Wujudkan Pemilu dan Pilkada Bersih, Bakesbangpol Kalsel Sosialisasikan Pemahaman Politik

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar sosialisasi tentang pemahaman politik kepada masyarakat yang rentan terhadap isu negatif politik.

Sosialisasi berlangsung mulai 23 – 26 November 2022 di Menara Pandang, Banjarmasin.

Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah mengatakan, sosisalisasi ini merupakan salah satu wujud dukungan Pemprov Kalsel dalam mensukeskan Pemilu dan Pilkada 2024.

Sasaran sosialisasi ini, menurutnya ditujukan kepada pemberi hak suara yang masih awam terhadap pemahaman politik seperti pelajar SMA/SMK/MA, Mahasiswa, perempuan dan penyandang disabilitas. Setiap sesi diikuti oleh 100 peserta.

“Kita ingin memberikan mereka pemahaman tentang bagaimana cara memilih pimpinan yang baik, lalu kita berikan juga pemahaman-pemahaman tentang bagaimana agar menjadi pemberi hak suara yang bijak,” ungkapnya.

Pembahasan politik bagi sebagian orang memang membosankan. Sebab itu sosialisasi kali ini diselenggarakan di ruangan terbuka serta diwarnai oleh live musik dan beberapa doorprize.

Selain itu Heriansyah menambahkan, sosialisasi diruang terbuka ini juga dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Mengingat saat ini kasus positif virus tersebut kembali meningkat.

“Kita tidak ingin sosialisasi ini malah menjadi kambing hitam penyebaran COVID-19 terutama kepada pelajar disekolah. Makanya sementara ini kita batasi juga pesertanya,” terangnya.

Selain di Banjarmasin, Heriansyah menambahkan sosialisasi ini sebelumnya juga pernah dilakukan di Kabupaten Tanah Bumbu. Rencananya, di tahun mendatang pihaknya akan menyelenggarakan sosialisasi ini ke seluruh Kabupaten/Kota di Kalsel.

“Kita sudah merencanakan untuk melaksanakannya di seluruh Kabupaten Kota. Kita utamakan di wilayah terpencil yang rentan terhadap isu negatif politik,” ujarnya.

Disamping pemahaman tentang politik, sosialisasi ini juga dijadikan kesempatan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme dan intoleransi di Kalsel.

“Karena yang kita ajak ini rata-rata generasi muda yang pasti melek digital dan hampir seluruhnya mempunyai media sosial, kita ingin mereka tidak terjerumus hoax. Apalagi sampai melakukan tindak terorisme,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Menteri Pertanian Minta Provinsi Kalsel Perbaiki Lahan Pertanian 1.000 HA di Kab/Kota

BANJARBARU – Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengunjungi Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini yang menjadi salah satu lokasi kunjungan adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kementerian Pertanian di kawasan RO Ulin Kota Banjarbaru, Jum’at (25/11). Kedatangannya tersebut dalam rangka kunjungan kerja yang disertai dengan panen jagung JH – 35.

Jagung JH 35

Dalam sambutannya Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalsel harus bisa memperbaiki lahan pertanian di 13 Kabupaten-Kota di daerah ini, seluas 1000 hektar disetiap Kabupaten. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Perbaikan lahan pertanian ini diharapkan, Januari 2023 sudah dapat terealisasi.

“Rakyat Indonesia tidak boleh kelaparan. Kalsel memiliki lahan pertanian yang sangat subur sehingga tidak harus selalu bergantung pada sektor pertambangan,” ungkap Syahrul.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, Provinsi Kalsel merupakan satu – satunya Provinsi di Kalimantan yang mengalami surplus beras. Meskipun harga beras mencapai Rp14.000 perliternya, namun kualitas beras yang dijual meupakan beras premium sehingga sangat wajar apabila para petani mematok dengan harga yang relatif mahal.

“Kenaikan harga ini juga untuk mensejahterakan para petani, dikarenakan apabila petani menjual beras dengan harga yang murah, maka mereka tidak akan mendapatkan untung,” lanjut Syamsir.

