihan gizi, masih menjadi persoalan yang harus dituntaskan. Karena dua masalah ini, kedepannya dapat mengurangi kualitas Sumber Daya Manusia di Kalsel.

“Masih banyak anak dan remaja Kalsel yang kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Data Riskesdas tahun 2018, kasus stunting akibat kurang gizi di Kalsel, masih 33,48 persen, atau masih di atas rata-rata nasional, 24,4 persen. Begitu juga untuk kasus obesitas, angka kita adalah 2,95 persen berdasarkan data tahun 2021,” jelas Acil Odah.

Terkait hal ini, menurut Raudatul Jannah Sahbirin Noor, Tim Penggerak PKK Provinsi sudah melakukan berbagai upaya, dengan bersinergi bersama pemerintah daerah, untuk menekan stunting dan obesitas di Banua.

“Sesuai hasil komitmen bersama pada Deklarasi Loksado, maka kami sudah melakukan berbagai upaya. Diantaranya dengan revitalisasi Posyandu, peningkatan kapasitas kader PKK maupun Posyandu, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi,” paparnya kepada wartawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, secara nasional kasus stunting dan obesitas di Kalsel masih terbilang tinggi.

“Namun secara progress setiap tahunnya kasus stunting dan obesitas terjadi penurunan yang cukup signifikan, meski belum memenuhi target nasional. Ini membuktikan bahwa upaya dan komitmen bersama selama ini, sudah sesuai track menuju pengetasan kasus kurang gizi dan kelebihan gizi ini,” ujarnya.

Hari Gizi Nasional, diperingati pada 25 Januari setiap tahunnya. Khusus di provinsi Kalsel, peringatannya dimajukan sehari lebih cepat. Tahun ini, Hari Gizi Nasional mengangkat tema, “Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas”. Peringatan Hari Gizi Nasional di Kalsel, diisi dengan sejumlah aksi, diantaranya penebaran 400 benih ikan Papuyu di kolam milik SMP Negeri 1 Mandastana Batola, kemudian pemberian bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil, serta mengenalkan program Isi Piringku, dan Gemar Minum Susu (Gerimis) serta Gemar Makan Telur. (RIW/RDM/RH)

BLUD, Yani Helmi Semprot Dua Pejabat Struktural di PP Batulicin

TANAH BUMBU – Suasana makin menegangkan, saat anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyemprot dua orang pegawai struktural di kantor pelayanan Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin dikarenakan konsep aturan BLUD yang dikembangkan tak sesuai.

Yani Helmi memanas saat mengetahui penerapan BLUD bermasalah di ruang rapat PP Batulicin.

Hal ini terlihat saat kegiatan Monitoring Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Senin (24/1) siang, secara dadakan ke kantor Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.

“Semestinya menurut saya saudara berdua itu lebih mendalami BLUD yang sebelumnya sudah terlebih dahulu berdiri sebut saja seperti kunjungan kerja (kunker) ke RSUD Ulin Banjarmasin,” cetusnya

Tak segan, Yani Helmi yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan ini menemukan adanya kejanggalan di dalam pengelolaan perubahan status tersebut.

“Ada kekurangan sedikit-sedikit boleh, tapi tidak banyak gitu loh, ini harus bidani benar-benar untuk urusan administrasi ada instansi yang membidangi silahkan dikoordinasikan, jangan cuma satu saja yang bekerja agar realisasi BLUD terbentuk, ketiganya harus sama-sama jalan biar sinergi juga terlihat,” tegasnya.

Anggota DPRD Kalsel kerap disapa Paman Yani itu, meminta kepada kedua pegawai struktural di Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin hendaknya dalam pelaksanaan BLUD harus dijalankan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

“Apabila semua urusannya sudah selesai langsung datang ke Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, saya masih ingat ada 12 UPTD yang dijadikan BLUD. Apabila kita anggap ada puluhan berstatus BLUD setidaknya ada satu contoh instansi yang bisa dilihat sebagai potensi besar dalam keberhasilan ini,” paparnya.

Ia mengingatkan kepada dua orang pejabat tersebut agar tidak terlalu bertumpu seutuhnya dengan PLT Kepala Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin. Mengingat selama ini yang dia ketahui hanya pimpinannya saja yang melakukan penyelesaian proses peralihan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Saya juga menekankan jangan ditumpuk semuanya ke pimpinan, kerja harus sama-sama dan sinergis. Mana ada cerita, sampai saat ini kepalanya cuma berjuang sendiri untuk bisa mendirikan BLUD. Mulai sekarang, saya minta seluruh pegawai Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin harus bersinergi menjadi tim yang solid. Ini sudah instruksi Kepala Daerah jangan dianggap remeh, peruntukkannya demi rakyat untuk pelayanan dan kesejahteraan juga pasti bagi instansi tersebut,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)