Tahun: 2022

BANJARMASIN – Agenda Rapat Paripurna mengenai Hasil Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan terkait Laporan PertanggungJawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021, Rabu (27/4).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Karmila beserta Anggota Dewan lainnya.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan dalam memberikan rekomendasi ini melalui Keputusan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah telah menyetujui untuk membentuk Empat Panitia Khusus yang bertugas membahas LKPj ini yaitu Pembahas Bidang Hukum dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat .

“Panitia Khusus tersebut telah melaksanakan pembahasan materi dan substansi LKPj dan sebagai proses akhir pembahasan pansus telah membuat rekomendasi serta telah diambil keputusan untuk menyetujui rekomendasi masing-masing Pansus, ” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila menambahkan bahwa DPRD Kalsel telah mempertimbangkan serta menyetujui pembentukan Empat Panitia Khusus (Pansus) dalam menjalankan tugas dibidangnya masing-masing untuk membahas LKPj.

“Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi kalimantan Selatan ini merupakan catatan strategis sebagai wujud nyata tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada masyarakat dan merupakan progres report dari Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun,” jelas Karmila. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Meski beberapa hari lagi umat muslim akan merayakan lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun, sampel layanan pengujian dan kalibrasi terus saja berdatangan.

Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kalsel, Tanwiriah, mengatakan, pihaknya kini telah menerima sampel hampir di atas 200. Kendati demikian, langkah tersebut merupakan capaian baik dalam penerimaan PAD April 2022.

“Sementara untuk layanan pengantaran baik sampel atau alat yang diuji hingga dikalibrasikan ke kantor induk itu kami menerima batas akhirnya hingga 28 April 2022 dan pengerjaannya nanti selesai lebaran,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (26/4).

Sebagai bentuk dedikasi terhadap pelanggannya, sebanyak 560 sampel sudah mereka dilayani bahkan diprakirakan akan terus mengalami penambahan per harinya.

“Alhamdulillah, ini merupakan capaian luar biasa di bulan Ramadan,” ucap mantan Kabag Keuangan RSJ Sambang Lihum itu.

Sementara layanan kalibrasi yang dilaksanakan selama Ramadan ini, beber Tanwiriah, sudah berhasil terealisasi 920 alat.

“Dari total keseluruhan ini sudah masuk dalam layanan insitu dan kantor induk di BPSMB Kalsel,” tuturnya.

Terlebih pada Ramadan kali ini, dirinya membeberkan, sudah hampir setiap hari pegawai teknis BPSMB Kalsel memenuhi jadwal secara insitu baik dalam maupun luar daerah.

“Hari ini saja ada sekitar 22 permintaan termasuk yang di luar Kalsel bahkan hingga 28 April masih ada jadwal yang harus didatangi,” ungkapnya.

Melihat kemajuan pesat itu, tak hanya perusahaan yang kini menjadi pelanggan tetap, sejumlah instansi pemerintahan mulai melirik keberadaan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalsel.

“Kami juga mulai mendapatkan pelanggan baru dari beberapa instansi pemerintahan,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Harga komoditi kedelai pada pekan keempat April 2022 di Kalimantan Selatan naik sebesar 2,5 persen atau sekitar Rp13.615. Meski pada minggu kelima hanya berada di kisaran harga Rp13.282.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Fathurrahman, mengatakan, meski tidak naik secara siginifikan. Tetapi, justru bakal sangat berpengaruh terhadap industri pengolah tahu dan tempe.

“Yang mengalami kenaikan saat ini memang kedelai namun hanya sekitar Rp400 saja,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (26/4).

Diungkapkannya, selama ini untuk pemasok kedelai yang menjadi bahan baku utama dalam industri pengolahan tahu dan tempe diakui memang diterima dari luar daerah.

“Memang kedelai 100 persen kita impor di luar daerah yakni Jawa Timur dan bahkan ada yang dari luar negeri,” ungkap mantan Kadis TPH Kalsel dan Staf Ahli Gubernur itu.

Namun, ia membeberkan, pada pekan kelima Maret 2022 lalu diketahui harga komoditi kedelai yang dijual dipasaran hanya berkisar Rp13.282.

“Tetapi, sekarang diminggu keempat atau April ini naik 2,5 persen menjadi Rp13.615,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Meski masih dua tahun lagi, Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel, Ida Saptika Dewi mengungkapkan, pendaftaran partai politik (parpol) yang akan mengikuti Pemilu akan dimulai pada 7 Juni mendatang.

“Dimulai dari pendaftaran, verifikasi, dan penetapan,” ucapnya, Selasa (26/4).

Ida mengaku, pihaknya juga akan melakukan penyerahan dana bantuan partai politik (banpol), agar dapat digunakan untuk berkegiatan menuju Pemilu 2024 mendatang.

“Kita akan serahkan banpol di Banjarmasin, pada Kamis 28 April 2022,” jelasnya.

Tak hanya kepada parpol, persiapan Pemilu juga akan dilakukan kepada para pemilih suara, terutama kepada penyangga disabilitas dan pelajar.

“Kita akan sosialisasikan dan memberi mereka pendidikan politik, agar tidak menyia-nyiakan hak pilih mereka,” terangnya.

Khusus untuk para pelajar yang tergolong pemula, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel.

“Kita akan mendata terlebih dahulu siswa yang sudah mendapatkan hak pilih,” tutupnya.