Ia menambahkan, pihaknya siap melepas beras hingga 20 ribu ton pada akhir Desember nanti, hal ini menjadi bukti Pertanian di Kalsel yang mengalami surplus, berbanding terbalik dengan pemberitaan yang menyebutkan Pertanian di Kalsel mengalami fuso yang diakibatkan serangan hama tungro. (MRF/RDM/RH)

2023, Ratusan PJU Akan Dipasang Untuk Jalan Provinsi di Kalsel

BANJARMASIN – Ratusan Penerangan Jalan Umum (PJU) akan dipasang untuk jalan provinsi di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2023.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah kepada wartawan, belum lama tadi.

Menurutnya, semula Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel mengusulkan untuk menganggarkan sebanyak 200 lebih titik PJU dengan jenis Smart PJU dalam rapat bersama Komisi III DPRD Kalsel, beberapa waktu lalu.

“Namun kita usulkan Dishub memilih PJU yang konvensional saja, dan setelah dihitung-hitung bisa untuk 413 titik,” katanya.

Penggunaan lampu konvensional atau standar ini, lanjut Abidinsyah, dapat dibeli lebih banyak dan mudah dalam pengoperasian serta perawatannya yang lebih murah dibanding harus menggunakan smart PJU.

Abidinsyah menambahkan PJU tersebut difokuskan pada Jalan Trikora dan kawasan perkantoran Setdaprov Kalsel. Selanjutnya dapat dipasang juga pada kawasan jalan provinsi yang membutuhkan lebih banyak penerangan.

“Anggaran untuk PJU ini dianggarkan sebesar Rp10 miliar dengan PJU per titiknya sekitar Rp23 juta,” jelasnya.

Abidinsyah meminta kepada Dishub Kalsel agar usulan tersebut dapat diakomodir dan dijalankan sesuai dengan anggaran di APBD 2023. (NRH/RDM/RH)

Kebakaran di Kota Banjarmasin Diklaim Menurun

BANJARMASIN – Kejadian kebakaran di Kota Banjarmasin mengalami penurunan, dalam tiga bulan terakhir sebesar 30 persen.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banjarmasin Budi Setiawan mengatakan, berdasarkan catatan pihaknya, terhitung sejak tiga bulan ini, musibah kebakaran di Kota Banjarmasin, mengalami penurunan.

Pihaknya menghimbau, kepada masyarakat Kota Banjarmasin untuk terus berhati-hati terhadap musibah kebakaran tersebut.

“Kami selalu menghimbau kepada warga agar dapat berhati hati, terutama dalam peralatan kelistrikan mereka,” ujarnya, Kamis (24/11).

Mengingat, lanjut Budi, musibah kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin selama ini, hampir 70 persen disebabkan korsleting listrik.

“Korsleting listrik disebabkan kondisi kabel yang bermasalah atau usianya sudah tua,” ucapnya.

Masyarakat diminta pada saat meninggalkan rumah. Hendaknya selalu memperhatikan keamanan listrik tersebut. Serta dihimbau masyarakat menggunakan kabel listrik yang sesuai dengan SNI. (SRI/RDM/RH)

Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan di Banjarmasin, Atur Sanksi Tegas

BANJARMASIN – Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan DPRD Banjarmasin, Sukrowardhi, baru – baru tadi mengatakan, Panitia Khusus telah mengatur sanksi tegas dalam pembahasan ini. Bukan hanya bagi warga yang mengaku tidak mampu, pemberian sanksi juga diberlakukan pada pemberi data seperti oknum Rukun Tetangga dan Kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar pemberian bantuan tepat sasaran.

“Kami tidak ingin bantuan yang diberikan, disalahgunakan oknum yang tidak bertanggungjawab,” ungkapnya

Disampaikan Sukrowardhi, bentuk sanksi tegas bagi warga yang mengaku miskin dan pemberi berupa tindakan pidana, supaya membuat jera. Dengan sudah difinalisasi Raperda ini kedepan tidak ada lagi pengaduan pelanggaran terkait pendataan tersebut.

“Kolaborasi data sangat penting dari Dinsos dan Baretlinbangda Banjarmasin,” jelas politisi Golongan Karya DPRD Banjarmasin ini.

Lebih lanjut Sukrowardhi menambahkan, dalam Raperda ini telah mengatur kategori
untuk pemberian bantuan bagi warga tidak mampu, diantaranya penyediaan lapangan pekerjaan, pemberian bahan pokok dan menjadikan anak-anak sekolah jangan sampai tidak berpendidikan tinggi, minimal lulus di tingkat sekolah menengah pertama.

“Kita terus support pemerintah melalui perencanaan anggaran yang matang, supaya program penganggulangan kemiskinan dapat terealisasika maksimal,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Cuaca Ekstrim, Jumlah Kedatangan Kapal Nelayan di PPI Batulicin Menurun

TANAH BUMBU – Jumlah kedatangan kapal ke Pelabuhan Perikanan Batulicin mengalami penurunan. Kondisi tersebut juga sudah terjadi sejak September – November 2022.

Kondisi itu juga diperparah, saat cuaca ekstrim melanda ke sejumlah titik. Sehingga, membuat para nelayan kesulitan untuk melaut.

Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, mengakui, menyusutnya jumlah kapal yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Batulicin murni diakibatkan hasil dari cuaca ekstrim.

Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, saat menjelaskan jumlah kapal yang datang dan bersandar

“Dari data yang ada, pada September lalu itu tercatat hanya sekitar 137 kapal baik bersandar atau pun datang ke pelabuhan,” paparnya, kepada Abdi Persada FM, Kamis (25/11) kemarin.

Selanjutnya, disebutkan dia, terjadi lagi penurunan jumlah kedatangan kapal pada Oktober 2022. Padahal, dermaga di pelabuhan ini biasanya sering dipadati kapal-kapal yang bersandar.

“Sekitar 130 kapal yang bersandar atau pun berlabuh di Pelabuhan Perikanan Batulicin,” ungkapnya.

Terlebih, dia menyebut, pada November ini jumlah kapal kembali menurun di pelabuhan. Mengingat, akhir-akhir ini kondisi cuaca buruk masih mempengaruhi perairan laut Tanbu.

“Sampai dengan hari ini tercatat hanya ada 90 kapal. Memang terjadi penurunan selama tiga bulan terakhir ini, artinya cuaca ekstrim sangat berpengaruh terhadap aktivitas melaut,” paparnya.

Prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG), Kalsel masih akan berpotensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat/petir. Siang, sore dan malam bakal terjadi angin kencang.

“Kami menghimbau agar para nelayan tetap berhati-hati dan waspada. Melihat kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Gelar FKP, Dukcapil Banjarbaru Terus Lakukan Inovasi Pelayanan

BANJARBARU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Banjarbaru menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait review standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tahun 2022. FGD ini digelar, Kamis (24/11) di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya sinergi antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat selalu pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Para Peserta FKP Dukcapil Kota Banjarbaru

Kepada sejumlah awak media, Kepala Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru Sri Fatma Karmalita menyampaikan, Dukcapil Kota Banjarbaru merupakan salah satu SKPD pelayanan yang harus mempunyai Standar Pelayanan (SP) yang terus di evaluasi setiap tahunnya. Forum Konsultasi Publik (FKP) ini, merupakan salah satu cara pengevaluasian langsung dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat di setiap Kecamatan Kota Banjarbaru untuk mengetahui evaluasi SP Dukcapil Kota Banjarbaru.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru Sri Fatma Karmalita

“Dengan adanya FKP ini kami dapat mengetahui apa saja yang diperlukan oleh para masyarakat terkait pelayanan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru,” ungkap Fatma Karmalita.

Fatma Karmalita menambahkan, dengan adanya Forum Konsultasi Publik (FKP) ini, masyarakat dapat merasa nyaman dan terakomodir, untuk memberitahukan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

“Standar Pelayanan kami berdasarkan aturan-aturan yang ada, dan itu semua selalu dipermudah dan dipercepat setiap tahunnya,” lanjut Fatma.