Indeks Demokrasi Kalsel tahun 2022 ini ditargetkan dapat menyentuh angka 70 poin.

Dengan seluruh kesiapan tersebut, Ida berharap Indeks Demokrasi Kalsel akan meningkat di tahun ini.

“Kita harapkan Indeks Demokrasi Kalsel tahun dapat melebihi target,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, tes narkoba untuk sopir angkutan umum di Terminal Tipe B Kilometer 6 Banjarmasin, Selasa (26/4).

Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan Jackson Lapalongan mengatakan, dilaksanakan kegiatan tes narkoba untuk para sopir angkutan umum, jelang pelaksanaan arus mudik lebaran Idul Fitri Tahun 2022.

“Tujuan dari digelarnya tes narkoba para sopir angkutan umum ini, Untuk keselamatan bagi para penumpang angkutan umum tersebut,” ungkapnya.

Sedangkan, lanjut Jackson, tes narkoba yang dilakukan saat ini, pihaknya mengambil sampel dari 40 sopir yang ada dikawasan Terminal Tipe B kilometer 6 Banjarmasin.

“Untuk pemeriksaan saat ini, tidak ditemukan hasil yang positif. Apabila nantinya ditemukan ada yang positif narkoba. Maka, akan ditindaklanjuti. Seperti, pelaporan kepada pihak kepolisian serta lainnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdiansyah mengatakan, tes narkoba untuk sopir angkutan umum di terminal kilometer 6 ini, rutin dilakukan setiap menjelang arus mudik lebaran Idul Fitri.

“Apabila ditemukan ada sopir yang positif mengkonsumsi narkoba, maka kami melarang sopir tersebut, untuk menjalankan angkutan mereka tersebut,” ucap Rusdiansyah. (SRI/RDM/RH)

KOTABARU – BPKP Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan Anggota Komite IV DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa untuk mendorong pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan akuntabel, Selasa (26/4).

Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Selatan, Forkopimda Kabupaten Kotabaru, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Kepala SKPD, dan kepala desa di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan di desa. Dana Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan alokasi anggaran dalam APBN.

Dana tersebut akan difokuskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, ketentuan penyaluran Dana Desa untuk Tahun 2022 telah mengalami perubahan.

“Perubahan skema pengalokasian dan penyaluran Dana Desa tersebut bertujuan mempercepat serapan anggaran Dana Desa pada awal tahun, yang berdampak pada percepatan pembangunan desa tertinggal dan sangat tertinggal,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap.

Selain kebijakan tersebut, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Potensi penyimpangan yang terjadi juga masih relatif tinggi.

“Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP selama tahun 2021 secara nasional, kami menemukan permasalahan yang paling dominan adalah aspek administrasi, perpajakan, dan penatausahaan, disusul pengadaan barang dan jasa, dan tata kelola aset, yang bersumber dari tidak tertibnya dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban” imbuh Rudy.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki itulah, yang seharusnya diperbaiki dengan sumber daya, ketersediaan juknis pengawasan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang komprehensif dan tematik, data/informasi terintegrasi untuk pengawasan desa yang digunakan bersama oleh APIP, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, serta penggunaan aplikasi Siskeudes online dan Siswaskeudes yang memadai.

Pada Tahun 2022 ini, Provinsi Kalimantan Selatan menerima Dana Desa sebesar Rp1,43 triliun untuk 1.864 desa yang tersebar di 11 Kabupaten. Di tahun 2022 ini, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi Suistainable Development Goals (SDGs) Desa.

“Dengan dilaksanakannya workshop pada hari ini, BPKP berharap tidak akan terjadi lagi kasus-kasus penyimpangan penggunaan Dana Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan,” tegas Rudy.

Ia berharap Dana Desa benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat desa.

Hal tersebut dapat diperbaiki, salah satunya melalui penerapan Siskeudes online sehingga pemantauan terhadap implementasi Siskeudes di desa dapat dilakukan real time, meminimalkan kesalahan saat menyusun kompilasi, dan dapat dimanfaatkan oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan, dengan Siswaskeudes.

Dalam implementasi Siskeudes online dan Siswaskeudes, Pemerintah Daerah perlu memitigasi risiko yang mungkin terjadi, seperti adanya pergantian operator, penginputan yang tidak real time, input transaksi tidak sesuai bukti, dan yang utama adalah jaringan internet yang tidak memadai.

Selain itu, untuk menunjang pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik, di pemerintah daerah maupun pemerintah desa, semua pihak harus menggunakan pengendalian sebagai “rem” dan “gas”, yaitu berupa integrasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan MR (Manajemen Risiko), yang dikenal sebagai SPIP Terintegrasi.

Hal itu untuk meyakinkan bahwa program/kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien, laporan keuangan disajikan secara andal, aset daerah terlindungi, dan peraturan perundang-undangan ditaati.

“Apabila SPIP Terintegrasi telah diimplementasikan dengan baik, maka tentu akan membawa pengaruh positif terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah dan Desa yang diukur dengan indikator-indikator pada berbagai penilaian lainnya,” pungkasnya.

Bersamaan dengan workshop, ditandatangani Pernyataan Komitmen Bersama. Ini menjadi momentum jajaran kepala desa dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mendukung pengembangan potensi desa dan pengelolaan keuangan desa yang baik. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)