Para petugas Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru menurutnya, diharuskan menerapkan sifat Profesional dalam melayani masyarakat ungkap Fatma, dikarenakan salah satu tugas utama Dukcapil Kota Banjarbaru adalah melayani masyarakat.

“Kita selalu melakukan Inovasi di setiap tahunnya, seperti penyerahan Kartu Keluarga yang melalui kurir untuk mempermudah masyarakat agar tidak bolak balik ke kantor Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru,” tutup Fatma. (MRF/RDM/RH)

Dirut Bank Kalsel Raih TOP 100 CEO Infobank Award 2022

JAKARTA – Setidaknya sejak pandemi global menerpa seluruh perusahaan di dunia, mereka yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan kondisi tersebut, salah satu faktor yang menentukan adalah sosok Pemimpin/Leader perusahaan (CEO – Chief Executive Officer). CEO yang mampu menciptakan nilai-nilai/values perusahaan, memiliki pengalaman luas, berhasil dalam melakukan transformasi dan menghadapi turnaround serta mampu menghadapi krisis, dipastikan akan mampu membawa perusahaannya terus survive dan berkembang serta mampu beradaptasi dengan era disrupsi.

Keberhasilan para CEO berdasarkan indikator tersebut, menjadi latar belakang bagi Infobank Media Group bersama Ikatan Bankir Indonesia (IBI) untuk menggelar Infobank TOP 100 CEO and The Next Leader Forum 2022. Gelaran akbar yang mengangkat tema “The Secrets of Effective Leadership in Crisis” tersebut, dilaksanakan pada 23 November 2022 di Jakarta, dengan dihadiri para TOP CEO dari berbagai perusahaan di Indonesia.

Pada gelaran ini, Hanawijaya, Direktur Utama Bank Kalsel, didapuk sebagai TOP 100 CEO versi Majalah Infobank, bersanding dengan CEO lainnya yang berasal dari kalangan perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, multifinance, dan BUMN. Adapun kriteria lainnya yang turut mendukung raihan tersebut, adalah berdasarkan kinerja perusahaan yang dipimpin para CEO tersebut, yang memperoleh hasil rating 2022 versi Majalah Infobank (diutamakan predikat “Sangat Bagus”), rating bank, rating asuransi, rating multifinance, dan rating BUMN.

Penghargaan diserahkan langsung Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, Eko B. Supriyanto, kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, dengan didampingi Wakil Pemimpin Redaksi, Karnoto Muhammad.

“Saya selaku Direktur Utama Bank Kalsel, mengucapkan terima kasih setinggi- tingginya atas apresiasi yang diberikan kepada Saya sebagai TOP 100 CEO versi Majalah Infobank. Tentunya hal ini tidak lepas dari dukungan para Kepala Daerah selaku Pemegang Saham Bank Kalsel, para Jajaran Manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel disegala lini perusahaan, serta nasabah-nasabah setia Bank Kalsel. Raihan ini menjadi amanah bagi saya untuk terus memberikan karya dan inovasi terbaik bagi perkembangan Bank Kalsel ke depan, sehingga selanjutnya akan berdampak pula pada peningkatan perekonomian daerah” tutur Hanawijaya.

Lebih lanjut, Hanawijaya berharap, agar Bank Kalsel dapat terus maju dan berkembang, senantiasa konsisten memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat/nasabah sebagaimana harapan seluruh Pemegang Saham.

“Sebagai entitas bisnis daerah, Bank Kalsel senantiasa berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan semakin meningkatnya kinerja Bank Kalsel, maka akan semakin meningkat pula pendapatan daerah, sehingga nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan tagline kami Setia Melayani, Melaju Bersama” pungkas Hana. (ADV-RIW/RDM/RH)

22 Usulan Raperda Dimasukkan ke Propemperda DPRD Kalsel 2023

BANJARMASIN – Sebanyak 22 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2023. Penetapan usulan Raperda yang masuk dalam Propemperda itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (23/11).

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kalsel, Gusti Rosyadi Elmi menyampaikan usulan 22 Raperda tersebut terdiri dari 12 Raperda inisiatif Dewan dan 10 Raperda usulan eksekutif.

“Untuk 10 Raperda usulan Pemprov, termasuk tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka,” katanya.

Rosyadi menambahkan BP Perda DPRD Kalsel menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel serta pihak eksekutif atas kerjasama yang solid dalam tahapan-tahapan penyusunan Propemperda Tahun 2023.

“Semoga kedepan, tugas-tugas kita dalam fungsi legislasi bisa dilaksanakan semakin optimal,” harapnya.

Adapun dari 22 usulan Raperda yang terbagi menjadi 10 usulan Raperda pihak eksekutif yaitu Raperda Pajak Dan Retribusi Daerah, Raperda Perubahan Atas Perda Kalsel Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalsel Tahun 2015-2023, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kalsel Tahun 2018-2038, Raperda Analisis Dampak Lalu Lintas, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam, Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 serta Raperda APBD Tahun 2024.

Sedangkan 12 usulan Raperda inisiatif DPRD Kalsel yaitu Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, Raperda Penyelenggaraan Penyiaran, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Raperda Penetapan BUMD Provinsi Sebagai SPAM Lintas Kabupaten/Kota, Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Raperda Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Raperda Inovasi Daerah, Raperda Kepustakaan dan Pembudayaan Literasi, Raperda Penanggulangan Stunting serta Raperda Pedoman Pembentukan Perda Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)

Rohit Rendra dan Raudatul Janah Terpilih Sebagai Nanang Galuh Kebudayaan Kalsel 2022

BANJARBARU – Finalis Nanang dari Kota Banjarmasin,  M. Rohit Rendra dan Galuh dari Kabupaten Banjar, Raudatul Jannah, terpilih menjadi Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2022.

Proses penetapan Nanang Galuh Kebudayaan ini tidak mudah. 20 pasangan dari 12 Kabupaten/Kota harus mengikuti karantina sejak 21 November 2022 lalu dengan berbagai macam tes. Mulai dari wawancara hingga wawasan tentang seni budaya Kalsel.

Pasangan tersebut berhasil menjadi yang terbaik diantara pasangan lainnya, dalam grand final pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalsel Tahun 2022, di salah satu hotel Kota Banjarbaru, Rabu (23/11) malam.

Dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Suparno, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan, untuk menjadi pegiat budaya tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang budaya saja, tetapi juga perlu pengetahuan di bidang pemerintahan, sosial, wisata, ekonomi hingga kepribadian.

Nanang Galuh Kebudayaan ini diharapkannya dapat mengawal budaya banjar dalam lingkungan integral kebudayaan nasional.

“Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan harus memiliki wawasan yang luas tentang kebudayaan yang ada di provinsi ini, agar selanjutnya dapat mempromosikannya dalam berbagai event lokal, nasional maupun internasional,” ucapnya.

Para Nanang Galuh Kebudayaan juga dimintanya sebagai penegak, pengawal dan pejuang budaya banjar agar terus mengalir ke masyarakat dengan terbuka dan dinamis.

“Saya harap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat serta menginspirasi generasi muda lainnya dalam mengenal dan melestarikan hal-hal yang berkaitan dengan ciri khas daerah kita,” harapnya.

Pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan tahun 2022 ini berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab setiap peserta diberikan ujian “speech” atau pidato sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh panitia.

Peserta pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan Tahun 2022 saat ujian pidato

Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Raudatil Hildayati mengungkapkan, diberikannya ujian tersebut agar seluruh peserta dapat memberikan gagasan atau ide secara berani dan percaya diri dihadapan penonton dan dewan juri.

“Tentunya sebelumnya kita juga sudah membekali mereka dengan pelatihan public speaking dan wawasan pengetahuan tentang kebudayaan,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)

Exit mobile version